CIMAHI (Aswajanews) – Kota Cimahi kembali dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) se-Jawa Barat yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Kegiatan yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Rabu (22/4), ini dihadiri para kepala Disdukcapil kabupaten/kota se-Jawa Barat. Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam pengelolaan administrasi kependudukan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan berbasis digital yang aman dan terintegrasi.

Penyerahan sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022 menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan data kependudukan yang semakin krusial di era digital. Sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi daerah lain untuk menerapkan standar keamanan informasi yang serupa.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa penguatan sistem keamanan informasi merupakan fondasi utama dalam pengelolaan data kependudukan. Menurutnya, data administrasi kependudukan memiliki nilai strategis tinggi sehingga harus dilindungi dengan standar keamanan yang ketat.

“Data kependudukan ini sangat penting dan sensitif. Ketika sistem keamanannya terjamin, integrasi data dengan berbagai layanan lainnya bisa dilakukan secara optimal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa Indonesia telah memiliki fondasi kuat melalui penerapan KTP elektronik (e-KTP). Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan data tersebut secara luas tanpa mengabaikan aspek keamanan.

“Indonesia sudah selangkah lebih maju dengan e-KTP. Tantangannya sekarang adalah integrasi data, yang harus didukung sistem keamanan kuat agar tidak menimbulkan risiko kebocoran,” tegasnya.

Adhitia menambahkan, tingginya nilai strategis data kependudukan juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait potensi kebocoran data. Integrasi langsung melalui chip e-KTP dinilai berisiko jika tidak didukung sistem pengamanan yang andal. Ancaman peretasan pun semakin meningkat seiring tingginya nilai jual data di pasar gelap global.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam membuka akses integrasi data. Penguatan sistem keamanan siber, penerapan enkripsi, serta mekanisme autentikasi yang ketat menjadi prasyarat utama sebelum integrasi dilakukan secara luas.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, Tata Irawan Subandi, dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antar Disdukcapil se-Jawa Barat dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan data kependudukan.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di masing-masing daerah.

Melalui rakor ini, Disdukcapil se-Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola administrasi kependudukan yang modern, aman, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.

(Sinto)

BREBES (Aswajanews) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Brebes, HM Aqso, berharap proses validasi pendataan pegiat keagamaan dapat berjalan tertib sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini penting mengingat data tersebut menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan HM Aqso saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Insentif Pegiat Keagamaan Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Aula Kemenag Brebes, Jalan A. Yani, Senin (20/4/2026).

Dalam arahannya, HM Aqso menegaskan bahwa proses pembaruan data harus dilakukan secara akurat dan valid. Ia meminta agar data pegiat keagamaan yang sudah meninggal dunia atau tidak lagi aktif mengajar tidak dimasukkan dalam pendataan tahun 2026.

“Data harus benar-benar valid. Bagi yang sudah meninggal, tidak lagi dimasukkan, namun bisa diajukan santunan melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar seluruh pihak mengikuti petunjuk teknis yang disampaikan oleh Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Brebes.

Selain itu, HM Aqso menyinggung kebijakan anggaran daerah yang dinilai turut dipengaruhi oleh pendekatan politis. Ia mencontohkan Kabupaten Tegal yang telah mengalokasikan insentif sebesar Rp2 juta per tahun bagi setiap guru MDT dan LPQ.

“Kita bisa belajar dari Kabupaten Tegal yang sudah mengalokasikan Rp2 juta per tahun untuk setiap guru MDT dan LPQ. Sementara di Brebes saat ini masih Rp600 ribu per tahun. Tentu ini masih jauh tertinggal,” ungkapnya.

Rakor tersebut diikuti oleh pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (Badko LPQ), serta Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) baik tingkat kabupaten maupun kecamatan.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Kasi PD Pontren Kemenag Brebes, H. Juremi A. Fauzi, serta JFU PD Pontren, Sigit.

(Red/Nas)

BANDUNG (Aswajanews) – Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Demi menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan para jamaah haji Kabupaten Indramayu tahun 1447 H / 2026 M, Sat Lantas Polres Indramayu Polda Jabar bersinergi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu serta PT Jasa Raharja melaksanakan pemeriksaan kelaikan jalan atau ramp check pada armada bus yang akan digunakan untuk pemberangkatan jamaah, Selasa (21/4/2026)

Kegiatan tersebut berlangsung di lokasi pengujian kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen bersama untuk memastikan tidak ada kendala teknis selama perjalanan jamaah dari Pendopo Indramayu menuju asrama haji embarkasi Lohbener.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 10 unit bus Rafael diperiksa secara menyeluruh, yang meliputi unit dengan nomor polisi E 7603 PB, E 7624 PB, E 7825 PB, E 7824 PB, E 7808 PB, E 7602 PB, E 7622 PB, E 7504 PB, E 7628 PB, dan E 7625 PB.

Pemeriksaan teknis juga dilakukan meliputi fungsi lampu, sistem rem dan angin rem, kondisi ban, serta fungsi wiper dan klakson.

Tidak hanya kendaraan yang menjadi fokus, aspek kesehatan pengemudi dan kru bus juga menjadi perhatian serius. Tim dari Sat Narkoba dan Dokkes Polres Indramayu melakukan tes kesehatan serta tes urin kepada seluruh pengemudi untuk memastikan mereka dalam kondisi prima dan bebas dari pengaruh zat berbahaya.

Kapolres Indramayu, AKBP Mochamad Fajar Gemilang, menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menekan angka fatalitas korban di jalan raya.

“Hal ini dilakukan guna memberikan rasa aman bagi para jamaah haji serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas),” katanya.

Dalam hal ini, Kapolres mengimbau kepada seluruh pengemudi dan kru bus agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga kecepatan kendaraan dan mengutamakan keselamatan penumpang di atas segalanya.

Selain itu, pengemudi diminta untuk segera beristirahat jika merasa lelah dan tidak memaksakan diri dalam berkendara.

Kapolres Indramayu berharap seluruh rangkaian proses pemberangkatan jamaah haji dari Pendopo Indramayu hingga ke asrama haji embarkasi Lohbener dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan teknis sedikit pun.

Beliau juga mendoakan agar para jamaah haji asal Kabupaten Indramayu senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, dan keselamatan dalam menjalankan ibadah haji hingga kembali ke tanah air dengan selamat.

(Bid Humas Polda Jabar)

BANDUNG (Aswajanews) – Peringatan Hari Kartini dimaknai dengan aksi sosial oleh jajaran Polwan Polda Jawa Barat. Sebanyak 100 driver ojek online (ojol) perempuan menerima paket sembako dalam kegiatan bakti sosial yang digelar di Mapolda Jabar, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pakor Polwan Polda Jabar AKBP Wiwik Indrawati, Apt., MMRS . Ia mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polwan Polda Jabar kepada perempuan pekerja yang setiap hari berjuang di jalan.

“Momentum Hari Kartini kami isi dengan kegiatan berbagi kepada para driver ojol perempuan yang merupakan pejuang keluarga di jalanan,” kata AKBP Wiwik Indrawati saat ditemui di lokasi kegiatan.

Menurut Wiwik, para driver ojol perempuan mencerminkan semangat emansipasi perempuan di masa kini. Mereka mampu menjalankan peran ganda, baik sebagai pekerja maupun sebagai ibu rumah tangga.

“Perempuan hari ini memiliki peran yang sangat besar. Para driver ojol perempuan ini adalah contoh nyata Kartini masa kini yang berani bekerja keras demi keluarga,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, khususnya komunitas driver ojol perempuan.

“Kami berharap bantuan sembako ini bisa sedikit membantu kebutuhan sehari-hari dan menjadi bentuk perhatian dari Polwan Polda Jabar,” ucapnya.

Acara berlangsung hangat dengan dihadiri para driver ojol perempuan dari berbagai komunitas di Bandung. Kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis paket sembako serta sesi foto bersama.

(Bid Humas Polda Jabar)

PACITAN (Aswajanews) – Pemerintah Desa Karangnongko, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, bersama para ahli waris almarhum Widodo mencapai kesepakatan terkait pemanfaatan lahan seluas 769 meter persegi yang semula direncanakan untuk wakaf pembangunan masjid.

Melalui mekanisme tukar guling, lahan yang tercantum dalam sertifikat atas nama almarhum Widodo tersebut kini dialihkan untuk pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Desa Karangnongko. Sementara itu, pembangunan masjid dipindahkan ke lokasi yang dinilai lebih strategis, yakni di depan gedung KDMP, yang sebelumnya merupakan bekas kantor desa.

Diketahui, lahan tersebut awalnya merupakan milik almarhum Parto Dikromo, warga Desa Karangnongko. Enam ahli waris kemudian berinisiatif mewakafkan tanah tersebut untuk pembangunan masjid. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan dan musyawarah bersama pemerintah desa, disepakati adanya perubahan lokasi demi kemanfaatan yang lebih optimal.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi geografis lahan awal yang berada di wilayah perbukitan, sehingga dinilai kurang ideal untuk pembangunan fasilitas ibadah. Lokasi baru dianggap lebih mudah diakses masyarakat serta lebih mendukung kegiatan keagamaan.

Seluruh ahli waris almarhum Widodo telah menyatakan persetujuan atas kesepakatan tersebut. Dukungan juga datang dari tokoh masyarakat setempat.

“Semuanya sudah disepakati bersama, baik dari pihak ahli waris maupun masyarakat. Ini demi kemanfaatan yang lebih luas,” ujar salah satu tokoh masyarakat Desa Karangnongko saat ditemui awak media, Selasa (21/4/2026).

Dengan adanya kesepakatan ini, pembangunan gedung koperasi dan masjid diharapkan dapat segera terealisasi serta memberikan manfaat bagi seluruh warga Desa Karangnongko. (Cak Met)

KARAWANG (Aswajanews) – Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi Musim Kemarau Tahun 2026 dalam rangka mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pertanian RI pada Senin (20/4/2026) pagi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Rakornas tersebut diikuti oleh para kepala daerah, jajaran pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian dari seluruh Indonesia. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi dampak musim kemarau terhadap produksi pangan nasional.

Bagi Pemerintah Kabupaten Karawang, keikutsertaan dalam Rakornas ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan strategi nasional, mengingat peran vital Karawang sebagai salah satu lumbung padi nasional.

Melalui forum ini, Pemkab Karawang menargetkan penyusunan langkah-langkah antisipatif yang lebih terukur dan efektif dalam menghadapi musim kemarau 2026. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan keberlanjutan sektor pertanian di wilayah Karawang.

(Liputan: Ahmad Z)

BANDUNG (Aswajanews) – Pemerintah Kabupaten Bandung mematangkan persiapan pemberangkatan jamaah haji tahun 2026/1447 H melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandung, Selasa (21/4/2026).

Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak terkait sebagai bentuk sinergi guna memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan lancar, aman, dan tertib.

Kepala Kementerian Haji Kabupaten Bandung, H. Dudi Suryadarma, S.Ag., M.A., menyampaikan bahwa pada tahun ini Kabupaten Bandung akan memberangkatkan sebanyak 582 jamaah haji yang terbagi dalam dua kelompok terbang (kloter).

“Jumlah jamaah haji tahun ini sebanyak 582 orang yang terbagi dalam dua kloter,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kloter pertama dijadwalkan berangkat pada 9 Mei 2026, dengan jamaah mulai masuk asrama sehari sebelumnya. Sementara itu, kloter kedua akan diberangkatkan pada 18 Mei 2026 melalui Lanud Sulaeman, Kecamatan Margahayu, sebelum menuju Embarkasi Kertajati.

“Seluruh jamaah akan diberangkatkan melalui Kertajati, dengan asrama haji berlokasi di wilayah Indramayu sebelum melanjutkan penerbangan ke Tanah Suci,” tambahnya.

Dudi menegaskan, melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh persiapan, baik teknis maupun administratif, dapat dimaksimalkan sehingga para jamaah dapat berangkat dengan nyaman dan khusyuk dalam menjalankan ibadah haji.

Sementara itu, perwakilan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU), H. Abdurahim, S.Ag., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung atas dukungan yang diberikan kepada jamaah, baik berupa fasilitas transportasi menuju asrama haji Indramayu maupun bantuan dana.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui dana hibah telah mengalokasikan bantuan untuk mendukung transportasi keberangkatan dan pemulangan calon jamaah haji.

“KBIHU siap mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dalam proses pemberangkatan hingga pemulangan jamaah,” tegasnya.

Di sisi lain, Kabag Kesra Setda Kabupaten Bandung, H. Dian Wardana, yang hadir mewakili Bupati Dadang Supriatna, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji.

Bahkan, kata dia, perhatian juga diberikan kepada jamaah yang wafat di Tanah Suci melalui pemberian santunan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah. (Red)