JOMBANG (Aswajanews.id) — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031.

Gus Kikin, yang juga dikenal sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dipercaya memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Kepemimpinan baru tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan NU di tengah dinamika bangsa yang terus berkembang. Visi “Bersama Ulama, Merawat Tradisi, Menjemput Masa Depan NU yang Lebih Baik” diharapkan menjadi pijakan dalam menjaga nilai-nilai luhur warisan para pendiri NU sekaligus menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Gus Kikin dikenal sebagai tokoh yang tumbuh dari tradisi pesantren yang kuat. Pondok Pesantren Tebuireng sendiri merupakan salah satu pesantren bersejarah yang didirikan oleh KH Hasyim Asy’ari, salah seorang pendiri NU.

Latar belakang tersebut menjadikan Gus Kikin dipandang memiliki kedekatan kuat dengan akar sejarah dan tradisi keilmuan NU. Di bawah kepemimpinannya, tradisi keilmuan pesantren, kerukunan, serta semangat khidmah kepada umat diharapkan terus terjaga sekaligus mampu menjangkau kebutuhan generasi masa kini dan masa depan.

Redaksi Aswajanews.id menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031.

Kepemimpinan baru ini diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkokoh persatuan warga Nahdliyin, memperkuat jaringan amal usaha NU, serta memperluas kemanfaatan organisasi bagi masyarakat.

Peran NU diharapkan semakin kuat dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan kerukunan antarumat beragama dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

“Kami berharap di bawah kepemimpinan Gus Kikin, NU semakin kokoh berdiri, semakin luas manfaatnya, dan semakin menjadi rujukan umat dalam merawat nilai-nilai keagamaan sekaligus membangun peradaban yang berkeadilan dan sejahtera,” ujar Pimpinan Redaksi Aswajanews.id.

Terpilihnya Gus Kikin juga menjadi harapan baru bagi seluruh warga Nahdliyin agar tetap menjaga persatuan, memperkuat ukhuwah, dan terus berkhidmat untuk kemaslahatan umat.

Seluruh jajaran pengurus NU di berbagai tingkatan diharapkan dapat bekerja sama secara harmonis untuk menerjemahkan visi kepemimpinan baru tersebut ke dalam program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, dan keberkahan kepada Gus Kikin serta seluruh jajaran PBNU masa khidmat 2026–2031 dalam menjalankan amanah organisasi.

NU untuk Umat, Umat untuk Indonesia.

(Red)

BREBES (Aswajanews.id) – Pawai karnaval dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Gandasuli, Kabupaten Brebes, Minggu (30/8/2026), berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 18.00 WIB tersebut diikuti warga dengan berbagai kreasi dan penampilan. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang rute karnaval.

Panitia sebelumnya mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang menjadi rute kegiatan guna mengantisipasi kemacetan, khususnya mulai pukul 13.00 WIB. Sejumlah ruas jalan yang perlu dihindari antara lain Jalan Hasanudin, Jalan Dr. Sardjito, Jalan Cipto Mangunkusumo, dan Jalan Malik Ibrahim.

Selain menampilkan berbagai kreativitas warga, momentum karnaval juga diisi dengan penyerahan satu unit ambulans oleh Rapied Internet untuk digunakan secara gratis bagi warga Kelurahan Gandasuli.

Tokoh agama sekaligus Rois Syuriah NU Kelurahan Gandasuli, Ustaz H. Abdul Hamid Muhtadi, S.Pd.I., yang hadir di panggung kehormatan, mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya seluruh rangkaian peringatan HUT RI di Kelurahan Gandasuli.

“Alhamdulillah, acara syukuran peringatan HUT RI di Kelurahan Gandasuli berjalan lancar, aman dan sukses, termasuk kegiatan karnaval ini,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta karnaval menampilkan berbagai pertunjukan dan kreasi unik. Dewan juri menetapkan sejumlah pemenang berdasarkan kreativitas dan penampilan peserta.

Juara 1 diraih peserta dari RT Jirap dengan menampilkan kreasi busana yang memanfaatkan limbah kertas, plastik, serta daun kelapa atau blarak. Peserta juga menampilkan kreasi naga putih yang dibuat dari berbagai bahan daur ulang.
Juara 2 menampilkan tarian Jawa kolosal yang dipersembahkan secara meriah oleh peserta karnaval.
Sementara Juara 3 menampilkan tarian Sate Blengong, salah satu kuliner khas daerah Brebes, yang dikemas dalam bentuk pertunjukan seni.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk menunjukkan kreativitas warga sekaligus mengajak masyarakat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar.

