Google search engine
Beranda blog Halaman 16

Koperasi dan Revolusi Industri di Eropa Abad ke-18

0

Koperasi yang di Indonesia kini kerap diibaratkan seperti oplet tua yang butut, sesungguhnya memiliki sejarah panjang dan penuh semangat perjuangan.

Cikal bakal koperasi modern lahir ketika Revolusi Industri berlangsung di Eropa. Saat itu, seorang pengusaha pemintalan kapas dan pertenunan di Rochdale, Inggris, bernama Robert Owen, memiliki kepedulian besar terhadap nasib dan kesejahteraan para buruhnya. Ia mendorong 28 orang pekerja untuk berserikat, menghimpun modal melalui iuran, kemudian mendirikan sebuah toko yang menjual kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Karena dikelola secara terbuka, demokratis, dan berlandaskan semangat kebersamaan, koperasi tersebut berkembang pesat hingga menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan koperasi di berbagai negara Eropa.

Di Jerman, Friedrich Wilhelm Raiffeisen mendirikan koperasi kredit untuk membantu masyarakat pedesaan memperoleh akses pembiayaan. Sementara itu, Hermann Schulze-Delitzsch mengembangkan koperasi simpan pinjam bagi kalangan usaha kecil dan kaum pekerja. Di Denmark, pada periode yang hampir bersamaan, tumbuh koperasi pertanian dan peternakan yang kemudian menjadi tulang punggung perekonomian negara tersebut.

Atas jasa besarnya dalam mengembangkan gerakan koperasi, Robert Owen—pengusaha perkebunan kapas dan pertenunan di New Lanark, Skotlandia—bersama William King, kemudian dikenang sebagai pelopor sekaligus Bapak Koperasi Dunia.

Tonggak penting lainnya terjadi pada tahun 1895 dengan berdirinya International Co-operative Alliance (ICA) atau Aliansi Koperasi Internasional, organisasi yang hingga kini menjadi wadah gerakan koperasi dunia.

Di Indonesia, semangat koperasi mulai tumbuh ketika Patih Purwokerto, Raden Aria Wiraatmadja, pada tahun 1896 mendirikan bank simpan pinjam untuk membantu para pegawai negeri agar terlepas dari jeratan lintah darat. Lembaga keuangan lokal tersebut berkembang dan menjadi salah satu cikal bakal gerakan koperasi di Tanah Air.

Perkembangan itu mencapai momentum penting saat Kongres Koperasi Indonesia pertama diselenggarakan pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Dalam kongres itulah nama Mohammad Hatta semakin mengemuka sebagai tokoh utama gerakan koperasi hingga kemudian dianugerahi gelar Bapak Koperasi Indonesia.

Hatta dikenal sangat gigih memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Bahkan sejak masih menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi di Rotterdam, Belanda, pada tahun 1933, ia telah menulis kritik tajam terhadap ketidakadilan sistem ekonomi kolonial yang diterapkan pemerintah Belanda.

Menurut Hatta, hasil bumi Indonesia, terutama rempah-rempah, diekspor ke Eropa dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Namun, rakyat Indonesia tidak menikmati hasilnya sedikit pun. Kekayaan itu justru dibawa ke Belanda dan digunakan untuk membangun negeri yang dikenal sebagai Negeri Kincir Angin tersebut.

Gagasan Hatta mengenai ekonomi yang berkeadilan kemudian dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional.

Namun, realitas yang terjadi sering kali jauh dari cita-cita para pendirinya. Koperasi di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjadi kekuatan ekonomi rakyat sebagaimana diharapkan. Seperti pernah saya tuliskan sebelumnya, koperasi kita masih sering diibaratkan seperti oplet tua yang butut: mogok lagi, mogok lagi.

Padahal, jika dikelola secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat gotong royong sebagaimana dicontohkan para pelopor koperasi dunia, koperasi tetap memiliki potensi besar menjadi pilar ekonomi rakyat Indonesia. (*)

442 Peserta MTs se-Kabupaten Bandung Ikuti Workshop Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta

0

BANDUNG (Aswajanews.id) – Sebanyak 442 peserta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) beserta Wakil Kepala Bidang Kurikulum mengikuti Workshop Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta dan Pembelajaran Mendalam yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) Kabupaten Bandung di Aula MTs Al Falah Cicalengka, Sabtu (4/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Usep Saepudin Muhtar, M.Pd., yang diwakili oleh Kasi Kurikulum Hj. Widya Arthawati, M.Pd. Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung H. Ramlan Rustandi, S.Ag., M.Si., Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Pendidikan Madrasah Hj. Nana Rosdiana, M.Ag., Ketua Pokjawas H. Wowo, M.Pd., Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur’an Asy-Syahidiyyah, serta para kepala MTs dan wakil kepala bidang kurikulum se-Kabupaten Bandung.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat melalui sambungan daring. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa guru harus mampu mengubah paradigma pembelajaran dari pola mengajar yang kaku menjadi lebih ramah, humanis, dan berpusat pada peserta didik. Menurutnya, suasana belajar yang menyenangkan akan membuat peserta didik lebih mudah menyerap materi pembelajaran, sekaligus mendukung terbentuknya karakter yang baik sesuai semangat Kurikulum Berbasis Cinta.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, H. Ramlan Rustandi, S.Ag., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop tersebut. Ia menilai kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan madrasah, khususnya dalam memperkuat kapasitas kepala madrasah dan wakil kepala bidang kurikulum agar mampu mengimplementasikan kebijakan kurikulum secara optimal di satuan pendidikan masing-masing.

Ketua KKMTs Kabupaten Bandung, Dedi Junaedi, S.Pd., M.M.Pd., mengatakan workshop ini bertujuan memperkuat pemahaman para kepala madrasah dan wakil kepala bidang kurikulum dalam mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Cinta yang dipadukan dengan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning). Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih humanis, bermakna, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

Menurut Dedi, Kurikulum Berbasis Cinta sangat relevan diterapkan di lingkungan madrasah karena selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi pendidikan madrasah. Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk akhlakul karimah, menumbuhkan rasa kasih sayang, empati, kepedulian, serta sikap saling menghormati antarsesama.

“Kurikulum Berbasis Cinta sangat cocok diterapkan di madrasah karena sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kasih sayang, penghormatan kepada sesama, serta pembentukan akhlakul karimah. Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih bermakna dan mampu melahirkan peserta didik yang berilmu, berkarakter, dan berakhlak mulia,” ujar Dedi.

Melalui workshop ini, seluruh madrasah di Kabupaten Bandung diharapkan mampu mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Cinta secara optimal sesuai arah kebijakan Kementerian Agama, sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memperkuat karakter generasi muda.

