Facebook Instagram X Youtube
Senin, September 14, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Google search engine
Beranda blog Halaman 200

Dindikpora Brebes Apresiasi Ijazah MDTA

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Pertemuan yang berlangsung di ruang Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes, Selasa (23/5/2023)

BREBES (Aswajanews.id) – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Brebes mengapresiasi ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dalam nilai point PPDB tingkat SMP. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/0016.A/2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan  Sekolah Menengah Pertama TP 2023/ 2024, tertanggal 23 Maret 2023.

Menurut Kepala Dinas Caridah, M.Pd,  sudah menjadi komitmen kami untuk mengapresiasi pendidikan Diniyah atau Madin sebagai bagian dari lembaga pendidikan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Hal tersebut karena kehadiran Madin menjadi gerakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Apalagi kurikulum lembaga pendidikan formal saat sekarang ada profil penguatan pelajar pancasila. Terkait dengan penguatan profil pelajar pancasila, maka lembaga pendidikan formal diperbolehkan berkerjasama dengan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas berharap sinergisitas Dinas Pendidikan, Kementerian Agama serta komponen masyarakat untuk bersama meningkatkan IPM Brebes melalui pendidikan. Karena kami berangkat dari basic pendidikan maka komitmen untuk memajukan pendidikan di Brebes.

Menanggapi permohonan Ketua DPC FKDT, agar peserta didik SD mengikuti pembelajaran di Madin, Ibu Caridah sangat mendukung. Kami berharap pihak Kementerian Agama Kab Brebes bisa menindaklanjuti secara formal.

“Kita berharap dengan Madin anak anak kita akan semakin baik akhlaknya. Kita turut prihatin beberapa insenden tawuran dengan istilah perang sarung. Mereka rata rata masih usia pelajar setingkat SMP,” ujarnya.

Pertemuan yang berlangsung di ruang Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes pada hari Selasa, 23 Mei 2023 dihadiri oleh Kustoro WHY, S.IP selaku Ketua LSM Aliansi Guru Swasta dan Tata Usaha Sekolah (AGUSTUS) yang juga sebagai anggota Dewan Pendidikan Kab Brebes. Kustiah selaku Kepala SDN Tanjungsari 01 juga ikut mendampingi pertemuan Kepala Dindikpora. Anggota Dewan Pendidikan, Kustoro sangat mendukung keputusan Kepala Dinas yang menyertakan ijazah MDTA sebagai nilai dalam PPDB.

Ketua DPC FKDT Kab Brebes Akhmad Sururi dalam pertemuan tersebut mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga yang telah mengapresiasi Ijazah MDTA sebagai point dalam PPDB. Tentu hal ini menjadi progres  dari Pemerintah Kab Brebes dalam hal ini Dinas Pendidikan. Kami sudah lama mengharapkan keputusan ini yang berisi ijazah MDTA mendapatkan nilai 15 point untuk peserta didik baru pada lembaga pendidikan SMP Negeri di Kab Brebes.

Di tempat terpisah, Kasi PD Pontren Kemenag Kab Brebes mengapresiasi kebijakan Dindikpora Kab Brebes yang telah menjadikan ijazah MDTA sebagai point dalam PPDB pada lembaga pendidikan formal. Mewakili Kementerian Agama saya menghaturkan terima kasih dan sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terkait dengan pengakuan ijazah MDTA, kata Gus Akrom. (Akhmad Sururi/Red)

Mahasiswa FKM Unej Mengajukan Solusi Penyakit Scabies di Lapas Jember

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Penelitian mahasiswa sekaligus memberikan solusi terkait penanganan Penyakit Scabies di Lapas Jember

JEMBER (aswajanews.id) – Kasubsi Bimkeswat Bambang Heriyato, drg. Diana dan Seorang Nakes Lapas Jember Ainul Yakin menghadiri presentasi kelompok Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Jember (Unej) pada Selasa (23/05/2023) pagi di Aula Lapas.

Tim yang beranggotakan 10 mahasiswa tersebut mengajukan solusi atas permasalahan penyakit scabies yang banyak ditemui di Lapas Jember, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

“Kegiatan teman-teman FKM Unej ini adalah penelitian sekaligus memberikan solusi terkait penanganan scabies. Karena memang di Lapas ini scabies menjadi permasalahan yang cukup serius,” tutur Bambang, Kasubsi Bimkeswat Lapas Jember.

Mereka memberikan 3 langkah yang bisa diterapkan di Lapas Jember untuk menanggulangi masalah penyakit scabies, yaitu mengatur jadwal kebersihan bagi warga binaan, memperbanyak langkah persuasif dengan poster dan membuat buku saku untuk kontrol pengobatan scabies.

“Nantinya kami akan menandatangani pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan 3 langkah pengurangan kasus scabies tersebut,” ucap Bambang.

Sementara itu, Agus Harianto ketua kelompok Mahasiswa FKM Unej menyebut kegiatan tersebut termasuk dalam tugas mata kuliah Advokasi yang mereka tempuh.

“Kami exited karena ini kali pertama kami berkegiatan di Lapas Jember,” ujarnya.

“Nantinya akan dilakukan penyempurnaan kegiatan dan pernyataan kesanggupan yang akan ditandatangani pihak Lapas Jember,” lanjut Agus.

“Kami harap nanti tujuan utama kegiatan ini bisa tercapai, kualitas kesehatan warga binaan di Lapas Jember meningkat,” pungkas Agus. (Erman)

Pengelola PKBM Azzahra Cirebon Diduga Bungkam Terkait Realisasi Dana BOP

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Ahmad Mujahid, Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Azzahra, Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dirinya terkesan bungkam saat dimintai keterangan terkait realisasi Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan, kepada awakmedia pada Selasa (23/05/2023).

Namun, Ia menegaskan terkait Informasi mengenai realisasi dana BOP Kesetaraan ini merupakan dapur pribadinya dan tidak sembarang orang untuk bisa mengetahuinya, kecuali pihak Dinas Pendidikan Kabupaten setempat.

“Soal Peruntukan Dana BOP itu Dapur Pribadi Kami, Jadi kalau pengen tahu yah silahkan tanya ke Dinas, Red,” tutur A. Mujahid lewat sambungan Via telephon shellulernya, Selasa siang (23/05/2023).

A Mujahid menegaskan, bahwa dalam pengelolaan dana BOP sudah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang dikeluarkan dari Kementrian terkait.

“Peruntukan kita sudah sesuai juknis, nah kalau mas pengen tahu secara detail datang saja ke dinas,” tegasnya.

Diwaktu yang sama, Amri, selaku Operator PKBM Azzahra menuturkan, melalui Via telephon milik A. Mujahid,kalau untuk masalah BOP dari Dinas secara juknis yang lebih tahu. Menurutnya, PKBMnya telah sesuai dengan aturan yang ada pada petunjuk teknis. Namun Amri juga membuka akses awakmedia untuk bertemu secara langsung. Tetapi jadwal tempatnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, kata dia.

“Kalau mau ketemu, lebih enaknya ketemu di Dinas Pendidikan saja ya mas?,” ujarnya.

Diketahui dari Keterangan Amri bahwa PKBM Azzahra ditahun pembelajaran 2022 tercatat memiliki WB dibawah usia 21 tahun totalnya kurang lebihnya sebanyak 96 orang.

