MOROTAI (Aswajanews) – Komite Perjuangan Rakyat (KOPRA) Institute menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara, Selasa (2/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik judi online (judol) yang disebut menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai.

Aksi yang berlangsung di Jalan 40, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate itu diwarnai penyampaian sejumlah tuntutan kepada Kapolda Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Direktur KOPRA Institute, Faisal Habeba, dalam orasinya menegaskan bahwa judi online telah menjadi persoalan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas di tengah masyarakat.

“Judi online saat ini berkembang menjadi kejahatan sistemik yang menggerogoti fondasi bangsa. Banyak masyarakat menjadi korban, mulai dari kehilangan penghasilan, terjerat utang, hingga mengalami tekanan mental akibat praktik tersebut,” ujarnya di hadapan peserta aksi.

Menurut Faisal, negara telah melarang segala bentuk perjudian melalui ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena itu, setiap dugaan keterlibatan aparatur negara dalam aktivitas judi online harus ditangani secara serius, profesional, dan transparan.

Dalam aksinya, KOPRA Institute menyoroti dugaan keterlibatan Sekda Kabupaten Pulau Morotai dalam aktivitas judi online. Massa juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam kasus yang sama.

“Kami meminta agar kasus ini ditangani secara profesional dan terbuka. Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tegas Faisal.

Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti benar, persoalan itu tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum individu, tetapi juga menyentuh integritas birokrasi serta institusi penegak hukum.

Lima Tuntutan KOPRA Institute

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan saat aksi, KOPRA Institute mengajukan lima tuntutan, yakni:

1. Mendesak Kapolda Maluku Utara mengambil alih penanganan kasus dugaan judi online yang diduga melibatkan Sekda Pulau Morotai dan oknum anggota kepolisian.
2. Mendesak Kapolda Maluku Utara mencopot Kapolres Pulau Morotai karena dinilai lambat menangani perkara tersebut.
3. Meminta aparat kepolisian menindak tegas setiap pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online tanpa pandang bulu.
4. Mendesak Gubernur Maluku Utara menonaktifkan Sekda Pulau Morotai selama proses penyelidikan berlangsung.
5. Meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara mengevaluasi Kepala BKD Pulau Morotai yang dianggap tidak responsif terhadap persoalan tersebut.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Sejumlah perwakilan massa juga diterima untuk menyampaikan aspirasi yang selanjutnya akan diteruskan kepada pimpinan Polda Maluku Utara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekda Pulau Morotai maupun pihak kepolisian terkait tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Oleh karena itu, informasi yang berkembang masih berupa dugaan dan menunggu hasil penyelidikan serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait. (Kamas)

www.youtube.com/@anas-aswaja

BANDUNG (Aswajanews) – Seorang pria bernama Eko Bayu Ismayadi (30-an), warga Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, menjadi korban dugaan penganiayaan berat yang diduga dilatarbelakangi dendam lama. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (30/5/2026) pagi dan mengakibatkan korban mengalami luka serius di bagian kepala dan punggung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat korban baru terbangun dari tidurnya. Saat itu, seorang pria berinisial I diduga sudah berada di dalam rumah korban. Pelaku sempat meninggalkan lokasi, namun sekitar lima menit kemudian kembali dan langsung menyerang korban menggunakan sebilah golok.

Akibat serangan tersebut, Eko mengalami luka berat dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

Sopian, rekan korban, menyebut motif penyerangan diduga berkaitan dengan persoalan lama antara korban dan pelaku.

“Diduga karena dendam. Beberapa tahun lalu pelaku pernah dipenjara dalam kasus pencurian mobil milik korban. Setelah bebas, diduga pelaku datang dan melakukan penyerangan,” ujar Sopian saat dikonfirmasi, Senin (1/6/2026).

Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polsek Bojongsoang dengan nomor laporan polisi B/STBLP/90/V/2026/SPKT/POLSEK BOJONGSOANG/POLRESTA BANDUNG/POLDA JABAR.

Keluarga korban juga mengaku masih menerima ancaman dari pelaku melalui pesan WhatsApp setelah kejadian. Kondisi itu menambah kekhawatiran keluarga karena hingga kini terduga pelaku belum berhasil diamankan aparat kepolisian.

