Facebook Instagram Twitter Youtube
Facebook Instagram Twitter Youtube
Google search engine
Beranda blog Halaman 34

FKDT Brebes Gagas Pola Baru Pendidikan Diniyah, TPQ dan MDT Dibedakan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BREBES (Aswajanews) – Ketua Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Brebes, Akhmad Sururi, mengusulkan adanya sinergisitas dan kolaborasi antara Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), khususnya dalam pembagian segmentasi usia peserta didik.

Sururi yang juga pegiat pendidikan keagamaan menilai, selama ini terjadi tumpang tindih bahkan gesekan di masyarakat akibat perebutan murid antara TPQ dan MDT. Hal tersebut dipicu oleh kesamaan rentang usia peserta didik di kedua lembaga, yakni hingga usia 12 tahun.

Ia mengusulkan agar TPQ difungsikan sebagai jenjang pendidikan dasar sebelum memasuki MDT. Dalam ilustrasinya, peserta didik usia PAUD/TK hingga kelas 2 SD/MI diarahkan ke TPQ, sedangkan siswa kelas 3 hingga kelas 6 SD/MI menjadi wilayah MDT. Dengan pola ini, diharapkan siswa dapat menyelesaikan pendidikan MDTA bersamaan dengan kelulusan SD/MI.

“Dengan pembagian yang jelas, tidak akan ada lagi tumpang tindih. Justru akan tercipta kesinambungan pendidikan keagamaan sejak dini,” ujar Sururi di hadapan peserta rapat.

Ia juga mencontohkan praktik serupa yang telah berjalan di beberapa daerah seperti Jepara dan Batang. Bahkan di sejumlah desa di Brebes, konsep ini sudah diterapkan, terutama pada lembaga yang berada dalam satu naungan yayasan, di mana TPQ menjadi semacam jenjang awal sebelum MDTA.

Sururi berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan melalui forum bersama antara Badko LPQ dan FKDT Kabupaten Brebes dengan difasilitasi oleh Kementerian Agama setempat. Menurutnya, isu ini sebenarnya telah berlangsung cukup lama, namun baru kali ini disampaikan secara resmi dalam forum untuk dicarikan solusi terbaik.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Kabupaten Brebes, H. Juremi A. Fauzi, menjelaskan bahwa secara yuridis penyelenggaraan pendidikan LPQ, termasuk TPQ, telah diatur dalam Keputusan Dirjen Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan LPQ. Dalam aturan tersebut, masa pembelajaran TPQ berkisar antara dua hingga empat tahun.

Terkait adanya gesekan di lapangan, Juremi mengimbau agar seluruh pihak mengedepankan keikhlasan dan komunikasi yang baik. “Dengan sikap saling memahami, insyaallah akan ditemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak,” ujarnya.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pendataan pegiat keagamaan yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Brebes pada Senin (20/4/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Kemenag Brebes, HM Aqso, M.Ag.

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua Badko LPQ Kabupaten Brebes H. Miftahudin Al Khafidz, Ketua FKPP Kabupaten Brebes Gus Fifik, serta para ketua Badko LPQ, FKDT, dan FKPP tingkat kecamatan se-Kabupaten Brebes. (Red/Nas)

Kasus Kekerasan Anak Terungkap di Garut

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

GARUT (Aswajanews) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Garut melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan penahanan terhadap seorang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penahanan dilakukan pada Sabtu (18/04/2026) dini hari.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa tersangka berinisial S (43) merupakan ayah kandung korban, warga Kecamatan Tarogong Kidul. Ia diamankan setelah polisi menerima laporan dari seorang perempuan berinisial SS yang merupakan keluarga korban.

Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, S.H., mengungkapkan bahwa korban adalah anak perempuan berusia 11 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi berulang kali sejak tahun 2025, saat korban masih duduk di bangku kelas 6 SD hingga kini duduk di kelas 1 SMP.

“Mendapat laporan dari korban yang didampingi saudaranya, bahwa ayah kandungnya telah berbuat sesuatu selama kurang lebih satu tahun. Korban juga diduga diancam oleh pelaku agar bungkam dan tidak menceritakan perbuatannya,” ujar AKP Joko Prihatin, Senin (20/4/2026).

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya. Ia berdalih melakukan tindakan tersebut karena merasa kesepian setelah ditinggal istrinya yang telah meninggal dunia.

“Penanganan perkara ini menjadi perhatian serius kami. Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka untuk diproses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Polres Garut menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindak kekerasan.

(Bambang K)

Polres Garut Sigap Tangani Banjir di Karangpawitan, Evakuasi hingga Pembersihan Dilakukan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

GARUT (Aswajanews) – Satuan Samapta Polres Garut bergerak cepat merespons bencana banjir yang melanda Perumahan Griya Sahla, Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Senin (20/04/2026).

Kabid Humas Polda Jabar, Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan aliran air meluap. Dampaknya, permukiman warga tergenang dan akses jalan di sekitar lokasi sempat terputus.

Penanganan di lapangan dipimpin langsung oleh AKP Ardiyanto, S.H., M.P. Personel Sat Samapta Polres Garut segera diterjunkan untuk melakukan evakuasi warga, pembersihan material banjir, serta memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

Sejumlah personel turut terlibat dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ipda Dede M. Buldan, Bripka Irvan Maulana, bersama anggota Sat Samapta lainnya.

Selain evakuasi, petugas juga melakukan pembersihan lumpur dan puing-puing yang menghambat aktivitas masyarakat. Upaya ini dilakukan guna mempercepat pemulihan kondisi lingkungan agar warga dapat kembali beraktivitas normal.

AKP Ardiyanto menyampaikan bahwa langkah cepat ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya saat terjadi bencana.

“Kami mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, karena di beberapa titik masih dilakukan proses pembersihan,” ujarnya.

Hingga saat ini, genangan air masih terlihat di sejumlah lokasi. Proses pembersihan material banjir dan longsoran terus dilakukan dengan bantuan alat berat.

Polres Garut menegaskan akan terus melakukan monitoring serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan penanganan pascabencana berjalan optimal, sekaligus menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah terdampak. (Red)

Merawat Keberagaman dalam Bingkai Wasathiyah: Kerangka Pemikiran NU dan Dinamika Tafsir Islam

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Oleh: A'isy Hanif Firdaus, S.Ag. , M.Pd.

Islam sebagai agama yang bersumber dari Al-Qur’an dan ajaran Nabi Muhammad hadir sebagai sistem nilai yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga membangun relasi sosial yang adil, harmonis, dan beradab. Dalam praktiknya, pemahaman terhadap ajaran Islam tidak selalu tunggal. Perbedaan penafsiran menjadi realitas yang tidak dapat dihindari, seiring dengan berkembangnya tradisi keilmuan, perbedaan metode berpikir, serta latar belakang sanad keilmuan yang dimiliki para ulama.

Dalam sejarah Islam, perbedaan penafsiran telah muncul sejak generasi awal. Para sahabat Nabi sendiri memiliki perbedaan dalam memahami beberapa teks hukum, namun perbedaan tersebut tidak menghilangkan persatuan umat. Dari sini kemudian lahir tradisi ijtihad yaitu upaya sungguh-sungguh untuk memahami ajaran Islam berdasarkan dalil-dalil yang otoritatif. Perbedaan berkembang menjadi kekayaan intelektual yang terstruktur dalam berbagai mazhab fikih, seperti Mazhab Syafi’i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanbali.

Dalam memahami perbedaan tersebut, penting menempatkan Islam dalam kerangka keilmuan yang benar. Salah satu disiplin penting yang menjadi dasar dalam penetapan hukum adalah Ilmu Ushul Fikih, yang mengatur bagaimana dalil-dalil agama dipahami dan diterapkan. Dengan adanya disiplin ini, penafsiran tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui metode yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks keindonesiaan, pemikiran Islam tidak dapat dilepaskan dari kontribusi besar organisasi Nahdlatul Ulama (NU), yang sejak awal berdirinya mengusung Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan corak tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), dan tasamuh (toleran). Kerangka pemikiran tersebut menjadi fondasi penting dalam menyikapi perbedaan penafsiran di tengah masyarakat yang majemuk.

Salah satu tokoh penting NU yang memberikan pengaruh besar dalam penguatan gagasan wasathiyah adalah Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari. Beliau menekankan pentingnya menjaga tradisi keilmuan Islam berbasis sanad, adab kepada guru, serta keseimbangan antara teks dan realitas sosial. Pemikiran tersebut tercermin dalam karya Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim.

Selain itu, KH. Wahid Hasyim memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemikiran Islam yang lebih terbuka terhadap perkembangan zaman. Beliau menekankan pentingnya pendidikan, rasionalitas, dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern tanpa meninggalkan akar tradisi Islam.

Tokoh lain seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membawa dimensi yang lebih luas dalam pemikiran Islam NU. Beliau dikenal sebagai tokoh yang menekankan nilai kemanusiaan universal dalam Islam. Dalam pandangan Gus Dur, Islam harus hadir sebagai kekuatan yang membela kelompok lemah, menghargai perbedaan, serta menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama.

Kerangka pemikiran NU menegaskan bahwa perbedaan penafsiran dalam Islam bukan ancaman, melainkan rahmat yang harus dikelola dengan bijak. Selama perbedaan berada dalam koridor keilmuan yang sah, perbedaan tersebut menjadi bagian dari kekayaan intelektual umat. Namun NU juga menegaskan bahwa kebebasan berpikir tidak boleh keluar dari batas-batas prinsip dasar Islam, terutama dalam menjaga akidah, akhlak, dan kemaslahatan umat.

Konsep wasathiyah dalam NU tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam kehidupan sosial. Dalam beragama, NU mendorong umat untuk tidak berlebihan dalam menjalankan ritual, tetapi juga tidak meremehkan kewajiban. Dalam kehidupan sosial, NU menekankan pentingnya toleransi, gotong royong, serta penghormatan terhadap perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik.

Dalam konteks kebangsaan, NU juga memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip hubbul wathan minal iman menjadi salah satu landasan moral yang menghubungkan nilai keislaman dengan nasionalisme.

Walhasil Dengan demikian, perbedaan penafsiran dalam Islam harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari dinamika keilmuan yang diikat oleh etika, metode, dan sanad. Dalam kerangka NU, perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, tetapi harus menjadi ruang dialog dan saling melengkapi. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Islam wasathiyah yang menempatkan keseimbangan sebagai prinsip utama dalam memahami agama.

Pada akhirnya, Islam wasathiyah dalam perspektif NU bukan hanya konsep pemikiran, tetapi juga jalan hidup yang menuntut kebijaksanaan, keluasan pandangan, dan kedewasaan dalam bersikap.

Wallahu a’lam bish-shawab

*A’isy Hanif Firdaus, S.Ag. , M.Pd.
(Nahdliyin asal Brebes, alumni Program Pascasarjana FAI UNWAHAS Semarang, Sekretaris PRNU Kedawon dan pengurus LTN NU Kabupaten Brebes).

Daftar Referensi:

  1. Al-Syafi’i, Al-Risalah (Kairo: Dar al-Fikr, tt); Ibn Qudamah, Rawdat al-Nazir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt).

  2. Al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt).

  3. Azyumardi Azra, Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal (Bandung: Mizan, 2016).

  4. KH. Hasyim Asy’ari, Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim (Jombang: Maktabah Turats NU, 1923).

  5. Kementerian Agama RI, KH. Wahid Hasyim: Pemikiran Pendidikan Islam dan Kebangsaan (Jakarta: Kemenag RI, 2012).

  6. KH. Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Jakarta: The Wahid Institute, 2006).

  7. Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKiS, 1994).

  8. Greg Barton, Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (Jakarta: Equinox, 2002).

Kepala Kemenag Brebes Inisiasi Study Banding untuk Peningkatan Kesejahteraan Pegiat Keagamaan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BREBES (Aswajanews) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Brebes, HM Aqso, M.Ag, menginisiasi kegiatan study banding sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pegiat keagamaan di Kabupaten Brebes.

Saat ini, pegiat keagamaan—termasuk guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di lingkungan pesantren—mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp600 ribu. Namun, angka tersebut dinilai masih lebih rendah dibandingkan daerah lain, seperti Kabupaten Tegal.

“Saya sudah menyampaikan kepada Kabag Kesra Setda Brebes beberapa hari lalu terkait rencana study tiru ke Kabupaten Tegal mengenai kebijakan peningkatan kesejahteraan guru MDT dan TPQ. Insya Allah kita rencanakan pada 6 Mei 2026,” ujar HM Aqso saat membuka kegiatan Pemutakhiran Data Insentif Pegiat Keagamaan Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/4/2026), di Aula Kemenag Brebes, Jalan A. Yani.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan insentif bagi guru MDT dan TPQ sebesar Rp2 juta per tahun. Program tersebut bahkan telah resmi diluncurkan beberapa hari lalu dengan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah.

Menurutnya, langkah study banding ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam merumuskan kebijakan serupa guna meningkatkan kesejahteraan para pegiat keagamaan.

Selain itu, HM Aqso juga menekankan pentingnya validitas data dalam proses pendataan penerima insentif. Ia meminta seluruh operator serta ketua lembaga untuk memastikan pendataan dilakukan secara objektif dan akurat.

“Pendataan yang valid sangat penting agar Kementerian Agama memiliki basis data yang kuat saat dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” tegasnya.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Brebes, dengan penanggung jawab H. Juremi A. Fauzi, didampingi Mas Sigit.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPC FKDT Kabupaten Brebes Akhmad Sururi, Ketua Badko LPQ Miftahudin Al Khafid, serta Ketua FKPP Gus Fifik. Selain itu, para pengurus tingkat kecamatan dari ketiga lembaga mitra Kemenag Brebes juga hadir mengikuti kegiatan tersebut.

(Red/Nas)

Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-385, KDS Tegaskan Transformasi dari Desa ke Daya Saing Global

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KABUPATEN BANDUNG (Aswajanews) — Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) menegaskan arah transformasi pembangunan Kabupaten Bandung yang berfokus pada penguatan desa sekaligus peningkatan daya saing global, dalam Upacara Peringatan Hari Jadi ke-385 Kabupaten Bandung yang dirangkaikan dengan Hari Kartini ke-147, Senin (20/4/2026) di Lapangan Upakarti, Soreang.