(Red/Nas)

Lucky Hakim Kucurkan Hibah Rp13 Miliar untuk 3.611 Guru MDT di Indramayu

0

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten Indramayu mengalokasikan dana hibah sebesar Rp13 miliaruntuk memberikan tunjangan kepada 3.611 guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) se-Kabupaten Indramayu. Masing-masing guru penerima akan memperoleh tunjangan sebesar Rp300 ribu per bulan.

Program tersebut merupakan bentuk komitmen Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dalam meningkatkan kesejahteraan guru madrasah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di daerah.

Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indramayu, Dra. Iin Indrayati, M.Si., saat membuka Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (PORSADIN) VIII Tingkat Kabupaten Indramayu di Alun-Alun Indramayu.

Menurut Iin, perhatian pemerintah terhadap guru MDT tidak hanya diwujudkan melalui pemberian tunjangan dari dana hibah daerah, tetapi juga melalui berbagai upaya peningkatan kapasitas dan motivasi para guru agar proses belajar mengajar di madrasah semakin berkualitas.

“Bapak Bupati Lucky Hakim berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu. Salah satunya dengan terus mengupayakan kesejahteraan sebanyak 3.611 guru Madrasah Diniyah Takmiliyah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Indramayu yang juga Ketua Baznas Kabupaten Indramayu, Dr. H. Aspuri, S.Ag., M.Pd.I., mengapresiasi perhatian Bupati terhadap para guru madrasah.

Menurutnya, pemberian hibah berupa tunjangan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru MDT yang diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Aspuri menjelaskan, saat ini terdapat lebih dari 992 Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Indramayu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.611 guru menerima tunjangan hibah APBD sebesar Rp300 ribu per bulan, sementara guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak termasuk sebagai penerima.

“Penerima tunjangan hibah ini sebanyak 3.611 guru madrasah. Sedangkan yang tidak menerima merupakan guru yang berstatus ASN,” jelas Aspuri.

Apresiasi serupa disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP FKDT, Akhmad Sururi. Ia menilai alokasi hibah sebesar Rp13 miliar merupakan salah satu yang terbesar untuk tunjangan guru madrasah di Jawa Barat, bahkan berpotensi menjadi yang terbesar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Anggaran hibah untuk tunjangan guru madrasah ini merupakan bukti nyata komitmen Bupati Indramayu Lucky Hakim dalam meningkatkan kesejahteraan para guru madrasah,” katanya.

Sururi menambahkan, bantuan tersebut sangat membantu meningkatkan kesejahteraan para guru MDT.

“Di daerah lain, hibah untuk FKDT umumnya berada pada kisaran Rp10 miliar. Sementara Kabupaten Indramayu mencapai Rp13 miliar dan menjadi yang terbesar di Jawa Barat, bahkan bisa jadi di Jawa Tengah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat melalui Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, H. Ahmad Syukri, S.S., mengatakan Madrasah Diniyah Takmiliyah memiliki peran strategis sebagai lembaga pendidikan nonformal dalam membentuk generasi yang beriman dan bertakwa.

Menurutnya, perhatian Pemerintah Kabupaten Indramayu terhadap kesejahteraan guru MDT melalui dana hibah APBD akan menjadi motivasi bagi para pendidik untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Dana hibah yang sangat besar dari APBD Kabupaten Indramayu ini menjadi penyemangat bagi guru madrasah dalam mencerdaskan para santri sekaligus memajukan pendidikan di Indramayu,” pungkas Ahmad Syukri. (Sn)

Wahai Angin Kumbang, Bawalah Perubahan Untuk Randusanga

0

Sebuah harapan yang selalu hadir dalam setiap tahun antara pertengahan bulan Juni sampai September, datangnya “Angin Kumbang” musim baru dan insyaAllah akan membawa semangat perubahan baru bagi masyarakat Randusanga Kulon. Angin spesifik bagi warga yang menanti kekuatan alam menjadi penghalau banjir air pasang di setiap waktu. Berharap pula akan pembawa kesejukan ekonomi dan lingkungan asri masyarakat yang mendambakan pendidikan di sekolah negeri.

Angin Kumbang menjadi realitas nyata, bagi warga pesisir pantai yang ada di Jawa, Brebes nan berhias, yang konon Brebes beres, satu keluarga satu sarjana. Namun kalau tidak terlaksana dengan baik, akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Mari sapa dan sambut angin kumbang yang bukan hanya fenomena alam khas warga Brebes pantura saja. Namun disitu dalam budaya masyarakat pesisir, ada banyak secercah harapan yang dihembus dari gunung kumbang untuk masyarakat yang berada di daratan yang lebih rendah, terkisis oleh air pasang laut yang datang hingga berhari-hari, kadang berminggu-mingu, sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun (abrasi tambak). Hingga menggeser dan menenggelamkan tambak dan sebagian daratan desa menjadi masuk peta wilayah lautan (abrasi).

Kemana peredam air pasang yang sering disuarakan di media, sepertinya hilang tertelan oleh kebijakan ganti pimpinan dan hanya ada pada komoditi janji politik.

Uji kelayakan dari para pakar dan rapat kerja di meja bundar, mungkin kini mejanya rapuh termakan rayap dan kertas rancangan bangunan bisa juga tertelan oleh banjir rob pula. Sebagaimana tertelanya tambak-tambak penopang kehidupan ekonomi warga.

Meja bundar tentu memiliki makna filosofi yang sangat dalam. Bisa juga program yang hanya berputar semata tanpa realita. Bundar yang terus berputar, jika semakin kencang bisa dipanggil bagaikan baling-baling bambu Doremon yang terbang entah kemana, bersama Nobita, Shizuka, Giant dan Suneo.

Angin Kumbang yang menggerakan udara di lereng pegunungan Ciremai Jawa Barat, hingga deretan Gunung Kumbang Salem Brebes. Merupakan angin Fohn (Angin lokal yang bersifat jatuh), yang diyakini membawa kesejukan ekonomi masyarakat Brebes, khususnya warga Randusanga.

Angin Kumbang, sebagai penghalau rob, pembawa pergantian musim kemarau. Menjadi perubahan musim paceklik. Masyarakat pemilik tambak tertolong dari derasnya air pasang yang menggerus galengan penahan pembatas tambak. Sehingga mereka bisa panen dan menikmati keuntungan menjadi petani tambak.

Angin Kumbang yang fenomenal sebagai simbol titik balik. Jangan sampai hanya sebuah dongeng, dari para leluhur tentang kejayaan masyarakat petani tambak, yang kini tidak hanya sebuah isapan jempol yang ada di negeri awan.

Kondisi saat ini, banjir rob telah mengabrasi perekonomian masyarakat pesisir, memporak porandakan keasrian lingkungan pantai dan terputusnya dan pendangkalan sungai-sungai arus pendidikan.

Tambak-tambak milik para petani yang tergerus abrasi dan derasnya air pasang mematikan mata pencaharian utama petani. Ketika modal dan penghasilan hilang, kemampuan membiayai pendidikan anak hingga jenjang perguruan tinggi pun ikut terkikis.