Sementara, apabila merujuk pada keputusan Kemendikbudristek, bahwa PKBM Azzahra Wargabinangun Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 memperoleh dana BOP Kesetaraan sebesar Rp 308.200.000. Angka itu diperoleh dari jumlah WB dibawah usia 21 tahun sebanyak 185 orang terdiri dari paket A 10 WB, Paket B 66 WB paket C 109 WB. (Sanaji)

Warga Pesalakan Terima Layanan Kesehatan Gratis

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Warga Dukuh Pesalakan Desa Pegongsoran Kecamatan Pemalang menerima layanan kesehatan gratis dari Pemerintah setempat, Selasa (23/5/2023)

PEMALANG (Aswajanews.id) – Warga Dukuh Pesalakan Desa Pegongsoran Kecamatan Pemalang menerima layanan kesehatan gratis dari Pemerintah setempat, Selasa (23/5/2023).
Pemeriksaan dan pengobatan gratis ini merupakan bentuk sinergitas TNI Polri dan Pemkab Pemalang dalam upaya mencegah timbulnya gangguan penyakit bagi warga di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA).
Selain layanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan gratis tim kesehatan yang terdiri dari Sidokkes Polres Pemalang dan dari Puskesmas setempat juga disediakan vaksin Covid 19 gartis tahap 1, 2 dan 3.
Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Pemalang Joko Ngatmo mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian Pemkab bersama TNI dan Polri terhadap masyarakat yang terdampak pencemaran bau sampah yang bisa menganggu kesehatan.
“Kegiatan bakti sosial dengan mengadakan layanan kesehatan gratis ini sebagai wujud Pemerintah Kabupaten hadir di tengah masyarakat yang terdampak bau sampah,” ujarnya.
Sementara Kepala Desa Pegongsoran Turitno mengatakan kegiatan ini sebagai kompensasi atas dampak tercemarnya bau sampah TPA di wilayahnya.
“Saya berharap dengan kegiatan ini bisa mencegah gangguan penyakit terhadap warga sekitar sini ini, terutama pada anak – anak,” harapnya.
Jamilah, salah satu warga setempat mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah karena telah memperhatikan kesehatan warganya.
“Saya senang dan mengucapkan terima kasih dapat pengobatan gratis dari pemerintah,” imbuhnya.
Sementara itu di lokasi TPA Pegongsoran nampak petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sedang melakukan penyemprotan cairan EM 4 sebagai upaya untuk mengurai bau sampah yang dapat menganggu aktivitas warga setempat. *(Diskominfo)

Haul Akbar KH Amari Bin Kyai Salka ke-61, Ulama Kharismatik Asal Cirebon Penyebar Agama Islam di Pantura Brebes

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Mau’idhoh Hasanah oleh KH Habib Ridho Al-Habsyi dari Pemalang

BREBES (Aswajanews.id) – Pengajian Akbar dalam rangka puncak Haul ke-61 KH. Amari Bin Kyai Salka, dipadati jamaah walau di tengah-tengah panasnya terik matahari. Banyak jemaah rela panas-panasan hingga berteduh dibawah pohon untuk tetap bisa hadir pengajian Akbar tersebut.

Acara puncak yang digelar di Kompleks Makam Mbah Juminten Desa Gandasuli, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Minggu (21/05/2023) pagi.

Kyai Haji Amari bin Kyai Salka merupakan salah seorang ulama asal Sindanglaut Cirebon Jawa Barat yang menjadi penyebar agama Islam di wilayah pantai Utara Jawa (Pantura) Kabupaten Brebes pada awal abad ke-19.

Semasa hidupnya, Kyai Amari termasuk ulama kharismatik dan disegani masyarakat Gandasuli Brebes dan sekitarnya. Dalam dakwahnya, beliau menggunakan pendekatan tradisi dan sosial budaya, sehingga Islam dapat diterima masyarakat dengan mudah. Bahkan Kyai Amari sangat dikenal sebagai ulama yang memiliki karomah.

KH Habib Ridho Alhabsy dari Pemalang bertindak dalam menyampaikan Mauhidhoh hasanah pengajian Haul Akbar inipun mengajak semua masyarakat yang datang untuk menjadikan pengajian ini sebagai ajang mempererat silaturahmi.

Pengajian dalam rangka Haul ke-61 KH. Amari Bin Kyai Salka kali ini juga diharapkan menjadi penguat niat beragama, berbangsa, dan bernegara.

Habib Ridho meyakini bahwa yang kita hadiri dan hauli pada hari ini merupakan Beliau Walinya Allah yang semoga terus membawa keberkahan bagi warga sekitar dan menjaga penjaga hati umat islam di Kecamatan Brebes Khususnya.

Pengajian Akbar KH Amari dihadiri Kepala Desa Gandasuli, Ketua LTN NU Brebes KH. Lukman Nur Hakim. perwakilan dari Polsek Kecamatan Brebes dan Koramil, selain itu juga sejumlah habaib dari berbagai kota. (Pewarta: A’isy Hanif Firdaus, Pengurus LTN NU Kabupaten Brebes)

Habib Ridho Al-Habsyi Pembicara Haul Akbar Mbah Kyai Amari dan Halal bi Halal

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Haul Akbar Mbah Kyai Amari bin Kyai Salka ke-61 dan Halal bi Halal di Komplek Makam Mbah Juminten Kelurahan Gandasuli Brebes, Jawa Tengah, Minggu (21/5/2023)

BREBES (Aswajanews.id) – Keluarga Besar Bani KH Amari yang diprakarsai Kyai Amir Pemalang menggelar Haul Akbar Mbah Kyai Amari bin Kyai Salka ke-61 dan Halal bi Halal bertempat di Komplek Makam Mbah Juminten Kelurahan Gandasuli Brebes, Jawa Tengah, Minggu (21/5/2023).

Acara dimulai pada pukul 07.30 WIB yang dibuka dengan pembacaan tawasul, Maulidurrasul SAW, dzikir, dan do’a bersama dilanjutkan dengan Mau’idhoh Hasanah oleh KH Habib Ridho Al-Habsyi dari Pemalang.

Hadir pada acara tersebut Lurah Gandasuli Kasmono, SE, Forkopimcam Brebes, Ketua LTN PCNU, Pengurus NU (Ranting, MWC, PC), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ansor/Banser, JRA Brebes, para ulama dan sesepuh serta Jamaah Al Khidmah Brebes dan Pemalang.

Ketua Panitia Kyai Amir didampingi Sekretaris Kliwon Sukardi mengatakan, Haul Akbar kali ini merupakan haul yang pertama kali diadakan di Gandasuli.  Ia atas nama keluarga besar Bani Kyai Amari mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas terselenggaranya Haul Akbar dan berharap terus diadakan setiap tahunnya.

Ziarah kubur, lanjut Kyai Amir, terutama ke makam orang tua adalah supaya Allah mengampuni dosa-dosa si pelaku ziarah kubur dan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Melakukan ziarah kubur akan mengingatkan manusia akan adanya hari kematian dan kehidupan selanjutnya di akhirat. Dengan mengingat kematian dan kehidupan di akhirat dapat mendorong manusia untuk semakin rajin dalam beribadah, berbuat kebaikan dan beramal saleh.

KH Habib Ridho Alhabsyi dari Pemalang dalam menyampaikan Mau’idhoh hasanah pengajian Haul Akbar inipun mengajak semua masyarakat yang datang untuk menjadikan pengajian ini sebagai ajang mempererat silaturahmi. Pengajian dalam rangka Haul ke-61 KH. Amari Bin Kyai Salka kali ini juga diharapkan menjadi penguat niat beragama, berbangsa, dan bernegara.