Dalam sambutannya, KDS menekankan bahwa momentum hari jadi bukan sekadar seremoni, melainkan refleksi atas perjalanan panjang daerah sekaligus penegasan arah pembangunan ke depan. Tema tahun ini, “Bandung Lebih BEDAS: Ngarawat Lembur, Ngaronjatkeun Jaman”, menjadi pijakan utama.

“’Ngarawat lembur’ mencerminkan pembangunan yang bertumpu pada desa, lingkungan, dan masyarakat sebagai subjek utama. Sementara ‘ngarojatkeun jaman’ adalah komitmen untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan meningkatkan daya saing daerah,” ujar KDS.

Pada periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, Ali Syakieb sejak dilantik 20 Februari 2025, KDS menegaskan komitmen untuk menghadirkan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat, menuju visi besar Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS, maju, dan berkelanjutan.

Sejumlah indikator makro menunjukkan capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 mencapai 75,58 poin, meningkat dari 74,59 poin pada tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan turun menjadi 6,04 persen, sementara kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,5 persen. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,32 persen, meningkat signifikan dari 5,04 persen.

Di sektor pelayanan publik, Pemkab Bandung telah menyelesaikan pembangunan lima RSUD BEDAS di wilayah Cimaung, Kertasari, Tegalluar, Arjasari, dan Pacira sebagai upaya mendekatkan akses layanan kesehatan. Sementara itu, infrastruktur jalan mantap mencapai 65 persen pada 2025 dan ditargetkan meningkat menjadi 74 persen pada 2026.

Program sosial juga terus diperkuat, di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), pembangunan sekolah baru, serta perluasan akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa BESTI dan Beasiswa Indonesia Emas Daerah (BIED).

Dalam bidang lingkungan hidup, KDS menyoroti persoalan serius pengelolaan sampah yang mencapai sekitar 1.800 ton per hari, sementara kuota pengiriman ke TPA terbatas 280 ton. Untuk itu, Pemkab Bandung mendorong berbagai solusi seperti penguatan TPST dan TPS 3R, program zero waste, hingga pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi.

Selain itu, upaya mitigasi bencana juga terus diperkuat, termasuk melalui kegiatan aeroseeding dengan penebaran sekitar 5,2 juta benih di wilayah prioritas. KDS juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.

“Mulai dari hal sederhana seperti mengelola sampah, menjaga sungai, hingga menanam pohon, semua adalah bagian dari ikhtiar bersama menjaga keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.

Dalam tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bandung kembali mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut. Selain itu, skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari KPK mencapai 94, tertinggi di Jawa Barat dan peringkat keempat secara nasional.

Momentum ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini ke-147. KDS menekankan pentingnya peran perempuan sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan daerah.

“Perempuan harus terus didorong untuk berperan aktif di berbagai sektor, baik pendidikan, ekonomi, sosial, maupun kepemimpinan,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, KDS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, unggul, dan tetap berakar pada nilai-nilai lokal.

“Dengan semangat Bandung Lebih BEDAS, mari kita rawat lembur dan tingkatkan zaman demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung,” pungkasnya. (Uus)

Ahad Manis MWC NU Wanasari, Ngaji Tasawuf Bersama KH Mas Mansur Tarsudi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BREBES (Aswajanews) – Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Wanasari kembali menggelar kegiatan rutin “Ahad Manis” yang diisi dengan mujahadah dan pengajian tasawuf. Kegiatan yang berlangsung pada Ahad, 19 April 2026 ini bertempat di Masjid Jami At-Taqwa, Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Rangkaian acara diawali dengan mujahadah yang dipimpin oleh Gus Yazid, menantu KH Mas Mansur Tarsudi. Selanjutnya, jamaah mendapatkan pengantar keilmuan melalui pembacaan kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh KH Sobarudin selaku Rais Syuriah MWC NU Wanasari.

Dalam tausiyahnya, KH Mas Mansur Tarsudi menyampaikan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kesamaan dengan hewan, namun dibedakan oleh akal dan kemampuan berpikir.

“Manusia sesungguhnya memiliki persamaan dengan hewan. Oleh karena itu, ulama mantiq menyebut manusia sebagai hewan yang berpikir. Yang membedakan adalah akal, termasuk di dalamnya kewajiban beribadah,” ujarnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Salafy Jatirokeh, Kecamatan Songgom tersebut menegaskan, manusia yang hanya mengejar kebutuhan makan dan kenikmatan duniawi tanpa ibadah sejatinya telah kehilangan jati dirinya.

“Jika manusia hanya memenuhi kebutuhan makan dan menikah, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Orang yang tidak merasakan nikmatnya ibadah, dzikir, dan mujahadah, sesungguhnya telah kehilangan hakikat kemanusiaannya,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jasad manusia pada akhirnya akan hancur, sehingga orientasi hidup tidak boleh hanya tertuju pada kenikmatan fisik semata.

Di hadapan jamaah, KH Mas Mansur menekankan pentingnya mempelajari ilmu tasawuf sebagai upaya mengembalikan jati diri manusia. Menurutnya, tasawuf merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam memahami makna mujahadah.

Mengutip kitab Risalatul Qusyairiyyah, ia menjelaskan bahwa mujahadah adalah proses mengosongkan hati dari selain Allah, kemudian mengisinya dengan dzikir dan kesadaran penuh kepada-Nya dalam setiap hembusan napas.

Selain tasawuf, ia juga menegaskan pentingnya mempelajari ilmu tauhid dan syariat (fiqih). Ia menyebut tiga kitab dasar yang dahulu dipelajarinya saat menimba ilmu di Pondok Pesantren Tebuireng, yakni Aqidatul Awwam, Safinah, dan Kifayatul Atqiya.

“Ketiga kitab tersebut menjadi dasar pengetahuan penting bagi warga NU,” ungkapnya.

KH Mas Mansur juga menyoroti fenomena dakwah masa kini yang dinilai cenderung lebih mengedepankan hiburan daripada pendalaman spiritual.

“Saat ini sudah jarang mubaligh yang menyampaikan tasawuf. Kebanyakan ceramah diisi dengan lelucon. Padahal, bekal akhirat sangat penting dan ibadah harus dilandasi keikhlasan,” tegasnya.

Dalam penutupnya, ia berpesan agar para jamaah dalam bermujahadah dan berdzikir mengikuti tuntunan yang memiliki sanad atau keterhubungan dengan guru, agar amalan tersebut membawa dampak positif bagi jiwa.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Tanfidziyah MWC NU Wanasari H. Takmuri, Sekretaris Akhmad Sururi, Wakil Ketua H. Tobiin, MA, serta jajaran pengurus lainnya.

(Red/Nas)

Kemala Run 2026 di Bali Sedot 11 Ribu Pelari, Atlet Polda Jabar Ukir Prestasi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

GIANYAR, BALI (Aswajanews) – Ajang lari nasional Kemala Run 2026 berlangsung meriah di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, Minggu (19/4/2026). Event bertema “Charity for Indonesia” ini menyedot antusiasme tinggi dengan diikuti hampir 11 ribu pelari dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara.

Para peserta ambil bagian dalam tiga kategori lomba, yakni Half Marathon (21,1 kilometer), 10 kilometer, dan 5 kilometer. Rute yang disajikan menghadirkan pengalaman khas Bali, dengan lintasan yang melintasi kawasan pedesaan, pura, serta desa wisata. Kontur jalur yang naik turun menjadi tantangan tersendiri bagi para pelari.