Ditambah banjir rob yang tidak hanya membawa air asin, tetapi juga menyisakan gunungan sampah kiriman yang mengotori pemukiman dan merusak estetika desa yang sedang berbenah.

Tidak ketinggalan pula aturan zonasi pendaftaran siswa baru menjadi ketidakadilan geografis bagi warga Randusanga. Jarak desa yang lebih dari 5 km dari sekolah negeri terdekat (di pusat kota Brebes) membuat anak-anak pesisir secara otomatis tersisih oleh sistem komputer karena kalah jarak.

Pemerintah daerah perlu memikirkan, mendorong dan memberikan kuota khusus (jalur afirmasi bencana atau daerah pesisir/tertinggal, atau zonasi khusus) dalam sistem PPDB, agar anak-anak Randusanga tetap bisa mengakses sekolah negeri meski terbentur jarak.

Mohon doa dan permintaan untuk para pembaca ikut mengamini, semoga embusan angin kumbang tahun ini tidak hanya mengalihkan air rob di jalanan dan kampung Randusanga, tetapi juga meniupkan semangat berbenah terutama dalam dunia pendidikan yang melahirkan solusi nyata bagi Randusanga dari para pemangku kebijakan. Aamiiin.

TNI AL Gagalkan Pengiriman 35 Meter Kubik Kayu Ilegal Senilai Rp270,5 Juta Menuju Pulau Jawa

0

JAKARTA (Aswajanews.id) – TNI Angkatan Laut melalui Koarmada II berhasil menggagalkan upaya pengiriman kayu tanpa dokumen sah (illegal logging) yang akan dikirim menuju Pulau Jawa menggunakan dua unit truk Fuso di atas KM Jambo XII di Pelabuhan Panglima Utar, Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Kamis (2/7).

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua unit truk beserta pengemudinya yang mengangkut sekitar 35 meter kubik kayu campuran jenis Bengkirai dan Meranti. Nilai barang diperkirakan mencapai Rp270,5 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang menyertai muatan diduga palsu. Temuan tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Seluruh barang bukti telah diamankan di Lanal Kumai dan selanjutnya diserahkan kepada Polres Kotawaringin Barat untuk menjalani proses penyidikan serta penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti sinergi antaraparat dalam mencegah peredaran hasil hutan ilegal sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia.

Kegiatan tersebut juga sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, yang menekankan kepada seluruh jajaran TNI AL agar terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat kemampuan deteksi dini, serta bersinergi dengan instansi terkait dalam menindak berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara, termasuk penyelundupan dan kejahatan terhadap sumber daya alam nasional.

(Sumber: Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut)

Jalan Lingkungan Blok Binaria Desa Tulungagung Dikerjakan, Warga Beri Apresiasi

0

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Pengerjaan jalan lingkungan di Blok Binaria, Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, yang dilaksanakan oleh CV. Sarana Nusaraya mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Proyek tersebut dinilai memberikan manfaat besar dalam menunjang aktivitas dan mobilitas warga sehari-hari.

Masyarakat menyambut baik pembangunan jalan yang saat ini masih berlangsung. Kehadiran infrastruktur yang lebih baik diharapkan mampu memperlancar akses transportasi, meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di lingkungan Desa Tulungagung.

Salah seorang warga, Subani, mengaku bersyukur atas pelaksanaan pembangunan tersebut. Menurutnya, kondisi jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini mulai diperbaiki sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Kami berharap kualitas pekerjaan tetap dijaga agar hasil pembangunan dapat bertahan lama dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Subani, Jumat (3/7/2026).

Sementara itu, Kepala Desa Tulungagung, H. Hartinih, saat ditemui awak media Aswajanews.id menyampaikan terima kasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi PKB, Kiki Arindi, yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya warga Blok Binaria.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiki Arindi yang telah mendengarkan aspirasi masyarakat Desa Tulungagung. Semoga dengan dibangunnya jalan lingkungan di Blok Binaria ini dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar,” ujarnya.

Di sisi lain, Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Fraksi PKB Daerah Pemilihan (Dapil) III, Kiki Arindi, menegaskan bahwa mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat.

“Saya akan terus berupaya semaksimal mungkin mendengarkan setiap keluhan warga, bukan hanya saat kegiatan reses. Ketika ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau keluhan, saya sebagai wakil rakyat akan berusaha memberikan yang terbaik karena itu merupakan amanah yang diemban sesuai Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.

Pembangunan jalan lingkungan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas infrastruktur desa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Blok Binaria dan sekitarnya.

(Prapto/Herman Tongol)

Puluhan Wartawan Indramayu Kecam Pencopotan Water Meter Balai Wartawan, Diduga Dilakukan Perumdam Tirta Darma Ayu

0

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Puluhan wartawan di Kabupaten Indramayu mengecam keras hilangnya alat pengukur kubikasi air (water meter) PDAM yang terpasang di Gedung Balai Wartawan. Pencopotan water meter tersebut diduga dilakukan oleh pihak Perumdam Tirta Darma Ayu Indramayu dan dikaitkan dengan polemik tagihan air yang sebelumnya sempat menjadi perdebatan antara insan pers dengan perusahaan daerah tersebut.

Peristiwa tersebut diketahui pada Kamis (2/7/2026), saat sejumlah wartawan hendak melaksanakan salat Zuhur. Mereka mendapati air di tempat wudu tidak mengalir sebagaimana biasanya.

“Pas mau salat Zuhur air di tempat wudu tidak mengalir. Terpaksa saya menggunakan air di bak mandi di ruangan Ketua PWI,” ujar Duliman, salah seorang wartawan yang biasa beraktivitas di Balai Wartawan.

Kondisi serupa juga disampaikan Abdul Gani. Menurutnya, hingga Senin sebelumnya, pasokan air PDAM masih mengalir normal dan digunakan untuk kebutuhan wartawan serta sebuah warung milik anggota wartawan yang berada di lingkungan Balai Wartawan.

“Biasanya air dipakai untuk wudu dan kebutuhan warung milik anggota wartawan,” katanya.

Setelah dilakukan pengecekan, para wartawan mendapati water meter yang telah terpasang sejak Balai Wartawan berdiri pada 1987 sudah tidak berada di tempatnya.

Mereka menilai pencopotan dilakukan secara rapi dan memiliki kemiripan dengan sejumlah kasus hilangnya water meter di rumah-rumah warga yang sempat ramai diberitakan beberapa bulan lalu.

“Pencopotannya rapi dan hampir sama dengan kasus hilangnya water meter di beberapa wilayah di Indramayu. Nanti akan kita lihat juga rekaman CCTV,” ujar sejumlah wartawan.

Berdasarkan penelusuran wartawan, sambungan air bersih di Balai Wartawan telah ada sejak gedung tersebut dibangun pada masa pemerintahan Bupati Indramayu H. Jahari pada 1987. Saat itu, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui PDAM memberikan fasilitas pembebasan pembayaran air sebagai bentuk sinergi dengan insan pers.