Habib Ridho meyakini bahwa yang kita hadiri dan hauli pada hari ini merupakan Beliau Walinya Allah yang semoga terus membawa keberkahan bagi warga sekitar dan menjaga penjaga hati umat Islam di Kecamatan Brebes Khususnya. (Elisa Nurasri / Red)

Dzikir Hauqolah, 99 Obat Penyakit

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Ngaji putaran ke-252 thorikoh Sadziliyah Kabupaten Brebes di Masjid At-Taqwa Bangsri Bulakamba Brebes yang diasuh oleh KH. Subhan Ma'mun

Dzikir La haula wala quwwata illa billah atau Hauqolah, menjadi tema ngaji yang penulis tulis kembali pada acara ngaji putaran ke-252 thorikoh Sadziliyah Kabupaten Brebes di Masjid At-Taqwa Bangsri Bulakamba Brebes yang diasuh oleh KH. Subhan Ma’mun.

Nasehat ataupun motivasi yang penulis dapatkan dalam mengikuti kegiatan mengaji bersama KH. Subham Ma’mun yang disadur dalam Kitab Kifayatul atQiyah Wa Minhajul Auliya, karya Sayyid Bakrul Makky bin Sayyid Muhammad Satho Ad Dimyati, halaman 119 adalah sebagai berikut :

Pertama, diawali dengan kegiatan halal bihalal, permohonan maaf KH. Subhan Ma’mun atas kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan thorikoh yang selama ini berjalan.  “Kalaupun banyak kekurangannya mohon dimaafkan, nggih,” kata KH. Subhan Ma’mun. Para jamaahpun menjawab “Nggih.”

Kedua, KH. Subhan Ma’mun mengajak kepada para jamaah yang ikut mengaji thorikoh, untuk sedikit melakukan perbuatan dosa, karena manusia tidak bisa lepas dari yang namanya melakukan dosa. Dengan sedikit atau meminimalkan berbuat dosa akan membuat ruh selamat dari berbagai hal.

Ketiga, mengingatkan para jamaah untuk menjaga agamanya.  Apabila agamanya terlihat kurang kokoh maka perbanyaklah membaca sholawat, agar agama yang dianutnya menjadi kuat. Keberkahan sholawat akan menjaga agama yang dianut, dengan banyak membaca sholawat pula dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT.

Keempat, selalu untuk mengoreksi diri. Artinya tingkahlaku manusia yang mampu menghindari dari perbuatan maksiat dan melaksanakan ibadah semata-mata karena mendapat kekuatan dan pertolongan dari Allah SWT.

Tidak ada rekayasa apapun kepada manusia kecuali Allah Swt yang selalu menjaganya.

Kelima, menjaga keseragaman. Pakaian yang dipakai dalam bertorikoh  adalah salah satunya untuk menjaga keseragaman, saling menghormati dan menjunjung kebersamaan, tidak bermahal-mahal ria dalam mengikuti pengajian thorikoh. Dengan pakaian yang sama, saat akan duduk bersama tidak terasa canggung lagi, semakin nyaman dan akrab serta timbul kebahagiaan dalam berkelompok dimanapun tempatnya.

Keenam, ada peringatan yang sangat jelas dari KH. Subhan Ma’mun. Sebuah larangan tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Seperti melakukan anarkis, pembakaran, pengeboman,  karena hal tersebut jelas tidak ada manfaat dan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Musuh seorang adalah orang yang telah berbuat dholim pada dirinya dan orang lain. Oleh karena itu kita tetap bersyukur sampai hari ini masih mampu meninggalkan maksiat dan taat kepada Allah Swt.

Ketujuh, memperbanyak membaca La haula wala quwwata illa billah, karena hal tersebut menjadi simpanan di surga dan didalamnya juga ada obat untuk 99 penyakit. Termasuk menghilangkan kesusahan dan ingin mendapatkan rizki yang berkah.

Berdzikir merupakan perbuatan ikhlas dalam rangka menghendaki dekat dengan Allah Swt.  Berdzikir tidak harus mengetahui faedahnya. Kalau berdzikir mengetahui faedahnya, dikhawatirkan niatnya karena yang lain bukan karena Allah Swt. Sebagaimana filosopi seorang petani yang menenggelamkan biji saat menanam, hal ini dilakukan agar biji tidak kelihatan dan bertujuan pula agar tanaman tumbu dengan subur dan baik.

Adapun sahabat Nabi yang disuruh oleh Rasulullah untuk membaca La haula wala quwwata illa billah adalah Auf bin malik dan beliau langsung mendapatkan apa yang diinginkannya.  Wallahu’alam bishowab.

(Lukmanrandusanga, 21 Mei 2023)

Pelaksana Bangunan RKB MTsN 13 Indramayu Bantah Abaikan SMK3, Ini Penjelasannya

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Lewat kiriman dokumentasi gambar awal pembangunan Gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 13 Indramayu, Pihak Pelaksana dari CV Sarana Nusaraya membantah abaikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3).

Disampaikan oleh Edi Fauzi yang mengaku pelaksana Pembangunan Gedung MTsN 13 Indramayu bahwa, untuk   keselamatan kerja itu sudah diterapkankan sejak awal pekerjaan.

“Itu sudah ada sejak awal pekerjaan, paling pas mas kesana mereka tidak sempat memakai Alat K3, karena waktunya habis selesai istirahat,” ungkapnya, Kamis (18/05/2023).

Edi Fauzi menyampaikan, bahwa dalam pekerjaan itu lebih memperhatikan spesifikasi guna mendapatkan hasil yang baik.

“Insyaallah pekerjaan sesuai dengan spek, lebih baik melebihi daripada kurang, karena sekarang kalau untuk provinsi pengawasan sangat ketat,” tegasnya.

Diketahui sosok Edi Fauzi merupakan Kader PDI Perjuangan DPC Indramayu yang mana kini tengah melakukan persiapan menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Indramayu untuk wilayah Dapil VI. Dan Edi Fauzi juga merupakan petinggi GP Ansor cabang kabupaten setempat.

Sementara untuk posisi keterlibatan Edi Fauzi dalam mengarungi pembangunan MTsN 13 Indramayu adalah meminjam bendera perusahaan lain. Ia meminjam perusahaan CV Sarana Nusaraya yang ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat.

Sebab ia, apabila merujuk data SBU tidak tercantum namannya. Perusahaan tersebut dikelola oleh Kaerul Umam selaku direktur dan memiliki SKT (Sertifikat Ketrampilan Tenaga Ahli Kontruksi) atas nama Iwan Caswanto.

Menyikapi hal tersebut, Bernard Simamora, SH, MH, dari Kantor Hukum BSDR menjelaskan bahwa pinjam bendera melanggar tiga ketentuan. Pertama, melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-7 Perpres No. 16 tahun 2018. Kedua, melanggar larangan membuat dan memberikan pernyataan tidak benar atau keterangan palsu, sesuai Peraturan LKPP No.9 tahun 2019. Ketiga, melabrak larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Pinjam bendera sudah dipastikan melanggar ketentuan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 13 Indramayu kini tengah dilakukan penambahan Pembangunan Gedung Kelas Baru (RKB) tahun 2023 sebesar Rp3,3 Miliar yang diperoleh Dari Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat, Rabu (17/05/2023).