Dalam ajang tersebut, sejumlah atlet dari Polda Jawa Barat berhasil menorehkan prestasi membanggakan.

Surya Elvi sukses finis sebagai runner-up kategori 5K TNI-Polri, setelah bersaing ketat dengan pelari dari berbagai instansi.

“Senang sekali bisa naik podium di event sebesar ini. Rutenya cukup menantang, tapi suasana lombanya sangat positif dan penuh semangat,” ujar Surya usai lomba.

Prestasi juga diraih Hermawan Hendradewa yang berhasil menempati peringkat kedua kategori 5K kelompok usia hingga 40 tahun.

“Persaingan cukup ketat karena pesertanya banyak dan kuat. Tapi ini pengalaman yang sangat berharga,” kata Hermawan.

Sementara itu, Jilham Abdilah turut menunjukkan performa kompetitif di nomor Half Marathon kategori TNI-Polri dengan menempati posisi kelima pada lomba sejauh 21,1 kilometer tersebut.

Kemala Run 2026 menyediakan total hadiah mencapai Rp3,5 miliar untuk berbagai kategori. Selain sebagai ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga mengusung misi sosial melalui program charity yang ditujukan untuk membantu korban bencana di Indonesia.

Di sisi lain, penyelenggaraan event ini turut melibatkan puluhan pelaku UMKM lokal yang membuka stan di area kegiatan. Kehadiran ribuan peserta dan pengunjung dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar sekaligus mendukung pengembangan sport tourism di Bali.

(Red)

Masjid Bukan Sekadar Simbol: Belajar dari Masjid Jogokariyan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Oleh : A. Miftahussalam

Fenomena Masjid Jogokariyan seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang “unik”, tetapi justru sebagai standar ideal bagaimana masjid berfungsi dalam kehidupan umat. Ketika sebuah masjid berani menerapkan prinsip saldo nol yakni memastikan bahwa dana umat segera kembali kepada umat di situlah terlihat pergeseran paradigma dari simbol ke substansi.

Selama ini, tidak sedikit masjid terjebak pada kebanggaan administratif: laporan keuangan rapi, saldo besar, bangunan megah. Namun, di saat yang sama, realitas sosial di sekitarnya justru memprihatinkan. Ada warga yang kesulitan makan, anak putus sekolah, hingga pelaku usaha kecil yang tercekik modal. Di titik ini, masjid kehilangan ruhnya sebagai pusat pemberdayaan. Ia hadir secara fisik, tetapi absen secara sosial.

Apa yang dilakukan Masjid Jogokariyan menunjukkan bahwa masjid bisa menjadi ruang hidup yang dinamis. Kegiatan tidak berhenti pada ibadah mahdhah, tetapi merambah ke ranah sosial, pendidikan, hingga hiburan yang tetap bernilai. Bahkan agenda seperti nobar pertandingan timnas bukan sekadar hiburan, melainkan strategi kultural untuk mendekatkan generasi muda dengan masjid. Ini penting, karena salah satu tantangan terbesar masjid hari ini adalah keterputusan dengan anak muda.

Secara historis, kita tahu bahwa pada masa Nabi Muhammad, masjid bukan hanya tempat shalat. Ia adalah pusat peradaban: tempat musyawarah, pendidikan, distribusi bantuan, hingga penguatan ekonomi umat. Artinya, konsep masjid multifungsi bukanlah inovasi baru, melainkan upaya menghidupkan kembali fungsi aslinya yang sempat meredup.

Namun, meniru model seperti Jogokariyan tentu tidak bisa sekadar menyalin program. Yang lebih penting adalah membangun cara pandang. Takmir masjid perlu berani keluar dari zona nyaman, membaca kebutuhan jamaah secara konkret, dan mengelola dana dengan orientasi kebermanfaatan, bukan sekadar keamanan. Transparansi, kepercayaan, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil menjadi kunci.

Di sisi lain, jamaah juga perlu mengubah cara pandangnya terhadap masjid. Masjid bukan “milik pengurus”, tetapi milik bersama. Partisipasi aktif, baik dalam bentuk ide, tenaga, maupun dukungan finansial, akan menentukan sejauh mana masjid bisa berkembang sebagai pusat kehidupan umat.

Akhirnya, pertanyaan mendasarnya sederhana: untuk apa dana masjid dikumpulkan, jika tidak segera dirasakan manfaatnya oleh umat? Masjid yang ideal bukan yang paling besar saldonya, tetapi yang paling besar dampaknya. Jika paradigma ini mulai diadopsi secara luas, maka masjid tidak lagi hanya menjadi tempat singgah untuk beribadah, tetapi menjadi jantung kehidupan umat yang berdenyut, menghidupi, dan menguatkan masyarakat di sekitarnya. (*)

BPKP Bongkar Borok Program GASLAH: APBD Cair Tanpa Payung Hukum, Disebut Kebijakan Prematur

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi, S.E.

BANDUNG (Aswajanews) – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) secara resmi merilis hasil kajian dan analisa hukum mendalam terkait program unggulan Pemerintah Kota Bandung, GASLAH (Gerakan Bersama Kelola Sampah dari Rumah). Hasilnya mengejutkan: program yang menguras dana rakyat ini dituding berjalan di atas fondasi hukum yang “ghaib” dan berisiko menjadi temuan pelanggaran administrasi berat.

Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi, S.E. menyatakan bahwa hasil investigasi organisasinya menemukan adanya ketidaksinkronan fatal antara penyusunan anggaran dan legalitas formal. “Kami melihat ada upaya memaksakan program di lapangan tanpa didukung payung hukum teknis yang memadai. Ini bukan sekadar masalah sampah, tapi masalah tata kelola keuangan daerah yang ugal-ugalan,” tegasnya dalam keterangan resmi, Minggu (19/04/2026).

DPRD Konfirmasi Ketidakpastian Hukum

Kajian BPKP ini diperkuat oleh pernyataan Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKB, Muhamad Syahlevi Erwin Apandi di Koran Gala, Selasa (7/4/2026). Yang mengatakan
“Program ini belum memiliki dasar hukum yang kuat. Ini penting agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujar Syahlevi sebagaimana tercatat dalam kajian BPKP. Ia menilai kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi aparat di tingkat bawah (Kecamatan/Kelurahan) yang menjadi ujung tombak pelaksana.

DLHK Akui Gunakan APBD Murni

Di sisi lain, BPKP juga telah melakukan konfirmasi kepada pihak eksekutif. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Dadang Setiawan melalui nomor pribadinya, dalam pesan singkatnya membenarkan bahwa sumber anggaran program GASLAH berasal dari “Anggaran Murni APBD”.

Bagi BPKP, pengakuan ini justru menjadi “kartu kuning” bagi Pemkot Bandung. Menurut A. Tarmizi, penggunaan dana APBD Murni untuk program yang dasar hukum pelaksananya (seperti Perwal atau SOP teknis) masih dipertanyakan oleh legislatif, merupakan bentuk kecerobohan birokrasi.