Selain menghadapi trauma akibat peristiwa tersebut, keluarga korban mengaku mengalami kendala saat mengurus dokumen visum et repertum yang dibutuhkan untuk proses hukum.

“Kami kebingungan saat meminta hasil visum. Dari pihak rumah sakit disampaikan harus diambil oleh polisi, sementara dari pihak Polsek Bojongsoang kami mendapat informasi bahwa hasil visum harus diambil oleh keluarga atau pelapor,” ujar perwakilan keluarga korban.

Keluarga berharap ada kejelasan terkait prosedur pengambilan dokumen tersebut agar proses hukum dapat berjalan lancar dan hak-hak korban terpenuhi.

Hingga berita ini diturunkan, terduga pelaku masih dalam pencarian. Pihak keluarga meminta aparat kepolisian segera menangkap pelaku guna memberikan rasa aman kepada korban dan masyarakat sekitar serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, warga berharap aparat dapat segera mengungkap kasus tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi korban maupun keluarganya. (Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

CIREBON (Aswajanews) – Kabar duka menyelimuti keluarga besar Nahdlatul Ulama dan dunia pesantren. Sesepuh Pondok Buntet Pesantren, KH Adib Rofiuddin Izza, wafat di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, pada Senin (1/6/2026) sekitar pukul 09.00 WIB setelah menjalani perawatan intensif akibat sakit.

Kabar wafatnya ulama kharismatik tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Pondok Buntet Pesantren, KH Aris Ni’matullah. Menurutnya, almarhum telah mengalami gangguan kesehatan sejak sebelum bulan Ramadhan dan sempat menjalani perawatan secara intensif.

Meski kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih, KH Adib tetap berkeinginan kembali ke pesantren untuk menjalani ibadah Ramadhan bersama para santri dan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan Pondok Buntet Pesantren.

“Beliau ingin menjalani Ramadhan bersama para santri dan merasakan suasana kegiatan keagamaan di pesantren,” ujar Aris.

Usai Ramadhan, kondisi kesehatan almarhum sempat membaik dan masih dapat menjalankan sejumlah aktivitas dengan pengawasan tenaga medis. Namun menjelang Hari Raya Idul Adha, kesehatannya kembali menurun hingga harus menjalani perawatan lanjutan di RS Mitra Plumbon Cirebon sebelum akhirnya dirujuk ke RS Harapan Kita Jakarta.

Kepergian KH Adib menjadi kehilangan besar bagi keluarga, santri, alumni, dan masyarakat luas. Selama hidupnya, almarhum dikenal sebagai tokoh sentral dalam pendidikan, dakwah, serta pembinaan umat di Cirebon dan tingkat nasional. Ia dikenal memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan pendidikan pesantren serta aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Jenazah almarhum diberangkatkan dari Jakarta menuju Cirebon dan tiba di kompleks Pondok Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, sekitar pukul 13.47 WIB. Ribuan pelayat yang terdiri dari keluarga, santri, ulama, tokoh masyarakat hingga pejabat nasional tampak memadati kawasan pesantren untuk memberikan penghormatan terakhir.

Sebelum dimakamkan, jenazah dishalatkan di Masjid Agung Buntet Pesantren. Sesuai wasiat yang pernah disampaikan semasa hidupnya, KH Adib kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga Pondok Buntet Pesantren.

KH Adib Rofiuddin Izza merupakan salah satu Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada masa khidmah 2004–2015 dan 2022–2027. Ia juga pernah menjabat sebagai Mustasyar PBNU periode 2015–2021. Sosoknya dikenal sebagai ulama yang sederhana, dekat dengan masyarakat, serta konsisten mengabdikan hidupnya untuk pendidikan, dakwah, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Lahir di Cirebon pada 28 Agustus 1965, KH Adib merupakan putra pertama dari KH Izzuddin bin KH Ahmad Zahid Abdul Jamil dan Nyai Hj Nihayah binti KH Busyrol Karim. Masa kecil hingga remajanya dihabiskan di lingkungan Buntet Pesantren sebelum melanjutkan pendidikan di IAIN Walisongo Semarang dan menimba ilmu di Pondok Pesantren Mangkang, Semarang.

