INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan ditunjukkan Kuwu (Kepala Desa) Karangampel Lor, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Sunedi. Ia rela merogoh kocek pribadi untuk menyewa armada dan membayar tenaga kerja guna mengangkut tumpukan sampah yang meluap di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Jalan Lingkar Pasar Karangampel, Sabtu (30/5/2026).
Langkah cepat tersebut dilakukan karena kondisi TPS yang sudah penuh dinilai mengganggu aktivitas pengguna jalan dan warga sekitar. Selain menimbulkan pemandangan kurang sedap, tumpukan sampah juga berpotensi menimbulkan bau tidak sedap serta menjadi sumber penyakit.
“Saya tidak tega melihat kondisi TPS seperti ini setiap hari. Demi kenyamanan warga, saya menggunakan dana pribadi terlebih dahulu untuk mengangkut sampah. Ini bentuk kepedulian saya sebagai kepala desa,” ujar Sunedi saat meninjau lokasi.
Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan petugas, sebagian besar sampah yang menumpuk di TPS Jalan Lingkar Pasar berasal dari luar wilayah Desa Karangampel Lor. Banyak warga maupun pedagang dari desa sekitar memanfaatkan TPS tersebut karena lokasinya berada di jalur strategis pinggir jalan lingkar.
“Mayoritas sampah berasal dari desa lain yang dibuang ke sini. Akibatnya TPS cepat penuh dan meluap. Saya berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dapat lebih rutin dan tepat waktu dalam melakukan pengangkutan sampah di lokasi ini,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Desa Karangampel Lor akan menerapkan langkah penertiban dengan memberikan sanksi kepada warga luar desa yang kedapatan membuang sampah di TPS tersebut.
“Kami akan menerapkan sanksi berupa kewajiban membayar retribusi bagi warga luar desa yang membuang sampah di TPS Jalan Lingkar Pasar. Tujuannya agar ada efek jera dan masyarakat lebih tertib. TPS ini diprioritaskan untuk warga Karangampel Lor,” jelas Sunedi.
Selain itu, ia juga mengimbau warga Karangampel Lor agar disiplin membuang sampah sesuai jadwal serta mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Pemerintah desa berencana menambah fasilitas tempat sampah dan memasang CCTV di sejumlah titik rawan pembuangan liar.
Pemerintah Desa Karangampel Lor berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu segera menindaklanjuti permohonan penambahan jadwal pengangkutan sampah agar persoalan penumpukan di TPS Jalan Lingkar Pasar tidak terus berulang.
Otak saya seolah tak pernah bisa melepaskan ingatan tentang singkong. Dulu, sejak kecil hingga dewasa, sampeu—begitu orang Sunda menyebutnya—merupakan makanan pokok kedua setelah beras atau nasi.
Tanaman berbiji dua (dikotil) yang memiliki nama ilmiah Manihot esculenta ini begitu akrab dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Almarhumah emak saya, Hj. Enah Sukaesih, termasuk sosok ibu rumah tangga yang kreatif dalam mengolah singkong menjadi beragam jenis makanan untuk konsumsi keluarga.
Daunnya diolah menjadi urab atau lalapan dengan sambal kelapa parut yang gurih. Umbinya bisa direbus, dibakar, digoreng, bahkan dibuat kolak singkong yang rasanya sungguh nikmat.
Pada masa itu, di wilayah Tasikmalaya Selatan, hampir setiap keluarga menanam singkong. Tidak ada lahan yang dibiarkan kosong. Halaman rumah, kebun, hingga pinggir jalan ditanami sampeu.
Selain menjadi sumber pangan, singkong juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Saat itu berdiri banyak pabrik pengolahan singkong menjadi tepung tapioka. Para petani menjual hasil panennya ke pabrik-pabrik tersebut untuk diolah melalui proses fermentasi menjadi aci atau tapioka. Dalam bahasa Jawa dikenal sebagai tepung kanji, sedangkan orang Sunda menyebutnya tepung aci.
Di Tasikmalaya kala itu dikenal seorang pengusaha besar bernama Lie Eng Sun, atau yang lebih populer dipanggil Bah Engsun. Ia mengekspor langsung hasil produksi tapioka dari Tasikmalaya ke Korea Selatan.
Namun roda kehidupan selalu berputar. Ketika petani di berbagai daerah tergiur oleh keberhasilan budidaya cengkeh, terutama setelah Indonesia menjadi salah satu produsen cengkeh terbesar dunia, para petani singkong di Tasikmalaya Selatan ikut-ikutan menanam cengkeh. Dalam istilah Sunda, tuturut munding.
Lahan-lahan singkong pun beralih menjadi kebun cengkeh. Sayangnya, ketika masa panen tiba, harga cengkeh justru anjlok. Kekecewaan petani begitu besar. Banyak pohon cengkeh ditebang, bahkan dibakar.
Saat para petani hendak kembali menanam singkong, keadaan sudah berubah. Pabrik-pabrik tapioka yang dahulu menjadi penopang ekonomi rakyat satu per satu tutup karena kekurangan bahan baku. Singkong yang pernah berjaya perlahan kehilangan tempatnya.
Itulah salah satu kisah yang menandai berakhirnya kejayaan singkong di Tasikmalaya Selatan. Urab daun singkong, singkong rebus, singkong goreng, hingga kolak singkong yang dahulu begitu akrab di meja makan keluarga, kini semakin jarang ditemui.
Apalagi emak juga sudah tiada.
Kini, Manihot esculenta alias singkong, lebih banyak hidup dalam ingatan. Ia bukan lagi sekadar tanaman pangan, melainkan bagian dari kenangan masa lalu yang sulit tergantikan.
INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Dugaan peredaran Obat Keras Tertentu (OKT) golongan daftar G tanpa izin edar dilaporkan masih terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu. Aktivitas tersebut diduga berlangsung di Desa Terusan, Kecamatan Sindang, dan kembali menjadi perhatian masyarakat, Sabtu (30/5/2026).
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, setelah sebuah warung yang diduga menjadi lokasi transaksi obat keras dibakar massa beberapa waktu lalu, aktivitas serupa diduga berpindah ke lokasi baru di sekitar Pintu Air ke-2 Desa Terusan.
Di lokasi warung yang terbakar di bantaran Kali Cimanuk, Desa Terusan, ditemukan ratusan sisa kemasan obat golongan daftar G yang berserakan di bawah puing-puing bangunan. Temuan tersebut memperkuat dugaan warga mengenai adanya aktivitas transaksi obat ilegal sebelum insiden pembakaran terjadi.
Namun, aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran obat keras tersebut disebut tidak sepenuhnya berhenti. Informasi yang dihimpun dari warga menyebutkan bahwa oknum pengedar diduga memindahkan operasinya ke kawasan Pintu Air ke-2 Desa Terusan dengan sasaran utama kalangan pemuda.