Adapun pembangunan dilakukan melalui mekanisme tender melibatkan pihak ketiga selaku penyedia jasa konstruksi CV Sarana Nusaraya Alamat Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Jawa Barat, selaku pemenang tender dengan penawaran kurang lebih sebesar Rp3,1 Milyar. Adapun nomor kontrak yakni B-10821/Kw.10/Ks.01.7/03/2023.

Lebih lanjut, Tim Pelitaindo.news mencoba menggali informasi langsung ke lokasi dan melihat sejauhmana pekerjaan pembangunan gedung ruang kelas baru itu berjalan.

Saat di lokasi, terlihat pekerjaan diprediksi sudah mencapai progres 20 persen. Namun terlihat sejumlah pekerja dan tukang bangunan tidak mengindahkan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yakni Alat Pelindung Diri (APD) seperti, Helm Keselamatan, Sabuk atau tali keselamatan, sepatu safety, sepatu pelindung, Masker dan lain sebagainya.

Padahal di RUP Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs Negeri 13 Indramayu didalamnya menjelaskan tentang pelaksanaan kontruksi harus sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Terlihat juga, para pekerja disinyalir tidak didampingi oleh konsultan pengawas dari PT Prabu Cipta Teknik yang sudah ditunjuk oleh pihak Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat dengan Mou anggaran sebesar Rp 165,9 juta.

Sementara jangka waktu pekerjaan fisik dilakukan selama 150 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPMK.

Disisi lain, Kepala MTs Negeri 13 Indramayu, Dudi Iswandi Rahman menyampaikan, terkait pelaksanaan pembangunan, pihak tidaknya tidak tahu menahu. Karena mekanisme, langsung dari Pihak Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat yang melakukan seleksi penyedia atau pihak ketiga.

“Untuk CV (penyedia) apanya tuh, sekolah tidak tahu sama sekali,” ujarnya di ruangan kerjanya, Rabu (17/05/2023).

Namun, dirinya mengungkapkan bahwa ada seseorang yang pernah datang yang menyebutkan bahwa dirinya kontraktor asal Cirebon.

“Untuk namannya saya lupa, cuman pas datang bilangnya kontraktor dari Cirebon,” ungkapnya.

Diketahui untuk peletakan batu pertama pelaksanaan pembangunan gedung kelas baru MTsN 13 Indramayu dilakukan pada sekitar tanggal 11 April 2023 atau 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.

Sementara berita ini diterbitkan, pihak CV Sarana Nusaraya selaku pelaksana pembangunan belum memberikan keterangan resmi. (Sanaji/Tim/Red)

Kepala Kemenag: Akan Saya Tindak Penyuluh Agama yang Tidak Netral

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kepala Kemenag Garut, Dr. H. Cece Hidayat, M.Si menerima piagam penghargaan dari Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro, SH, SIK sebagai Penasihat Da'i Kamtibmas

GARUT (Aswajanews.id) – Kepala Kemenag Garut, Dr. H. Cece Hidayat, M.Si menghadiri acara halal bi halal sekaligus pengukuhan  Da’i Kamtibmas se-Kabupaten Garut yang digelar Polres Garut di Aula Polres Garut, Selasa (16/05/2023).

Ditemui usai acara, Cece mengapresiasi kegiatan ini, sebagai bentuk sinergitas polri dengan da’i, dimana ia mengungkapkan bahwa sinergitas dan kolaborasi ini diyakini sangat efektif dan akan berdampak positif dalam penanganan kamtibmas.

“Keterlibatan da’i dalam urusan Kamtibmas sebagai langkah produktif, karena terkait kamtibmas ini bukan hanya tugas polisi, akan tetapi dibutuhkan peran aktif dari masyarakat terutama orang yang ditokohkan” ungkap Cece.

Lebih lanjut Cece mengkonfirmasikan bahwa pihaknya akan melakukan supervisi dan pembinaan terhadap seluruh penyuluh agama yang ambil bagian sebagai Da’i Kamtibmas. Ia pun berharap seluruh penyuluh agama bisa turut serta dalam persoalan Kamtibmas sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat padanya.

Pada kesempatan itu, Cece pun mengajak seluruh jajarannya untuk menjaga Kamtibmas menjelang pemilu, yang memang dianggap sangat rawan dan berpotensi terganggu.

“Hati-hati bagi siapa pun penyuluh agama PNS atau P3K yang secara terang-terangan terlibat politik praktis, atau menyalahgunakan tugas fungsinya untuk kepentingan politik, akan saya tindak”, tegas Cece.

Dalam acara tersebut juga Kapolres Garut menyerahkan piagam penghargaan kepada para tokoh yang didaulat sebagai penasihat da’i kamtibmas, mereka adalah Kepala Kemenag Garut, H. Cece Hidayat, Ketua PCNU Garut, KH. Atjeng Abdul Wahid, Rais PCNU Garut, KH. Rd. Amin Muhyidin, serta Da’i Kondang KH. Jujun Junaedi. (Asep NS/Red)

Meneguhkan Komitmen Kapolda Papua Barat Atas Perkara Pelanggaran Hak Anak

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait dalam keterangan persnya kepada sejumlah media di kantornya di Jakarta, Rabu (17/05).

JAKARTA (Aswajanews.id) – Meningkatnya berbagai kasus pelanggaran hak anak termasuk kejahatan seksual terhadap yang dilakukan orang terdekat dilingkungan terdekat di wilayah hukum provinsi Papua Barat, Kabupaten dan kota belakangan ini mendorong Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Hamonangan Silitonga meneguhkan komitmen penanganan perkara anak tidak tebang pilih.

Mengingat kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak anak di Provinsi Papua Barat sudah masuk kategori zona merah darurat kekerasan terhadap anak, dalam kondisi inilah  mendorong Kapolda Papua Barat  berkomitmen melindungi anak dan menegakkan hukum sekalipun dilakukan orang terdekat anak, baik orangtua kandung, orang tua sambung, tokoh masyarakat dan adat, Paman, Abang atau kerabat dekat anak dan seisi rumah.

Komitmen ini telah ditunjukkan Kapolda Papua Barat dan jajaran Direskrimum dalam menindaklajuti setiap laporan masyarakat terhadap berbagai bentuk bentuk pelanggaran hak anak termasuk mengambil ahli kasus dugaan pembunuhan salah satu anggota Polisi yang bertugas  sebagai Brimob di Sorong, yang diduga oleh istrinya sendiri dan disaksikan anak kandungnya sendiri dari Polres Sorong ke Polda Papua Barat dengan menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana, serta respon berbagai kasus pelanggaran hak anak yang dilapokan masyarakat,  demikian disampaikan Arist.

Lebih jauh Arist Merdeka Sirait menjelaskan Komitmen Kapolda Papua Barat dan jajaran DIreskrimum dan sat reskrim merupakan aksi penegakan hukum untuk melindungan anak.

“Penanganan kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polda Papua Barat tidak tebang pilih dan tidak ada kata damai dalam setiap penyelesaian perkara termasuk pelakunya orang terdekat anak,” sambung Arist.

Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika Kapolda Papua Barat beserta jajaran Direskrimum dan opsnal penyidik di Polda Palua Barat di berikan apresiasi dan penghargaan atas kerja cepat dalam penanganan kasus baik ajak sebagai pelaku dan korban.