Analisa BPKP: Potensi Maladministrasi dan Inefisiensi

Dalam rilisnya, BPKP menjabarkan tiga poin krusial hasil analisa hukum mereka:
1. Risiko Temuan BPK: Penyerapan anggaran tanpa landasan regulasi yang sinkron dengan legislatif sangat rentan menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Lex Imperfecta: Tanpa payung hukum yang sah untuk memberikan sanksi bagi pelanggar pemilahan sampah, GASLAH hanyalah “macan kertas” yang hanya menghabiskan anggaran pengadaan alat tanpa hasil sistemik.
3. Ancaman Konflik di Bawah: Petugas lapangan dan warga berada dalam posisi rawan konflik karena tidak adanya standardisasi prosedur yang memiliki kekuatan hukum tetap.

“BPKP mendesak Pemkot Bandung untuk segera menghentikan sementara penyerapan anggaran GASLAH sebelum payung hukum teknis diterbitkan dan disepakati bersama DPRD. Jangan sampai uang rakyat menguap dalam program yang digarap secara ‘tabrak lari’ demi mengejar seremoni belaka,” tutup A. Tarmizi. (Red)

Kasus Video Syur Selebgram LM Bergulir, Polisi Dalami Peran Manajer MT

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Kasus dugaan video bermuatan asusila yang menyeret selebgram berinisial LM bersama tersangka lain berinisial MT masih terus bergulir. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat kini mendalami peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan S.I.K., M.H., mengungkapkan bahwa LM dan MT diketahui telah mengenal pria berinisial AVR, yang juga muncul dalam video tersebut, sejak 2015.

“Peristiwa pembuatan video bermuatan kesusilaan itu terjadi sekitar akhir tahun 2020 di sebuah kos-kosan semi hotel di wilayah Jakarta,” ujar Hendra, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, kejadian bermula dari ajakan MT yang saat itu berperan sebagai manajer LM. MT meminta LM menghadirkan teman untuk bersenang-senang, lalu menyediakan minuman beralkohol dan narkoba yang dikonsumsi bersama.

Dalam kondisi tersebut, LM disebut tidak sepenuhnya sadar.

“Terperiksa sempat menolak, namun karena terpengaruh alkohol dan narkoba, kejadian berlangsung tanpa kesadaran penuh dan tidak diingat secara jelas, termasuk terkait adanya perekaman video,” jelasnya.

Hendra menambahkan, LM mengaku tidak pernah diperlihatkan hasil rekaman video tersebut. Namun, ia mengetahui bahwa perekaman dilakukan menggunakan ponsel iPhone 11 warna merah yang berada dalam penguasaan MT.

“Video tersebut diduga dibuat untuk kepentingan pihak lain atau klien,” ungkapnya.

Terkait lokasi, kejadian berlangsung di kamar yang dipesan atas permintaan MT. LM menyatakan tidak mengetahui nomor kamar dan menegaskan bahwa pemesanan bukan dilakukan olehnya.

Selain itu, polisi juga menelusuri penggunaan akun email yang diduga berkaitan dengan distribusi file video. LM mengakui pernah menggunakan email tersebut pada 2018–2019, namun sejak berada di bawah manajemen MT pada 2020, penguasaan akun telah beralih.

Dalam pemeriksaan, LM juga menyatakan tidak mengetahui adanya pemberian akses kepada pihak lain maupun perubahan pengaturan akses file menjadi “Anyone with the link”.

“Hal itu karena akun email berada dalam penguasaan MT saat kejadian berlangsung,” kata Hendra.

Dari sisi perangkat, LM diketahui beberapa kali mengganti ponsel, mulai dari iPhone XS Max hingga iPhone 13 Pro Max. Salah satu perangkat lama, iPhone 11 warna merah, disebut kemudian digunakan oleh MT untuk mengelola pekerjaan LM.

Berdasarkan keterangan sementara, LM mengaku tidak mengetahui keberadaan perangkat lama tersebut setelah proses tukar tambah di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Hendra menegaskan, dari hasil pemeriksaan sementara terdapat dugaan peran dominan MT dalam menginisiasi, memfasilitasi, serta menguasai perangkat dan akun yang berkaitan dengan pembuatan hingga distribusi video.

Sementara itu, posisi LM dinilai terjadi dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh alkohol dan narkoba, serta tidak memiliki kendali terhadap sarana digital yang digunakan.

“Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam menilai unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

Polda Jabar menyatakan akan terus mendalami kasus ini guna memastikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(Red)

Muscab PKB Brebes Tetapkan Tujuh Calon Ketua DPC 2026–2031

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BREBES (Aswajanews) – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Brebes yang digelar di Hotel Grand Dian pada Jumat, 17 April 2026, menetapkan tujuh nama sebagai calon tetap Ketua DPC PKB Brebes masa khidmah 2026–2031.

Ketujuh nama tersebut selanjutnya akan diputuskan oleh DPP PKB melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menentukan ketua definitif. Penetapan nama dilakukan dalam sidang pleno Muscab yang dipimpin oleh Ning Nihayatul Wafiroh sebagai penerima mandat dari DPP PKB.

Adapun tujuh calon tetap yang ditetapkan dalam forum pleno yakni H. Zubad Fahilatah, Moh. Iqbal Tanjung, H. Musyaffa, Imam Royani, H. Haryanto, dan Hj. Titin Lutfiatin.

Kemunculan nama-nama tersebut merupakan hasil pemetaan dan penilaian panjang yang dilakukan oleh DPP PKB. Meski forum Muscab membuka ruang usulan tambahan, peserta sidang pleno yang terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Brebes, jajaran DPC PKB, serta DPAC se-Kabupaten Brebes sepakat tidak mengajukan nama lain di luar daftar yang telah ditetapkan.


Pelaksanaan Muscab berlangsung tertib, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan. Proses penetapan tujuh nama disebut berjalan objektif tanpa intervensi pihak manapun, mengacu pada sistem penilaian internal DPP PKB guna menghasilkan kepemimpinan yang kuat ke depan.

Suasana pembukaan Muscab berlangsung meriah dan khidmat dengan kehadiran sejumlah tokoh ulama, di antaranya Ketua Dewan Syuro PKB Brebes KH Mas Mansur Tarsudi, jajaran Dewan Syuro DPP PKB KH Subhan Ma’mun, Rois Syuriah PCNU Brebes KH Hudalloh Karim, serta Katib Syuriyah KH Nur Iman. Sejumlah kiai dari MWC NU juga turut hadir.

Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma dalam sambutannya menegaskan bahwa kekuatan utama PKB di Brebes bertumpu pada dua pilar besar, yakni warga Nahdlatul Ulama (NU) dan kalangan pesantren. Menurutnya, mayoritas masyarakat Brebes merupakan warga NU dan memiliki basis pendidikan pesantren yang kuat, sehingga menjadi modal besar bagi kemenangan PKB di masa mendatang.

Sementara itu, pimpinan sidang Ning Nihayatul Wafiroh mengapresiasi pelaksanaan Muscab yang dinilai berjalan tertib, damai, dan penuh kekompakan. Seluruh peserta dinilai mampu mematuhi tata tertib serta menjunjung tinggi semangat musyawarah mufakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah H. Sukirman yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Muscab yang berlangsung meriah dan kondusif. (Red)

Banjir Rendam Permukiman di Karangpawitan Garut, Tidak Ada Korban Jiwa

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

GARUT (Aswajanews) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Garut menyebabkan luapan saluran irigasi hingga memicu banjir di Kampung Campaka, Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, pada Sabtu (18/04/2026) dini hari.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 01.00 WIB. Air meluap dari saluran irigasi dan merendam sejumlah rumah warga dengan ketinggian genangan mencapai kurang lebih 30 sentimeter.

