Di tengah krisis ekonomi dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah serta aparat penegak hukum, masyarakat sudah sangat muak dengan suguhan drama politik berupa aksi saling menghujat dan saling menjatuhkan.
Terlebih, menjelang pesta demokrasi 2029, suhu politik diperkirakan semakin dinamis. Saling menjatuhkan lawan politik bukan lagi hal yang aneh. Berbagai kelemahan dan kekurangan lawan politik kerap dicari dan kemudian dipertontonkan kepada publik.
Padahal, rakyat sudah semakin cerdas dalam menentukan pilihan politiknya sendiri.
Masyarakat memiliki hak untuk menilai, membandingkan, dan menentukan siapa yang dianggap mampu memperjuangkan kepentingan mereka.
Politik sejatinya bukan sekadar perebutan kekuasaan. Politik merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Karena itu, perbedaan pilihan politik semestinya tidak menjadi alasan untuk saling membenci, menghina, apalagi memutus tali persaudaraan.
Perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Yang tidak wajar adalah ketika perbedaan tersebut berubah menjadi permusuhan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun perilaku seorang politisi tentu diperlukan sebagai bagian dari kontrol masyarakat. Namun, kritik seharusnya disampaikan berdasarkan data, argumentasi dan etika, bukan melalui fitnah, ujaran kebencian atau serangan terhadap pribadi.
Politik yang sehat membutuhkan kedewasaan dari semua pihak. Para politisi, pendukung, tokoh masyarakat, maupun masyarakat umum memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga ruang publik agar tetap menjadi tempat bertukar gagasan, bukan arena saling mencaci.
Kita tentu tidak ingin pesta demokrasi hanya diisi oleh pertengkaran, perang narasi, dan penyebaran informasi yang belum tentu benar. Masyarakat membutuhkan politik yang menawarkan gagasan dan solusi atas berbagai persoalan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, kemiskinan, serta penegakan hukum.
Seorang politisi tidak harus menghina lawannya untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih baik. Demikian pula seorang pendukung tidak perlu merendahkan pilihan orang lain hanya untuk membela tokoh yang didukungnya. Perbedaan pilihan adalah hak setiap warga negara dan harus dihormati.
Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya dan pilihan politik, sikap saling menghormati menjadi sangat penting. Jangan sampai perbedaan politik meninggalkan luka sosial yang sulit dipulihkan setelah kontestasi berakhir.
Para elite politik seharusnya memberikan contoh bagaimana berkompetisi secara sehat. Adu gagasan boleh keras, kritik boleh tajam, tetapi tetap dalam koridor etika dan penghormatan terhadap sesama. Menyerang kebijakan berbeda dengan menyerang kehormatan pribadi.
Begitu pula masyarakat sebagai pemilih perlu semakin kritis. Jangan mudah terpancing oleh potongan video, judul provokatif, informasi yang belum terverifikasi, atau narasi yang sengaja dibuat untuk membangkitkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Setiap informasi perlu diperiksa dan dipertimbangkan sebelum dipercaya maupun disebarluaskan.
Pada akhirnya, politik akan kembali kepada masyarakat. Setelah pemilu selesai, para pendukung yang sebelumnya berbeda pilihan akan kembali hidup berdampingan sebagai tetangga, saudara, teman, dan sesama warga negara.
Karena itu, mari membangun budaya politik yang lebih beradab. Berbeda pilihan tidak harus bermusuhan. Berbeda pendapat tidak harus saling menghujat. Kritik tidak harus berubah menjadi fitnah.
Politik boleh keras dalam gagasan, tetapi harus tetap santun dalam perkataan. Sebab demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan tentang bagaimana kita tetap menjaga persatuan setelah perbedaan pilihan selesai. (*)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