Oleh sebab itu, untuk membangun gerakan penegakan hukum (Gakum) untuk kasus pelanggaran hak anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai institusi independen Perlindunga Anak di Indonesia segera akan melakukan kunjungan kerja ke Polda Papua Barat dan Gubernur Papua Barat untuk membangun Gerakan Memutus Mata rantai Kekerasan terhadap anak berbasis keluarga dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu dan untuk mewujudkan komitmen penegakan hukum atas perkara pelanggaran hak anak di Palua Barat, dalam rangkaian Hari Anak 2023 pertengahan Juni 2023, Komnas Perlindungan Anak akan memberikan Penghargaan atas komitmen dan kepedulian terhadap perlindungan Anak dan akan melaukan dialog dengan tokoh tokoh adat kepala suku Papua, jelas Arist dalam keterangan persnya. *(Elisa Nurasri / Red)

Ruang Kelas Ambruk di SD Kebonsari 4 Jember Butuh Perhatian Pemerintah

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Sudah lama ruangan kelas SDN Kebonsari 4 ambruk, sampai saat ini belum ada perbaikan

JEMBER (aswajanews.id) – Satu ruang kelas di sekolah dasar (SDN) Kebonsari 4 di Jln Letjend Sutoyo Nomor 36 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur ambruk dan belum mendapat sentuhan perbaikan dari pemerintah setempat. Akibatnya, siswa harus menumpang di kelas lain.

“Sementara siswa belajarnya berbagi ruang kelas. Kami berusaha tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik,” tutur Sri Slasmini, Kepala SDN Kebonsari 4 ketika ditemui Pelitaindo.news, Rabu (16/5/2023).

Ia menambahkan, sebelumnya tim survei Pemkab Jember telah meninjau kondisi SDN Kebonsari 4. Namun sampai saat ini, belum ada perbaikan yang dilakukan hingga ruang kelas di SD tersebut ambruk.

“Kami berharap pemerintah terkait khususnya dinas pendidikan untuk segera memberikan perhatian dengan memperbaiki ruang kelas,” harapnya.

Kepala SD kebonsari 4, Sri Sulasmini, mengatakan sudah lama ruangan kelas itu ambruk. Dia berharap sekolah tempat dirinya mengajar segera diperbaiki agar tidak perlu menumpang di kelas lain. “Semoga segera diperbaiki agar sekolahnya enak dan aman,” ujar Sri Sulasmini. (Erman)

Pelantikan MWC NU Jatibarang, Gus Sholah Sampaikan Pesan Khidmah untuk NU

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Pelantikan MWC NU Jatibarang masa khidmah 2023-2028 di Desa Kendawa Kec. Jatibarang Kab. Brebes

BREBES (Aswajanews.id) – Pelantikan MWC NU Jatibarang yang bertempat di Desa Kendawa Kec. Jatibarang Kab. Brebes bersamaan dengan lailatul ijtima dihadiri oleh KH. Solahudin Masruri (Gus Sholah) selaku Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Brebes.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini beliau menyampaikan tugas khusus sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Yaitu khidmah dengan terus menjalankan jamiyyah rutin Nahdlatul Ulama seperti lailatul ijtima dan istighosah di setiap ranting-ranting yang ada.

Pada saat ini tugas pengurus bukan hanya berfokus pada jamiyahnya saja, tetapi fokus pada lingkungan sekitar yang perlu harus dibenahi dan dipulihkan seperti bidang pendidikan, ekonomi dan sosial kemanusiaan.

KH Solahudin Masruri mengatakan, para pengurus Nahdlatul Ulama sudah harusnya mandiri secara ekonomi, pendidikan, dan sosial. Ini dibuktikan dengan adanya sekolah-sekolah NU, fasilitas perekonomian NU dan bentuk-bentuk kepedulian yang dibentuk oleh NU untuk NU dan Oleh NU.

“Kita sebagai pengurus NU harus melihat bahwa ada beberapa hal yang harus kita sentuh seperti pendidikan NU yang masih tertinggal harus kita dompleng agar naik daya minatnya, maka hendaknya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mendidik anak-anak pelajar harus sudah dipersiapkan mulai dari sekarang dengan mengambil peran ikut andil aktif dalam memajukan kemandirian nahdlatul ulama. Seperti bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan bidang lainnya,” ujarnya.

Sebagai pidato penutupnya beliau KH Solahudin Masruri menyampaikan bahwa kita sebagai kader NU tidak usah khawatir kalau kita bergandengan tangan dan bersatu dari ranting sampai ke pusat. Karena didalam rombongan ini kita sedang berjalan dan perjalanan menuju keridhaan Allah Swt. Langkah dan ikhtiar kita merawat tradisi yang ada di Nahdlatul Ulama ada bimbingan para kiai-kiai yang terus akan mendoakan dan meridhai langkah gerak kita masing-masing.

“Maka, jangan pernah melupakan akan perjuangan orangtua kita dahulu, para pendiri dan muasis termasuk orang-orang yang bersejarah dalam mendirikan jamiyyah Nahdlatul Ulama,” pungkasnya.

Hadir dalam Pelantikan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Jatibarang masa khidmah tahun 2023-2028 para nahdliyin dari kalangan muslimat, fatayat, pelajar NU, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Banser serta beberapa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama seperti Sekretaris PCNU Drs. H. Zaenudin, Wakil Tanfidziyah H. Imam Royani, Wakil Sekretaris Drs. Afifullah, Sekretaris LTN Naufal Husni, MH serta beberapa tamu undangan dari kepolisan dan TNI. *(Pewarta: Handika Naufal Husni/Sekretaris LTN NU Brebes)

PN Sorong Menghadirkan Anak Sebagai Saksi Mahkota Kematian Ayahnya

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait

JAKARTA (Aswajanews.id) – Untuk membongkar tabir kematian misterius Brigadir Polisi  Yose F Siahaan Anggota Brimob Detasemen I Sorong yang diduga dilakukan istri  teman selingkuh ibunya yang terjadi 29 Agistus 2018 di salah satu perimajan di Kota Sorong  hari ini Rabu (17/05) PN Sorong menggelar sidang untuk mendengarkan  saksi mahkota yang biasa dipanggil O (10). Anak satu-satunya dari pasangan terduga pelaku A dan Brigpol Yose sebagai saksi mahkota melalui sidang Daring yang difasilitasi Kejari Jakarta Selatan.

Sidang tertutup untuk umum yang hanya saksi terlindung didampimgi oleh keluarga dan LPSK ini berjalan lebih dari dua jam persidangan sebelum mendengarkan saksi dari keluarga Pdt. Rudy Siagian oppung (kakek) saksi anak yang selama ini mengasuh terlindung semenjak acaranya meninggal.

Sidang saksi mahkota anak yang dipimpin hakim majelis Beauty Dietje Elisabet Sima Tauw, SH, MH memandang perlu untuk mendengar saksi anak yang melihat, mendengar atas peristiwa untuk digali keterangannya yang dihadirkan Jaksa penuntut umum.

Peristiwa kematian BrigPol Yose Siahaan semula dilaporkan istriya kepada Polisi tanggal 29/08/2018 bahwa Brigpol Yose meninggal akibat gantung diri dengan seutas kabel listrik di pintu rumahnya namun menurut keterangan saksi anak bahwa kematian ayahnya bukanlah karena gantung diri melainkan karena dianiaya, diipukul kepalanya di bagian belakang yang diduga dilakukan teman selingkuh ibunya lalu diseret dan digantung dengan kabel listrik di pintu seolah-olah korban gantung diri.