Kapolsek Karangpawitan, AKP Nurdin Jaelani, mengatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti kejadian tersebut dengan menerjunkan anggota piket ke lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus memastikan kondisi warga terdampak.

“Anggota langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan serta memastikan keselamatan warga,” ujarnya.

Selain itu, petugas juga berkoordinasi dengan unsur Forkopimcam Kecamatan Karangpawitan dalam upaya penanganan banjir. Langkah penanganan di lapangan meliputi penyedotan air dan pembersihan menggunakan alat berat guna mempercepat surutnya genangan.

AKP Nurdin memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, sejumlah rumah warga terdampak genangan air.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat intensitas hujan tinggi.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di saluran air, serta tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Segera laporkan jika terjadi kondisi darurat di lingkungan masing-masing,” tegasnya.

Polsek Karangpawitan menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam setiap situasi, guna memastikan keamanan serta membantu penanganan bencana secara cepat dan tepat.

(Red)

Polres Majalengka Ungkap Kasus Pencurian iPhone 15 Pro Max, Satu Tersangka Diamankan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

MAJALENGKA (Aswajanews) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Majalengka Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian handphone yang terjadi di wilayah Kabupaten Majalengka.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari laporan korban yang kehilangan handphone pada awal April 2026.

Kapolres Majalengka, AKBP Rita Suwadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengamankan satu orang tersangka berinisial RRA, warga Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

“Dalam pengungkapan kasus ini, kami berhasil mengamankan satu orang tersangka berikut barang bukti berupa satu unit handphone iPhone 15 Pro Max warna Natural Titanium beserta dus box-nya,” ujar Rita, Sabtu (18/4/2026).

Peristiwa bermula pada Rabu (1/4/2026) sekitar pukul 20.30 WIB. Saat itu, korban bersama suaminya melintas di Jalan Raya KH Abdul Halim, Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka.

Korban kemudian menyadari bahwa handphone miliknya terjatuh di sekitar Gang Panday. Setelah berupaya melakukan pencarian, korban memperoleh informasi dari pengendara lain bahwa ponsel tersebut sempat terlihat terjatuh di depan Bengkel Surya Motor.

Namun saat didatangi, handphone tersebut sudah tidak berada di lokasi dan diduga telah diambil oleh orang yang tidak dikenal.

Pada 11 April 2026, korban mendapatkan titik terang setelah melacak perangkatnya melalui fitur iCloud. Lokasi handphone terdeteksi berada di wilayah Molompong, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka.

Korban kemudian mendatangi lokasi tersebut dan sempat menemui seorang pria yang diduga terkait. Namun, pria tersebut tidak mengakui keberadaan handphone yang dicari.

Merasa ada kejanggalan, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majalengka.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Majalengka segera melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka RRA beserta barang bukti.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Mapolres Majalengka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polres Majalengka menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas setiap bentuk tindak kejahatan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah hukumnya.

(Red)

Kerangka Manusia di Sungai Citarum Teridentifikasi, Diduga Warga Ciparay yang Hilang

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Penemuan kerangka manusia yang hanyut di aliran Sungai Citarum, tepatnya di kawasan Jembatan Citarum, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, mulai menemukan titik terang.

Korban yang ditemukan pada Kamis (16/4/2026) sekitar pukul 14.30 WIB itu diduga kuat merupakan seorang pria yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban diketahui bernama Indra Haerudin (32), warga Kampung Bojongkalong, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

“Korban dilaporkan hilang sejak Senin (5/4/2026) sekitar pukul 06.00 WIB. Pihak keluarga mengenali korban dari ciri-ciri pakaian, aksesoris, serta kondisi fisik yang masih dapat diidentifikasi,” ujarnya.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol. Aldi Subartono, menambahkan bahwa saat ditemukan, kondisi korban sudah meninggal dunia dengan tingkat pembusukan lanjut hingga sebagian tubuh telah menjadi kerangka, terutama pada bagian kepala dan badan.

“Korban diduga telah meninggal dunia lebih dari dua minggu. Dari hasil pemeriksaan awal Inafis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Namun, kondisi jenazah yang sudah membusuk membuat proses identifikasi lanjutan menjadi terbatas,” jelasnya, Sabtu (18/4/2026).

Lebih lanjut, pihak keluarga menyatakan menerima kondisi korban dan meyakini bahwa kerangka tersebut merupakan anggota keluarganya yang hilang. Keyakinan itu diperkuat dengan kecocokan ciri-ciri serta barang-barang yang ditemukan bersama korban, seperti gelang dan pakaian.

“Pihak keluarga juga telah membuat surat pernyataan, menolak dilakukan autopsi, serta menyatakan menerima dengan ikhlas atas kejadian ini,” tambah Kapolresta.

Dalam proses evakuasi, sejumlah unsur terlibat, di antaranya tim Inafis Polresta Bandung, BPBD, Basarnas, Damkar, PMI, serta petugas gabungan lainnya. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Welas Asih untuk penanganan lebih lanjut.

Pihak kepolisian memastikan akan terus melakukan pendalaman guna memastikan tidak adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut, sekaligus menutup rangkaian penyelidikan dengan tetap mengedepankan prosedur yang berlaku.

Dengan terungkapnya identitas korban, diharapkan dapat memberikan kepastian bagi keluarga yang selama ini menunggu kabar.

(Red)

KPJ Kabupaten Bandung Bius Penonton di Bandung Bedas Expo 2026

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kabid Ekraf Disparekraf kab.Bandung, Apep (ketiga dari kanan) berfoto bersama personel KPJ Kab Bandung, di Lapangan Upakarti Soreang, Sabtu (18/4/26)

SOREANG (Aswajanews) – Panggung hiburan Bandung Bedas Expo (BBE) 2026 dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-385 dipenuhi beragam pertunjukan menarik yang berlangsung selama tiga hari, Jumat hingga Minggu (17–19 April 2026).

Salah satu penampilan yang mencuri perhatian datang dari Perkumpulan Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Kabupaten Bandung yang tampil pada Sabtu malam (18/4/2026).

Mengusung genre pop Sunda dan balada, KPJ sukses membius ratusan penonton yang memadati area panggung. Vokalis utama, Apih, dengan ciri khas rambut gondrongnya, membawakan sejumlah lagu andalan, di antaranya “Negeriku Indonesia” dan “Destinasi Wisata Bandung Bedas”.

Kedua lagu tersebut merupakan karya Apih Igun dengan aransemen Kang Cecep. Selain menghibur, penampilan KPJ juga sarat pesan edukatif yang disampaikan melalui lirik lagu, sehingga mendapat apresiasi tinggi dari penonton.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Bandung, Apep, menyampaikan apresiasinya atas penampilan KPJ.

“Kami dari Dinas Pariwisata dan Ekraf mengucapkan terima kasih kepada KPJ yang telah memberikan hiburan berkualitas dengan menghadirkan dua genre musik, yakni pop Sunda dan balada khas KPJ,” ujarnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan tokoh masyarakat Kabupaten Bandung, Abah Deden. Ia menilai karya-karya KPJ memiliki kualitas yang patut dibanggakan.