Karnaval diselenggarakan oleh Panitia HUT RI Kelurahan Gandasuli yang diketuai RT Syaekhul Hadi. Pelaksanaan kegiatan juga mendapat dukungan dari Ansor-Banser se-Kelurahan Gandasuli serta Karang Taruna se-Kelurahan Gandasuli.

Keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut turut membantu kelancaran pelaksanaan karnaval, mulai dari pengamanan hingga pengaturan jalannya kegiatan.

Sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir di panggung kehormatan, di antaranya Lurah Gandasuli Anim Palahudin, S.E. beserta jajaran staf, Ketua LPM Kelurahan Gandasuli Sutrisno, Tokoh Agama Ustaz H. Abdul Hamid Muhtadi, S.Pd.I. selaku Rois Syuriah Ranting NU Gandasuli, serta Tokoh Masyarakat H. Abdul Wahab.

Hadir pula para kepala sekolah, yakni Kepala SD Gandasuli 01, Kepala SD Gandasuli 02, Kepala SD Brebes 02, dan Kepala SD Brebes 09.

Semarak karnaval tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kelurahan Gandasuli sekaligus memperkuat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. (Red)

JOMBANG (Aswajanews.id) – Sidang Pleno III Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum memutuskan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Kesepakatan tersebut diambil dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Ahad (30/8/2026).

Adapun total DPT ada 552 yang terdiri dari Ketua Umum PW dan PC. Sebanyak 150 suara setuju pemilihan calon ketua umum tetap one man one vote, sementara 401 suara setuju pemilihan ketua umum lewat AHWA. Sementara 1 suara tidak sah.

“Dengan mengucapkan bismilahirrahmanirrahim seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil ‘alamin pemilihan opsi telah kita tetapkan yaitu opsi perubahan,” kata Presidium Sidang Pleno Muktamar ke-35 NU Muhammad Nuh di lokasi.

Sebelumnya, Ketua Organizing Committe (OC) Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memperkirakan bahwa Pemilihan Ketua Umum (Ketum) PBNU Masa Khidmah 2026-2031 jatuh pada Ahad (30/8/2026).

“Kalau Pemilihan Ketua Umum jelas besok, jadi mudah-mudahan besok hari Minggu semuanya tuntas,” katanya.

Tahap selanjutnya, sambung Gus Ipul, AHWA akan melakukan sidang dan akan memilih Rais Aam.

“Setelah ada Rais Aam terpilih, nanti baru dimulai pemilihan Ketua Umum,” jelasnya.

Selain itu, Gus Ipul mengklaim bahwa seluruh rangkaian persidangan di Muktamar Ke-35 NU berlangsung dengan terbuka. Selain itu, para peserta sidang dapat mendengarkan dengan baik tanpa ada suatu hal yang ditutupi.

“Apa yang menjadi perdebatan, semuanya terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan kenyamanan dan ketertiban,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul membeberkan dua mekanisme yang tengah menjadi perdebatan dalam pemilihan ketum. Pertama, dengan teknis yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

“Tapi kalau ada perubahan, nanti tidak lagi one man one vote, satu wilayah satu, satu cabang bisa memilih sekurang-kurangnya lebih dari satu atau sebanyak-banyaknya berapa (tergantung keputusan muktamirin),” katanya.

Pro kontra sebelum disepakati AHWA Calon Ketua Umum PBNU Zulfa Mustafa mengungkapkan dirinya bersama empat calon ketua umum lainnya sepakat agar pemilihan Ketua Umum PBNU dilakukan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Hal itu disampaikan Zulfa dalam Sidang Pleno Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Dalam forum tersebut, Zulfa menyebut telah melakukan komunikasi pribadi dengan sejumlah calon ketua umum serta orang-orang yang dipercaya untuk mengetahui sikap para kandidat terkait mekanisme pemilihan.

“Bismillahirrahmanirrahim, yang mulia seluruh peserta sidang pleno pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan hasil komunikasi saya pribadi dan juga orang-orang saya yang sangat saya percaya dengan para caketum, calon ketua umum yang selama ini kita sudah dengar namanya,” kata Zulfa.