Setelah peristiwa kematian Brigpol.Yose Siahaan dilaporkan ke Polisi da setelah Polisi menemukan dua alat bukti yang cukup termasuk keterangan ahli dam Forensik Msbes Polri dan pemeriksaan dari Kompolnas kemudian di akhir bulan Agustus 20l9 istri  dan selingkuhannya  oleh Polres Sorong ditetapkan sebagai tersangka namun terduga pelaku tidak ditangkap dan tidak ditahan karena menurut penasehat hukum yamg konon lebih  dari 30 pengacara yang menilai status tersangkah tidak memenuhi unsur bukti sehingga status tersangkah tidak sah dan tidak perlu ditahan, Jelas Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait kepada sejumlah media di Jakarta usai menghadiri sidang tertutup melalui daring di Kejari Jakarta Selatan Rabu (17/05).

Arist melanjutkan, mengingat tidak ditemukannya saksi yang melihat dan mendengarkan kejadian pembunuhan itu untuk sekian kalinya berkas perkara dikembalikan oleh Kajari Sorong,

Berjalan dengan waktu berkas perkara akhirnya parkir di Polres Sorong dan hampir-hampir saja berkas perkaranya dihentikaan, tambah Arist.

Lebih lanjut Arist Merdeka menjelaskan, setelah mempelajari berkas perkara itu, akhirnya Komnas Perlindungan Anak melakukan investigasi terhadap perkara ini dengan mendatangi penyidik Polres Sorong, Kasipidum Kejari Sorong serta Kapolda Papua Barat dan para pemangku kepentingan anak di Papua Barat untuk memastikan perkara ini berlanjut dan menyepakati menghadirkan saksi anak sebagai saksi mahkota setelah diperiksa oleh tim psikolog  imdependen dari LPSK dan Komnas Perlindimgan Anak yang kemudian berkas pekaranya ditarik dan diambil alih berkas perkaranya ke Polda Papua Barat untuk ditangani, barulah kasus ini berjalan.

Setelah berkas perkaranya ditangani Direskrimum Polda Papua Barat dan telah pula memeriksa saksi mahkota Anak, akhirnya dua tersangka ditahan dan berkasnya dilimpahkan ke Kejari Sorong dengan sangkahan melanggar ketentuan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP, subside kedua Pasal 35 jo pasal 55 dan pasal 56 KUHP kemudian dengan UU RI No. 23 tahun 2004 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau  pidana hukuman sekurang-kurannya hukuman mati dan pengadilan sedang berjalan memasuki pemeriksaan saksi termasi saksi mahkota anak, jelas Arist.

Untuk mengawal proses hukum ini mulai dari pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim PN Sorong akan menurunkan Tim Litigasi dan Advokasi untuk Rehabilitasi Sosial Anak  Komnas Perlindungan Anak di Sorong dan Manokwari, untuk memastikan perkara ini berjalan berkeadilan bagi korban dan pelaku, Komnas Perlindungan meminta masyarakat Papia Barat untuk ikut mengawalbran memantau sidang kasus kematian Brigpol Yose Siahaan agar peristiwa yang sama tidak terjadi, dan meminta Majelis Hakim PN Sorong memutus perkara ini seadil-adilnya, pinta Arist. (Red)

Berdayakan Masyarakat Melalui Cafe BUMDes, Jayalaksana Siap Jadi Desa Terbaik di Indramayu

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kesiapan Desa Jayalaksana menjadi yang terbaik itu terlihat pada penilaian lomba desa tingkat Kabupaten Indramayu, Rabu (17/5/2023).

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokan Bunder Indramayu memiliki inovasi yang sangat luar biasa dalam pemberdayaan masyarakat yang bisa bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Inovasi tersebut yakni memberdayakan BUMDes dengan mengelola cafe dengan konsep jajanan rakyat yang memanfaatkan eks bangunan pasar tradisional Desa Jayalaksana.

Dengan keunggulan BUMDes ini, Desa Jayalaksana siap menjadi desa terbaik di Kabupaten Indramayu. Kesiapan Desa Jayalaksana menjadi yang terbaik itu terlihat pada penilaian lomba desa tingkat Kabupaten Indramayu, Rabu (17/5/2023).

Ketua Tim Penilai Lomba Desa, Tati Rahmawati mengungkapkan, pihaknya sangat terkesan dengan penilaian yang dilakukan di Desa Jayalaksana tersebut. Pasalnya, baru pertama kali tim disambut di bangunan BUMDes yang sangat bagus dan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakatnya.

Keberadaan BUMDes tersebut diharapkan memiliki dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

“Ini sangat luar biasa keren, dan kami baru pertama kali disambut dan melihat bangunan BUMDes yang sangat representatif seperti ini,” kata Tati yang merupakan Sekdis DPMD Kabupaten Indramayu yang disambut tepuk tangan oleh undangan yang hadir.

Tati menambahkan, beberapa penilaian yang dilakukan pada lomba desa tersebut yakni pemerintahan, kewilayahan, dan pemberdayaan masyarakat serta inovasi desa.

Sementara itu Kuwu Jayalaksana, H. Warno mengatakan, selain BUMDes yang mengelola café, inovasi lainnya untuk pemberdayaan masyarakat yaitu melalui pemberdayaan UMKM yang dimotori oleh para kader PKK, Posyandu dan KB berupa Keripik Tumpi. Kemudian juga saat ini terus mempromosikan UMKM millenial berupa Nastar Mangga Gedong Gincu yang jadi andalan Desa Jayalaksana.

“Semua konsep pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Jayalaksana baik secara ekonomi maupun sosial,” kata Warno.

Camat Kedokan Bunder, Atang Suwandi mengatakan, pihaknya terus mendorong desa-desa lainnya untuk melakukan inovasi terutama untuk tata pemerintahan, layanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Kita berharap setelah Desa Cangkingan, Desa Jayalaksana juga menjadi desa terbaik di Kabupaten Indramayu,” tegas Atang. (Herman/Tongol)

992 KPM Desa Bangodua Terima Bantuan Beras

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Penerima PKH dan BPNT menerima bantuan beras 10 kg di Aula Kantor Desa Bangodua

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Pendistribusian pangan beras dari Badan Pangan Nasional/Nasional Food Agency (NFA) melalui Perum Bulog kepada penerima PKH dan BPNT tersebut diselenggarakan di Aula Kantor Desa Bangodua.  PT. Pos Indonesia bersama Pemerintah Desa Bangodua Kecamatan Bangodua Indramayu dengan jumlah penerima 992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bantuan berupa beras yang masing-masing penerima mendapatkan bantuan seberat sepuluh kilo gram/10 kg, Alhamdulillah kegiatan pagi ini berjalan dengan aman tertib dan lancar. Warga juga nampak gembira dengan adanya program tersebut, Rabu (17/05/2023).

Kepala Desa Bangodua Agus Syarifudin, juga mengimbau kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan pembagian beras dari Bulog kepada PKH dan BPNT tetap mengikuti prosedur pengambilan yang telah ditentukan.

Kepala Desa Bangodua sangat berterima kasih dengan adanya bantuan tersebut. “Semoga dengan adanya bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah bisa sedikit meringankan kebutuhan masyarakat, khusunya Masyarakat desa Bangodua,” ungkapnya. (Prapto/Herman Tongol)

Pembangunan MTsN 13 Indramayu, Kepsek Mengaku Tidak Tahu Menahu Terkait Pihak Penyedia Kontruksi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
MTsN 13 Indramayu yang berlokasi di Jl. Citra Indah No. 3, Sukagumiwang, Kec. Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat kini tengah dilakukan Pembangunan RKB sebesar Rp3,3 Miliar

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 13 Indramayu kini tengah dilakukan penambahan Pembangunan Gedung Kelas Baru (RKB) tahun 2023 sebesar Rp3,3 Miliar yang diperoleh Dari Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat, Rabu (17/05/2023).

Adapun pembangunan dilakukan melalui mekanisme tender melibatkan pihak ketiga selaku penyedia jasa konstruksi CV Sarana Nusaraya Alamat Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Jawa Barat, selaku pemenang tender dengan penawaran kurang lebih sebesar Rp3,1 Milyar. Adapun nomor kontrak yakni B-10821/Kw.10/Ks.01.7/03/2023.

Lebih lanjut, Tim Pelitaindo.news mencoba menggali informasi langsung ke lokasi dan melihat sejauhmana pekerjaan pembangunan gedung ruang kelas baru itu berjalan.

Saat dilokasi, terlihat pekerjaan diprediksi sudah mencapai progres 20 persen. Namun terlihat sejumlah pekerja dan tukang bangunan tidak mengindahkan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yakni Alat Pelindung Diri (APD) seperti, Helm Keselamatan, Sabuk atau tali keselamatan, sepatu safety, sepatu pelindung, Masker dan lain sebagainya.

Padahal di RUP Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs Negeri 13 Indramayu didalamnya menjelaskan tentang pelaksanaan kontruksi harus sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Terlihat juga, para pekerja disinyalir tidak didampingi oleh konsultan pengawas dari PT Prabu Cipta Teknik yang sudah ditunjuk oleh pihak Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat dengan Mou anggaran sebesar Rp 165,9 juta.

Sementara jangka waktu pekerjaan fisik dilakukan selama 150 hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPMK.

Disisi lain, Kepala MTs Negeri 13 Indramayu, Dudi Iswandi Rahman menyampaikan, terkait pelaksanaan pembangunan, pihak tidaknya tidak tahu menahu. Karena mekanisme, langsung dari Pihak Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat yang melakukan seleksi penyedia atau pihak ketiga.

“Untuk CV (penyedia) apanya tuh, sekolah tidak tahu sama sekali,” ujarnya di ruangan kerjanya, Rabu (17/05/2023).

Namun, dirinya mengungkapkan bahwa ada seseorang yang pernah datang yang menyebutkan bahwa dirinya kontraktor asal Cirebon.

“Untuk namannya saya lupa, cuman pas datang bilangnya kontraktor dari Cirebon,” ungkapnya.

Diketahui untuk peletakan batu pertama pelaksanaan pembangunan gedung kelas baru MTsN 13 Indramayu dilakukan pada sekitar tanggal 11 April 2023 atau 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.

Sementara berita ini diterbitkan, pihak CV Sarana Nusaraya selaku pelaksana pembangunan belum memberikan keterangan resmi. (Sanaji/Red)

Ketua Fraksi PKB : MDT Membutuhkan Penguatan Regulasi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Pertemuan Silaturahmi Syawalan sekaligus kordinasi persiapan acara Halal bi Halal Guru Madin se Kab Brebes di kediaman Abuya Soleh, Senin (15/5/2023)

BREBES (Aswajanews.id) – Madrasah Diniyah di Kab Brebes sangat membutuhkan penguatan regulasi dalam hal ini adalah Perda Madin. Kita sudah delapan tahun memperjuangkan Perda Madin, namun sampai sekarang belum berhasil. Hal tersebut karena kekuatan politik yang direpresentasikan kursi anggota DPRD Brebes belum bisa mendukung sepenuhnya terhadap Perda Madin yang sudah ditunggu oleh komunitas Madin se-Kab Brebes.

Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Madin sangat penting. Sebagai alumni Pesantren merupakan beban moral bagi kami untuk memperjuangkan harapan Madin se-Kab Brebes. Kelestarian Madin betul betul agar bisa terjaga demi generasi penerus perjuangan ulama.

“Kemarin kita menemukan di Losari dan Ketanggungan ada 2 Madin yang bubar. Satu Madin karena muridnya tidak ada, satunya lagi karena gurunya tidak ada. Ini sebuah keprihatinan yang besar bagi kita selaku muslim,” tutur Musyaffa selaku Ketua Fraksi PKB DPRD Kab Brebes saat sowan di kediaman Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Jatibarang.

Di hadapan Abuya Soleh Basalamah, Politisi Alumni Ploso menceritakan beberapa bulan yang lalu bahwa dirinya pernah ditelpon oleh DPW PKB Jawa Tengah perihal full day school untuk SMP dan SD. Kalau Madin (MDT) tidak dikuatkan dengan regulasi sudah pasti akan tergerus dengan munculnya kebijakan full day school. Karena sekolah sampai sore, anak pasti sudah capek dan tidak mungkin sekolah Madin malam hari.

“Kita tidak ingin pendidikan keagamaan menjadi korban karena lebih mengedepankan pendidikan formal,” imbuh Sekretaris DPC PKB Brebes.

Menanggapi hal tersebut, Abuya Soleh Muhammad Basalamah, sangat mendukung dengan langkah-langkah yang akan diperjuangkan oleh PKB untuk kepentingan MDT di Brebes.

“Saya sangat mendukung santri untuk terjun didunia politik dalam rangka mengamankan kepentingan pendidikan keagamaan Islam termasuk Pesantren dan Madrasah Diniyah di Kab Brebes,” ujarnya.

Di hadapan Ketua Fraksi PKB, yang didampingi Ketua DPC FKDT Kab Brebes dan tokoh agama H Asmuni, Abuya Soleh sangat mengharapkan para politisi santri yang memiliki keberpihakan kepada pendidikan keagamaan Islam. “Beliau mendoakan semoga perjuangan untk memperkuat regulasi MDT di Kab Brebes,” imbuh Abuya.

Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu kediaman Abuya Soleh pada hari Senin, 15 Mei 2023 merupakan Silaturahmi Syawalan sekaligus kordinasi   persiapan acara Halal bi Halal Guru Madin se Kab Brebes. (Ahmad Sururi)

Syawalan Penuh Berkah, PRNU Kedawon-Brebes Gelar Halal Bihalal

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
PRNU Dukuh Kedawon Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes menggelar acara Halal Bihalal, Ahad (14/05/2023)

BREBES (aswajanews.id) – Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Dukuh Kedawon Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes menggelar acara Halal Bihalal. Acara yang diikuti oleh seluruh badan otonom Nahdlatul Ulama Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU-IPPNU ini telah rutin diadakan setiap tahun setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadhan silam, ratusan Nahdliyin antusias mengikuti rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir.

“Kegiatan ini mutlak dalam upaya membangun kerukunan dan sinergi antar tokoh agama, masyarakat dengan Pengurus NU. Tentunya, sebagai Pengurus NU Ranting Kedawon berharap kegiatan Halal Bihalal kita berkumpul dalam suatu majelis yang semoga dapat membawa keberkahan dan mendapatkan ridlo dari Allah SWT juga terus berupaya membina masyarakat yang majemuk, kuat dengan tradisi maupun amaliyah NU untuk bersama-sama dalam membangun NU Kedawon yang lebih baik,” ujar Rois Tanfidziyah PRNU Ustadz H. Sya’roni IKA pada acara Halal Bi Halal di Aula Masjid Jami’ Baitul Muttaqin Kedawon, Ahad (14/05/2023).