Kebijakan tersebut, menurut para wartawan, terus berlangsung hingga masa kepemimpinan Bupati Nina Agustina.

Namun, di masa kepemimpinan Bupati Lucky Hakim, Perumdam Tirta Darma Ayu mulai melakukan penagihan rekening air kepada Balai Wartawan. Pihak organisasi wartawan mengaku telah beberapa kali menjelaskan sejarah dan dasar kebijakan tersebut, namun merasa tidak mendapatkan respons yang memadai.

“Sejak humas PDAM dijabat Sutoni, kami selalu menjelaskan bahwa sejak era Bupati Jahari hingga Bupati Nina Agustina tidak pernah ada tagihan. Itu merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah dan media,” ujar Ketua PWI Kabupaten Indramayu, Dedy S. Musashi, didampingi Ketua PWRI Kabupaten Indramayu, Sonny.

Menurut mereka, saat itu Sutoni menyampaikan bahwa penagihan dilakukan atas instruksi pimpinan, yakni Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu, Nurpan.

“Sejak masa Pak Dedi memimpin PDAM, kemudian Pak Suyanto, Pak Tatang hingga Pakde Air, tidak pernah ada tagihan karena mereka memahami makna sinergitas dengan media,” kata Sonny.

Mereka juga mengungkapkan bahwa Unit Pelayanan Sindang Perumdam Tirta Darma Ayu sebelumnya pernah melakukan penagihan serupa. Namun, setelah dijelaskan mengenai latar belakang fasilitas tersebut, persoalan dapat dipahami oleh petugas.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Perumdam Tirta Darma Ayu Indramayu terkait dugaan pencopotan water meter di Balai Wartawan maupun alasan penghentian sementara layanan air bersih tersebut.

(Herman/Tongol)

Disnaker Kota Tasikmalaya Luncurkan “Hayu Gawe”, Cukup Scan Barcode untuk Akses Lowongan Kerja

0

TASIKMALAYA (Aswajanews.id) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tasikmalaya resmi meluncurkan program inovatif bertajuk “Hayu Gawe”, sebuah layanan digital yang dirancang untuk memangkas birokrasi sekaligus mempermudah masyarakat mengakses informasi lowongan pekerjaan secara cepat, transparan, dan gratis.

Salah satu terobosan utama dalam program ini adalah pemanfaatan teknologi berbasis QR Code (barcode). Melalui barcode “Hayu Gawe”, para pencari kerja tidak perlu lagi datang ke kantor Disnaker dengan membawa berkas fisik. Cukup memindai barcode menggunakan telepon pintar, masyarakat akan langsung diarahkan ke pusat informasi digital yang memuat daftar lowongan kerja yang valid dan diperbarui secara berkala.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, Drs. H. Deni Diyana, M.Si, mengatakan program “Hayu Gawe” merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang lebih modern dan mempercepat penyerapan tenaga kerja.

“Program Hayu Gawe kami hadirkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi lowongan kerja secara cepat, mudah, dan transparan. Kami ingin layanan ketenagakerjaan mengikuti perkembangan teknologi sehingga masyarakat cukup mengakses informasi melalui barcode tanpa harus datang ke kantor,” ujar Deni Diyana.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga terus membuka peluang kerja, termasuk kesempatan bekerja di luar negeri.

“Animo masyarakat Kota Tasikmalaya untuk bekerja, termasuk ke Jepang, sangat positif. Karena itu pemerintah berupaya memfasilitasi melalui berbagai program, salah satunya pelatihan bahasa Jepang sebagai bekal kompetensi. Harapan kami, masyarakat tidak memilih-milih pekerjaan terlebih dahulu. Yang terpenting adalah memiliki pengalaman kerja, meningkatkan keterampilan, dan membangun karier secara bertahap,” tegasnya.

Menurut Deni, digitalisasi layanan melalui “Hayu Gawe” diharapkan mampu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara lebih cepat sehingga dapat membantu menekan angka pengangguran di Kota Tasikmalaya.

Fitur Utama “Hayu Gawe”
  • Akses Real-Time: Menampilkan lowongan pekerjaan aktif dari perusahaan yang telah terverifikasi.
  • Kategori yang Jelas: Informasi lowongan dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, keahlian, dan sektor industri.
  • Kemudahan Melamar: Sejumlah lowongan telah dilengkapi tautan untuk pengiriman lamaran secara daring.
Barcode Dipasang di Berbagai Ruang Publik

Untuk memperluas jangkauan layanan, Disnaker Kota Tasikmalaya mulai memasang barcode “Hayu Gawe” di berbagai lokasi strategis, seperti kantor kecamatan, kelurahan, pusat perbelanjaan, sekolah, hingga ruang-ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat.

Sosialisasi program juga dilakukan melalui media sosial resmi pemerintah agar masyarakat dapat mengakses informasi lowongan kerja kapan saja dan di mana saja.

Melalui program “Hayu Gawe”, Pemerintah Kota Tasikmalaya berharap pelayanan ketenagakerjaan menjadi semakin efektif, angka pengangguran dapat ditekan, serta semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap di dunia usaha, baik di Kota Tasikmalaya, wilayah Priangan Timur, maupun di tingkat nasional dan internasional.

(Nana S)

Muharroman 1448 H, DKM Masjid Jami Gandasuli Gelar Pengajian dan Doa Bersama

0

BREBES (Aswajanews.id) – Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jami Kelurahan Gandasuli, Kecamatan Brebes, menggelar Pengajian Muharroman yang dirangkaikan dengan pengajian rutin ba’da Isya pada Rabu Wage malam Kamis Kliwon (1/7/2026). Kegiatan yang berlangsung secara sederhana tersebut dihadiri ratusan jamaah.

Acara diawali dengan pembacaan Surah Yasin, tahlil, dan doa yang dipimpin oleh Ustaz H. Abdul Hamid Muhtadi selaku Rois Syuriah NU Ranting Gandasuli. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan lantunan sholawat disampaikan oleh Ustaz Lebe Muhemin Mutholib, Amd.Com.

Puncak acara diisi dengan mauidhoh hasanah yang disampaikan oleh Mustasyar NU Ranting Gandasuli, Kiai Zaenal Abidin, S.Pd.I. Dalam tausiyahnya, ia mengajak seluruh jamaah menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah sebagai sarana meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Kiai Zaenal Abidin menyampaikan lima ciri orang yang beruntung menurut ajaran Islam, yaitu:

  1. Beriman kepada Allah SWT.
  2. Mendirikan salat.
  3. Gemar berbagi dari rezeki yang diberikan Allah SWT.
  4. Beriman kepada Al-Qur’an serta kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Qur’an.
  5. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar tahun 1448 Hijriah menjadi momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hakikatnya umur kita semakin berkurang dan semakin dekat dengan kematian. Karena itu, mari jadikan tahun baru Hijriah sebagai kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT,” pesannya.