Wafatnya KH Adib Rofiuddin Izza meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama, dunia pesantren, serta masyarakat yang selama ini mengenal beliau sebagai ulama pengayom, pendidik, dan tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk umat. (Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

KARAWANG (Aswajanews) – Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Plaza Pemda Karawang, Senin (1/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi wujud penghormatan terhadap dasar negara sekaligus penguatan komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah lahirnya ideologi bangsa, tetapi juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.

Nilai persatuan, gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan Kabupaten Karawang yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Melalui peringatan ini, Pemerintah Kabupaten Karawang mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat semangat persatuan, menjaga kerukunan, serta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bekerja, berkarya, dan mengabdi kepada masyarakat.

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung semangat kebangsaan yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa sekaligus pedoman dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis.

“Selamat Hari Lahir Pancasila 2026. Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia”. (Ahmad Z)

www.youtube.com/@anas-aswaja

SUBANG (Aswajanews) – Sejumlah warga mempertanyakan pengelolaan dan status aset tanah milik Desa Cibalandong Jaya, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Berbagai dugaan persoalan administrasi hingga transparansi pengelolaan aset desa mencuat dan dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh pihak berwenang.

Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, terdapat dugaan aset tanah desa masuk dalam proses plotting pembebasan lahan. Namun, status administrasi dan dokumen pendukungnya disebut belum tersampaikan secara terbuka kepada publik. Karena itu, warga meminta dilakukan pengecekan terhadap dokumen seperti Letter C, buku tanah desa, peta bidang, serta dokumen plotting yang berkaitan dengan aset tersebut.

Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai dugaan perbedaan kode atau identitas bidang tanah dalam sejumlah dokumen. Warga berharap dilakukan pencocokan data persil, peta ukur, dan dokumen pengadaan lahan guna memastikan tidak terjadi kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian data.

Sorotan juga mengarah pada plotting bidang tanah nomor 85 yang dinilai perlu diverifikasi kesesuaiannya dengan data aset desa yang tercatat. Masyarakat meminta seluruh dokumen plotting, berita acara, serta dokumen pembebasan lahan dapat diperiksa secara terbuka guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Tak hanya itu, keterbukaan mengenai proses dan nilai ganti rugi atas aset desa yang terdampak pembebasan lahan juga menjadi perhatian. Warga berharap adanya penjelasan resmi terkait mekanisme pembayaran, pihak penerima ganti rugi, serta dokumen pendukung lainnya guna menghindari potensi kerugian keuangan desa.

Permasalahan lain yang turut disorot adalah belum terealisasinya relokasi fasilitas desa yang disebut-sebut telah direncanakan pasca pembebasan lahan. Masyarakat meminta kejelasan terkait penggunaan anggaran relokasi dan pelaksanaan program tersebut agar pelayanan publik tidak terganggu.

Di sisi lain, warga mengaku masih mengalami kesulitan memperoleh informasi resmi mengenai perkembangan persoalan aset desa tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Komunitas Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK), Dedi Rosyadi, SM.Hk., menegaskan bahwa setiap aset desa merupakan kekayaan negara yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Jika memang terdapat perbedaan data, ketidakjelasan administrasi, atau dugaan persoalan dalam proses pembebasan lahan aset desa, maka hal itu harus dibuka secara terang-benderang. Semua dokumen terkait perlu diperiksa dan diverifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi maupun konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dedi, audit investigatif oleh lembaga yang berwenang menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai aturan. Ia juga mendorong pemerintah desa, kecamatan, serta instansi terkait untuk memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat.

“Kami meminta seluruh pihak mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jika tidak ada masalah, maka hasil pemeriksaan akan menjelaskan kepada publik. Namun, apabila ditemukan pelanggaran administrasi maupun potensi kerugian keuangan desa, maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dedi menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, polemik yang berkembang sebaiknya dijawab melalui data dan dokumen resmi, bukan melalui asumsi atau informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat juga menilai pengawasan terhadap persoalan ini perlu diperkuat mengingat dugaan permasalahan tersebut disebut telah berlangsung sejak tahun 2018 dan hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang jelas.

Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, warga mendorong dilakukannya audit investigatif terhadap dokumen administrasi maupun kondisi fisik lahan oleh instansi yang berwenang. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap fakta yang sebenarnya serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Meski demikian, seluruh informasi yang berkembang saat ini masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen resmi serta verifikasi lapangan oleh lembaga yang berkompeten.

Semua pihak diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati proses klarifikasi dan pemeriksaan yang berlaku. Masyarakat pun berharap adanya keterbukaan informasi dari pihak terkait agar polemik aset desa tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. (Tim)

www.youtube.com/@anas-aswaja

SUMEDANG (Aswajanews) – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang kembali memicu perdebatan. Hal ini menyusul adanya aduan dari orang tua siswa terkait kualitas menu buah yang dibagikan kepada anak-anak mereka.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh redaksi dari salah satu orang tua murid, menu MBG yang didistribusikan pada Sabtu, 23 Mei 2026 lalu menyertakan buah alpukat yang kondisinya masih mentah dan keras, bukan buah segar yang siap saji.

“Sampai sekarang (Rabu, 27 Mei 2026), buah alpukat tersebut belum juga masak dan belum bisa dikonsumsi sama sekali,” ungkap salah seorang orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.

Merespons aduan tersebut, pihak vendor atau penyedia jasa makanan di Kecamatan Tomo memberikan jawaban terbuka namun tegas saat dikonfirmasi oleh awak media. Pihaknya menyatakan menghormati fungsi kontrol sosial dari media maupun program MBG itu sendiri, namun menyayangkan jika ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan.

“Sampaikan saja ke siapapun itu, kalau mau silaturahmi yang baik dan benar. Saya menghargai media dan saya menghargai program ini juga,” ujar perwakilan vendor saat dihubungi, Senin (1/6/2026).

Ia menambahkan bahwa kritik adalah hak setiap orang, tetapi pihaknya memilih untuk tidak ambil pusing jika dinamika ini didasari oleh motif mencari-cari kekeliruan.

“Tapi kalau ada yang memang dengan sengaja mencari kesalahan, ya tidak apa-apa juga, itu hak masing-masing. Cuma ya tidak akan dilayani juga,” pungkasnya.

Untuk membuktikan akuntabilitas dan kualitas operasionalnya, pihak vendor mengaku siap melakukan survei internal kepada seluruh pihak sekolah yang selama ini menjadi mitra distribusinya.

“Saya tinggal polling aja nanti untuk PM (Penerima Manfaat) yang sudah pernah kita supply, dapur kita seperti apa,” kunci pihak vendor optimistis.

Hingga berita ini diturunkan, dinas terkait di Kabupaten Sumedang belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah evaluasi kelayakan pangan pada program MBG di wilayah Kecamatan Tomo. (Tim)

www.youtube.com/@anas-aswaja

INDRAMAYU (Aswajanews) – Pemerintah Desa Beduyut, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu menggelar tahlil dan doa bersama sebagai rangkaian utama tradisi adat Mapag Sri, Minggu (31/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Beduyut tersebut juga dimeriahkan dengan pertunjukan kesenian tradisional wayang kulit.

Acara berlangsung khidmat dan dihadiri berbagai unsur masyarakat serta pemerintah. Hadir dalam kegiatan tersebut tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, Ketua RT dan RW, BPD, LPM, serta ibu-ibu PKK Desa Beduyut.

Turut hadir Sekretaris Kecamatan Bangodua Eko Febiyanto, S.IP., Kasi Trantibum Kecamatan Bangodua Caskiyah, S.IP., Babinsa, Bhabinkamtibmas, para kuwu dan pamong desa. Di antaranya Kuwu Wamin (Desa Rancasari), Kuwu Casminto (Desa Malangsari), Kuwu Ayub (Desa Mulyasari), Kuwu Tarsono, ST (Desa Wanasari), Kuwu Panji Kholifatullah (Desa Tegalgirang), serta Kuwu Agus dari Desa Bangodua.