Menanggapi kondisi tersebut, praktisi hukum Hasto Kristiyanto, S.H., meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengambil langkah tegas guna mencegah meluasnya peredaran obat ilegal sekaligus menghindari terjadinya aksi main hakim sendiri oleh masyarakat.
“Secara regulasi, peredaran obat daftar G tanpa izin edar jelas melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ini merupakan tindak pidana yang harus ditangani secara serius. Ketika sebuah lokasi pernah memicu konflik sosial hingga berujung pembakaran, idealnya kawasan tersebut masuk dalam peta pengawasan ketat oleh kepolisian,” ujar Hasto saat dimintai keterangan.
Menurutnya, munculnya dugaan lokasi baru yang digunakan untuk aktivitas serupa harus segera direspons oleh aparat agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Aparat penegak hukum bersama pemerintah desa perlu bersinergi melakukan deteksi dini. Kami berharap Satresnarkoba Polres Indramayu segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas di kawasan Pintu Air ke-2 Desa Terusan. Langkah tegas ini penting untuk memutus mata rantai peredaran obat ilegal sekaligus mencegah terjadinya aksi sepihak dari masyarakat,” tegasnya.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran warga yang menginginkan lingkungan tempat tinggal mereka terbebas dari peredaran obat-obatan ilegal yang berpotensi merusak generasi muda.
“Kami berharap ada pengawasan dan tindakan yang lebih intensif dari pihak berwenang. Jangan sampai lokasi baru ini kembali beroperasi dan merusak masa depan anak-anak muda di desa kami,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari kepolisian dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta penyisiran secara berkala di kawasan tersebut guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah Kabupaten Indramayu. (Tim)
KARAWANG (Aswaja News) – Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, secara resmi melepas keberangkatan tim Persika 1951 menuju Boyolali untuk mengikuti Liga 4 Nasional Piala Presiden. Pelepasan berlangsung penuh semangat di Stadion Singaperbangsa, Jumat (29/5/2026).
Dalam arahannya, Sekda menegaskan pentingnya menjaga mental juara dan menargetkan Persika 1951 meraih hasil sempurna dengan menyapu bersih tiga pertandingan yang akan dijalani.
“Saya titip pesan, tanamkan mental pemenang. Kalian berangkat ke Boyolali bukan untuk sekadar bertanding, tetapi untuk menang. Sembilan poin dari tiga laga harus mampu disapu bersih. Saya yakin dengan kekompakan manajemen, kepelatihan yang profesional, dan kerja sama tim, misi lolos ke Liga 3 Nasional bisa kita wujudkan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan sepak bola daerah, termasuk melalui pembangunan dan penyediaan fasilitas olahraga sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan olahraga.
Selain itu, Sekda memastikan seluruh hak pemain telah terpenuhi sehingga para pemain dapat fokus sepenuhnya menjalankan tugas di lapangan dan memberikan penampilan terbaik bagi Kabupaten Karawang.
“Berangkat dengan lapang dada, kembali ke Karawang dengan membawa kemenangan. Berikan permainan terbaik untuk Kabupaten Karawang,” pungkasnya.
Tim yang diberangkatkan terdiri dari 25 pemain, 4 pelatih, 4 official, serta 7 orang manajemen. Keberangkatan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendukung kemajuan sepak bola dan prestasi olahraga daerah di tingkat nasional.
KARAWANG (Aswaja News) – Upaya penyelundupan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan kembali berhasil digagalkan. Berkat kejelian petugas lapas dan respons cepat aparat kepolisian, barang yang diduga narkotika jenis sabu berhasil diamankan sebelum sempat beredar di dalam lingkungan warga binaan.
Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah melalui Kasi Humas IPDA Cep Wildan mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (30/5/2026) saat dua orang yang berinisial IDR (18) dan NN (49) datang menemui seorang warga binaan berinisial KHM (24). Berdasarkan hasil penyelidikan awal, barang yang diduga sabu tersebut disembunyikan secara khusus di dalam alat kontrasepsi dan diduga sengaja diselundupkan untuk mengelabui petugas pemeriksaan.
“Modus yang digunakan cukup rapi. Barang diduga narkotika dikemas sedemikian rupa dan dibawa masuk saat jam kunjungan. Namun berkat ketelitian petugas lapas yang mencurigai gerak-gerik para pihak yang terlibat, upaya tersebut berhasil digagalkan sebelum barang beredar di dalam lapas,” ujar Kapolres melalui Kasi Humas.
Kecurigaan petugas berujung pada pemeriksaan terhadap warga binaan yang baru menerima titipan dari pembesuk. Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu paket yang diduga berisi sabu dalam kemasan plastik bening berisi kristal putih yang disembunyikan di bagian pakaian dalam. Temuan tersebut kemudian langsung diamankan sebagai barang bukti.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, petugas lapas segera berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Karawang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi kini mengamankan dan menelusuri identitas dua orang tersebut. kemudian, akan melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan.
Kapolres Karawang melalui Kasi Humas menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi peredaran narkotika, termasuk yang menyasar lingkungan lembaga pemasyarakatan.
“Kami mengapresiasi laporan petugas lapas yang mampu berkoordinasi dengan baik dengan pihak polres. Polres Karawang akan mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik penerima, pembawa, maupun pihak yang memasok barang tersebut. Tidak ada toleransi bagi pelaku peredaran narkotika karena kejahatan ini mengancam masa depan generasi bangsa,” tegasnya.
Saat ini Satres Narkoba Polres Karawang masih melakukan serangkaian pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut, serta memastikan jenis dan kandungannya sebelum proses hukum dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. (Ahmad Z)
KARAWANG (Aswaja News) – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar monitoring dan evaluasi (monev) penegakan disiplin kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (29/5/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan komitmen ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat sekaligus menjaga optimalisasi pelayanan publik selama masa libur panjang.
Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan melalui enam tim yang disebar ke sejumlah perangkat daerah. Wakil Bupati Karawang bersama Sekretaris Daerah (Sekda) memimpin langsung Tim 4 yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Pemda 2 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Inspektur Daerah, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Analis SDMA Ahli Muda BKPSDM Karawang.
Dalam arahannya, Sekda Karawang menegaskan bahwa disiplin kerja merupakan kewajiban yang harus dipatuhi setiap ASN. Ia mengingatkan bahwa batas waktu kehadiran pegawai adalah pukul 07.45 WIB dan berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah tidak boleh dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban bekerja.
“ASN itu dibungkus dengan seragam dan dibalut oleh aturan-aturan. Kemudahan yang telah diberikan jangan disalahgunakan. ASN ini cerdik menyikapi situasi, tapi jangan menyiasati cuti dengan izin dadakan. Begitu dengar ada sidak baru mengajukan izin, ini tidak berlaku lagi,” tegas Sekda.
Sidak disiplin tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni memantau tingkat kehadiran pegawai pada momentum libur panjang serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa hambatan.
Pemerintah Kabupaten Karawang juga menyiapkan sanksi bagi ASN yang terbukti tidak hadir tanpa alasan yang sah. Pegawai yang melanggar diwajibkan mengikuti apel khusus pada Senin mendatang di Plaza Pemda Karawang.
Selain itu, ketidakhadiran saat pelaksanaan sistem Work From Home (WFH) maupun Work From Office (WFO) akan dianggap sebagai tidak masuk kerja dan berdampak pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama satu hari kerja.
Sementara itu, Wakil Bupati Karawang menegaskan bahwa kedisiplinan kehadiran dan kebersihan lingkungan kerja menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kehadiran dan pelayanan serta kebersihan lingkungan kerja menjadi prioritas utama kita. Kita harus bekerja bersama dan mendukung penuh program Pak Bupati,” ujar Wakil Bupati Karawang.
Pemerintah Kabupaten Karawang berharap langkah pengawasan dan penegakan disiplin ini dapat meningkatkan profesionalisme ASN serta memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
INDRAMAYU (Aswajanews) – Pemerintah Desa Karanggetas, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, kembali menggelar tradisi adat budaya Mapag Sri sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah, Sabtu (30/5/2026).
Kegiatan tahunan yang sarat nilai budaya ini menjadi momentum masyarakat dalam menyambut musim panen sekaligus mempererat tali silaturahmi antara warga dan pemerintah desa.
Dengan penuh semangat, masyarakat Desa Karanggetas berkumpul untuk merayakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Selain menjadi ungkapan syukur atas rezeki hasil pertanian, kegiatan ini juga merupakan upaya menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat desa.
Suasana semakin meriah dengan berbagai pertunjukan seni tradisional, salah satunya pagelaran wayang kulit yang menjadi hiburan sekaligus sarana pelestarian budaya bagi masyarakat.
Kepala Desa Karanggetas, H. Nurwedi, AMK, menegaskan pentingnya menjaga warisan budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
“Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah, tetapi juga sebagai penghormatan kepada tradisi dan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan kami sehari-hari,” ujarnya kepada Aswajanews.
Acara tersebut turut dihadiri unsur Muspika Kecamatan Bangodua, Ketua BPD, MUI, LPM, Karang Taruna, para Ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat Desa Karanggetas.
Seluruh elemen masyarakat mengikuti rangkaian upacara adat yang dipimpin sesepuh desa dengan penuh khidmat dan kekhusyukan. Tradisi Mapag Sri tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan dan solidaritas antarwarga.
Melalui pelestarian adat budaya yang terus dijaga, diharapkan nilai-nilai gotong royong, persatuan, dan keharmonisan sosial tetap tumbuh di tengah masyarakat Desa Karanggetas.
“Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya, Pemerintah Desa Karanggetas terus berkomitmen menjaga dan melestarikan warisan leluhur demi keberlangsungan serta keharmonisan masyarakat,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, Pemerintah Desa Karanggetas menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi sehingga acara dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Karanggetas yang telah ikut berpartisipasi memeriahkan kegiatan ini, sehingga syukuran Mapag Sri dapat berjalan dengan aman, lancar, dan penuh kebersamaan,” pungkas H. Nurwedi.
Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 187/PM.05.01.02/PEREK menuai berbagai kritik. Sejumlah pihak, mulai dari akademisi hingga organisasi petani sawit, mempertanyakan dasar kebijakan tersebut.
Guru Besar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) serta Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APSAKINDO) menilai keputusan tersebut belum memiliki landasan kajian ilmiah yang memadai. Bahkan, POPSI menuding kebijakan itu lebih bernuansa pencitraan dan bermuatan politis.
Menurut sejumlah akademisi, anggapan bahwa tanaman sawit menjadi penyebab utama berkurangnya cadangan air tanah tidak dapat digeneralisasi. Mereka menunjuk fakta bahwa perkebunan sawit di Sukabumi dan Bogor mampu tumbuh dengan baik sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Di Kabupaten Sukabumi, luas perkebunan sawit disebut mencapai sekitar 6.546 hektare, terutama di Kecamatan Cikidang, dengan produksi yang signifikan bagi sektor perkebunan Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Bogor, kebun sawit tersebar di Kecamatan Cigudeg, Jasinga, Sukajaya, dan Rancabungur. Sebagian arealnya berada di lahan HGU yang dikelola masyarakat dan menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga petani.
Karena itu, apabila pemerintah ingin mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat, sebaiknya keputusan tersebut didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat melibatkan para pakar, akademisi, praktisi lingkungan, serta perwakilan petani untuk menelaah kondisi tanah, tata air, dan dampak ekonomi secara objektif.
Dalam konteks tersebut, saya juga teringat pada temuan saat perjalanan dari Jambi mengenai keberadaan pohon sawit di wilayah Cileles dan Cibeber, Kabupaten Lebak. Saat itu, berbagai pendapat yang berkembang lebih banyak didasarkan pada asumsi masyarakat daripada hasil penelitian ilmiah yang terukur.
Karena itu, pendekatan berbasis data dan riset menjadi sangat penting agar kebijakan publik tidak hanya bertumpu pada persepsi.
Saya berpandangan bahwa Gubernur Jawa Barat perlu mempertimbangkan kembali usulan para pengkritik untuk melakukan kajian ilmiah yang lebih mendalam. Tujuannya bukan untuk mempertahankan atau menolak sawit semata, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpijak pada fakta, mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan keadilan sosial.
Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga lingkungan justru dipersepsikan sebagai tindakan yang diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan sawit.
Terakhir, saya mendengar adanya rencana pengembangan lahan sekitar 5.006 hektare di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, menjadi kawasan sport center bertaraf nasional dengan dukungan teknologi modern. Tentu rencana tersebut juga memerlukan kajian yang matang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Wallahu a’lam bishawab. Saya hanyalah orang awam, bahkan sekadar orang kampung yang mencoba memahami persoalan dari sudut pandang sederhana. Nyuwun sewu. ***
INDRAMAYU (Aswajanews) — Tradisi Mapag Sri kembali digelar masyarakat Desa Tegalgirang, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (29/05/2026). Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Desa Tegalgirang itu menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas hasil panen sekaligus upaya melestarikan budaya warisan leluhur.
Mapag Sri bukan sekadar ritual tahunan, melainkan cerminan kuatnya nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap alam. Dalam balutan adat dan seni budaya, rangkaian acara diisi doa bersama hingga pertunjukan wayang kulit sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta dan para leluhur.
