Beranda Nasional Aktual Forum RT Leuwigajah Desak Kemensos Tinjau Ulang Data Desil

Forum RT Leuwigajah Desak Kemensos Tinjau Ulang Data Desil

0
0

CIMAHI (Aswajanews.id) — Forum Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) dan dinas terkait melakukan evaluasi serta verifikasi ulang terhadap data Desil warga.

Desakan tersebut muncul menyusul banyaknya warga kurang mampu yang disebut tidak lagi menerima Bantuan Pangan Cadangan Pemerintah (BP-CPP) dalam beberapa bulan terakhir, yakni Juli, Agustus, hingga September 2026. Kondisi itu diduga berkaitan dengan perubahan status Desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ketua Forum RT Kelurahan Leuwigajah, Zulkifli, menyampaikan hal tersebut dalam audiensi terkait pengaduan bantuan pangan yang digelar di Aula Kelurahan Leuwigajah, Jalan Sadarmanah No. 11, Senin (14/9/2026).

Menurut Zulkifli, persoalan muncul karena terdapat warga yang sebelumnya menerima bantuan, namun kemudian status Desilnya berubah sehingga tidak lagi masuk sebagai penerima manfaat.

“Banyak warga miskin yang tiba-tiba mengalami perubahan Desil, misalnya naik ke Desil 7 atau lebih. Perubahan tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan menimbulkan tanda tanya. Siapa yang melakukan pendataan? Kami para RT tidak mengetahuinya,” ungkap Andreas, salah seorang Ketua RT yang turut mendampingi Ketua Forum RT.

Ia menilai ketidaksesuaian data tersebut berpotensi membuat warga kurang mampu kehilangan hak untuk memperoleh bantuan sosial.

Tujuh Tuntutan Forum RT

Di tengah persoalan kemiskinan yang masih dihadapi masyarakat, Forum RT Leuwigajah menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya:

  1. Meninjau ulang data Desil
    Mendesak Kemensos dan dinas terkait melakukan evaluasi serta verifikasi ulang terhadap data Desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
  2. Melibatkan RT dan RW dalam pendataan
    Pengurus RT dan RW diminta dilibatkan secara aktif dalam proses validasi data karena dianggap paling mengetahui kondisi sosial ekonomi warga di lingkungannya.
  3. Menghentikan penggunaan data yang sudah tidak sesuai kondisi terkini
    Pemerintah diminta memperbarui data secara berkala agar tidak terjadi salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
  4. Transparansi kriteria Desil
    Kelurahan dan Dinas Sosial diminta menjelaskan secara terbuka indikator serta kriteria yang digunakan untuk menentukan seorang warga masuk dalam Desil tertentu.
  5. Memberikan perlindungan kepada pengurus RT
    Forum RT meminta solusi konkret agar ketua RT tidak menjadi sasaran kemarahan atau dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi persoalan data dari tingkat pusat.
  6. Petugas kelurahan turun langsung ke lapangan
    Kelurahan diminta tidak hanya menerima data dari pemerintah pusat, tetapi juga melakukan verifikasi dan validasi secara langsung dengan mendatangi rumah warga.
  7. Membangun kolaborasi dengan pengurus lingkungan
    Petugas kelurahan diharapkan bersinergi dengan RT dan RW dalam melakukan penyisiran data sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar secara lebih akurat.


Kelurahan Siap Menindaklanjuti

Menanggapi tuntutan Forum RT tersebut, Lurah Leuwigajah Dini Gusniar, S.E., M.M., mengatakan pihak kelurahan telah berupaya menjembatani persoalan melalui audiensi untuk menindaklanjuti pengaduan Forum RT.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Dini, disepakati agar Forum RT segera menyampaikan data warga yang valid dan sesuai ketentuan untuk selanjutnya ditindaklanjuti kepada pihak terkait.

“Kami akan melakukan follow up secepatnya sesuai dengan kesepakatan bersama hari ini,” ujar Dini.

Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, Dinas Sosial Kota Cimahi, Perum Bulog Cabang Bandung, Kasi Ekonomi dan Sosial Kecamatan Cimahi Selatan, Babinsa Kelurahan Leuwigajah, serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Leuwigajah.

Forum RT berharap hasil audiensi tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi ditindaklanjuti dengan verifikasi data secara faktual, sehingga bantuan pangan dapat kembali diterima warga yang benar-benar membutuhkan.

(Sinto)


Eksplorasi konten lain dari News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan