BREBES (Aswajanews) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Brebes, HM Aqso, berharap proses validasi pendataan pegiat keagamaan dapat berjalan tertib sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini penting mengingat data tersebut menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan HM Aqso saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Insentif Pegiat Keagamaan Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Aula Kemenag Brebes, Jalan A. Yani, Senin (20/4/2026).
Dalam arahannya, HM Aqso menegaskan bahwa proses pembaruan data harus dilakukan secara akurat dan valid. Ia meminta agar data pegiat keagamaan yang sudah meninggal dunia atau tidak lagi aktif mengajar tidak dimasukkan dalam pendataan tahun 2026.
“Data harus benar-benar valid. Bagi yang sudah meninggal, tidak lagi dimasukkan, namun bisa diajukan santunan melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar seluruh pihak mengikuti petunjuk teknis yang disampaikan oleh Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Brebes.
Selain itu, HM Aqso menyinggung kebijakan anggaran daerah yang dinilai turut dipengaruhi oleh pendekatan politis. Ia mencontohkan Kabupaten Tegal yang telah mengalokasikan insentif sebesar Rp2 juta per tahun bagi setiap guru MDT dan LPQ.
“Kita bisa belajar dari Kabupaten Tegal yang sudah mengalokasikan Rp2 juta per tahun untuk setiap guru MDT dan LPQ. Sementara di Brebes saat ini masih Rp600 ribu per tahun. Tentu ini masih jauh tertinggal,” ungkapnya.
Rakor tersebut diikuti oleh pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (Badko LPQ), serta Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) baik tingkat kabupaten maupun kecamatan.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Kasi PD Pontren Kemenag Brebes, H. Juremi A. Fauzi, serta JFU PD Pontren, Sigit.
(Red/Nas)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