Kepala Desa Tegalgirang, Panji Kholifatullah, mengatakan pelestarian budaya merupakan bagian penting dari identitas desa.
“Tradisi seperti Mapag Sri ini adalah cara kami menyampaikan rasa syukur atas panen yang melimpah, sekaligus menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah arus perubahan zaman,” ujarnya.
Perayaan tersebut dihadiri masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, hingga kalangan pemuda. Dalam suasana sakral, sesepuh desa memimpin prosesi adat melalui pembacaan doa dan persembahan hasil bumi sebagai simbol penghormatan kepada alam yang telah memberikan rezeki.
Partisipasi aktif warga menunjukkan bahwa tradisi Mapag Sri tidak hanya menjadi tontonan, tetapi benar-benar dihidupi masyarakat. Para petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan desa pun merasa dihargai atas kerja keras mereka.
Selain mempererat hubungan sosial, kegiatan ini juga memperkuat rasa persaudaraan antarwarga. Di tengah derasnya pengaruh globalisasi, Desa Tegalgirang membuktikan bahwa modernisasi dan pelestarian budaya dapat berjalan beriringan.
Mapag Sri menjadi bukti nyata bahwa warisan budaya bukan sesuatu yang usang, melainkan pusaka berharga yang terus memberi makna dan inspirasi bagi generasi masa kini maupun mendatang.
YOGYAKARTA (Aswajanews) – Badan Riset dan Inovasi Nasional berkolaborasi dengan Universitas Pancasakti Tegalmengembangkan sistem pemantauan kualitas air berbasis Internet of Things (IoT). Sistem ini memungkinkan kondisi tambak dipantau secara real-time sehingga memudahkan pengelolaan budidaya secara lebih efektif. Teknologi ini diharapkan dapat membantu petambak mengambil keputusan lebih cepat dan tepat ketika terjadi perubahan kualitas lingkungan yang berpotensi mengganggu pertumbuhan udang.
Abrasi pantai yang terus terjadi di pesisir timur Kabupaten Brebes menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan budidaya udang. Perubahan garis pantai, intrusi air laut, serta kondisi lingkungan yang dinamis membuat kualitas air tambak menjadi lebih sulit dikendalikan. Padahal, kualitas air merupakan faktor utama yang menentukan pertumbuhan dan kesehatan udang.
Data penelitian menunjukkan wilayah pesisir timur Brebes sepanjang 15 kilometer telah kehilangan sekitar 812 hektare lahan akibat abrasi pada periode 1963 hingga 1990. Meskipun program rehabilitasi mangrove yang dilakukan sejak 2004 hingga 2024 berhasil memulihkan ratusan hektare kawasan pesisir, ancaman perubahan lingkungan masih menjadi tantangan bagi para petambak dalam menjaga produktivitas usaha budidaya.
Inovasi tersebut merupakan hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal internasional Thalassas: An International Journal of Marine Sciences pada tahun 2026. Penelitian dilaksanakan di kawasan tambak udang pesisir timur Brebes selama periode Mei hingga Oktober 2025.
Peneliti Kelompok Riset Teknologi Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir, Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika (PRTH) BRIN, Alin Fithor menjelaskan bahwa sistem yang dikembangkan memanfaatkan mikrokontroler ESP32, sensor suhu DS18B20, sensor pH, jaringan komunikasi LoRa, dan perangkat Arduino Weather Station.
“Perangkat-perangkat tersebut bekerja secara otomatis mengukur kondisi air tambak dan mengirimkan data ke sistem pemantauan digital sehingga dapat diakses secara langsung oleh pengguna melalui platform berbasis IoT,” ujar Alin, Selasa (26/5).
Menurutnya, budidaya udang di kawasan pesisir yang mengalami abrasi memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan tambak pada kondisi normal. Intrusi air laut, perubahan suhu, serta kondisi tambak yang tidak stabil dapat memengaruhi kualitas air dan meningkatkan risiko gangguan terhadap kesehatan udang.
“Oleh karena itu, sistem pemantauan secara real-time menjadi penting untuk mendukung pengelolaan tambak yang lebih efektif dan berbasis data,” ujarnya.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas air tambak selama masa pengamatan berada dalam kondisi optimal bagi pertumbuhan udang vaname (Litopenaeus vannamei). Nilai pH air tercatat berkisar antara 7,96 hingga 8,31, sedangkan suhu air berada pada rentang 29,25 hingga 29,87 derajat Celsius. Angka tersebut masih berada dalam kisaran optimal untuk mendukung pertumbuhan, metabolisme, dan kesehatan udang.
Selain memberikan data kualitas air secara akurat, sistem IoT juga mampu berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap perubahan lingkungan yang berpotensi mengganggu produktivitas tambak, seperti penurunan kualitas air, perubahan suhu ekstrem, maupun dampak abrasi pesisir.
“Dibandingkan metode pemantauan manual yang masih banyak digunakan petambak tradisional, sistem ini memungkinkan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sehingga respons terhadap perubahan kondisi lingkungan dapat dilakukan lebih cepat,” kata Alin.
Penerapan teknologi digital tersebut sejalan dengan konsep Smart Aquaculture atau akuakultur cerdas yang memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan efisiensi budidaya. Selain itu, sistem ini juga mendukung konsep Eco-Coastal Farming atau budidaya pesisir berkelanjutan karena membantu petambak menjaga keseimbangan antara produktivitas usaha dan kelestarian lingkungan. Dengan pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus, risiko kematian udang dapat ditekan, produktivitas meningkat, dan keberlanjutan ekosistem pesisir tetap terjaga.
“Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mulai mengikuti tren global dalam pengembangan akuakultur berbasis teknologi. Negara-negara seperti Norwegia, India, dan Vietnam telah lebih dahulu menerapkan sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT untuk mendukung industri perikanan modern. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor perikanan terhadap perubahan lingkungan,” tambah Alin.
Sebagai tindak lanjut, tim peneliti merekomendasikan pengembangan aplikasi notifikasi pada telepon genggam petambak agar sistem dapat memberikan peringatan dini secara otomatis ketika kualitas air mengalami perubahan signifikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat transformasi budidaya tambak menuju sistem perikanan yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.
BANDUNG (Aswajanews.id) – Kepolisian Daerah Jawa Barat terus mengembangkan kasus dugaan penipuan terkait penjualan titik SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang menyebabkan kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Dalam pengembangan kasus tersebut, Polisi menetapkan Oki Pradana sebagai sosok yang diduga menjadi aktor utama di balik rangkaian aksi penipuan tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan, Polisi mengungkap terdapat dua Laporan Polisi (LP) yang saling berkaitan, yakni LP Nomor 5 Tahun 2026 tertanggal 6 Januari 2026 dan LP Nomor 92 tertanggal 20 Januari 2026. Meski diawali dari pelapor yang berbeda, hasil gelar perkara menunjukkan keterkaitan antara kedua laporan tersebut.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan mengatakan, dalam laporan pertama pelapor atas nama Anwar melaporkan Oki Pradana. Sementara pada laporan kedua, pelapor atas nama Eko melaporkan empat orang tersangka, yakni Oki Pradana, Anwar, Yon Ramdan, dan Ali Nugraha.