Pengajian tersebut juga dihadiri oleh Dr. Hengki selaku Pembina Jamiyyah Yasin, Tahlil, Doa Makam Kramat Mbah Jaminten Gandasuli. Sementara jalannya acara dipandu oleh Ustaz Nur Hasyim yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Dzikir Rijalul Ansor Gandasuli.

Suasana pengajian berlangsung khidmat dan penuh kekhusyukan. Para jamaah mengikuti rangkaian acara hingga selesai dengan harapan memperoleh keberkahan serta menjadikan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah sebagai awal untuk meningkatkan keimanan, ibadah, dan kepedulian sosial.

(Red)

Remaja Asal Sumedang Berjalan Kaki Menuju Makkah Demi Wujudkan Impian Beribadah di Tanah Suci

0

SUMEDANG (Aswajanews.id) – Tekad dan semangat luar biasa ditunjukkan oleh Haykal Abdulloh Kusaeri, seorang remaja asal Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dengan niat yang kuat, ia memulai perjalanan panjang menuju Makkah, Arab Saudi, dengan berjalan kaki.

Perjalanan spiritual tersebut dimulai dari Masjid Agung Alun-Alun Sumedang pada Rabu (1/7/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Pelepasan keberangkatannya turut disaksikan oleh kru redaksi Aswajanews.id, yang hadir memberikan dukungan moril serta mengiringi langkah Haykal dengan doa agar diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran hingga tiba di Tanah Suci.

Haykal mengungkapkan bahwa langkah besarnya itu didorong oleh keinginan mendalam untuk dapat melihat langsung Ka’bah, sekaligus memperkuat keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia juga ingin meneladani jejak para pendahulu yang menempuh perjalanan panjang demi menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

Dengan hanya berbekal keyakinan, doa, dan semangat pantang menyerah, Haykal berharap perjalanannya diberikan kemudahan di setiap langkah serta menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus berjuang meraih cita-cita dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta.

Perjalanan darat dari Indonesia menuju Arab Saudi tentu akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari jarak ribuan kilometer, perbedaan kondisi geografis, hingga proses administrasi lintas negara. Namun bagi Haykal, semua itu menjadi bagian dari ikhtiar dan perjalanan spiritual yang dijalaninya dengan penuh keikhlasan.

Kehadiran kru redaksi Aswajanews.id dalam momen pelepasan tersebut menjadi bentuk dukungan dan apresiasi terhadap semangat Haykal. Doa pun dipanjatkan agar perjalanan yang ditempuh berjalan lancar, selamat, dan cita-citanya untuk menginjakkan kaki di hadapan Ka’bah dapat terwujud. (Red)

BAPENDA Kabupaten Bandung Optimistis Target PAD 2026 Tercapai, Realisasi PBB-P2 dan BPHTB Tembus Rp181 Miliar

0

BANDUNG (Aswajanews.id) – Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hingga akhir Juni 2026, realisasi kedua sektor pajak tersebut menunjukkan tren positif dan diyakini mampu mencapai target hingga akhir tahun.

Kepala BAPENDA Kabupaten Bandung, Tatang Kusmawan, melalui Kepala Bidang Pajak Perkotaan dan Pedesaan (P2), Bening Tina Restu, S.STP., S.AP., M.K.M., didampingi Kasubid Pendaftaran dan Pendataan P2, Lia, mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 telah mencapai Rp90,8 miliar dari target Rp172,55 miliar.

Sementara itu, penerimaan BPHTB hingga akhir Juni 2026 tercatat sebesar Rp90,808 miliar dari target Rp272 miliar.

“Secara keseluruhan, realisasi PBB-P2 dan BPHTB per Juni 2026 sudah mencapai sekitar Rp181,6 miliar. Kami optimistis target PBB-P2 hingga akhir tahun dapat tercapai melalui berbagai strategi yang terus dijalankan,” ujar Bening saat ditemui di Kantor BAPENDA Kabupaten Bandung, Soreang.

Menurutnya, salah satu strategi utama yang diterapkan adalah meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan secara langsung melalui petugas lapangan hingga ke tingkat desa agar wajib pajak semakin memahami pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Selain itu, BAPENDA juga terus melakukan pemutakhiran data objek pajak guna memastikan seluruh potensi penerimaan dapat terdata secara optimal.

Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, BAPENDA Kabupaten Bandung kini telah memperluas kanal pembayaran PBB-P2. Wajib pajak tidak lagi harus datang ke Kantor BAPENDA di Soreang, melainkan dapat melakukan pembayaran melalui Bank BJB Digi, serta gerai Alfamart dan Indomaret yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

“Langkah ini kami ambil untuk mempermudah masyarakat. Kami memahami mobilitas wajib pajak, sehingga akses pembayaran harus semakin dekat dan mudah,” jelas Bening.

Tak hanya itu, BAPENDA juga menerapkan program jemput bola dengan membuka loket pembayaran PBB langsung di desa-desa terpencil. Program tersebut dinilai efektif membantu masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan.

Di sektor BPHTB, BAPENDA terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui proses yang cepat, mudah, dan transparan, baik bagi wajib pajak yang datang langsung maupun melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

Pelayanan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang wajib pajak, Pipit, mengaku puas dengan pelayanan yang diterimanya.

“Pelayanannya ramah dan cepat. Proses validasi hanya satu hari setelah berkas dinyatakan lengkap,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Indra, wajib pajak lainnya. Menurutnya, pelayanan pembayaran PBB di Kabupaten Bandung layak menjadi contoh bagi daerah lain.

“Selain prosesnya mudah, wajib pajak juga bisa mengajukan penghapusan denda keterlambatan pembayaran PBB tahun sebelumnya. Ini sangat membantu masyarakat,” katanya.

BAPENDA Kabupaten Bandung berharap berbagai kemudahan layanan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pasalnya, pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas publik, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Bandung.

(Teddy/Red)

Pembangunan Gedung Balai Nikah KUA Sukahaji Diharapkan Tingkatkan Pelayanan Keagamaan

0

MAJALENGKA (Aswajanews.id) – Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Proyek pembangunan yang saat ini tengah berlangsung tersebut didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026. Pekerjaan berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp1.277.567.000.

Sesuai kontrak, pembangunan gedung dijadwalkan selesai dalam waktu 150 hari kalender, sehingga ditargetkan rampung pada tahun 2026.

Keberadaan gedung baru ini diharapkan mampu menghadirkan fasilitas yang lebih representatif bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keagamaan, khususnya pelayanan pencatatan nikah, bimbingan perkawinan, serta layanan keagamaan lainnya.