Adat Mapag Sri merupakan tradisi tahunan yang terus dilestarikan masyarakat Desa Beduyut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil bumi yang melimpah sekaligus menyambut musim panen raya padi.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tampak antusias mengikuti tahlil dan doa bersama. Suasana kebersamaan dan gotong royong sangat terasa saat warga dan para pejabat duduk bersama beralaskan tikar, memanjatkan doa agar proses panen berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi para petani.

Kepala Desa Beduyut, Daryana, saat ditemui awak media Aswajanews di sela-sela kegiatan mengatakan bahwa Mapag Sri tidak hanya menjadi ritual keagamaan dan budaya, tetapi juga sarana mempererat tali silaturahmi antarwarga.

“Melalui acara Mapag Sri ini, kita ingin menjaga agar budaya nenek moyang tidak hilang ditelan zaman, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk selalu bersyukur atas apa yang telah kita terima hari ini,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Bangodua Iim Nurahim, S.Sos., M.Si., melalui Sekretaris Kecamatan Bangodua Eko Febiyanto, S.IP., memberikan apresiasi atas komitmen masyarakat Desa Beduyut dalam melestarikan budaya warisan leluhur.

“Tradisi Mapag Sri bukan hanya seremoni, tetapi juga bentuk syukur atas limpahan berkah dan rezeki dari Allah SWT. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur,” katanya.

Eko berharap tradisi tersebut menjadi momentum doa bersama agar masyarakat senantiasa diberikan keselamatan, terhindar dari berbagai bencana, serta memperoleh hasil panen yang semakin melimpah.

“Semoga para petani semakin makmur, jaya, dan mandiri,” pungkasnya.

(Prapto/Herman Tongol)

www.youtube.com/@anas-aswaja

BANDUNG (Aswajanews) – LSM Gema Rakyat Anti Korupsi (GRASI) akan menggelar aksi unjuk rasa secara damai, tertib, dan konstitusional pada Kamis, 4 Juni 2026. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah II Provinsi Jawa Barat dan dilanjutkan ke Polda Jawa Barat.

Berdasarkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada kepolisian, massa aksi diperkirakan berjumlah sekitar 250 orang. Titik kumpul peserta aksi berada di Jalan Laswi, Kota Bandung, mulai pukul 09.00 WIB.

Setelah melakukan konsolidasi, massa akan bergerak menuju Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah II Provinsi Jawa Barat di Jalan Turangga No. 5, Kota Bandung, pada pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB. Selanjutnya, aksi akan berlanjut ke Polda Jawa Barat mulai pukul 14.30 WIB sampai selesai.

Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan yang berfokus pada transparansi, klarifikasi, audit, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur air minum, khususnya proyek Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Jawa Barat.

GRASI menilai setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek mutu, volume pekerjaan, administrasi, pengawasan, keselamatan pelaksanaan, hingga manfaat yang diterima masyarakat.

Dalam agenda tersebut, GRASI juga meminta adanya ruang audiensi dan klarifikasi resmi dari pihak Cipta Karya, Satker, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait. Selain itu, organisasi tersebut mendorong dilakukannya verifikasi lapangan, audit teknis, audit administrasi, serta evaluasi terhadap sistem pengawasan pekerjaan yang menjadi objek aspirasi.

Tidak hanya menyampaikan aspirasi kepada instansi pelaksana proyek, GRASI juga berencana menyerahkan bahan laporan awal kepada Polda Jawa Barat sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat apabila di kemudian hari ditemukan indikasi penyimpangan yang memerlukan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua Umum LSM GRASI, Mardi M. Malau, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak bertujuan menghakimi pihak tertentu, melainkan meminta penjelasan dan klarifikasi resmi terkait pelaksanaan proyek peningkatan SPAM.

“Kami menghormati setiap program pembangunan pemerintah, apalagi program air minum yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Namun setiap pekerjaan yang menggunakan uang negara harus terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kami minta adalah klarifikasi, bukan penghakiman,” ujarnya.