Dari hasil penyelidikan, Oki diduga berperan sebagai pihak yang menjanjikan pengurusan titik SPPG sekaligus memberikan identitas atau ID card palsu kepada korban. Sedangkan Ali Nugraha disebut berperan sebagai penerima sekaligus penyalur dana, sementara Yon Ramdan dan Anwar aktif menawarkan program tersebut kepada para korban.
“Modus yang digunakan para tersangka yakni dengan meyakinkan korban bahwa mereka memiliki akses dan hubungan dengan pihak di Badan Gizi Nasional (BGN). Korban diperlihatkan sejumlah komunikasi yang seolah-olah menunjukkan kedekatan dengan pejabat tertentu di lembaga tersebut. Namun setelah dilakukan pendalaman, seluruh klaim tersebut diketahui tidak benar atau hoaks,” ujar Kombes Hendra, Selasa (26/5/2026).
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan mengungkapkan, penyidik menemukan Oki sebagai sosok sentral yang mengendalikan rangkaian penipuan tersebut.
“Setelah dilakukan pendalaman dan gelar perkara, diketahui bahwa kedua laporan polisi tersebut saling berkaitan. Dari hasil penyidikan sementara, Oki Pradana diduga menjadi otak dari rangkaian penipuan ini dengan modus menjanjikan titik SPPG kepada para korban,” ujarnya.
Ia menjelaskan, para pelaku menawarkan titik SPPG dengan nominal bervariasi antara Rp50 juta hingga Rp140 juta untuk setiap titik. Dari hasil penyelidikan sementara, jumlah titik yang telah ditawarkan mencapai 21 titik.
Kasus tersebut diketahui beroperasi di beberapa wilayah, di antaranya Banjar, Tasikmalaya, Ciamis, serta Dayeuhluhur yang berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.
“Total kerugian sementara yang tercatat dari transaksi yang sudah teridentifikasi mencapai kurang lebih Rp1,9 miliar. Namun angka tersebut masih berpotensi bertambah karena proses penyidikan dan pendalaman terhadap korban lain masih terus dilakukan,” kata Kombes Hendra.
Saat ini Oki Pradana telah ditahan, sementara tiga tersangka lainnya masih dalam proses pemeriksaan lanjutan. Polda Jabar memastikan akan terus menindaklanjuti perkara tersebut hingga seluruh pihak yang terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami akan terus mengembangkan penyidikan ini. Apabila para tersangka yang telah dipanggil tidak memenuhi panggilan penyidik, maka langkah penegakan hukum lebih lanjut akan dilakukan,” tutupnya. (Bid Humas Polda Jabar)
INDRAMAYU (Aswajanews) – Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, serta meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa, Pemerintah Kecamatan Bangodua melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan di Desa Wanasari, Jumat (29/05/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Camat Bangodua Iim Nurahim melalui Sekretaris Kecamatan Bangodua, Eko Febiyanto.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasi Tapem Anton Sinugroho, ST., Kasi Kesos Kecamatan Bangodua Darsono, Kasubag Umum dan Kepegawaian, serta Ahmad Isa yang juga menjabat sebagai Plt. Kasi PMD Kecamatan Bangodua.
Dalam kegiatan pembinaan administrasi desa tersebut, Kepala Desa Wanasari Tarsono, ST., menyampaikan apresiasi dan antusiasmenya terhadap pelaksanaan pembinaan sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa.
“Saya berharap seluruh kasi dan kepala dusun di lingkungan Pemerintah Desa Wanasari dapat mengikuti dan mencermati arahan dari Tim Pembinaan Administrasi Desa Kecamatan Bangodua guna meningkatkan kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Bangodua, Eko Febiyanto menjelaskan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian kelembagaan, penggunaan sumber daya, pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan, hingga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan desa.
Menurutnya, administrasi pemerintahan desa juga menjadi proses penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis guna memudahkan penyediaan dan pengelolaan data, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal pemerintahan desa.
“Data dan informasi tersebut sangat penting dalam mendukung aktivitas organisasi pemerintahan desa agar berjalan tertib, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Kasi Tapem Kecamatan Bangodua, Anton Sinugroho, ST., menambahkan bahwa kegiatan pembinaan administrasi desa bertujuan meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa, kualitas pelaporan, serta kedisiplinan dalam menjalankan tugas sesuai aturan dan dasar hukum yang berlaku.
“Dengan tertib administrasi, aparatur desa akan lebih mudah mengelola data, baik dalam sistem pelaporan maupun penyampaian informasi pemerintahan desa secara online. Tertib administrasi juga mencerminkan kedisiplinan dan kualitas pemerintahan desa itu sendiri,” pungkasnya.
BANDUNG (Aswajanews) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Ramlan Rustandi, menegaskan pentingnya penguatan peran pondok pesantren dalam pembangunan keagamaan dan pembinaan generasi muda di Kabupaten Bandung.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan “Ngobrol tentang Pesantren” (Ngonten) di Pondok Pesantren Miftahul Jaza, Kampung Gumuruh RT 03/04, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kamis (28/05/2026).
Menurut Ramlan, Kementerian Agama Kabupaten Bandung terus melakukan pembinaan terhadap pondok pesantren, meski masih terdapat keterbatasan regulasi dalam pelaksanaan pengawasan maupun pemberian sanksi terhadap lembaga yang belum menjalankan fungsi khas pesantren secara optimal.
“Ke depan, seiring adanya perubahan regulasi, mudah-mudahan akan ada aturan yang lebih jelas. Sehingga kami bisa membantu pondok-pondok pesantren yang belum melaksanakan tugas dan fungsi khasnya secara maksimal, termasuk memberikan pembinaan maupun punishment apabila diperlukan,” ujarnya.
Ia menilai perkembangan arus informasi di tengah masyarakat turut memengaruhi kepercayaan sebagian orang tua terhadap dunia pendidikan, termasuk pesantren. Karena itu, pihaknya terus berupaya mengangkat kembali marwah pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang dipercaya masyarakat.
“Kami ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Kepada para orang tua yang berharap anaknya menjadi pribadi yang baik, bertakwa, dan berakhlak mulia, InsyaAllah pondok pesantren tetap menjadi salah satu solusi pendidikan keagamaan yang kuat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Bandung akan terus mengoptimalkan peran pesantren dalam mendukung pembangunan di bidang keagamaan. Dengan potensi pesantren yang besar, ia yakin Kabupaten Bandung mampu kembali meraih berbagai prestasi bahkan melampaui capaian sebelumnya.