Salah seorang warga, Didi, menyambut baik pembangunan tersebut. Menurutnya, keberadaan gedung yang lebih layak akan memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan adanya gedung yang lebih memadai, kami berharap pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal, nyaman, dan profesional. KUA tidak hanya menjadi tempat pencatatan pernikahan, tetapi juga pusat layanan keagamaan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Didi saat diwawancarai media pada Selasa (30/6/2026).

Ia juga berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar, selesai tepat waktu, serta menghasilkan bangunan yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan KUA Sukahaji menjadi salah satu bentuk komitmen Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui dukungan pendanaan SBSN, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat peran KUA sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan di Kabupaten Majalengka, khususnya di Kecamatan Sukahaji.
(Nas/Team)

HUT Bhayangkara ke-80, H. Mulyadi Dewan Penasehat AMKI Terima Penghormatan dari Polri

0

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Kabar membanggakan datang dari Kabupaten Indramayu. Tokoh masyarakat asal Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, H. Mulyadi, menerima penghormatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada Rabu, 1 Juli 2026.

Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Polri kepada tokoh masyarakat yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dengan masyarakat.

Dalam rangkaian upacara Hari Bhayangkara ke-80, H. Mulyadi yang juga merupakan Dewan Penasehat Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) mendapat undangan khusus sebagai tamu kehormatan dan menempati kursi VIP B-7. Kehormatan tersebut menjadi simbol penghargaan atas dedikasi dan peran aktifnya dalam membangun komunikasi, mempererat kebersamaan, serta menjaga hubungan harmonis di tengah masyarakat.

Sebagai putra daerah asal Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, H. Mulyadi dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Kiprahnya dinilai turut mendukung terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif melalui kemitraan yang baik dengan berbagai elemen masyarakat.

Ketua Koperasi Bareng-bareng Sugih, Warsim, turut menyampaikan apresiasi atas penghormatan yang diberikan Polri kepada H. Mulyadi. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi kebanggaan tidak hanya bagi keluarga besar H. Mulyadi, tetapi juga bagi masyarakat Kabupaten Indramayu, khususnya warga Desa Sukamulya.

“Kami mengucapkan selamat kepada H. Mulyadi atas penghormatan yang diberikan oleh Polri. Ini merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi beliau dalam membangun kebersamaan, menjaga kondusivitas, serta menjalin kemitraan yang baik dengan berbagai elemen masyarakat. Semoga penghormatan ini menjadi motivasi bagi tokoh masyarakat lainnya untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara,” ujar Warsim.

Ia berharap penghormatan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat persatuan, gotong royong, serta mendukung terciptanya keamanan sebagai fondasi pembangunan daerah dan nasional.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat, 80 Tahun Mengabdi untuk Negeri” menjadi momentum untuk semakin mempererat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Melalui semangat tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada seluruh lapisan masyarakat demi terwujudnya Indonesia yang aman, tertib, dan sejahtera.

(Tim)

BKPSDM Indramayu Bantah Isu Transaksional, Tegaskan Ujikom Jabatan Kadis Sesuai Prosedur

0

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu menegaskan bahwa proses Uji Kompetensi (Ujikom) untuk pengisian jabatan Kepala Dinas (Eselon IIb) yang kosong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegasan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas isu dugaan praktik transaksional yang beredar di tengah masyarakat, Selasa (30/6/2026).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Indramayu, Tomi Susanto, menilai narasi negatif yang mengaitkan keikutsertaan dua aparatur sipil negara (ASN) asal Kabupaten Cirebon dalam proses Ujikom tidak memiliki dasar yang kuat.

“Seluruh proses dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Kami mendukung penuh tahapan pengisian jabatan ini agar Pemkab Indramayu memiliki pejabat definitif yang mampu bersinergi membangun daerah,” ujar Tomi.

Menurutnya, dua ASN asal Kabupaten Cirebon, yakni Helmi Rivai dan Uus Sudrajat, telah memenuhi persyaratan dari sisi kualifikasi, kompetensi, maupun rekam jejak. Keikutsertaan keduanya dalam seleksi juga telah memperoleh dukungan dari Bupati Cirebon sesuai mekanisme mutasi PNS yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu, Muhammad Zaenal Muttaqin, menegaskan bahwa seluruh tahapan Ujikom, baik bagi peserta internal maupun eksternal, telah melalui prosedur resmi.

“Proses ini dilakukan melalui pemetaan talenta yang diikuti 41 peserta. Untuk peserta eksternal, kami melakukan permintaan resmi kepada Bupati Cirebon,” jelas Zaenal.

Ia menerangkan, mekanisme seleksi dimulai dari penyusunan Kelompok Rencana Suksesi (KRS), dilanjutkan dengan penilaian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), hingga pengajuan persetujuan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Setelah mendapat rekomendasi BKN dan seluruh persyaratan terpenuhi, barulah dilakukan pengukuhan. Jadi, penetapan pejabat tingkat kepala dinas ini dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Zaenal juga meluruskan isu yang berkembang dengan menegaskan bahwa Ujikom tersebut hanya diperuntukkan bagi pengisian 10 jabatan Kepala Dinas (Eselon IIb) yang kosong dan tidak berkaitan dengan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan tetap mengedepankan fakta dalam menyikapi berbagai isu yang beredar.

(Sn)

Dinas KB Kota Tasikmalaya Dinilai Tertutup Soal Informasi Publik, Belanja Miliaran di Tengah Defisit APBD Jadi Sorotan

0

KOTA TASIKMALAYA (Aswajanews.id) – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) Kota Tasikmalaya menjadi sorotan setelah dinilai belum memberikan keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2026. Sikap yang dianggap kurang terbuka tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai pengelolaan anggaran di instansi tersebut.

Sorotan muncul di tengah kondisi keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang sedang menghadapi tekanan fiskal. APBD Tahun 2026 disahkan dengan defisit sekitar Rp50,78 miliar, sementara total nilai APBD turun dari sekitar Rp1,7 triliun menjadi Rp1,4 triliun akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, DPPKBPPA tetap mengalokasikan sejumlah belanja rutin dengan nilai cukup besar. Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran tersebut antara lain meliputi honorarium penyuluh sekitar Rp3,64 miliar, belanja jasa tenaga ahli dan jasa umum lebih dari Rp1,8 miliar, belanja tenaga kerja sekitar Rp668 juta, konsumsi rapat lebih dari Rp350 juta, serta anggaran untuk sewa gedung atau hotel, perjalanan dinas, lembur, hingga langganan surat kabar.

Besarnya alokasi anggaran tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang dinilai layak dijawab secara terbuka oleh DPPKBPPA. Publik dinilai berhak mengetahui dasar perhitungan honorarium penyuluh, alasan penggunaan tenaga ahli dan tenaga kerja dari luar di tengah keberadaan aparatur sipil negara yang memiliki tugas sesuai bidangnya, serta sejauh mana belanja konsumsi rapat, sewa tempat, dan perjalanan dinas telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi pemerintah.