Menanggapi itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid memandang bahwa para kandidat Calon Ketua Umum PBNU tidak memiliki hak untuk menentukan mekanisme pemilihan, apakah menggunakan sistem AHWA atau voting.

“Ketika ada lima kandidat yang sudah bersepakat menerima sistem AHWA dan minta kandidat lain untuk menerima sistem AHWA, ya enggak bisa,” kata Alissa Wahid ditemui wartawan di Sidang Pleno Aula Gedung Serba Guna Pesantren Tambakberas Tebuireng Jombang, Sabtu (29/8/2026).

Hal ini mengingat sedang membicarakan Anggaran Dasar (AD) dan Rumah Tangga NU yang cakupannya lebih panjang dan tidak hanya berkaitan dengan pemilihan kali ini.

“Karena kita sedang tidak bicara tertib, tapi sedang bicara Anggaran Dasar. Kalau kita bicara Anggaran Dasar, panjang tentang NU, bukan pemilihan kali ini. Saya hanya meluruskan itu aja,” ujarnya.

Alissa mengatakan mekanisme pemilihan ketum dilakukan dengan sistem Ahwa atau voting itu adalah hak muktamirin dalam hal ini PCNU dan PWNU sebagai peserta.

“Buat saya, siapapun kandidatnya tidak punya hak untuk mengatur apakah ada sistem Ahwa atau menjadi voting. Itu para muktamarin yang harus membuat kesepakatan,” kata Alissa.

“Kalau nanti jadi pakai sistem Ahwa atas permintaan muktamirin, ya bagus. Tapi kalau muktamirin menghendaki voting, yang penting bukan hasilnya, tapi proses pengambilan keputusannya yang jauh lebih penting,” imbuhnya.

Alissa mengingatkan seluruh kontestan agar tidak hanya memikirkan kepentingan pemilihan Ketua Umum, tetapi juga kepentingan NU secara lebih luas.

“Saya ingin mengingatkan kepada semua kontestan bahwa yang sedang kita bicarakan adalah NU bukan pemilihan kali ini,” ungkapnya.

Menurutnya, kepentingan NU tidak boleh dikorbankan demi mencari mekanisme yang dianggap paling sesuai untuk kepentingan pemilihan Muktamar saat ini.

“Kita tidak boleh menggadaikan kepentingan NU, mencari cara yang lebih tepat untuk kepentingan kita saat ini yang cocok, itu tidak boleh,” ujarnya.

“Saya ingin meluruskan, mengingatkan karena saya sendiri kan tidak punya suara,” tandasnya. (Sumber: NU Online)

LAMPUNG (Aswajanews.id) — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnain, melantik dan mengambil sumpah 49 pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung, Rabu (26/8/2026).

Pejabat yang dilantik terdiri atas 41 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, satu Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah, dan tujuh pejabat fungsional.

Dalam sambutannya, Zulkarnain menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia memastikan proses pengangkatan pejabat dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku serta terbebas dari praktik transaksional.

“Hari ini saya buktikan tidak ada transaksional. Kalau ada, itu berarti dilakukan oleh oknum,” kata Zulkarnain.

KUA Bukan Sekadar Tempat Urusan Pernikahan

Zulkarnain secara khusus mengingatkan para kepala KUA agar memahami tugas dan fungsi KUA secara lebih luas. Menurutnya, KUA bukan hanya bertugas mencatat pernikahan, tetapi menjadi garda terdepan Kementerian Agama dalam memberikan berbagai pelayanan keagamaan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

“KUA adalah etalase dan ujung tombak Kementerian Agama. Kepala KUA merupakan representasi Menteri Agama di tingkat kecamatan,” ujarnya.

Karena itu, kepala KUA diminta menempatkan diri sebagai khadimul ummah atau pelayan umat. Pelayanan kepada masyarakat harus diberikan secara ramah, santun, profesional, dan tanpa diskriminasi.

Zulkarnain juga menekankan pentingnya kedisiplinan. Kepala KUA dan penghulu diminta tetap hadir di kantor dan memberikan pelayanan meskipun tidak terdapat jadwal pernikahan.

Penataan tenaga penghulu juga perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah peristiwa nikah dan karakteristik masing-masing wilayah. Dengan demikian, beban kerja dapat lebih merata dan pelayanan masyarakat tetap optimal.

Jaga Integritas, Hindari Gratifikasi

Selain peningkatan kualitas pelayanan, Zulkarnain meminta seluruh pejabat menjaga integritas dan menghindari gratifikasi maupun berbagai bentuk penyimpangan.