“Saya akui lagu-lagu karya KPJ memang bagus. Terutama ‘Negeriku Indonesia’ yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang dikenal hingga mancanegara. Ini sangat relevan dan membanggakan,” ungkapnya.

Dalam penampilannya, KPJ juga berkolaborasi dengan penyanyi Anggita yang turut memukau penonton dengan suara merdunya.

Sementara itu, Ketua KPJ Kabupaten Bandung, Apih Igun, mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh Disparekraf untuk tampil di ajang tersebut.

“Alhamdulillah, kami bersyukur KPJ Kabupaten Bandung kembali dipercaya untuk tampil di peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung ke-385. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Disparekraf. Tahun ini terasa lebih istimewa karena kami bisa menghibur masyarakat yang menikmati akhir pekan di Bandung Bedas Expo 2026,” ujarnya.

Ia berharap penampilan KPJ dapat terus menghibur sekaligus memberikan inspirasi bagi masyarakat.

“Semoga masyarakat terhibur dan semakin mencintai karya musik lokal,” pungkasnya. (Red)

Korban Rentenir Minta Polisi Bongkar Modus Utang Berkedok Jual Beli Emas di Bekasi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

Kabupaten Bekasi (Aswajanews) — Sejumlah warga Kampung Siluman, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mengaku menjadi korban praktik rentenir dengan modus baru berkedok transaksi jual beli emas. Para korban kini mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik yang dinilai merugikan sekaligus mempermalukan mereka.

Salah satu korban, Yuningsih (54), mengungkapkan bahwa awal mula dirinya terjerat utang bermula dari kebutuhan ekonomi keluarga. Ia kemudian diarahkan oleh seorang perempuan berinisial Ela ke sebuah toko emas yang berada di depan Pasar Mini Mangunjaya.

“Sesampainya di toko, kami bilang disuruh Bu Ela. Saya pinjam Rp1 juta, KTP ditahan, lalu saya difoto seolah-olah sedang memiliki cincin beserta surat emas,” ujar Yuningsih saat ditemui, Selasa (14/4/2026).

Namun, menurutnya, emas yang digunakan dalam proses dokumentasi tersebut tidak pernah benar-benar diberikan kepada dirinya.

“Emasnya tidak dibawa pulang. Hanya dipakai untuk foto, setelah itu diambil lagi oleh pemilik toko,” katanya.

Yuningsih menambahkan, dari pinjaman Rp1 juta tersebut, ia hanya menerima uang sebesar Rp970 ribu. Sementara itu, ia diwajibkan mengangsur Rp150 ribu per minggu selama 11 kali pembayaran.

Jika dihitung, total pengembalian mencapai Rp1,65 juta atau jauh melebihi nilai pinjaman awal.

Diduga Ada Rekayasa Transaksi

Para korban menduga skema ini merupakan rekayasa transaksi jual beli emas yang dijadikan kedok untuk praktik utang berbunga tinggi.

Dalam praktiknya, korban diposisikan seolah-olah membeli emas, padahal faktanya hanya menerima uang pinjaman tanpa pernah memiliki barang tersebut.

“Semua seperti sudah diatur. Kami hanya difoto saja, tapi seolah-olah punya emas,” ungkap salah satu warga lainnya.

Dipermalukan di Media Sosial

Permasalahan semakin kompleks ketika Yuningsih mengaku telah melunasi seluruh kewajibannya. KTP miliknya bahkan telah dikembalikan. Namun, ia justru mengalami perlakuan yang dinilai mencemarkan nama baik.

Foto dirinya yang sebelumnya diambil di toko emas, diunggah ke media sosial Facebook oleh akun bernama Ellail Rachmah, disertai narasi yang menuduh dirinya mencuri emas.

Dalam unggahan tersebut tertulis kalimat bernada tuduhan:
“Yang kenal komplotan ini orang Kampung Siluman, buruan suruh balikin emas gua.”

“Saya sudah lunas, tapi tetap diposting dan dituduh maling. Saya malu sekali,” ujar Yuningsih sambil menahan tangis.

Dilaporkan ke Polisi

Merasa dirugikan secara materiil maupun immateriil, Yuningsih bersama sejumlah warga lainnya melaporkan akun tersebut ke Polres Metro Bekasi pada hari yang sama.

Laporan itu tercatat dengan nomor:
STTPLAPDUAN/557/IV/2026/SAT RESKRIM/RESTRO BKS/PMJ

Adapun laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Warga berharap pihak kepolisian tidak hanya menindak dugaan pencemaran nama baik, tetapi juga mengusut praktik utang piutang yang diduga melibatkan modus rekayasa jual beli emas.

Mereka menduga, praktik ini tidak hanya menimpa satu atau dua orang, melainkan telah menjerat lebih banyak warga di lingkungan tersebut.

“Kami berharap ini dibongkar sampai tuntas, jangan sampai ada korban lain lagi,” kata salah satu warga.

Potensi Pelanggaran Hukum

Selain dugaan pelanggaran UU ITE, praktik ini juga berpotensi mengandung unsur:

  • Dugaan penipuan atau rekayasa transaksi
  • Praktik rentenir dengan bunga tinggi
  • Tekanan atau intimidasi melalui penyebaran konten di media sosial

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran pinjaman cepat dengan prosedur tidak lazim. Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan dapat mengusut tuntas dugaan praktik ini, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan atau korban lain yang belum terungkap. (Red)

Rapat Konsolidasi DPW PBN Jabar, Dorong Ekonomi Seni Budaya Jadi Program Nyata

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Rapat koordinasi dan konsolidasi di Hotel Antik Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (18/4/2026)

BANDUNG (Aswajanews.id) — DPW Partai Berkarya Nusantara (PBN) Jawa Barat menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi di Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (18/4/2026). Forum ini menegaskan arah kebijakan partai: mendorong ekonomi berbasis seni budaya agar tidak berhenti sebagai wacana, melainkan menjadi program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ketua Umum PBN, Neneng Anjarwaty Tuti, S.H., menilai potensi seni dan budaya di Jawa Barat selama ini belum dimaksimalkan sebagai kekuatan ekonomi daerah.

“Ini bukan sekadar pelestarian budaya. Kita dorong menjadi sumber penghasilan masyarakat. Harus ada dampak langsung,” tegasnya di hadapan para Ketua DPD se-Jawa Barat.

Menurutnya, PBN akan mendorong sejumlah langkah konkret, mulai dari penguatan pelaku seni lokal, pengembangan event budaya daerah, hingga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta.

Ia menambahkan, pendekatan ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi penting di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat, sekaligus sebagai upaya menjaga identitas lokal di tengah arus perubahan zaman.

Selain itu, konsolidasi juga diarahkan untuk memperkuat struktur partai hingga tingkat bawah, agar program yang dirancang tidak berhenti di level elite, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.

Neneng juga menyinggung perannya di Persatuan Tinju Amatir Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong sektor olahraga menjadi penggerak ekonomi daerah. Ia menyebut sejumlah kejuaraan nasional telah digelar, termasuk Sabuk Emas Gubernur Maluku yang dinilai mampu menarik partisipasi atlet sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Dalam waktu dekat, PBN bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana kembali menggelar kejuaraan Sabuk Emas Gubernur Jawa Barat sebagai event olahraga yang diharapkan turut memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata daerah.