Menurut Mardi, transparansi merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pembangunan. Ia menilai, apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka klarifikasi terbuka dapat menjadi ruang pembuktian yang sehat. Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, perlu dilakukan evaluasi dan langkah korektif sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia juga menyampaikan bahwa GRASI telah menyiapkan sejumlah data, dokumentasi lapangan, serta dokumen pembanding yang akan disampaikan kepada pihak berwenang melalui mekanisme resmi.

“Rincian temuan, dokumen pembanding, dan dokumentasi lapangan sudah kami siapkan. Tidak semuanya kami buka di ruang publik atau di surat pemberitahuan aksi, karena materi tersebut akan kami sampaikan secara resmi kepada pihak yang memiliki kewenangan,” tegasnya.

GRASI turut mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak merusak fasilitas umum, serta mengikuti arahan aparat keamanan selama kegiatan berlangsung.

“Kami datang membawa data, meminta klarifikasi, dan mendorong audit apabila diperlukan. Harapan kami, pelaksanaan pekerjaan SPAM di wilayah Jawa Barat benar-benar tepat mutu, tepat volume, tepat administrasi, tepat pengawasan, dan tepat manfaat bagi masyarakat,” pungkas Mardi.

Melalui aksi damai ini, GRASI berharap instansi terkait dapat memberikan respons secara terbuka dan proporsional guna memastikan pembangunan infrastruktur air minum berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik.

(Sumber: Surat Pemberitahuan Rencana Aksi Unjuk Rasa LSM GRASI Nomor 0246/DPP/LSM-GRASI/PEMB-UNRAS/V/26 tertanggal 26 Mei 2026 dan materi poster aksi organisasi)

www.youtube.com/@anas-aswaja

JAKARTA (Aswajanews.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kebijakan ini diterbitkan sebagai langkah pencegahan terhadap praktik gratifikasi, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Abdul Aziz Suhendra, menegaskan bahwa seluruh penyelenggara pendidikan wajib menjaga integritas dan tidak melakukan praktik gratifikasi dalam proses SPMB.

“Seluruh penyelenggara pendidikan agar tidak melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru,” ujar Abdul Aziz Suhendra kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

KPK menegaskan bahwa segala bentuk permintaan hadiah, sumbangan, maupun pungutan yang berkaitan dengan penerimaan murid baru merupakan tindakan terlarang dan berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Melalui surat edaran tersebut, KPK meminta seluruh unit pelaksana teknis di bidang pendidikan untuk tidak melakukan permintaan, pemberian, maupun penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya.

Berdasarkan pemetaan risiko yang dilakukan KPK, praktik pungutan liar masih kerap ditemukan dengan berbagai modus. Di antaranya berupa biaya daftar ulang, uang bangku, hingga kewajiban membeli atribut tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.

Selain itu, KPK juga menemukan adanya praktik “titipan” calon siswa serta manipulasi data dalam proses seleksi. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi rekayasa domisili, penyalahgunaan jalur afirmasi, hingga perubahan daftar siswa yang telah dinyatakan diterima.

“Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN maupun non-ASN, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi pendidikan kepada masyarakat atau pegawai negeri lainnya, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pidana,” tegas Abdul Aziz.

KPK mengingatkan bahwa ASN maupun penyelenggara pendidikan yang menerima gratifikasi terkait jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya wajib melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) yang tersedia di Gratifikasi Online KPK.

Selain persoalan pungli dan manipulasi data, KPK juga menyoroti masih adanya maladministrasi dalam pelaksanaan SPMB. Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain kurang transparannya informasi daya tampung sekolah, lambatnya penanganan pengaduan masyarakat, serta proses pengambilan keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 ini, KPK mengimbau pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan dan menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

BANDUNG (Aswajanews.id) – Lembaga Swadaya Masyarakat Gema Rakyat Anti Korupsi (LSM GRASI) berencana menggelar aksi unjuk rasa damai pada Rabu, 3 Juni 2026, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara.

Berdasarkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Polrestabes Bandung, aksi tersebut akan diawali dari titik kumpul di Jalan Laswi, Kota Bandung, dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai 250 orang. Massa selanjutnya akan bergerak menuju kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat dan dilanjutkan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

Aksi pertama dijadwalkan berlangsung di kantor BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat, Jalan A.H. Nasution No. 264, Kota Bandung, mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB. Setelah itu, massa akan melanjutkan kegiatan ke Polda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta No. 748, Kota Bandung, mulai pukul 14.30 WIB hingga selesai.