Menurutnya, jabatan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Ia juga meminta jajaran KUA terbuka terhadap pengawasan. Menurutnya, kegiatan pemantauan yang dilakukan pimpinan merupakan bagian dari upaya memastikan pelayanan berjalan sesuai regulasi.

“Kepala kantor dan kepala bidang turun ke lapangan untuk menjalankan tugas pengawasan, bukan mencari-cari kesalahan,” katanya.

Perhatian juga diberikan terhadap sarana dan prasarana KUA. Para kepala KUA diminta menjaga kebersihan, keamanan, dan kelayakan kantor. Gedung KUA yang dibangun melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal.

Jabatan Bagian dari Regenerasi

Zulkarnain menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari proses regenerasi dan pengembangan karier aparatur. Karena itu, jabatan tidak boleh dipandang sebagai kedudukan yang harus dipertahankan selamanya.

Para pejabat yang baru dilantik juga didorong terus meningkatkan kompetensi, termasuk kemampuan berbahasa serta pemahaman terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

“Jalankan tugas berdasarkan regulasi, jaga loyalitas kepada organisasi, dan jangan menzalimi rekan kerja. Setiap amanah akan dipertanggungjawabkan, baik kepada organisasi maupun kepada Allah SWT,” tegasnya.

Zulkarnain berharap para pejabat yang baru dilantik mampu membawa semangat baru, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta menjalankan amanah secara profesional di satuan kerja masing-masing.

Pelantikan tersebut disaksikan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Lampung Yan Maradonna dan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Ahmad Fikri Yulian. Kegiatan turut dihadiri para kepala bidang, pembimbing masyarakat, kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, serta kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam. (Red)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kiai sepuh menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah ulama senior, di antaranya KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu’adz Thohir, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Muhibbul Aman Aly.

Forum para kiai tersebut menghasilkan tujuh poin rekomendasi terkait pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Salah satu poin penting adalah permintaan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas apabila terdapat menteri atau pejabat pemerintah yang melakukan intervensi terhadap proses pemilihan dalam Muktamar.

Para kiai menilai, intervensi dari pihak pemerintah maupun kekuatan politik eksternal bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kedaulatan Nahdlatul Ulama.

“Kami menaruh kepercayaan kepada Bapak Presiden untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi kemandirian Nahdlatul Ulama. Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, kami berharap kepada Bapak Presiden untuk mengambil tindakan tegas,” tegas KH Muhibbul Aman Aly di hadapan awak media.

Ia juga menyatakan kesiapan para kiai untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo guna menyampaikan berbagai informasi dan keprihatinan terkait dinamika menjelang Muktamar.

“Kami siap menghadap Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung informasi dan hal-hal yang menjadi keprihatinan kami demi menjaga kehormatan pemerintah, kemandirian Nahdlatul Ulama dan kedaulatan NU,” imbuhnya.

Tolak Tekanan Politik

KH Muhibbul Aman Aly juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan peserta Muktamar atau muktamirin dalam menentukan pilihan. Menurutnya, pihak eksternal yang memiliki kekuatan politik tidak boleh melakukan intervensi maupun intimidasi terhadap peserta Muktamar.

Sikap tersebut dinilai dapat mencederai kedaulatan forum dan prinsip organisasi NU.
“Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan Muktamar,” tuturnya saat membacakan hasil pertemuan para kiai.

Sementara itu, Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin sebelumnya juga menegaskan agar pemerintah memberikan keleluasaan kepada peserta Muktamar NU untuk menentukan pilihan secara berdaulat.

Menurutnya, sikap tersebut telah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya yakin Presiden juga bersikap seperti itu dan juga jangan sampai ada pihak-pihak di bawahnya yang tidak melaksanakannya,” ujar KH Ma’ruf Amin.

Ia juga meminta panitia Muktamar memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung kondusif, demokratis, dan jujur serta tetap berpedoman pada nilai-nilai dan akhlak yang telah diteladankan para ulama pendiri NU.

“Kepada para pelaksana, para panitia supaya menjaga supaya Muktamar ini berjalan dengan kondusif. Jangan terjadi apa-apa dan supaya berjalan secara demokratis dan jujur sesuai dengan akhlak NU,” tutur Rais Aam PBNU masa khidmah 2015–2018 tersebut.
(Sumber: NU Online)