Sementara itu, Ketua DPW PBN Jawa Barat, Dr. KH. Khaerurrafie, M.Ag., menegaskan bahwa konsolidasi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat mesin partai menghadapi agenda politik ke depan.

Ia menyebut seluruh struktur DPD di Jawa Barat telah terbentuk, sementara pembentukan DPC masih menunggu hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

“Struktur harus kuat, tapi yang lebih penting programnya dirasakan masyarakat. Itu yang sedang kami dorong,” ujarnya.

Rapat berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif peserta, mencerminkan forum yang tidak sekadar seremonial, tetapi juga menjadi ruang penyatuan gagasan.

Di penghujung acara, semangat kader menguat saat seluruh peserta berdiri, mengepalkan tangan, dan mengumandangkan takbir “Allahu Akbar” yang disusul yel-yel “PBN… pasti menang!”

DPW PBN Jawa Barat menargetkan hasil konsolidasi ini segera diterjemahkan dalam program riil di daerah, dengan fokus pada penguatan ekonomi seni budaya sebagai salah satu motor penggerak kesejahteraan masyarakat. (Uus/Nas)

GASLAH: Drama Kolosal Pemkot Bandung; Rakyat Memilah, Birokrasi Menguliah, Sampah Tetap Melimpah

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Ketua Umum BPKP, A. Tarmizi

BANDUNG (Aswajanews) – Program GASLAH (Gerakan Bersama Kelola Sampah dari Rumah) mendapat rapor merah dari Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP). Kritik tajam disampaikan langsung oleh Ketua Umumnya, A. Tarmizi, yang menyebut program ini lebih menyerupai “teater birokrasi” ketimbang solusi sistemik.

Menurut Tarmizi, dalam skema GASLAH, masyarakat diposisikan sebagai aktor utama yang dituntut disiplin memilah sampah, sementara pemerintah justru terkesan menjadi “sutradara tanpa naskah” dalam penyelesaian masalah.

Festival Regulasi yang “Mati Pucuk”

Ia menilai Pemerintah Kota Bandung tengah terjebak dalam fenomena hyper-regulation namun hypo-execution. Secara konsep, GASLAH dinilai rapi dan ideal, tetapi dalam praktiknya gagal dijalankan.

“GASLAH itu seperti lex imperfecta—aturan yang indah di atas kertas, tetapi mandul dalam pelaksanaan,” ujar Tarmizi.

Ia bahkan menyindir program tersebut sebagai “macan kertas” di meja pejabat, namun berubah menjadi “kucing persia” di hadapan realitas tumpukan sampah di lapangan.

Dosa Besar: Pencampuran Kembali Sampah

Temuan lapangan BPKP mengungkap persoalan mendasar: upaya warga memilah sampah sering kali sia-sia karena lemahnya sistem pengangkutan.

Warga telah memisahkan sampah organik dan anorganik dari rumah. Namun di tingkat pengangkutan, keterbatasan armada dan tidak adanya standar operasional yang jelas membuat sampah tersebut kembali dicampur dalam satu kendaraan.

Kondisi ini dinilai sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap partisipasi publik”.

“Jangan salahkan warga jika mereka menjadi apatis. Untuk apa memilah sampah jika akhirnya dicampur kembali? Ini kerja bakti yang justru dikerjai oleh birokrasi,” tegas Tarmizi.

Sanksi yang “Malu-Malu Kucing”

BPKP juga menyoroti lemahnya penegakan aturan. Sanksi yang diterapkan dinilai tidak memiliki daya paksa karena hanya sebatas teguran lisan.

Akibatnya, program GASLAH berpotensi menjadi sekadar proyek formalitas—bahkan berujung pada pengadaan alat seperti komposter yang tidak dimanfaatkan optimal dan hanya menjadi pajangan.

Tuntutan: Berhenti Berkosmetik

Melalui pernyataannya, BPKP mendesak Pemkot Bandung untuk segera melakukan pembenahan mendasar:

  • Menghentikan klaim keberhasilan yang tidak mencerminkan kondisi lapangan
  • Melakukan audit armada pengangkutan sampah
  • Menyusun dan menerapkan SOP yang seragam di seluruh wilayah

Tarmizi menegaskan, pengelolaan sampah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau pencitraan.

“Jika hanya butuh tepuk tangan, buat saja festival. Tapi jika ingin menyelesaikan persoalan sampah, benahi sistemnya—bukan sekadar pandai berbicara di depan kamera,” pungkasnya. (Red)

Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Wafat Akibat Serangan Jantung

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Sekjen PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang

JAKARTA (Aswajanews) – Kabar duka menyelimuti dunia pers Indonesia. Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang (54), meninggal dunia pada Sabtu dini hari pukul 00.10 WIB di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Almarhum wafat akibat serangan jantung.

Informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum PWI Pusat, Sumber Rajasa Ginting. Ia menjelaskan, sebelum meninggal dunia, almarhum sempat menghadiri acara Deklarasi Peluncuran Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) pada Jumat malam di Kampus LSPR, Jakarta.

Usai kegiatan tersebut, Zulmansyah bersama sejumlah pengurus PWI melanjutkan makan malam di kawasan Jalan Jaksa, Jakarta Pusat. Namun sekitar pukul 21.00 WIB, ia tiba-tiba mengalami kondisi darurat dengan keluhan sesak dada hebat, lemas, dan muntah-muntah.

Almarhum kemudian segera dilarikan ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan diagnosis dokter, ia mengalami serangan jantung, yang berkaitan dengan riwayat penyakit jantung yang telah lama dideritanya.

Pihak rumah sakit sempat merekomendasikan rujukan ke Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita untuk penanganan lanjutan. Namun, di tengah upaya tersebut, Zulmansyah dinyatakan meninggal dunia pada pukul 00.10 WIB.

Kepergian Zulmansyah Sekedang menjadi kehilangan besar bagi PWI dan komunitas pers nasional. Almarhum dikenal sebagai sosok yang ramah, bersahaja, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia jurnalistik serta organisasi.

Sepanjang kariernya, ia mencatatkan rekam jejak pengabdian yang panjang di PWI, di antaranya:

  • Ketua PWI Provinsi Riau selama dua periode (2017–2022 dan 2022–2027)
  • Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat hasil Kongres ke-24 di Bandung tahun 2023
  • Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PWI Pusat dalam masa transisi organisasi
  • Ketua Umum PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa (KLB)
  • Sekretaris Jenderal PWI Pusat hasil Kongres Persatuan pada 29–30 Agustus 2025 di Cikarang, Jawa Barat

Dalam dinamika organisasi, almarhum dikenal sebagai figur pemersatu yang berperan penting dalam mengakhiri dualisme kepengurusan PWI Pusat melalui Kongres Persatuan.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan duka mendalam atas kepergian almarhum.

“Kami kehilangan salah satu kader terbaik yang selalu total dalam bekerja untuk organisasi. Semangat dan dedikasi beliau akan selalu kami kenang,” ujarnya.

Keluarga besar PWI mengajak seluruh pengurus, anggota, insan pers, serta masyarakat luas untuk mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. (Red)

1...333435...296Halaman 34 dari 296
Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts

Facebook Instagram Twitter Youtube
© Newsmag WordPress Theme by tagDiv