“Saya yakin apabila ulama dan umat memiliki visi serta misi yang sama, maka pembangunan keagamaan di Kabupaten Bandung akan semakin maju,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Ramlan Rustandi turut menyampaikan apresiasi kepada insan media yang selama ini mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media atas dukungan dan support-nya. Media menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam menyukseskan program-program kami, terutama dalam memberikan informasi yang benar dan edukatif kepada masyarakat,” pungkasnya.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendukung dan memajukan pendidikan berbasis pondok pesantren.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang dinilai belum dirasakan optimal manfaatnya oleh kalangan pesantren.
Menurutnya, keberadaan UU Pesantren serta Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren di Kabupaten Bandung sejatinya menjadi angin segar bagi dunia pesantren sebagai bentuk perhatian negara terhadap lembaga pendidikan Islam.
“Namun, manfaatnya belum benar-benar dirasakan karena belum adanya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kabupaten Bandung yang sudah memiliki Perda Pesantren pun masih mengalami kegamangan,” ujar Kang DS di hadapan para pimpinan pondok pesantren.
Ia mengaku bersyukur dapat mendengar langsung berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi pesantren, mulai dari perbedaan pendekatan pendidikan antara pesantren salafi dan formal hingga persoalan teknis lainnya.
Salah satu persoalan yang paling mendesak, kata Kang DS, adalah kondisi bangunan fisik sejumlah pesantren yang memerlukan perhatian serius. Banyak asrama maupun ruang belajar santri yang sudah tidak layak dan membutuhkan bantuan pemerintah.
“Saya melihat pemerintah harus hadir untuk memperhatikan dan memajukan pondok pesantren. Banyak pesantren yang bangunannya hampir roboh dan harus segera dibantu. Namun, implementasi UU Pesantren masih belum jelas karena pembagian kewenangannya belum tegas,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kang DS menyatakan kesiapan dirinya untuk mendampingi para kiai dan pimpinan pesantren melakukan audiensi langsung dengan pemerintah pusat guna meminta kejelasan implementasi UU Pesantren.
“Saya siap mendukung dan hadir langsung bersama para kiai untuk beraudiensi dengan pemerintah pusat. Kebetulan kita memiliki putra daerah Kabupaten Bandung yang menjadi pimpinan DPR RI, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal. Insya Allah beliau dapat memfasilitasi audiensi dengan Menteri Agama, Mendikdasmen, dan pihak terkait lainnya. Kuncinya harus audiensi,” tambahnya.
Kang DS meyakini, melalui audiensi tersebut pemerintah pusat akan memberikan solusi konkret agar negara benar-benar hadir dalam memajukan pondok pesantren.
Menurutnya, pesantren memiliki peran penting sejak sebelum Indonesia merdeka. Selain mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, pesantren juga menjadi benteng pembentukan karakter bangsa yang berakhlak mulia.
“Saya yakin Pak Presiden akan memberikan solusi dan kebijakan terbaik untuk memajukan pesantren. Jika pembagian kewenangan dalam UU Pesantren sudah jelas, maka pemerintah daerah tidak akan lagi mengalami kegamangan dalam berkontribusi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Pondok Pesantren Kabupaten Bandung, Aang Syamsul Ulum, menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati Bandung dalam mendukung kemajuan pondok pesantren.
“Kami bersama para kiai dan pimpinan pondok pesantren siap hadir bersama Bupati Bandung untuk melakukan audiensi terkait kejelasan implementasi UU Pesantren,” ujarnya.
KARAWANG (Aswajanews) – Pemerintah Kabupaten Karawang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berupa sapi kurban dengan bobot mencapai 1,2 ton.
Bupati Karawang turut memantau langsung proses pemotongan hewan kurban tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dalam memastikan penyaluran daging kurban berjalan lancar dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan sapi kurban dari Presiden RI itu dinilai bukan sekadar bantuan biasa, melainkan simbol kepedulian, kebersamaan, serta kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya pada momentum Hari Raya Iduladha.
“Di saat Hari Raya Iduladha menjadi momentum berbagi dan memperkuat kepedulian sosial, perhatian dari Bapak Presiden menjadi kebahagiaan tersendiri bagi warga Karawang,” demikian disampaikan dalam keterangan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Rencananya, daging kurban dari sapi bantuan Presiden tersebut akan disalurkan kepada masyarakat di wilayah Cilamaya dan Tempuran.
Pemerintah Kabupaten Karawang berharap pembagian daging kurban ini dapat menghadirkan kebahagiaan dan keberkahan bagi masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan.
“Atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Kabupaten Karawang, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Presiden. Semoga kebaikan dan ketulusan ini menjadi amal ibadah yang membawa keberkahan bagi bangsa dan negara,” tutupnya.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/5/2026)
JAKARTA (Aswajanews.id) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan praktik gratifikasi yang melibatkan sejumlah Kepala Balai di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pihak pemberi. Penelusuran ini dilakukan dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek perkeretaapian yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik memeriksa sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang pernah maupun sedang menjabat sebagai Kepala Balai Kemenhub untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
“Penyidik meminta keterangan soal dugaan penerimaan oleh pihak-pihak di Kemenhub dari Kepala Balai,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan, pemanggilan saksi dilakukan pada rentang 25–26 Mei 2026 dalam rangka mengusut perkara dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
Sejumlah saksi yang dipanggil antara lain Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Utara Ariyandi Ariyus, mantan Kepala BPTD Tipe C Ambon Herman Armanda, serta Kepala Bidang Prasarana BPTD Kelas I Jawa Barat Hanura Kelana Iriana.
Dari tiga nama tersebut, hanya Ariyandi Ariyus yang memenuhi panggilan pada hari pertama pemeriksaan.
Selanjutnya pada Selasa, 26 Mei 2026, KPK memeriksa Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Kemenhub Iman Sukandar serta Kepala BPTD Kelas II Jambi Benny Nurdin Yusuf. Keduanya hadir dan memberikan keterangan kepada penyidik.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah yang kini berganti nama menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
Dari pengembangan perkara tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dan melakukan penahanan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur rel kereta api di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Hingga 20 Januari 2026, total 21 tersangka telah ditetapkan dan ditahan, termasuk anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024 Sudewo, serta dua korporasi yang turut ditetapkan sebagai tersangka.