Ust. H Sya’roni mewakili Pengurus Ranting NU Kedawon meminta maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam menjalankan setiap kebijakan dan program-program yang selama ini sudah kita laksanakan bersama-sama.

“Mari kita melangkah kedepan, banyak tugas dan program yang perlu kita laksanakan yang tentunya akan berkelanjutan,” paparnya.

Program KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama) menjadi program NU Kedawon untuk membantu meringankan beban keluarga yang kurang mampu dan santunan kematian. “Monggo Bapak Ibu sekalian supaya bersama-sama mensukseskan program KOIN NU ini,” ucapnya.

“Bapak, Ibu Sahabat-sahabat sekalian kita berkhidmat di NU janganlah setengah-setengah, mari kita laksanakan penuh dengan ketulusan dan totalitas, InsyaAllah kita akan mendapatkan keberkahan dari para Muassis NU,” pesannya.

Ust H. Sya’roni IKA Rais Tanfidziyah PRNU Kedawon

Kiai Haji Syarifuddin, dari Kabupaten Tegal yang bertindak sebagai pengisi tausiyah mengingatkan kepada semua nahdliyin yang hadir untuk tetap mengikuti dakwah ala Nahdlatul Ulama. Sebab banyak bertebaran di media sosial maupun dunia nyata tentang dakwah-dakwah yang tidak santun dan malah memperkeruh keadaan.

Beliau menyampaikan, jadi orang janganlah suka jengkelan, aja dugalan, mari hilangkan dendam, dengki kepada sesama manusia.

Kiai Syarifuddin atau Kiai Santri Ndeso menjelaskan pula Asal mula adanya pertemuan halal bi halal ini pertama kalinya dicetuskan oleh KH. Wahab Hasbullah sebagai respon atas curhat dari Ir. Soekarno atas berbagai kejadian dan ketimpangan yang terjadi diberbagai wilayah pasca kemerdekaan Republik Indonesia dengan tujuan untuk saling merangkul dan merajut kembali persaudaraan hingga erat.

Kiai Syarifuddin atau Kiai Santri Ndeso dari Kabupaten Tegal

Diakhir tausyiah Kiai Syarifuddin mengajak jamah Nahdliyin Bermunajat kepada Allah SWT dan sowan ngarso ndalem kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui dzikir Ala NU.

Pada kesempatan tersebut turut hadir juga Rais Tanfidziyah MWCNU Kecamatan Larangan KH. Athoillah Sofyan, Rais Syuriah PRNU Kedawon Kiai Abdul Muhit, Rais Tanfidziyah PRNU Ustadz H. Sya’roni Ika serta Badan Otonom Muslimat NU, GP Ansor-Banser, Fatayat NU, IPNU-IPPNU, Jamiyyah Qurro Wal Huffadz.

(Pewarta: A’isy Hanif Firdaus/Pengurus LTN NU PCNU Kabupaten Brebes)

Plt Bupati Mansur Perintahkan Jajarannya Tingkatkan Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat

PEMALANG (Aswajanews.id) – Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Hal itu dikatakan Mansur saat membuka kegiatan Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assesment/FRA) oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah di salah satu hotel di Pemalang, Senin (15/5/2023).

Bukan tanpa sebab Mansur memerintahkan hal tersebut, menurutnya, berdasarkan penilaian cepat maturitas SPIP Terintregrasi tahun 2022, Kabupaten Pemalang masih dalam kategori berkembang (level 2). “Rinciannya yaitu nilai Maturitas SPIP sebesar 2.066, nilai Manajemen Risiko (MRI) sebesar 1.378 dan nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 1.383,” ungkapnya.

Beberapa arahan Plt Bupati untuk meningkatkan nilai SPIP Terintegrasi antara lain, Bappeda sebagai Unit Manajemen Resiko Kabupaten Pemalang diminta segera melaksanakan manajemen risiko dengan mengidentifikasi dan menganalisa risiko strategis tingkat pemerintah daerah, beserta rencana tindak pengendaliannya dan juga mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di tingkat perangkat daerah.

Kepala perangkat daerah agar melakukan proses identifikasi dan analisis risiko mencakup risiko strategis dan risiko operasional tingkat perangkat daerah, beserta rencana tindak pengendaliannya.

“Dengan dilaksanakannya manajemen risiko baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah, diharapkan akan diketahui risiko fraud/ kecurangan pada program/kegiatan, sehingga akan memudahkan dilakukan pengendalian atas risiko fraud tersebut,” sambungnya.

Lebih jauh, menurutnya, rencana tindak pengendalian atas risiko fraud ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan oleh TAPD, dalam prioritas penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2023/APBD TA 2024.

Kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Pemalang Eko Edi Prihartanto mengatakan, tujuan diadakan kegiatan yaitu membantu perangkat daerah dalam mengidentifikasi dan menganalisa risiko kecurangan, sesuai dengan program dan kegiatan terkait.

Kemudian juga untuk membantu perangkat daerah, dalam menetapkan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh manajemen atas risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Peserta kegiatan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menghadirkan kepala perangkat daerah dan sekretaris. Adapun narasumber yaitu Korwas Investigasi II BPKP Perwakilan Jawa Tengah Jumanto.

Dikutip dari laman www.bpkp.go.id, SPIP merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3. (*)

DPC PPP Kabupaten Bandung Mendaftarkan 55 Bacaleg

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
DPC PPP Mendaftarkan 37 Persen Perwakilan dari Perempuan

KAB BANDUNG (Aswajanews.id) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bandung melakukan pendaftaran 55 orang bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU Kabupaten Bandung pada Sabtu (13/5/2023).

Meski sudah melakukan pendaftaran, 55 nama tersebut bisa berubah, mengingat antusiasme tinggi dari masyarakat yang ingin menjadi bacaleg melalui PPP.

Ketua DPC PPP Kabupaten Bandung, Didin Saepudin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bandung yang mendaftarkan dirinya menjadi bacaleg melalui PPP. Hal tersebut membuat jumlah pendaftar bacaleg di setiap daerah pemilihan (dapil) melebihi kuota yang telah disediakan.

“Ada dapil yang melebihi kuota, ada yang waiting list, jadi harus ada proses selanjutnya,” ujar Didin usai melakukan proses pendaftaran bacaleg di KPU Kabupaten Bandung, Sabtu 13 Mei 2023.

Didin menyebut, dengan adanya masyarakat yang belum terkoordinir, kemungkinan ada pergantian bacaleg. Hal tersebut bisa dilaksanakan karena sudah terdapat aturannya.

“Kemungkinan ada yang diganti, karena ada calon yang mau masuk juga. Ada aturannya, bulan September ini bisa ada penggantian calon juga,” ujarnya.

“Jadi kami harus objektif menentukan calon di setiap dapil,” tambahnya.

Dijelaskan Didin, dari 55 orang bacaleg PPP yang sudah didaftarkan ke KPU Kabupaten Bandung, 37 persennya merupakan perwakilan perempuan.

Dalam Pemilu 2024 mendatang, ia menargetkan PPP bisa mendapatkan setiap kursi DPRD Kabupaten Bandung di masing-masing dapilnya.

“Targetnya, kami optimis 1 dapil 1 kursi, untuk dapil 6 dua kursi,” pungkas Didin Saefudin. (*)

1...199200201...298Halaman 200 dari 298
Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts

Hubungi kami: aswajanews1@gmail.com
Facebook Instagram X Youtube

ARTIKEL LAINNYA

KATEGORI E POPULLARIZUAR

© aswajanews