Dalam aksi tersebut, GRASI akan menyampaikan aspirasi terkait transparansi, klarifikasi, pengawasan, dan tindak lanjut atas pelaksanaan sejumlah pekerjaan infrastruktur di lingkungan BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat dan Satker PJN Wilayah IV.

Beberapa ruas pekerjaan yang menjadi perhatian antara lain koridor Burujul–Sanca dan Ujungjaya–Conggeang. Namun demikian, GRASI menegaskan bahwa surat pemberitahuan aksi tidak memuat seluruh rincian teknis maupun materi pembuktian.

Menurut organisasi tersebut, dokumen pendukung, data lapangan, serta bahan awal akan disampaikan secara terpisah melalui forum resmi kepada instansi yang berwenang, baik dalam bentuk audiensi, klarifikasi, maupun laporan awal.

Minta Klarifikasi dan Verifikasi Lapangan

Melalui aksi damai itu, GRASI meminta BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat, Satker PJN Wilayah IV, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan penyedia jasa membuka ruang klarifikasi secara resmi.
Klarifikasi yang dimaksud diharapkan tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga menyentuh mutu pekerjaan, volume, progres pelaksanaan, pembayaran termin, pengendalian kontrak, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Selain itu, GRASI juga mendorong dilakukannya verifikasi lapangan dan audit teknis-administratif secara terukur guna memastikan setiap pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, objektif, dan berbasis data.

Aspirasi Akan Disampaikan ke Polda Jabar
Setelah menyampaikan aspirasi di BBPJN, GRASI berencana menyerahkan laporan awal kepada Polda Jabar melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bidang Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sebagai bahan telaah sesuai kewenangan hukum yang berlaku.

Dalam penyampaiannya, GRASI menegaskan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap indikasi awal yang disampaikan, menurut mereka, harus diuji melalui mekanisme resmi seperti klarifikasi, audit teknis, audit administrasi, maupun penelaahan oleh lembaga yang berwenang.

Ketua Umum GRASI: Kami Tidak Datang untuk Menghakimi

Ketua Umum LSM GRASI, Mardi M. Malau, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang damai dan konstitusional.

“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk kontrol sosial yang damai dan konstitusional. GRASI tidak datang untuk menghakimi, tetapi meminta ruang klarifikasi yang terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pekerjaan yang menggunakan uang negara harus jelas mutu, volume, progres, dasar pembayaran, dan manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Mardi menambahkan bahwa rincian materi dan dokumen pendukung akan diserahkan melalui forum resmi agar proses klarifikasi maupun penelaahan dapat berjalan tertib dan tidak menimbulkan polemik sepihak di ruang publik.

“Kami berharap BBPJN, Satker, PPK, konsultan pengawas, penyedia jasa, serta aparat pengawas dan penegak hukum dapat melihat aspirasi ini sebagai bagian dari upaya bersama menjaga kualitas pembangunan. Apabila ada persoalan, harus dibuka dan diperbaiki. Apabila ada indikasi yang perlu diuji, maka kami serahkan kepada mekanisme resmi,” tegasnya.

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

GRASI menyatakan seluruh peserta aksi akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Massa disebut tidak akan membawa senjata tajam, bahan peledak, minuman keras, maupun benda berbahaya lainnya.

Koordinator lapangan juga akan mengarahkan peserta untuk mengikuti arahan petugas kepolisian, menjaga fasilitas umum, serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Aksi ini disebut sebagai bagian dari penggunaan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sekaligus mendorong tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, tepat mutu, tepat volume, tepat waktu, dan tepat manfaat. (Red/Nas)

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan surat pemberitahuan aksi LSM GRASI Nomor 0245/DPP/LSM-GRASI/PEMB-UNRAS/V/26 tertanggal 26 Mei 2026. Seluruh dugaan atau indikasi yang disampaikan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memerlukan pengujian melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

www.youtube.com/@anas-aswaja