Hal itu juga dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja negara dan daerah, termasuk pembatasan pengeluaran yang tidak menjadi prioritas.

Perwakilan Aliansi Media Online Tasikmalaya menegaskan bahwa penyampaian pertanyaan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan bukan merupakan tuduhan adanya pelanggaran hukum.

“Di saat kondisi keuangan daerah mengalami defisit sejak awal tahun, setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat. Transparansi menjadi kewajiban, bukan pilihan,” ujar perwakilan Aliansi Media Online Tasikmalaya.

Aliansi juga meminta DPPKBPPA Kota Tasikmalaya memberikan klarifikasi secara terbuka disertai dokumen pendukung mengenai komponen belanja yang menjadi perhatian publik. Selain itu, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya agar penggunaan APBD berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPPKBPPA Kota Tasikmalaya belum memberikan penjelasan resmi atas sejumlah pertanyaan yang telah disampaikan. Redaksi Aswajanews.id tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi dari DPPKBPPA Kota Tasikmalaya sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan dalam pemberitaan.

(Tim)

Diduga Spek Amburadul, Proyek Jalan Gadingan–Segeran Rp1,9 Miliar Disorot: Beton Retak, TPT Diduga Tanpa Pemadatan

0

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Proyek Rekonstruksi Jalan Ruas Gadingan–Segeran di Kabupaten Indramayu dengan nilai kontrak Rp1.919.317.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian mutu pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan data LPSE, proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Generasi Muda Karya.

Hasil investigasi tim Aswajanews.id di lokasi proyek pada Selasa (30/6/2026) menemukan sejumlah indikasi yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Di antaranya, permukaan beton jalan telah mengalami retak halus (hair crack), bahkan pada beberapa titik terlihat patahan pada badan jalan, meski proyek diduga baru selesai dikerjakan.

Selain itu, pekerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di sisi jalan juga diduga tidak memenuhi standar. Kualitas adukan dan ketebalan pasangan dinilai meragukan.

Pada sambungan antara badan jalan beton dan TPT, terlihat adanya celah yang diduga belum melalui proses pemadatan (compaction). Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu penurunan tanah (ambles) hingga berpotensi menyebabkan TPT roboh.

“Baru dikerjakan kok sudah retak-retak. Ruang antara TPT dan cor beton juga nggak dipadatkan, tinggal nempel doang,” ujar Torih, salah seorang pengguna jalan.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan terhadap fungsi pengawasan proyek. Kinerja Konsultan Pengawas maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinilai perlu dievaluasi apabila benar ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Dalam pelaksanaan konstruksi, pengawas seharusnya dapat menolak (reject) pekerjaan yang tidak memenuhi standar mutu, termasuk hasil uji slump maupun mutu beton sesuai ketentuan kontrak.

Tim Aswajanews.id telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wimbanu. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas PUPR maupun melalui pesan WhatsApp, tetapi belum memperoleh klarifikasi resmi.

Sementara itu, Ketua WN 88 Sub Unit 02 Indramayu, Ahmad Nur Irsyad atau yang akrab disapa Abah Irsyad, mendesak Inspektorat Kabupaten Indramayu dan BPKP segera melakukan audit terhadap proyek tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan teknis seperti uji core drill dan uji kuat tekan beton perlu dilakukan guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi yang telah dikontrakkan.

“Ini uang rakyat senilai Rp1,9 miliar. Jangan sampai hasilnya justru jalan cepat retak. Jika memang ditemukan dugaan penyimpangan, harus diusut secara transparan agar masyarakat mendapatkan kepastian,” tegas Abah Irsyad.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Indramayu terkait dugaan tersebut. Aswajanews.id tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Herman/Tongol)

Brasil vs Jepang: Ujian Berat Tim Samba di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

0

Amerika Serikat – Timnas Brasil akan menghadapi Timnas Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, Selasa (30/6/2026) dini hari WIB.

Laga Brasil kontra Jepang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, mulai pukul 00.00 WIB dan dijadwalkan disiarkan langsung oleh TVRI.

Brasil melaju ke fase gugur dengan status juara Grup C setelah mengoleksi tujuh poin dari dua kemenangan dan satu hasil imbang. Sementara itu, Jepang lolos sebagai runner-up Grup F dengan raihan lima poin hasil dari satu kemenangan dan dua kali seri.

Secara materi pemain dan pengalaman, Brasil tetap menjadi tim yang lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Namun, Jepang diprediksi akan memberikan perlawanan sengit dan berpeluang menciptakan kejutan.

Performa Samurai Biru di fase grup menjadi bukti bahwa mereka bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Jepang mampu menahan imbang Belanda 2-2 dan tampil disiplin sepanjang penyisihan grup.

Selain itu, Jepang juga memiliki modal psikologis setelah pernah mengalahkan Brasil dengan skor 3-2 dalam laga uji coba pada Oktober 2025.

Di kubu Brasil, permainan secara kolektif memang belum sepenuhnya meyakinkan sepanjang fase grup. Meski demikian, Tim Samba tetap memiliki deretan pemain berkelas yang mampu menjadi pembeda di laga besar.

Di lini depan terdapat Vinicius Jr. yang memiliki kecepatan dan kreativitas tinggi. Sementara di sektor tengah, Casemiro menjadi andalan dalam menjaga keseimbangan permainan. Di bawah mistar gawang, Alisson Becker tetap menjadi sosok yang memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Brasil.

Di sisi lain, Jepang dipastikan tampil tanpa beban karena tidak datang sebagai tim unggulan. Tekanan justru berada di pihak Brasil yang memikul ekspektasi besar publik untuk kembali meraih gelar juara dunia setelah penantian panjang.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung menarik, dengan Brasil mengandalkan kualitas individu, sementara Jepang mengusung kolektivitas, disiplin, dan semangat juang tinggi demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. (*)

Proyek Jalan Sidodadi–Mekarjati Senilai Rp2,8 Miliar Disorot, Ditemukan TPT “Numpang” dan Beton Retak

0

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Proyek Rekonstruksi Jalan Sidodadi–Mekarjati di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp2.810.078.000 menjadi sorotan publik. Proyek yang dikerjakan oleh CV Eka Pratama Jaya tersebut diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Berdasarkan hasil pantauan tim media di lokasi pada 10 Juni 2026, ditemukan sejumlah dugaan kejanggalan pada pekerjaan konstruksi. Di antaranya, pemasangan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang diduga hanya menempel atau memanfaatkan struktur TPT lama, sehingga dinilai tidak memenuhi prinsip konstruksi baru dan berpotensi memengaruhi stabilitas jalan.

Selain itu, pada sejumlah titik ditemukan rigid beton yang telah mengalami retak, mulai dari retak rambut hingga retak yang diduga bersifat struktural. Padahal, proyek tersebut masih dalam tahap pelaksanaan dan belum dilakukan serah terima pekerjaan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya persoalan pada mutu beton, komposisi campuran, nilai slump, maupun proses curing.