Proyek yang menjadi objek perkara meliputi pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek jalur kereta di Makassar, sejumlah proyek konstruksi dan supervisi di Lampegan, Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Dalam penyidikan, KPK menduga terdapat pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga penentuan pemenang tender. (Sumber: Antara)
Rakor MWCNU Wanasari bersama badan otonom pada Ahad, 24 Mei 2026, di Kantor MWCNU Wanasari, Jalan Pemuda Komplek SMK Ma’arif NU 01 Wanasari
BREBES (Aswajanews.id) – Insiden tawuran remaja yang beberapa kali terjadi di Kabupaten Brebes hingga menelan korban jiwa memunculkan keprihatinan berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali kalangan nahdliyin dari barisan pelajar dan remaja yang tergabung dalam PAC IPNU Kecamatan Wanasari.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap maraknya kenakalan remaja, Ketua PAC IPNU Wanasari, Irham, meminta jajaran Pengurus MWCNU Wanasari untuk bersama-sama melakukan langkah preventif dengan turun langsung ke ranting-ranting NU di seluruh wilayah Kecamatan Wanasari.
Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) MWCNU Wanasari bersama badan otonom pada Ahad, 24 Mei 2026, di Kantor MWCNU Wanasari, Jalan Pemuda Komplek SMK Ma’arif NU 01 Wanasari, Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
Menanggapi hal itu, Sekretaris MWCNU Wanasari, Akhmad Sururi, menyatakan kesiapan pihaknya mendampingi IPNU dan IPPNU dalam upaya pencegahan kenakalan remaja, termasuk tawuran pelajar dan tindak kriminalitas lainnya.
“Kami juga merasa prihatin dengan kondisi remaja hari ini yang sering terlibat tawuran maupun tindakan kriminal lainnya,” ujar Sururi.
Menurutnya, langkah merekrut remaja agar bergabung ke dalam organisasi IPNU dan IPPNU menjadi sangat penting sebagai wadah pembinaan generasi muda.
“Oleh karena itu kami akan segera berkoordinasi dengan ranting NU se-Kecamatan Wanasari untuk memperkuat barisan IPNU dan IPPNU di desa-desa. Beberapa desa yang sudah vakum agar segera dihidupkan kembali dengan pendekatan kepada komunitas remaja melalui ranting NU,” jelasnya.
Sururi juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak MWCNU telah berkoordinasi dengan Kapolsek Wanasari terkait sejumlah titik rawan kriminalitas, termasuk kawasan perbatasan Jagalempeni dan Suwungkulon. Berdasarkan laporan pemerintah desa, lokasi tersebut sempat dilakukan patroli dan saat ini dinyatakan relatif aman.
“Meskipun demikian, kita tetap harus waspada. Karena bisa jadi minggu ini aman, tetapi berikutnya muncul kembali. Prinsipnya Kapolres siap bersinergi dengan masyarakat, termasuk NU, untuk mengatasi berbagai tindakan kriminalitas sekaligus langkah pencegahannya,” katanya.
Terkait kenakalan remaja, Sururi meminta PAC IPNU dan IPPNU segera aktif turun ke desa-desa guna menghidupkan kembali kegiatan ranting.
“Mereka mayoritas anak-anak NU, maka mestinya ikut organisasi IPNU untuk putra dan IPPNU untuk perempuan. IPNU dan IPPNU menjadi wadah komunitas remaja dengan berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat,” tambahnya.
Menurut kajian sosiologis yang disampaikan Sururi, ada sejumlah faktor penyebab kenakalan remaja, di antaranya minimnya pengetahuan agama, kurangnya perhatian orang tua, serta pengaruh lingkungan pergaulan.
Selain itu, media sosial juga dinilai turut memicu munculnya aksi tawuran remaja. Beberapa kasus bahkan bermula dari ujaran kebencian di media sosial hingga adanya grup yang digunakan untuk mengatur aksi tawuran.
“Oleh karena itu, kehadiran IPNU dan IPPNU di tengah komunitas remaja sangat diharapkan mampu menekan potensi kenakalan remaja melalui edukasi dan kegiatan positif,” pungkasnya. (Red/Nas)
BREBES (Aswajanews) – Kabar duka menyelimuti komunitas santri gayeng wilayah Pantura Brebes. Innalillahi wa inna ilaihi roji’un, telah meninggal dunia Kyai Aminudin Aziz pada Sabtu, 22 Mei 2026 bertepatan dengan 06 Dzulhijjah 1447 H. Almarhum wafat setelah menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit diabetes yang telah dideritanya selama beberapa tahun terakhir.
Sebelumnya, almarhum beberapa kali menjalani perawatan medis. Namun saat kembali dilarikan ke rumah sakit pada Jumat sore, beliau dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu dini hari oleh pihak rumah sakit.
Sekretaris MWCNU Wanasari sekaligus sahabat almarhum, Akhmad Sururi, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Kyai Aminudin Aziz.
“Beliau orang baik, punya jamaah banyak dan memiliki majelis taklim untuk pengajian anak-anak. Saya merasa kehilangan beliau sebagai sahabat sesama alumni pesantren salaf. Meskipun kami berbeda pesantren, persahabatan kami sangat akrab seperti saudara,” ujar Sururi saat takziyah pada Ahad, 24 Mei 2026.
Ia menuturkan, almarhum merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang yang diasuh almaghfurlah KH Maemun Zubair. Sementara dirinya merupakan alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Istri almarhum juga diketahui alumni Pesantren Mubtadiat Lirboyo.
Sururi mengaku sangat terkesan dengan nasihat-nasihat almarhum yang selalu memotivasi dirinya untuk terus berkhidmah kepada NU dan masyarakat.
“Terus berjuang untuk NU dan jangan lupa mengaji. Sebaiknya di rumah membangun majelis meskipun kecil-kecilan. Itu salah satu pesan beliau yang selalu teringat dan menjadi semangat bagi saya,” katanya.
Menurutnya, Kyai Aminudin Aziz dikenal sebagai sosok ulama yang dekat dengan masyarakat. Jamaah di mushala depan rumah beliau selalu ramai, dan almarhum dikenal sangat memuliakan tamu.
“Setiap tamu yang datang ke rumahnya pasti disuguhi minuman dan jamuan. Beliau tidak pernah membedakan orang dari pesantren mana. Semua bisa menjadi sahabat beliau,” ungkap Sururi.
Sebagai sesama alumni pesantren, Sururi merasa kehilangan sosok sahabat yang selama ini banyak memberikan nasihat tentang kehidupan, perjuangan sosial, dan organisasi.
“Setahu saya beliau selalu riang gembira saat bertemu siapa pun. Hidupnya tidak pernah mengeluh dan selalu semangat dalam berkhidmah untuk masyarakat,” lanjut Ketua DPC FKDT Kabupaten Brebes tersebut.
Doa terbaik untuk almarhum, semoga husnul khatimah dan ditempatkan di taman surga-Nya. Al-Fatihah.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin didampingi Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, memaparkan rencana pengembangan tahun kedua aplikasi Sagarut
GARUT (Aswajanews.id) – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengembangan aplikasi Sagarut di Ruang Rapat Pamengkang, Kecamatan Garut Kota.
Inovasi digital tersebut dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk mengukur respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat sekaligus memperkuat transparansi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Bupati Garut menegaskan bahwa selama ini banyak program pembangunan maupun penanganan persoalan masyarakat yang telah dilakukan oleh SKPD, namun belum terdokumentasi dan terukur secara terbuka di mata publik.
“Ketika masyarakat menuntut dan kita sudah kerjakan, tidak semua tahu. Dengan aplikasi ini, kita punya mekanisme secara transparan untuk melihat teman-teman SKPD, melakukan evaluasi, serta mengantisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi lagi,” ujar Bupati.
Meski menargetkan digitalisasi penuh, Abdusy Syakur Amin meminta masyarakat bersabar karena proses pengembangan dilakukan secara bertahap, mulai dari penguatan layanan administrasi publik hingga rencana penerapan sistem e-ticketing.
“Digitalisasi adalah keinginan kita semua, namun kami memutuskan untuk melakukannya secara bertahap agar hasilnya maksimal. Kami berharap melalui Sagarut, harapan masyarakat akan pelayanan publik yang prima dapat terpenuhi dan terukur,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, memaparkan rencana pengembangan tahun kedua aplikasi Sagarut.
Selain fokus pada pelayanan publik, Putri Karlina juga menyoroti pentingnya integrasi sistem e-ticketing guna meminimalisir persoalan di sektor pariwisata dan fasilitas olahraga di Kabupaten Garut.
Ia berharap aplikasi Sagarut dapat menjadi Top of Mind atau rujukan utama masyarakat Garut ketika ingin menyampaikan pengaduan maupun mencari informasi layanan kependudukan secara lebih terstruktur.
“Karena saya dan Bupati manusia tidak mungkin buka media sosial terus menerus. Jangan sampai ada anggapan bahwa saya tidak pernah membalas keluhan masyarakat. Media sosial peran utamanya adalah memberikan informasi. Oleh karena itu harus ada kanal lain terkait pengaduan maupun bagaimana masyarakat bisa tanya jawab yang lebih terstruktur,” ungkap Putri Karlina.
Wakil Bupati juga berharap sinergi antara pihak pengembang aplikasi dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut semakin kuat agar fitur-fitur di dalam aplikasi Sagarut dapat segera diluncurkan dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. (Red)
INDRAMAYU (Aswajanews) — Pemerintah Kecamatan Bangodua melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan di Desa Malangsari, Selasa (26/05/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Camat Bangodua, Iim Nurahim, melalui Sekretaris Kecamatan Bangodua, Eko Febiyanto. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasi Kesos Kecamatan Bangodua Darsono, Kasubag Umum dan Kepegawaian, serta Ahmad Isa yang juga menjabat sebagai Plt. Kasi PMD Kecamatan Bangodua.
Dalam kegiatan pembinaan administrasi desa tersebut, Kepala Desa Malangsari, Casminto, menyampaikan apresiasi dan antusiasmenya terhadap pelaksanaan pembinaan sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa.
“Saya berharap seluruh kasi dan kepala dusun di lingkungan Pemerintah Desa Malangsari dapat mengikuti dan mencermati arahan dari Tim Pembinaan Administrasi Desa Kecamatan Bangodua guna meningkatkan kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Bangodua, Eko Febiyanto, menjelaskan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan bagian penting dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Menurutnya, administrasi pemerintahan desa mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian kelembagaan, pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan desa, hingga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan desa.
Di kesempatan yang sama, Ahmad Isa menambahkan bahwa kegiatan pembinaan administrasi desa bertujuan meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa, kualitas pelaporan, serta kedisiplinan dalam menjalankan tugas sesuai aturan dan dasar hukum yang berlaku.
“Dengan tertib administrasi, aparatur desa akan lebih mudah mengelola data, baik dalam sistem pelaporan maupun penyampaian informasi pemerintahan desa secara online. Tertib administrasi juga mencerminkan kedisiplinan dan kualitas pemerintahan desa itu sendiri,” jelasnya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima Audiensi dari Dubes Qatar untuk Indonesia Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, di Kantor Kemenag Pusat, Jakarta, Senin (25/05/2026).
JAKARTA (Aswajanews.id) – Indonesia dan Qatar menjajaki kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) Islam, pendidikan imam dan muazin, pertukaran delegasi keagamaan, hingga peluang kolaborasi di Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini dibahas bersama dalam pertemuan Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan Duta Besar Qatar untuk Indonesia, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari.
Menag memperkenalkan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta sebagai salah satu pusat kaderisasi imam dan muazin di Indonesia. Menurutnya, PTIQ selama ini telah melahirkan banyak imam dan muazin yang dikenal luas di tingkat nasional.
“Kita memiliki universitas di Jakarta, PTIQ, dengan konsentrasi khusus untuk imam dan muazin. Banyak imam dan muazin terkenal berasal dari universitas kami,” ujarnya di Jakarta, pada Senin (25/05/2026).
Dubes Qatar menyambut positif tawaran tersebut dan membuka peluang komunikasi lanjutan untuk membangun kolaborasi konkret bidang keagamaan antara Indonesia dan Qatar. Ia juga menyampaikan komitmen Qatar untuk terus mempererat hubungan dengan Indonesia, termasuk melalui kerja sama kelembagaan dan pertukaran SDM keagamaan.
Selain pengembangan SDM Islam, dibahas juga peluang keterlibatan Qatar dalam pengembangan kawasan IKN. Menag menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan ibu kota baru yang terbuka bagi kolaborasi internasional, termasuk pada sektor keagamaan dan peradaban Islam.
“Kita akan berpindah ke ibu kota baru di IKN. Tempatnya sangat indah dan tempatnya sangat baik,” tambah Menag.
Pertemuan berlangsung hangat dan sarat pesan diplomasi. Kedua pihak turut menyoroti pentingnya menjaga stabilitas dunia Islam di tengah dinamika geopolitik global. Mereka berharap situasi konflik di kawasan Timur Tengah segera mereda demi terciptanya perdamaian dan penguatan kerja sama antarnegara Muslim.
“Insya Allah tidak ada perang dan semuanya akan semakin baik,” ujar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membuka ruang komunikasi lebih lanjut untuk menyiapkan kemungkinan pertemuan bilateral dan kolaborasi konkret setelah musim haji 2026.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Qatar tidak hanya pada aspek diplomatik, tetapi juga pada pengembangan ekosistem pendidikan, dakwah, dan SDM keagamaan Islam yang lebih terhubung secara global. (Red)