Temuan tersebut juga memunculkan dugaan lemahnya pengawasan mutu, baik dari konsultan pengawas maupun pengawas teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu.

Ketua WN 88 Sub Unit 02 Indramayu, Ahmad Nur Irsyad, mengkritik keras dugaan kelalaian dalam pengawasan proyek tersebut. Menurutnya, kualitas dan kuantitas pekerjaan rekonstruksi jalan itu patut dipertanyakan.

“Jalan baru dikerjakan, betonnya sudah retak-retak. TPT-nya juga seperti menumpang pada TPT lama. Kami khawatir anggaran APBD sebesar Rp2,8 miliar menjadi mubazir dan jalan tersebut tidak akan bertahan lama,” ujarnya.

Media juga telah berupaya meminta konfirmasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Indramayu selaku penanggung jawab teknis proyek. Namun hingga berita ini ditulis, Kepala Bidang Bina Marga yang disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum memberikan tanggapan.

Upaya konfirmasi dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas PUPR secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp, namun belum memperoleh respons.

Irsyad mendesak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu untuk segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

  • Menghentikan sementara pekerjaan guna dilakukan audit teknis secara menyeluruh.
  • Melaksanakan uji mutu beton secara independen serta pengukuran ulang volume pekerjaan TPT.
  • Memerintahkan kontraktor membongkar dan memperbaiki bagian pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dengan biaya sendiri, sekaligus mengevaluasi kinerja konsultan pengawas.

Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak wajib diperbaiki oleh penyedia. Apabila ditemukan indikasi kerugian negara, maka penanganannya dapat menjadi kewenangan lembaga pemeriksa maupun aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu maupun pihak kontraktor belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas berbagai dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Herman/Tongol)

Fatayat NU Ranting Pasarbatang Santuni 10 Anak Yatim-Piatu pada Rutinan Bulanan

0

BREBES (Aswajanews.id) – Fatayat NU Ranting Pasarbatang, Kecamatan Brebes, menggelar kegiatan santunan bagi anak yatim-piatu dalam rangkaian rutinan bulanan organisasi pada Minggu (28/6/2026). Kegiatan berlangsung di RT 02/RW 04, Kelurahan Pasarbatang, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Sebanyak 10 anak yatim-piatu menerima santunan yang bersumber dari donasi sukarela sekitar 22 anggota Fatayat NU Ranting Pasarbatang. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan sekaligus bentuk kepedulian sosial terhadap anak-anak yatim-piatu di lingkungan Kelurahan Pasarbatang, terlebih dalam menyemarakkan Bulan Muharram 1448 Hijriah.

Ketua Fatayat NU Ranting Pasarbatang, Sahabati Nurhidayah, S.Pd.I, menegaskan bahwa kegiatan santunan merupakan salah satu bentuk komitmen organisasi dalam menumbuhkan semangat berbagi dan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Selain penyaluran santunan, rutinan bulanan Fatayat NU Ranting Pasarbatang juga diisi dengan mauidzah hasanah yang disampaikan oleh Ustaz Hakim Al-Hafiz. Para anggota juga mengikuti latihan seni rebana sebagai media melestarikan tradisi bershalawat sekaligus mempererat ukhuwah antaranggota.

Tak hanya menyantuni anak yatim-piatu di tingkat kelurahan, Fatayat NU Ranting Pasarbatang juga turut menyalurkan donasi untuk program santunan anak yatim-piatu yang diselenggarakan oleh Fatayat NU Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Brebes.

Melalui kegiatan ini, Fatayat NU Ranting Pasarbatang berharap semangat berbagi, kepedulian, dan kebersamaan yang menjadi nilai utama di Bulan Muharram dapat terus terjaga serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yatim-piatu yang membutuhkan. (Red)

Kemenhaj RI Buka Seleksi Terbuka 282 Jabatan Administrator dan Pengawas, Pendaftaran Mulai 29 Juni

0

JAKARTA (Aswajanews.id) – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) membuka seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemenhaj RI.

Seleksi tersebut diumumkan melalui Pengumuman Nomor PENG-11/SJ/2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi dan implementasi sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebanyak 282 formasitersedia bagi PNS yang memenuhi persyaratan.

Sekretaris Jenderal Kemenhaj RI, Teguh Dwi Nugroho, mengatakan seleksi terbuka ini bertujuan menjaring ASN terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan guna mendukung transformasi kelembagaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Seleksi terbuka ini kami laksanakan untuk memastikan jabatan-jabatan strategis di lingkungan Kemenhaj diisi oleh ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat. Melalui proses yang transparan dan objektif, kami ingin menghadirkan pemimpin yang mampu mendorong transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Teguh dalam keterangannya.

Proses seleksi akan melalui beberapa tahapan, yakni seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted Competency Test (CACT) BKN, serta wawancara bagi peserta yang lolos tahapan sebelumnya.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal ASN Karier BKN mulai 29 Juni hingga 22 Juli 2026.

Melalui seleksi ini, Kemenhaj berharap dapat menghadirkan pemimpin yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus memperkuat kapasitas organisasi dalam memberikan layanan haji dan umrah yang semakin berkualitas.

Kemenhaj juga menegaskan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya dan dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel, serta bebas dari praktik suap, gratifikasi, maupun bentuk penyimpangan lainnya sebagai bagian dari komitmen pembangunan Zona Integritas.

Jadwal Seleksi
  • Pengumuman seleksi: 26 Juni 2026
  • Pendaftaran: 29 Juni – 22 Juli 2026
  • Pengumuman hasil seleksi administrasi: 28–31 Juli 2026
  • Seleksi Computer Assisted Competency Test (CACT) BKN: 3–7 Agustus 2026
Ketentuan Umum
  • Seleksi hanya diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Kemenhaj RI.
  • Jabatan yang dibuka meliputi Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) sesuai daftar formasi.
  • Seleksi dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, kompetitif, dan sesuai sistem merit.
  • Setiap pelamar hanya dapat melamar satu jabatan.
  • Seluruh proses seleksi gratis atau tidak dipungut biaya.
Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi ASN Karier BKN. Peserta diwajibkan:

  • Mengisi data secara lengkap dan benar.
  • Mengunggah seluruh dokumen persyaratan sesuai ketentuan.
  • Memastikan data kepegawaian pada aplikasi MyASN telah lengkap, mutakhir, dan sesuai dokumen yang sah.
  • Melakukan pemutakhiran data apabila informasi pada MyASN belum lengkap sebelum mengikuti tahapan seleksi.

Panitia seleksi akan menggunakan data pada aplikasi MyASN sebagai dasar verifikasi administrasi. Oleh karena itu, peserta bertanggung jawab memastikan seluruh data yang tercantum telah sesuai dan diperbarui sebelum mendaftar. (Red)

Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts