Google search engine
Beranda blog Halaman 123

Gugatan Ambang Batas Presiden 20%: Kini Dihapus MK

0

JAKARTA (Aswajanews.id) – Kejutan di awal tahun 2025 saat Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan dengan menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Padahal aturan itu berulang kali digugat tetapi selalu kandas di tangan para hakim konstitusi.

Memangnya apa yang dimaksud dengan presidential threshold 20% itu?

Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) disebutkan sebagai berikut:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Lantas, sejak kapan gugatan terhadap ambang batas presiden ini dilakukan?

Tercatat, gugatan terhadap Pasal 222 ini sudah dilakukan sejak tahun 2017. Misalnya, lewat perkara nomor 44/PUU-XV/2017. Alasan permohonan yaitu Pasal 222 sebagai pintu masuk kartel politik. Selain itu, baik syarat capres/cawapres dan tata cara pemilihan presiden dalam UUD 1945 tidak mengatur syarat threshold dan UUD 1945 tidak mendelegasikan UU untuk mengatur syarat threshold. MK memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya, gugatan dilakukan lagi lewat perkara Nomor 53/PUU-XV/2017. Alasan pemohon hasil Pileg 2014 sebagai syarat pengajuan capres/cawapres 2019 telah mencampuradukkan suara pemilih. MK memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Masih di tahun 2017, ada empat gugatan lagi yang ingin menghapus ambang batas presiden ini. Namun semuanya ditolak.

Gugatan terhadap ambang batas presiden ini terus berlanjut pada tahun 2018. Setidaknya ada enam gugatan yang dilayangkan dengan berbagai alasan pemohon. Semua gugatan lagi-lagi ditolak.

Upaya untuk menghapus ambang batas ini diteruskan pada tahun 2020. Salah satu pengugatnya yakni Rizal Ramli. Dia mengugat lewat perkara Nomor 74/PUUXVIII/2020, alasan judicial review secara post factum (inconcreto) Pemilihan Presiden 2019 telah menyebabkan hilangnya hak konstitusional (constitutional rights) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) dalam mengusulkan pasangan calon presiden. Hasilnya MK memutuskan permohonan tidak dapat diterima.

Tak berhenti di situ. Gugatan juga pernah dilakukan pada tahun 2022 lewat perkara Nomor 73/PUUXX/2022. Namun, MK menolak. MK bahwa menegaskan bahwa ambang batas presiden adalah open legal policy yakni kewenangan pembentuk UU. Kemudian, pada tahun 2023, upaya untuk menghapus ambang batas presiden masih dilakukan. Ada dua gugatan yang dilayangkan ke MK pada tahun 2023. Namun, MK kembali menolak gugatan tersebut.

MK Hapus Ambang Presiden

Setelah berkali-kali menolak gugatan terkait penghapusan ambang batas presiden, kini baru MK menerimanya. MK menyatakan semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo terkait perkara 62/PUU-XXI/2023, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025). MK mengabulkan seluruhnya permohonan tersebut.

“Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Suhartoyo.

Dalam pertimbangannya, MK menilai pengusungan pasangan calon berdasarkan ambang batas terbukti tidak efektif menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. MK juga menilai besaran ambang batas lebih menguntungkan partai politik yang memiliki kursi di DPR.

“Dalam konteks itu, sulit bagi partai politik yang merumuskan besaran atau persentase ambang batas untuk dinilai tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest),” ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Saldi mengatakan adanya kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap Pilpres hanya terdapat dua pasangan calon, jika terus mempertahankan ketentuan ambang batas dalam pengusulan pasangan calon. Padahal, kata dia, pengalaman Pilpres dengan dua pasangan calon membuat masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi.

“Bahkan jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal,” ujar dia.

“Kecenderungan demikian, paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong,” sambungnya.

Saldi menyampaikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh partai politik, sepanjang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu. Saldi pun menyampaikan usai lima kali Pilpres digelar, MK telah cukup menyatakan ambang batas sebagai syarat mengusulkan pasangan calon.

“Terlebih terdapat pula fakta lain yang tidak kalah pentingnya, dalam beberapa pemilu presiden dan wakil presiden terdapat dominasi partai politik peserta pemilu tertentu dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai pasangan calon presiden dan wakil presiden,” paparnya. (Red)

Relevansi Pendidikan Islam dengan Kondisi Era Sekarang

0
Penulis: A'isy Hanif Firdaus, S.Ag. (Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang)

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan umat Muslim. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan Islam telah mengalami transformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan di era modern. Dalam konteks kondisi era sekarang yang serba digital dan globalisasi, pendidikan Islam tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi landasan penting dalam membentuk karakter dan moral umat manusia.

Pendidikan Islam sebagai Pilar Etika dan Moral

Di tengah kecanggihan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, masalah etika dan moral semakin menjadi sorotan utama. Korupsi, perundungan, ketidakadilan, serta individualisme yang tinggi adalah beberapa contoh dampak negatif dari perubahan zaman yang tidak terkendali. Pendidikan Islam hadir dengan prinsip-prinsip etika yang menekankan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan pengendalian diri (taqwa). Melalui ajaran Islam yang berbasis pada Al-Qur’an dan Hadis, pendidikan Islam membekali generasi muda dengan pedoman moral yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks. Sebagai contoh, konsep keadilan dalam Islam yang tercermin dalam banyak ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW, dapat dijadikan dasar untuk membentuk sikap adil dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik.

Pendidikan Islam dan Pembentukan Karakter

Di era digital yang penuh dengan informasi, sangat mudah bagi seseorang terpapar pada konten-konten yang tidak mendidik atau bahkan merusak. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, sangat relevan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara emosional dan moral. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pembelajaran tentang akhlak mulia yang menjadi pokok ajaran dalam Islam, seperti sabar, tawakal, tolong-menolong, dan kasih sayang kepada sesama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 21, Allah SWT berfirman

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًاۗ ۝٢١

Artinya: “Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.” (Q.S Al Azhab : 21)

Inti dari ayat diatas yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan.

Pendidikan Islam dan Teknologi

Dengan adanya perkembangan teknologi, pendidikan Islam juga harus mampu beradaptasi dengan penggunaan media digital dan teknologi informasi. Di era sekarang, banyak lembaga pendidikan Islam yang memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses pendidikan, seperti melalui kelas online, platform pembelajaran berbasis aplikasi, dan media sosial. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk mendapatkan ilmu agama dengan cara yang lebih praktis dan efisien, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Namun, tantangan baru muncul berupa bagaimana mengelola konten dan informasi yang ada di dunia maya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta bagaimana menghindari paparan negatif dari media sosial yang seringkali membawa dampak buruk.

Pendidikan Islam dalam Menanggapi Globalisasi

Globalisasi membawa perubahan besar dalam pola hidup masyarakat. Integrasi ekonomi, budaya, dan teknologi yang semakin pesat menuntut masyarakat untuk mampu beradaptasi dan berinovasi. Pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai filter dalam menghadapi budaya global yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendidikan yang berbasis pada pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam, generasi muda dapat memiliki kemampuan untuk memilih nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama tanpa kehilangan jati diri mereka di tengah derasnya arus globalisasi. Sebagai contoh, dalam era modern ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Islam sendiri mengajarkan pentingnya ilmu, sebagaimana tercermin dalam firman Allah dalam Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang memerintahkan umatnya untuk membaca dan belajar. Oleh karena itu, pendidikan Islam dapat memberikan keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan modern dan penerapan ajaran agama yang menyeluruh.

Pendidikan Islam dan Masalah Sosial Kontemporer

Di tengah perkembangan sosial yang serba cepat, banyak masalah kontemporer yang muncul, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, perubahan iklim, dan sebagainya. Pendidikan Islam dapat berperan dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah ini, dengan menanamkan nilai-nilai keadilan sosial, kepedulian terhadap lingkungan, serta pentingnya kesejahteraan bersama. Konsep zakat dalam Islam, misalnya, bisa menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu, pendidikan Islam juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga alam (hifz al-biya’) dan tanggung jawab sosial yang bisa diterapkan dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. ***

Kesimpulan

Relevansi pendidikan Islam dengan kondisi era sekarang sangatlah besar. Pendidikan Islam tidak hanya memberikan pengetahuan tentang agama, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan etika yang penting di tengah tantangan globalisasi, teknologi, dan permasalahan sosial yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar ajaran Islam. Dalam menghadapi tantangan dunia modern, pendidikan Islam bisa menjadi solusi untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan peduli terhadap kesejahteraan umat manusia.

Sumber Referensi:

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam and Secularism. (1993).

Dali, Nur Hidayati. “Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang.” Jurnal Pendidikan Islam, 2016.

Nasution, Harun. Pendidikan Islam dalam Perspektif Modern. (2005).

Basyir, Abu. “Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa.” Jurnal Pendidikan Islam dan Kebudayaan, 2020.

www.youtube.com/@anas-aswaja

Kejagung Tindak 153 Jaksa Langgar Disiplin Sepanjang 2024

0

JAKARTA (Aswajanews.id) – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah menindak total 153 jaksa yang melakukan pelanggaran disiplin selama tahun 2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengklaim ratusan jaksa tersebut juga telah diberikan hukuman sesuai jenis pelanggarannya mulai dari ringan hingga berat.

“Penjatuhan hukuman disiplin ringan sebanyak 25 orang, penjatuhan hukuman disiplin sedang 53 orang, penjatuhan hukuman disiplin berat 60 orang,” ujarnya dalam konferensi pers Rilis Akhir Tahun di Kejagung, Selasa (31/12).

Selain pelanggaran disiplin, Harli mengatakan terdapat 15 jaksa serta 1 pegawai tata usaha yang juga diberikan hukuman oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO).

Harli menambahkan ratusan jaksa yang melanggar aturan itu diproses secara internal melalui Direktorat Pengawasan Kejagung yang berwenang melakukan pengawasan Kinerja Jaksa dan Keuangan.

Dalam kesempatan yang sama, Harli mengatakan selama tahun 2024 pihaknya juga telah menerima total 1.443 laporan dan pengaduan dari masyarakat.

Sementara dari total laporan dan pengaduan yang masuk sebanyak 1.126 telah diproses dan ditindaklanjuti oleh jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

“Capaian kinerja untuk bidang pengawasan tahun 2024, inspeksi umum dilakukan 575 kegiatan, pemantauan 546 kegiatan, supervisi 4 kegiatan, inspeksi khusus 414 kegiatan, inspeksi pimpinan 9 kegiatan,” tuturnya. (Nas)

Ramadhan Libur Penuh, Berharap Ormas Keagamaan Mengisi Kegiatan Pesantren Ramadhan

0
Akhmad Sururi Wakil Ketua DPW FKDT Jawa Tengah
Akhmad Sururi Wakil Ketua DPW FKDT Jawa Tengah

BREBES (Aswajanews.id) – Rencana libur Ramadhan untuk lembaga pendidikan formal penuh terus mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Beberapa opsi untuk mengisi Ramadhan yang sarat dengan muatan religius bermunculan dari komunitas ormas keagamaan. Prinsipnya Ramadhan menjadi bulan yang penuh ibadah ingin disandingkan dengan peserta didik untuk membiasakan beribadah.

Menanggapi hal tersebut, Akhmad Sururi Wakil Ketua DPW FKDT Jawa Tengah mengatakan, wacana yang digulirkan oleh Kementerian Agama sangat positif untuk lebih mendekatkan peserta didik pada kegiatan keagamaan. “Libur penuh selama Ramadhan sangat baik untuk lebih mendekatkan peserta didik formal kepada kegiatan keagamaan dan ibadah. Kalau Pesantren Salaf dan Madrasah Diniyah sudah menjadi tradisi saat Ramadhan pasti libur. Untuk Pesantren diganti dengan pengajian pasangan atau kilatan. Pesantren dan Madin selama sebelas bulan dalam proses pembelajaran 100 presen mengajarkan Ilmu agama Islam. Sementara lembaga pendidikan formal pendidikan keagamaan Islam hanya beberapa jam pelajaran. Oleh karena itu wacana libur penuh bulan Ramadhan kita sambut dengan baik,” kata Akhmad Sururi di Brebes, Kamis (2/1/2025).

Namun demikian, lanjut alumni Lirboyo, Sekolah dan Madrasah harus melakukan kerjasama dengan lembaga ormas keagamaan untuk mengisi kegiatan selama bulan Ramadhan. Anak anak tidak dibiarkan libur total dari kegiatan pembelajaran. Harus ada kegiatan positif, termasuk pembelajaran keagamaan dan praktek Ibadah untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan penghayatan dalam beragama.

Menurut Akhmad Sururi, penguatan pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bisa dijalankan penuh dalam bulan Ramadhan. Karakter keberagamaan perlu kita perkuat di lingkungan pendidikan formal. Munculnya tawuran di dikalangan pelajar dan tindakan kriminalitas disebabkan karena lemahnya karakter keberagamaan.

“Selama ini dalam bulan Ramadhan ada kegiatan Pesantren kilat dalam beberapa hari. Nanti kalau liburan penuh selama bulan Ramadhan sebaiknya diganti dengan nama Pesantren Ramadhan. Durasi kegiatan selama Pesantren Ramadhan difokuskan kepada pemahaman keagamaan (tafaquh fiddin) dan rutinitas ibadah wajib dan sunah keseharian,” lanjut alumni Lirboyo.

“Kita berharap ormas keagamaan terpanggil untuk ikut bersama sama mengisi kegiatan Pesantren Ramadhan. Lembaga pendidikan formal bisa menjalin kerjasama dengan ormas keagamaan setempat untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Ramadhan. Termasuk organisasi alumni Pesantren bisa ikut terlibat dalam kegiatan selama bulan Ramadhan. Santri dari Pesantren Salaf yang Senior bisa ikut andil menjadi tutor,” pungkas Akhmad Sururi. (Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

DPW FKDT Sowani Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah

0
Pengurus DPW FKDT Jateng silaturahmi ke kediaman Abdulloh Aminudin anggota DPRD Jateng dari Blora, Rabu (1/1/2025).
Pengurus DPW FKDT Jateng silaturahmi ke kediaman Abdulloh Aminudin anggota DPRD Jateng dari Blora, Rabu (1/1/2025).

BLORA (Aswajanews.id) – Jajaran pengurus DPW FKDT Jawa Tengah pada hari Rabu 1 Januari 2025 melakukan kegiatan Silaturahmi di kediaman Abdulloh Aminudin selaku anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah dari Kab Blora. Ketua DPW FKDT, Kyai Abdul Rohman didampingi, Kyai Karmin selaku Bendahara, Mizan selaku wakil sekretaris, Kyai Abdul Manan selaku wakil ketua hadir di kediaman Abdulloh Aminudin didampingi Cuk Suwartono selaku Ketua DPC FKDT Kab Blora.

Kyai Abdul Rohman mengatakan bahwa silaturahmi ini dalam rangka menjalin sinergitas antara DPW FKDT Jawa Tengah dengan beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut karena kita kita di Jawa Tengah maka jalinan kerjasama dengan DPRD Jawa Tengah. FKDT Jateng berharap melalui pertemuan silaturahmi ini bisa membuka kerjasama atau sinergitas untuk kepentingan MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah) di Jawa Tengah.

“Kami berharap melalui silaturahmi ini akan terjalin kerjasama untuk kepentingan MDT di Jawa Tengah. Kami juga menghaturkan terima kasih atas perjuangan Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah yang telah berusaha mengembalikan insentif untuk guru MDT di Jawa Tengah,” kata Yai Dur.

Dalam kesempatan tersebut, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdullah Aminudin menyampaikan terima kasih atas kedatangan rombongan dari DPW FKDT Jawa Tengah. “Kami menghaturkan terima kasih atas kedatangan pengurus DPW FKDT Jawa Tengah dalam rangka silaturahmi untuk kepentingan MDT kedepan. Insya Alloh kamu bersama dengan anggota DPRD dari PKB lainnya siap untuk kerjasama dalam rangka mengusung kepentingan MDT,” kata Abdullah Aminudin anggota legislatif dari dapil V Jateng.

Dalam kesempatan tersebut, Kyai Karmin selaku Bendahara DPW FKDT Jawa Tengah mengatakan bahwa silaturahmi akan dilaksanakan secara maraton ke seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah. “Hari ini menjadi hari pertama silaturahmi dengan Pak Abdullah Aminudin selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya kami akan muter ke seluruh Jawa Tengah sowan dan silaturahmi dengan anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah,” kata Kyai Karmin yang pada tahun 2024 terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kab Demak dari PKB.

Di tempat terpisah selaku Wakil Ketua DPW FKDT Jawa Tengah, Akhmad Sururi menyampaikan bahwa kegiatan Silaturahmi bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah diagendakan beberapa bulan yang lalu. “Ini sudah diagendakan dalam rangka mewujudkan kebersamaan untuk kepentingan MDT di Jawa Tengah. Alhamdulillah di tengah kesibukan Bendahara DPW FKDT Jateng yang menjadi anggota DPRD Kab Demak bersama dengan Ketua dan lainnya bisa memulai di Dapil V Jateng. Sebagai warga MDT tentu memiliki aspirasi politik yang tidak terbatas setiap lima tahun sekali,” kata Akhmad Sururi.

Justru saat sekarang sampai lima tahun kedepan menurut Akhmad Sururi, kita harus bersama mengawal kebijakan Pemprov Jawa Tengah, termasuk tentang insentif guru Madin. Tentu peran anggota DPRD Provinsi pada saat penyusunan anggaran sangat penting agar ada keberpihakan kepada komunitas Madin di Jawa Tengah. (Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Edisi Spesial Haul Gus Dur ke-15: Gus Dur dan Relevansi Pemikirannya di Era Modern

0
Oleh: A’isy Hanif Firdaus (Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang)
Oleh: A’isy Hanif Firdaus (Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang)

Pemikiran KH Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur merupakan sebuah warisan intelektual yang tak lekang oleh waktu. Di tengah dunia yang semakinkompleks, pemikiran Gus Dur tentang pluralisme, kemanusiaan, dan keadilan sosial tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman di masa kini.

Gus Dur selalu memandang keberagaman sebagai anugerah yang harus dirawat. dirinya percaya bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, tanpa memandang agama, suku, atau status sosial. Di masa sekarang, ketika polarisasi dan intoleransi semakin nyata, nilai-nilai yang diusung Gus Dur menjadi panduan untuk membangun harmoni. Dirinya mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling membenci, melainkan pintu untuk saling memahami.

Di bidang politik, Gus Dur mengedepankan prinsip kemanusiaan di atas segalanya. Baginya, kekuasaan bukan tujuan, melainkan alat untuk menciptakan keadilan. Di era modern, ketika praktik politik sering kali kehilangan moralitas, pandangan Gus Dur menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada rakyat harus menjadi prioritas utama.

Dalam kehidupan sehari-hari, Gus Dur adalah simbol keberanian untuk melawan ketidakadilan. Beliau semasa hidupnya tidak ragu untuk bersikap meski menghadapi banyak risiko. Pemikiran ini sangat relevan di tengah masyarakat yang kadang memilih diam atas ketidakadilan karena rasa takut atau apatis. Gus Dur menginspirasi kita untuk tetap berdiri teguh pada nilai-nilai kebenaran.

Lebih dari itu, Gus Dur mengajarkan kita pentingnya humor sebagai cara untuk mendekati hidup yang penuh tantangan. Dengan senyumnya yang khas, beliau menunjukkan bahwa segala persoalan, seberat apa pun, dapat dihadapi dengan hati yang ringan.

Di masa sekarang, dunia membutuhkan lebih banyak pemimpin dan individu yang menghidupkan kembali semangat Gus Dur: menghormati keberagaman, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan berani menghadapi ketidakadilan dengan hati yang penuh cinta dan keberanian. Pemikiran Gus Dur bukan hanya warisan, tetapi juga cahaya yang terus menerangi jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Gus Dur menjadi salah satu tokoh bangsa Indonesia yang pemikiran dan visinya melampaui zamannya· Sebagai ulama, budayawan dan negarawan, Gus Dur tidak hanya menawarkan solusi praktis untuk berbagai persoalan bangsa, tetapi juga memberikan perspektif mendalam tentang kemanusiaan, pluralisme, dan demokrasi· Di tengah realitas masa kini yang penuh tantangan global, seperti polarisasi sosial, disrupsi teknologi, dan krisis identitas pemikiran Gus Dur tetap relevan dan menjadi sumber inspirasi.

Pluralisme di Tengah Polarisasi Sosial

Salah satu warisan terbesar Gus Dur adalah keberpihakannya pada pluralisme Bagi Gus Dur, Indonesia adalah mozaik keragaman yang harus dirawat dengan toleransi dan saling menghormati Pemikiran ini penting untuk menjawab tantangan masa kini, di mana polarisasi sosial akibat perbedaan agama, suku, dan pandangan politik semakin menguat. Dalam berbagai kesempatan, Gus Dur menegaskan bahwa kemanusiaan harus ditempatkan di atas segala perbedaan identitas. “Tidak penting apa agamamu atau sukumu kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu,” ujar Gus Dur·

Pemikiran ini mengajarkan pentingnya membangun dialog antar kelompok untuk mengatasi konflik yang sering terjadi di era media sosial, di mana informasi mudah dipelintiruntuk menciptakan perpecahan Gus Dur mendorong kita untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan ancaman.

Kemanusiaan di Tengah Krisis Global

Di tengah dunia yang dihadapkan pada isu kemanusiaan global, seperti pengungsi, perubahan iklim, dan ketidakadilan ekonomi, Gus Dur mengingatkan pentingnya nilai-nilai universal. Pandangan Gus Dur yang selalu berpihak pada kaum marginal menjadi pelajaran penting bahwa keberpihakan pada kemanusiaan adalah inti dari kebijakan publik yang baik.

Saat ini, ketika negara-negara menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dan kemanusiaan global, pemikiran Gus Dur tentangpolitik kemanusiaanmenawarkan jalan keluar· Bagi Gus Dur, politik tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, melainkan harus menjadi sarana untuk melayani masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan.

Adaptasi Budaya di Era Digital

Sebagai budayawan, Gus Dur juga mengajarkan pentingnya menjaga jati diri budaya di tengah arus modernisasi. Di era digital, di mana budaya asing mudah masuk melalui teknologi, pemikiran Gus Dur tentang pentingnya memperkuat budaya lokal tetap relevan· Namun, Gus Dur juga menekankan bahwa keterbukaan terhadap budaya baru tidak berarti meninggalkan akar tradisi.

Gus Dur mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam ekstremisme budaya: menolak segala hal yang asing atau meninggalkan sepenuhnya identitas lokal· Sebaliknya, ia mengajarkan sikap inklusif, di mana budaya lokal dan modern dapat berdialog dan saling memperkaya.

Kesimpulan

Pemikiran Gus Dur tentang pluralisme, kemanusiaan, dan budaya memberikan arah yang jelas bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas masa kini· Di tengah krisis identitas, disrupsi teknologi, dan konflik sosial yang semakin kompleks, Gus Dur mengingatkan kita bahwa nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang damai dan sejahtera.

Dalam kata-kata Gus Dur sendiri, “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan·” Pemikiran ini tidak hanya menjadi warisan intelektual, tetapi juga panggilan moral bagi kita semua untuk terus menjaga Indonesia sebagai rumah bersama bagi semua warganya.

Selamat Haul Gus Dur yang ke-15, semoga kita semua dapat meneladani semangat toleransi dan kasih sayang yang beliau ajarkan. Dan semoga esai sederhana ini dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam memahami relevansi pemikiran Gus Dur dalam kehidupan sehari-hari pada realitas masa kini.(*)

Memasuki Tahun 2025, ini Harapan Sederhana Rakyat Kecil

0
Penulis : Kamas Wahyu Amboro (Akademisi, Aktivis, Pengamat)
Penulis : Kamas Wahyu Amboro (Akademisi, Aktivis, Pengamat)

Memasuki tahun 2025, harapan rakyat kecil tetap sederhana. Sebagai orang desa, mereka merasa jauh dari dinamika politik, perbincangan elit, dan relasi antara kebijakan yang dibuat dengan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Namun, ada percakapan yang terus hidup di kalangan masyarakat bawah—baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, terdengar atau tidak terdengar oleh para elit. Mungkin para elit tahu, tapi memilih untuk tidak peduli atau berpura-pura tidak mendengar.

Jika kita bertanya kepada rakyat, apa yang mereka inginkan, jawabannya seringkali sederhana: mereka ingin makan setiap hari, anak-anak mereka bisa bersekolah, dan yang sudah dewasa mendapatkan pekerjaan. Sebagai seseorang yang gemar membaca dan sedikit memahami kebijakan, saya melihat bahwa kerja pemerintahan kita cenderung formalistik. Dari tahun ke tahun, hanya menjalankan program dan melaksanakan tugas sesuai anggaran, tanpa memikirkan substansi di baliknya.

Bukan bermaksud menyalahkan, tapi apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Apakah kita benar-benar kekurangan dana untuk memastikan masyarakat bisa makan, bersekolah, dan bekerja? Apakah negara tidak memiliki sistem yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang disebut-sebut sebagai tujuan, seperti kesejahteraan, keadilan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa—nilai-nilai yang seharusnya sangat Pancasila?

Kemiskinan seakan menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Mungkin sejak dahulu masyarakat kita belum benar-benar sejahtera. Namun, di sisi lain, ada sebagian rakyat yang menguasai sebagian besar kekayaan negara dan menikmati hasil dari sumber daya alam. Seakan-akan kemerdekaan bangsa ini belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat.

Pada kenyataannya, memasuki tahun 2025, apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh presiden, wakil presiden, para menteri, DPRD di semua tingkatan, dan kepala dinas di berbagai level? Apa rencana kalian? Apakah kalian bersedia memberi secercah harapan bagi rakyat Indonesia?

Cobalah berkumpul dalam diskusi—bahkan jika harus di hotel mewah, rakyat Indonesia mungkin tidak akan mempermasalahkan. Ajak pengusaha, dinas terkait, menteri, dan akademisi untuk berdiskusi dan mencari solusi yang benar-benar dapat diimplementasikan. Bagaimana caranya agar rakyat bisa sedikit merasakan arti kemerdekaan—bisa makan, bersekolah, dan bekerja?

www.youtube.com/@anas-aswaja

Pesantren Ramadhan Menjadi Solusi Tepat Mengisi Liburan Penuh bulan Ramadhan

0
Oleh : Akhmad Sururi (Sekretaris PD DMI Kab Brebes)
Oleh : Akhmad Sururi (Sekretaris PD DMI Kab Brebes)

Wacana libur Ramadhan sebulan penuh untuk lembaga pendidikan formal di Indonesia terus bergulir. Beberapa orang penting di negeri yang mayoritas beragama Islam menyampaikan wacana tersebut dengan beberapa pertimbangan. Termasuk dari anggota legislatif yang membidangi pendidikan pun juga ikut mengomentari wacana yang digulirkan oleh Kementerian era Presiden Prabowo Subianto.

Setiap kebijakan pasti mengandung resiko pro kontra. Termasuk libur Ramadhan penuh untuk lembaga pendidikan formal. Bagi yang mendukung membuat argumentasi untuk mendukung kebijakan tersebut. Bagi yang kontra juga memiliki argumentasi yang menolak libur penuh juga memiliki argumentasi. Semuanya akan berujung kepada keputusan Pemerintah.

Terlepas dari pro kontra libur sekolah saat bulan Ramadhan dengan penuh, sebagai seorang muslim tentu Ramadhan menjadi mementum untuk meningkatkan ibadah. Ibadah itu sendiri tentu tidak berarti sempit terbatas pada dimensi ritual. Namun lebih dari itu ada ibadah yang berdeminsi sosial. Kedua dimensi Ibadah tersebut akan memiliki makna disaat nilai penghayatan spritual terinternalisasi dalam diri seorang muslim.

Sebagai peserta didik muslim tentu sangat diharapkan karakter keberagaman mewarnai dalam hidupnya. Hal inilah yang ditegaskan dalam tujuan dan fungsi pendidikan nasional yang menempatkan posisi iman dan takwa serta akhlak mulia pada awal kalimat. Namun demikian dalam implementasinya Pendidikan Keagamaan kurang mendapatkan porsi yang seimbang. Sehingga yang terjadi banyak orang yang cerdas secara intelektual tapi minus cerdas spritual. Lebih dari itu tingkat kriminalitas remaja pelajar sungguh sangat memperhatikan di era informasi dan teknologi.

Mendekatkan generasi Z terhadap pendidikan keagamaan dibutuhkan upaya semua komponen bangsa Indonesia agar mereka memiliki landasan moral yang kuat. Ini sangat penting, agar menuju Indonesia emas diisi oleh generasi yang berakhlak mulia dengan memiliki karakter keagamaan yang kuat.

Karakter keberagamaan yang dibangun melalui momentum Ramadlan tidak boleh kita sia siakan. Jangan sampai terjadi los learning (lepas dari pembelajaran). Saat Ramadhan mereka (peserta didik yang muslim) akan mendapatkan Pembelajaran dan praktek keagamaan melalui pesantren Ramadhan.Oleh karena itu kegiatan Pesantren Ramadhan menjadi solusi yang paling tepat untuk lembaga pendidikan pada saat bulan Ramadhan. Mereka peserta didik tetap melaksanakan pembelajaran hanya berfokus terhadap pendidikan keagamaan dan ibadah dengan dipusatkan di masjid.

Bagaimanapun juga pendidikan dan pembelajaran harus terus berjalan. Ketika pembelajaran berhenti maka akan berakibat buruk terhadap generasi menuju Indonesia emas. Oleh karena itu Ramadhan menjadi momentum untuk memperkuat pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan dalam bentuk Pesantren Ramadhan.

Keterlibatan Guru Madrasah Diniyah,LPQ, Alumni Pesantren dan pengurus masjid, pada kegiatan Pesantren Ramadhan akan menjadi warna religius pada kegiatan Pesantren Ramadhan. Sehingga peserta didik bisa berinteraksi dalam proses pembelajaran dengan orang yang memiliki kompetensi khusus dibidang keagamaan. Dengan demikian pola kerjasama antara Sekolah/Madrasah dengan lembaga pendidikan non formal akan terwujud secara harmonis.

Akhirnya kita berharap kepada pemerintah, semoga bisa memberikan keputusan yang solutif untuk menyelamatkan anak bangsa agar terhindar dari efek negatif lost learning. Tawaran kegiatan Pesantren Ramadhan yang dulu disebut dengan Pesantren Kilat akan sani memiliki makna untuk penguatan karakter keagamaan untuk peserta didik. Lebih dari itu melalui kegiatan Pesantren Ramadhan, peserta didik akan dibiasakan beribadah yang menjadi amanat Mendikbud. ***

www.youtube.com/@anas-aswaja

Ribuan Masyarakat Penuhi Masjid Istiqlal, Tahajjud dan Doa pada Malam Muhasabah Tahun Baru 2025

0

JAKARTA (Aswajanews.id) – Pada pengujung 2024, sejak sore hari, Masjid Istiqlal Jakarta sudah mulai dipadati masyarakat dari berbagai daerah. Masyarakat berbondong-bondong hadir untuk mengikuti kegiatan di momen pergantian tahun.

Masjid Istiqlal Jakarta mengadakan kegiatan bertajuk Malam Muhasabah Tahun Baru 2025. Acara ini digelar pada 31 Desember 2024 pukul 21.00 sampai pukul 03.00 dini hari, 1 Januari 2025. Malam Muhasabah Tahun Baru 2025 ini mengusung tema ‘Melintasi Waktu, Menggapai Ridha Allah SWT.’

Salawatan yang diiringi tim hadroh menggema dari corong-corong pengeras suara masjid Istiqlal, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, sekaligus tausiyah oleh Ustaz Nur Maulana dan dilanjutkan dengan sujud syukur menyambut awal 2025.

Menteri Agama Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal bertindak sebagai pemandu sujud Syukur yang dilakukan tepat pada pukul 00.00 WIB. Lalu ribuan masyarakat diajak untuk melantunkan sekaligus melangitkan do’a-do’a dan pujian kepada Allah SWT. Bahkan, Menag Nasaruddin juga berkesempatan untuk memberikan tausiyah muhasabah awal tahun.

“Malam ini Benar-benar Allah Swt memberikan suatu keistimewaan, tidak ada yang kebetulan Bapak/Ibu, kenapa kita hadir malam ini di rumahnya Allah, bertepatan dengan pergantian tahun baru Miladiyah dan juga bertepatan dengan malam satu Rajab,” kata Menag Nasaruddin Umar, di Jakarta, Selasa (31/12/2024) malam.

“Terlambat kita menyambut Ramadhan kalau kita tidak memulai dengan malam satu Rajab. Maka do’a tadi yang disampaikan berkali-kali, baik oleh Ustad KH Bukhori Sail Attahiri maupun Adinda Ustad Muhammad Nur Maulana. Itu do’a ‘Allahumma barik lana fi rajab’, kemudian ‘sa’ban lalu Ramadhan’. Jadi satu paket itu bulan Rajab, Sa’ban dan Ramadhan,” sambung Menag Nasaruddin Umar.

Menag Nasaruddin Umar juga menyampaikan bahwa orang yang tidak memulai menjemput Ramadhan pada malam 1 Rajab ada yang kurang Ramadhannya. Malam ini kita di undang oleh Allah Swt menyempurnakan bulan Ramadhan dengan sujud syukur.

“Sujud syukur yang pertama untuk mensyukuri umur yang panjang dan besok atau sebentar lagi kita akan masuk tahun 2025. Dan sujud syukur kita berikutnya adalah satu Rajab, jadi malam ini kita akan sujud syukur 2 kali Bapak/Ibu. intinya doa, mengangkat problem dan mengabulkan hajat kita semua,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Malam Muhasabah Tahun Baru 2025 juga diisi dengan salat Qiyamullail yang dikerjakan secara berjamaah. Pelaksanaan salat Tasbih, salat Tahajjud, dan salat Witir dilakukan mulai pukul 01.00 WIB. Selepas salat juga dilanjutkan dengan berdzikir bersama.

Rangkaian acara berlangsung hingga memasuki waktu subuh dan jemaah diajak untuk salat Subuh berjamaah. Kegiatan malam pergantian tahun di Masjid Istiqlal Jakarta ini juga disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV. (Kontributor: M Arif Efendi)

Transformasi Revolusi Mental ke Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

0
Pratikno, Menko PMK
Pratikno, Menko PMK

JAKARTA (Aswajanews.id) – Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia memerlukan pondasi yang kokoh berupa Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (PKJB). Kondisinya semakin mendesak mengingat berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi Indonesia, baik aspek ideologis, sosial-budaya, maupun teknologi informasi yang menyebabkan rendahnya indikator pembangunan manusia Indonesia saat ini.

Persoalan pada aspek ideologis ditandai dengan gempuran ideologi transnasional yang lambat laun melunturkan internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, terutama generasi muda. Hasil survei Setara Institute 2023 tentang sikap toleransi remaja SMA di beberapa daerah menunjukkan, sebanyak 83,3% responden menganggap Pancasila bukanlah ideologi permanen, serta 56,3% responden mendukung syariat Islam sebagai landasan bernegara.

Berikutnya, persoalan dalam aspek sosial-budaya ialah korupsi. Hasil survei Transparency International Indonesia 2024 mencatatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia stagnan pada skor 34, namun secara peringkat menurun ke posisi 115 dari 180 negara. Kondisi ini didukung dengan tren penurunan capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK selama tiga tahun terakhir dari 72,43 (2021), 71,94 (2022), dan menjadi 70,97 pada 2023.

Persoalan lainnya dipengaruhi oleh disrupsi teknologi yang mengancam ketahanan karakter bangsa melalui fenomena perjudian daring (judol). PPATK menyebutkan sepanjangtahun 2024 terdapat total 4 juta orang terjerat judol, termasuk 2% pelakunya anak di bawah usia 10 tahun.

“Urusan Pendidikan ini selain keterampilan, pengetahuan, penguasaan teknologi, dan relevansi, Saya ingin menekankan mengenai karakter dan jati diri bangsa (soft skills). Saya sering menyebutnya essential skills, misalnya kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, leadership, manajerial, itu kan menjadi kunci. Kemudian skill untuk belajar terus menghadapi perubahan yang tidak pernah berhenti”, jelas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, di program Visi Negarawan: Bangsa Sehat, Cerdas, Sejahtera, Metro TV (27/12).

Sepuluh tahun terakhir, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) menjadi gerakan untuk merubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup masyarakat Indonesia demi mewujudkan SDM unggul dan bangsa yang berdaya saing. Kini, di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, GNRM bertransformasi ke PKJB sebagaimana tercantum dalam visi misi pada Asta Cita ke 1, 4, dan 8.

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olah Raga, Warsito menjelaskan bahwa PKJB sejatinya keberlanjutan dari GNRM. Ditambahkannya, pemerintah memiliki komitmen dalam PKJB. Ia sekaligus juga mengingatkan bahwa PKJB bukanlah program instan, seperti infrastruktur yang dibangun kemudian bisa dilihat langsung hasilnya.

Diketahui, selama satu dekade, GNRM berhasil menuntaskan pembentukan Gugus Tugas Daerah GNRM di 35 Provinsi dan 494 Kab/Kota. Ini menunjukkan keselarasan gerak langkah pemerintah pusat hingga daerah. Selain itu, Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) yang mengukur aktualisasi lima gerakan: Gerakan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Bersatu, dan Indonesia Mandiri di setiap provinsi di Indonesia yang diukur berdasar Susenas Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) oleh BPS juga meningkat, dari 67,01 pada tahun 2018 menjadi 73,82 pada tahun 2023 (meningkat 6,81 poin), menunjukkan Revolusi Mental tak sekedar slogan melainkan perubahan nyata yang dapat diukur dan dirasakan.

Walau menuai perdebatan, Revolusi Mental nyatanya telah membawa perubahan yang dirasakan masyarakat. Dari lima gerakan, Gerakan Indonesia Melayani mengalami peningkatan tertinggi, semula pada angka 78,90 pada 2018 menjadi 88,94 pada 2023. Ini tak sekedar angka, tapi menggambarkan jutaan warga yang merasa terlayani saat berurusan dengan birokrasi.

“Gerakan Indonesia Melayani memang telah menunjukkan capaian positif, dengan nilai indeks mencapai lebih dari 80. Namun, gerakan lainnya seperti Indonesia Bersih, Indonesia Mandiri, juga Indonesia Bersatu masih memerlukan penguatan,” imbuh Warsito.

Meski demikian, harus diakui bahwa beberapa tantangan masih butuh perhatian serius. Warsito menjelaskan dari aspek ideologis, sosial-budaya, maupun teknologi informasi. Contoh nyata saat ini masih banyak kenakalan remaja, judi online, korupsi, dan berbagai persoalan lainnya yang masih menjadi lubang-lubang yang perlu diperbaiki.

Dari Revolusi Mental ke Penguatan Karakter

“Kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) merupakan salah satu upaya dari Revolusi Mental melalui Pembangunan Karakter Bangsa di lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan”, tegas Presiden Prabowo saat menyampaikan amanatnya pada peringatan Hari Bela Negara ke-76, (19/12/2024) lalu.

Transformasi GNRM ke PKJB bukan sekadar perubahan istilah, melainkan perluasan cakupan dan penguatan substansi. Fokus utamanya adalah membentuk SDM yang unggul, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan.PKJB akan menyasar 6 (enam) pilar: sosial dan budaya;politik dan pemerintahan; ekonomi dan bisnis; penegakan hukum; pendidikan dan keilmuan; dan lingkungan semesta.

Program-program intervensi langsung yang selama ini diinisiasi melalui gerakan Revolusi Mental tetap dilanjutkan. Namun, dalam konsep baru, pendekatannya diperluas sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita yang menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti yang diinternalisasi sejak dini.

Langkah awal adalah penguatan sistem pendidikan, yang menjadi kunci dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keunggulan karakter yang khas sebagai bangsa Indonesia.

“Hal ini menggarisbawahi pesan Bapak Menko PMK yakni pentingnya keseimbangan antara fisik yang baik, sehat, termasuk penguasaan iptek dengan karakter moral. SDM yang dihasilkan harus mampu mengintegrasikan keduanya sehingga dapat berkontribusi secara maksimal bagi bangsa,” ujarWarsito.

Tantangan transformasi GNRM ke PKJB tak gampang, Warsito menyebut, selain menghadapi tantangan internal berupa rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, mereka juga menemui tantangan global seperti digitalisasi, artificial intelligence, dll yang menghadirkan disrupsi informasi, berita bohong, intoleransi bahkan pemahaman radikal yang membanjiri dunia maya.

“Pentingnya literasi digital, terutama untuk generasi muda dan melibatkan influencer untuk syiar konten positif sehingga meminimalkan ruang negatif di dunia maya”, ungkapnya.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif anak muda tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang lebih besar, seperti inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Penguatan karakter bangsa juga tidak lepas dari nilai-nilai budaya lokal dan sejarah perjuangan bangsa. Identitas bangsa Indonesia bersandar pada nilai-nilai Pancasila, bahasa Indonesia, dan kearifan lokal.

“Generasi muda harus didorong menguasai setidaknya tiga Bahasa, bahasa global, bahasa nasional, dan bahasa daerah. Kemampuan ini, yang akan menjadi identitas generasi emas masa depan Indonesia”, kata Warsito.

Transformasi dari GNRM menuju PKJB adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia swasta dan media, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam identitas dan karakter yang sesuai ideologi Pancasila. (KEMENKO PMK)

Direktur Resnarkoba Polda Metro Dipecat Imbas Kasus Pemerasan di DWP

0
Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak
Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak

JAKARTA (Aswajanews.id) – Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Donald Parlaungaan Simanjuntak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan imbas kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah warga negara Malaysia yang dilakukan anggota polisi pada gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP).

Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang pelanggaran Kode Etik dan Profesi Polri (KEPP) yang berlangsung sejak pukul 11.00 WIB pada Selasa (31/12/2024) hingga pukul 04.00 WIB pada Rabu (1/1/2025).

“Sidang etik untuk tiga orang dengan putusan PTDH untuk direktur narkoba,” kata anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Choirul Anam kepada awak media di Jakarta, Rabu (1/1/2025).

Dua orang lainnya yang mengikuti sidang tersebut adalah personel dengan jabatan kepala unit (kanit) dan kepala subdirektorat (kasubdit).

Anam mengatakan personel dengan jabatan kanit juga dijatuhi sanksi pemecatan, tetapi identitasnya tidak diungkapkan. Sementara personel dengan jabatan kasubdit belum dijatuhi putusan.

“Untuk kasubdit belum ada putusan karena diskors dan akan dilanjutkan pada hari Kamis (2/1),” ucapnya.

Atas putusan pemecatan yang dijatuhkan terhadap Donald dan seorang kanit, kedua anggota Polri itu mengajukan banding.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mulai menggelar sidang pelanggaran etik pada Selasa (31/12/2024).

Sidang itu akan dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan lantaran ada 18 orang anggota polisi yang diamankan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah warga negara Malaysia itu. (Ant)

Tutupi Kerugian Negara Rp332 Triliun, Kejagung akan Sita Aset Para Tersangka Kasus Timah

0

JAKARTA (Aswajanews.id) – Kuasa hukum terdakwa kasus korupsi timah, Robert Indarto, Handika Honggowongso, menyampaikan keberatannya terhadap rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyita seluruh aset para terdakwa guna menutupi kerugian negara sebesar Rp 332,6 triliun.

Menurut Handika, langkah tersebut harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk pembebanan uang pengganti dan eksekusi penyitaan aset. Ia menegaskan, Kejagung tidak boleh sembarangan dalam mengambil tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak kliennya.

“Proses penyitaan harus dilakukan secara proporsional dan sesuai peraturan. Jangan sampai ada pelanggaran hukum yang justru menimbulkan masalah baru,” ujar Handika, menanggapi pernyataan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar.

Abdul Qohar sebelumnya menyebut bahwa seluruh aset milik para tersangka akan disita untuk menutupi kerugian negara yang mencapai angka fantastis tersebut. Namun, Handika mengingatkan pentingnya menghormati asas hukum, termasuk penghitungan yang jelas terhadap aset yang relevan dengan kasus.

Kasus korupsi timah ini menjadi salah satu perhatian publik mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan bagi negara. Hingga kini, proses hukum masih terus bergulir, dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak. (Red)

DPC FKDT Gandeng HIMASAL Brebes Selenggarakan Pesantren Ramadhan 1446 pada Lembaga Pendidikan Formal

0
Ketua PC HIMASAL Kab Brebes, H. Hirin Dzulqornen (kiri) dan Ketua DPC FKDT Kab Brebes, Akhmad Sururi (Kanan)
Ketua PC HIMASAL Kab Brebes, H. Hirin Dzulqornen (kiri) dan Ketua DPC FKDT Kab Brebes, Akhmad Sururi (Kanan)

BREBES (Aswajanews.id) – Rencana kegiatan Pesantren Ramadhan 1446 H/2025, DPC FKDT Kab Brebes akan menggandeng beberapa ormas alumni Pesantren, termasuk HIMASAL Kab Brebes. Hal tersebut menjadi bagian kolaborasi antara DPC FKDT yang menaungi guru Madin dengan HIMASAL Lirboyo yang memiliki alumni tersebar di desa-desa. Lebih dari itu kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan dan dakwah pada lembaga pendidikan formal.

Selaku Ketua PC HIMASAL Kab Brebes, H. Hirin Dzulqornen menyambut dengan baik upaya kerjasama yang digagas oleh DPC, FKDT Kab Brebes bersama Himpunan Alumni Santri Lirboyo (HIMASAL). “Saya menyambut baik dan sangat mendukung upaya kerjasama ini untuk bersama melakukan nasrul Ilmi (menyebarkan  ilmu agama Islam) pada lembaga pendidikan formal. Secara teknis nanti kami akan mendelegasikan kepada Mas Asep dan Pak Tobandi melakukan proses lebih lanjut terkait dengan kerjasama ini. Inti kami HIMASAL siap untuk melaksanakan program yang sangat baik ini, kata H. Hirin selaku Ketua PC HIMASAL Kab Brebes saat bertemu dalam rangka kordinasi bersama dengan Ketua DPC FKDT Kab Brebes di sekretariat DPC FKDT Brebes Jl Yos Sudarso Brebes.

H. Hirin mengungkapkan bahwa ini progam yang sangat bagus untuk menyebarkan ilmu pesantren pada lembaga pendidikan formal. Dirinya akan segera melakukan kordinasi dengan PAC HIMASAL Kecamatan terkait dengan hal ini (Pesantren Ramadhan).

“Kami akan segera menindaklanjuti dengan pertemuan bersama dengan Dewan Harian yang lain. Secara nomenklatur program ini tersirat dalam point kerjasama dengan lembaga atau dinas terkait dengan beberapa kegiatan. Oleh karena itu, hai ini menjadi gayung bersambut antara DPC FKDT dan HIMASAL Kab Brebes bergerak bersama untuk dakwah dan pendidikan,” imbuh Ketua HIMASAL didampingi Sekretaris Akhnad Syaifullah atau yang akrab dipanggil Kang Asep.

Sebelumnya, Akhmad Sururi selaku Ketua DPC FKDT Kab Brebes, memaparkan maksud dan tujuan upaya kerjasama antara FKDT dan HIMASAL Kab Brebes. “Dalam rangka penguatan pendidikan karakter di Kab Brebes DPC FKDT Kab Brebes merasa terpanggil untuk hadir bersama memperkuat pendidikan karakter dan akhlak mulia untuk peserta didik pada lembaga pendidikan formal. Rencana ini secara formal sudah dikoordinasikan antar Dindikpora dan Kemenag Kab Brebes. Kebetulan DPC FKDT Kab Brebes mendapatkan amanat untuk mengkoordinir tenaga pendidik (tutor) yang akan diterjunkan saat kegiatan Pesantren Ramadhan sekaligus menyusun perencanaan pedoman Pelaksanaan kegiatan Pesantren Ramadhan,” kata Akhmad Sururi.

“Untuk keperluan tersebut, kami ingin menggandeng beberapa alumni beberapa Pesantren termasuk yang tergabung di HIMASAL Brebes untuk bersama sama melaksanakan kegiatan Pesantren Ramadhan. Saya teringat dengan dawuhnya Kyai Sepuh,Mba Abdul Karim (Pendiri Lirboyo), ” santri lek mulih ojo lali ngadep dampar,  santri kalau pulang jangan lupa ngadep dampar.  Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah menyebarkan ilmu.  Pesantren Ramadhan menjadi media penyebaran ilmu untuk komunitas pendidikan formal yang selama ini jam pembelajaran agama Islam sangat sedikit. Oleh karena itu kehadiran Pesantren Ramadhan sangat diharapkan bisa menambah pengetahuan agama Islam sekaligus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari,” lanjut alumni Lirboyo angkatan tahun 2000.

Lebih dari itu menurut Akhmad Sururi, bahwa organisasi alumni Pesantren tidak lepas dari irisan fungsi Pesantren, pendidikan dan dakwah sebagaimana termaktub dalam UU Pesantren. Ini sangat penting, karena selama ini Pesantren telah mengajarkan khazanah keilmuan agama Islam yang moderat. Oleh karena pemahaman keagamaan Islam yang ditanamkan sejak dini (usia SD/MI) harus kita perkuat bersama, agar memasuki Indonesia emas nanti mereka memiliki landasan moral agama yang kuat.

“Kita berharap kerja sama yang baik dengan niat yang baik ini akan mendapatkan ridho dari Alloh. Guru guru kita di Lirboyo meridhoi dengan pelaksanaan ini, sebagai bentuk dakwah pesantren pada lembaga pendidikan formal. Saya menghaturkan terima kasih atas kehadiran PC HIMASAL dalam rangka kordinasi dan merencanakan kegiatan yang baik dengan mewujudkan generasi yang berakhlak mulia,” pungkas Akhmad Sururi.

Pertemuan Kordinasi antara DPC FKDT Kab Brebes dan HIMASAL Kab Brebes yang diselenggarakan pada hari Selasa, 31 Desember 2024 berlangsung dengan suasana santai. Dalam forum tersebut Ketua DPC FKDT Kab Brebes didampingi Wakil Sekretaris, Warim, SH. Sementara Ketua PC HIMASAL Kab Brebes didampingi oleh Sekretaris, Akhmad Saefulloh atau yang biasa disebut Asep. (Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Capaian Kinerja Kejaksaan Selama 2024: Tangkap 82 Buron

0
Konferensi Pers Akhir Tahun Capaian Kinerja Kejaksaan 2024 di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).
Konferensi Pers Akhir Tahun Capaian Kinerja Kejaksaan 2024 di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

JAKARTA (Aswajanews.id) – Kejaksaan Agung (Kejagung) memaparkan capaian kinerja selama tahun 2024, salah satunya kinerja bidang intelijen yang dipimpin Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani. Selama 2024, Kejagung menangkap 82 orang buron.

“Tabur atau tangkap buron 82 orang,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam konferensi pers akhir tahun capaian kinerja Kejaksaan 2024 di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Harli tak menjelaskan detail buron yang ditangkap itu. Dia kemudian menjelaskan Jamintel juga melakukan kegiatan lewat berbagai Satuan Tugas (Satgas).

“Satgas 53 melakukan 21 kegiatan, Satgas Pemberantasan Mafia Tanah ada 222 kegiatan, Satgas Percepatan Investasi 226 kegiatan, Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi atau SIRI ada 84 kegiatan, jaksa garda desa 2.907 kegiatan,” ujarnya.

Dia menyebut Jamintel juga melakukan pendampingan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN. Selain itu, Jamintel juga melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Pengamanan proyek strategis nasional atau PSN 89 PSN dan 28 proyek IKN. Pengamanan proyek strategis daerah atau PSD 3.028 kegiatan,” ujarnya.

Jamintel juga melakukan penyuluhan dan penerangan hukum. Ada 7.644 kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum yang dilakukan sepanjang 2024.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memaparkan hasil capaian kerja bidang pengawasan selama 2024. Kejagung mengungkap data jaksa nakal yang dijatuhi sanksi selama tahun 2024.

Awalnya, Kejagung memaparkan capaian kinerja pengawasan selama 2024. Kegiatan itu berupa ineksi umum hingga pemantauan.

“Capain kinerja untuk bidang pengawasan tahun 2024. Inspeksi umum dilakukan 575 kegiatan, pemantauan sebanyak 546 kegiatan, supervisi dilakukan 4 kegiatan,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam jumpa pers capaian kinerja Kejaksaan RI di Kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (31/12/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ada 414 inspeksi khusus, 9 inspeksi pimpinan, 370 klarifikasi dan 189 inspeksi kasus. Selain ada penyelesaian 1126 pengaduan dari 1443 pengaduan.

Berdasarkan kegiatan itu, telah dilakukan penjatuhan sanksi disiplin. Sanksi ini termasuk sanksi disiplin ringan hingga berat.

“Penjatuhan hukuman disiplin ringan sebanyak 25 orang, penjatuhan disiplin sedang 53 orang, penjatuhan disiplin berat 60 orang,” tuturnya.

Dia juga mengungkap tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO). Ada 15 orang jaksa ‘nakal’ yang telah dijatuhi sanksi.

“Tindak lanjut PAM SDO. Nah ini Satgas 53, yang telah dijatuhi hukuman, 16 orang yang terdiri dari 15 jaksa dan 1 tata usaha,” ujarnya. (Nas)

Presiden Prabowo Serukan Pemberantasan Korupsi dan Penguatan Integritas Aparat Pemerintah

0
Presiden Prabowo memberikan pengarahan dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin (30/12/2024). Foto: BPMI Setpres
Presiden Prabowo memberikan pengarahan dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin (30/12/2024). Foto: BPMI Setpres

JAKARTA (Aswajanews.id) – Presiden Prabowo Subianto menyerukan pemberantasan segala bentuk praktik korupsi yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Seruan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pada Senin, 30 Desember 2024.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat. Ia menegaskan bahwa aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan.

“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta ya 100 juta, ya jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” ujar Presiden dengan tegas.

Presiden Prabowo juga mendorong penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk meminimalisir peluang korupsi dalam birokrasi. Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih.

“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menetukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas negara. Ia menegaskan bahwa Musrenbangnas harus menjadi momentum bagi para pemimpin dan pejabat pemerintah untuk introspeksi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan (Musrenbangnas) ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi. Presiden minta agar vonis yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

“Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan,” tutur Presiden. (BPMI Setpres)

Wapres Hadiri Musrenbangnas RPJMN Tahun 2025 – 2029

0

JAKARTA (Aswajanews.id) – Mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025–2029 yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).

Wapres disambut oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, lalu keduanya tampak berbincang sembari menunggu kehadiran Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo hadir dalam acara tersebut dan memberikan arahan, sekaligus menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode lima tahun ke depan.

“Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Bappenas beserta seluruh jajarannya, juga kepada para Gubernur dan Kepala Badan Perencanaan Daerah yang telah bekerja keras menyusun dan menghasilkan RPJMN ini,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya pelaksanaan program pembangunan nasional yang bebas dari korupsi dan tindakan kecurangan lainnya. Ia menggarisbawahi bahwa diperlukan kerja sama yang solid dari seluruh pihak untuk memastikan program-program tersebut berjalan dengan baik.

“Kita ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, _mark up_, akal-akalan, dan sebagainya. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak [yaitu lembaga] Yudikatif, Legislatif, dan Pemerintahan, serta Aparat semua harus kerja sama,” tutur Kepala Negara.

Menutup arahannya, Presiden mengingatkan agar momentum ini digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan program-program yang efektif demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak para peserta musyawarah untuk menjalankan pemerintahan dengan optimisme dan semangat kebersamaan.

“Laksanakan Musrenbangnas ini dengan sebaik-baiknya. [Mari] kita melangkah menatap masa depan dengan penuh keyakinan, kompak, dan selalu bersyukur,” tutup Presiden Prabowo. (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden)

Polri Mutasi Sejumlah Kapolres dan Pejabat Utama di Lingkungan Polda Jabar

0
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast

BANDUNG (Aswajanews.id) – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat meneruskan instruksi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk memutasi sejumlah kapolres dan pejabat utama di lingkungan Polda Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan mutasi jabatan itu berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1377/V/KEP./2020, Surat Telegram Kapolri Nomor : 2775-2778/XXI/KEP/2024 tertanggal 29 Desember 2024.

“Memang benar ada informasi terkait adanya mutasi di Polda Jabar. Mutasi di tubuh Polri sendiri adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses dinamika organisasi,” kata Jules di Bandung, Selasa (31/12/2024).

Jules mengatakan AKBP Eko Iskandar yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatlantas Polrestabes Bandung, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Cirebon Kota.

Sementara itu, AKBP Rano Hadiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota menjadi Kasubbagsisbinkar Bagjiansis Rojianstra SSDM Polri.

Selanjutnya, AKBP Tyas Puji Rahadi Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mendapatkan jabatan baru sebagai Kapolres Banjar.

Sementara itu, AKBP Danny Yulianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Banjar menempati jabatan baru sebagai Wakapolresta Metro Jakarta Pusat.

Mantan Kapolres Cimahi yang kini menjabat sebagai Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Aldi Subartono diangkat sebagai Kapolresta Bandung Kota, menggantikan Kombes Pol Kusworo Wibowo.

“Sementara posisi Aldi di sebagai Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya posisinya digantikan oleh AKBP Putu Kholis,” kata dia.

Selanjutnya, AKBP Budi Susarwo yang menjabat Wadir Polairud Polda Jabar diangkat sebagai Auditor Kepolisian Madya TK III Itwasda Polda Jabar dan posisinya digantikan AKBP Didit Eko Herawanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Patpolairud Polda Jabar.

Selain itu, KA SPN Polda Jabar akan dijabat Kombes Pol Dede Yudy Ferdiansyah yang sebelumnya bertugas sebagai Peneliti Utama STIK LEMDIKLAT Polri.

Sementara, Kombes Pol Joko Surachmanto yang saat ini menjabat sebagai KA SPN Polda Jabar dimutasikan sebagai Pamen Polda Jabar dalam rangka pensiun.

Mutasi lainnya juga dilakukan, seperti Kombes Pol dr Robert Apriyadi Kabid Dokkes Polda Jabar diangkat menjadi Kabid Dokkes Polda Maluku Utara dan AKBP Hadianur Dirtahti Polda Jabar diangkat sebagai auditor Sispamobvitnas Madya TK III Baharkam Polri.

Lebih lanjut, Jules mengatakan mutasi dilakukan untuk penyegaran organisasi, pengembangan karir anggota, dan tentunya menyesuaikan kebutuhan operasional atau sesuai dengan tantangan di wilayah masing-masing. ***

Peningkatan Kompetensi & Kesejahteraan Guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru 

0
Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen

JAKARTA (Aswajanews.id) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru & Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) telah melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan) tahun 2024. PPG bagi Guru Tertentu di tahun 2024 dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni Piloting PPG bagi Guru Tertentu tahap 1 dengan jumlah peserta sebanyak 90.487 peserta, Piloting tahap 2 sebanyak 211.068 peserta, dan di tahap 3 sebanyak 305.046 peserta. Dengan total keseluruhan peserta sebanyak 606.601 PPG bagi Guru Tertentu tahun 2024 dengan kelulusan sejumlah 598.558 (98,59%). Ini merupakan pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu dengan jumlah peserta terbanyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Guru yang telah lulus PPG berhak mendapatkan sertifikat pendidik dan tunjangan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan komitmen nyata Kemendikdasmen dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Langkah percepatan penuntasan guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik ini merupakan implementasi PPG sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru.

Program Pendidikan Profesi Guru memiliki dua fokus yakni penyiapan Calon Guru (Prajabatan) dan penuntasan sertifikasi pendidik bagi Guru Tertentu (Dalam Jabatan). Dengan adanya Program PPG, diharapkan tercapai hadirnya guru-guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., menyampaikan, hadirnya program penuntasan sertifikasi pendidik melalui PPG merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan para guru baik yang statusnya ASN maupun non-ASN.

“Selama ini program PPG bagi Guru Tertentu telah berjalan dengan baik, tanpa ditemukan hambatan-hambatan yang berarti. Selanjutnya, sebagai bagian dari transformasi PPG bagi Guru Tertentu dan upaya percepatan sertifikasi guru, kami menyelenggarakan PPG bagi Guru Tertentu tahun 2024 dengan sasaran lebih besar dan dapat mendukung penuntasan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kami tengah mengupayakan penuntasan sertifikasi bagi 1.3 juta guru di bawah naungan Kemendikdasmen. Diharapkan semua guru di Indonesia telah memiliki sertifikasi pendidik (serdik) paling lambat di tahun 2026,” jelas Dirjen Nunuk.

Penyelenggaraan program PPG bagi Guru Tertentu dilakukan melalui pembelajaran mandiri dan penugasan terstruktur secara daring, tanpa memungut biaya pada peserta atau gratis, karena sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu Dirjen Nunuk juga menghimbau para guru agar berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan pihak manapun untuk meminta pungutan biaya atau pembayaran dalam proses pelaksanaan PPG. Para guru juga dihimbau menjaga integritasnya sebagai seorang guru untuk mengikuti proses pembelajaran secara jujur dan mandiri.

Saat ini, terdapat sekitar 480ribu guru yang mengikuti seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu yang telah dilaksanakan pada 28 November hingga 20 Desember 2024 melalui aplikasi SIMPKB. Bagi guru-guru yang belum termasuk sasaran peserta PPG bagi Guru Tertentu 2024, nantinya dapat mengikuti seleksi administrasi PPG bagi Guru Tertentu di periode berikutnya di tahun 2025. (Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)

Pesan Ibu kepada Anaknya tentang Sholat

0
oleh : Akhmad Sururi

Setiap jelang subuh muadzin di masjid yang dekat dengan penulis (radius kira-kira 40 m) mengingatkan, sholat subuh dengan menyebutkan hadis yang artinya, awal mula ibadah yang akan dihisan adalah sholat. Ini tentu karena sangat pentingnya ibadah sholat yang menjadi ibadah pokok dengan menempati rukun Islam kedua setelah membaca syahadat.

Terkait dengan sholat, beberapa hari yang lalu membaca status facebook (medsos) kawan saya yang bertuliskan “Kenapa seorang Ibu mengingatkan sholat, karena Ibu inginkan anaknya bukan hanya bahagia dunia saja tapi sampai di akherat nanti.” Sebuah pesan yang sangat penuh  makna dari seorang Ibu yang telah berusah payah melahirkan seorang anak.

Antara suara muadzin yang mengingatkan sholat dengan status FB teman saya sangat berkaitan pada titik temu “Sholat” yang menjadi kewajiban setiap muslim yang mukalaf (baligh dan berakal). Hanya saja untuk muadzin ditunjukkan untuk umum, semua orang muslim, sementara status di Facebook menjadi pesan khusus seorang ibu kepada anaknya.

Kedua pesan tersebut sangat penting karena sholat sesungguhnya media komunikasi antara hamba dengan Sang Pencipta. Lebih dari itu melalui sholat yang secara bahasa berarti doa, dapat menjadikan ketenangan dan ketenteraman hati manusia. Meskipun tidak semua orang yang sholat secara otomatis menjadi tenang dan tentram hatinya. Disinilah dibutuhkan ilmu tata cara sholat disamping ilmu Fiqih juga ilmu tasawuf sebagai implementasi dari makna ikhsan dalam hadis Arbain Nawawi.

Pesan seorang Ibu yang cerdas dalam medsos tersebut sesungguhnya mengingatkan kepada kita semua. Sebagai Ibu yang baik dan cerdas bukan hanya memelihara fisik anak (memberikan makan), tapi memelihara ruhani melalui kebiasaan beribadah sangat penting, termasuk sholat. Karena itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan agar memerintahkan anak kita untuk melakukan sholat pada saat usia 7 tahun. Ini sangat penting sebagai bagian pendidikan pembiasaan dalam beribadah.

Dalam prespektif psikologi kenapa perintah itu dimulai saat usia tujuh tahun ? Ternyata salah satu alasannya, karena pada saat memasuki usia 7 tahun, aspek kognisi sudah meluai tumbuh berkembang. Pemahaman terhadap sesuatu yang abstrak sudah mulai muncul. Itulah sebabnya, terkadang muncul pertanyaan tentang Tuhan dan pertanyaan lain tentang agama. Oleh karena itu disaat memasuki fase pertama usia tujuh tahun orang tua harus memulai perintah sholat disertai dengan sikap mendidik.

Sungguh menjadi kebahagiaan seseorang Ibu saat anaknya rajin sholat. Saat azan tiba sang anak bergegas memakai sarung dan peci kemudian pergi ke masjid atau mushalla. Hal itu menjadi pemandangan yang indah untuk seorang Ibu. Saat anak sudah besar (dewasa) melihat anaknya malas sholat, hati seorang Ibu sangat sedih dan pilu bahkan mungkin menangis.     Dalam hatinya tersimpan harapan agar anaknya bisa sholat, karena dengan sholat akan menjadi baik prilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu seorang Ibu tidak boleh putus asa dalam berdoa, terus mendoakan anaknya yang saat ini belum mau sholat dengan tetap memerintahkan sholat. Perintah dan ajakan dengan kelembutan hati pada saatnya nanti akan bisa melembutkan hati anak anak. ***

Kebijakan Moneter di Tengah Ketidakpastian Global

0
Penulis; M. Luki Faturrakhman, Laila Fitria Nur Rahma, Ayu Lestari
Penulis; M. Luki Faturrakhman, Laila Fitria Nur Rahma, Ayu Lestari

Ketidakpastian global saat ini menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh bank sentral di seluruh dunia. Gejolak ekonomi akibat konflik geopolitik, pandemi yang belum sepenuhnya usai, serta perubahan iklim yang semakin nyata telah menciptakan tekanan besar pada sistem keuangan internasional. Kebijakan moneter memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kesejahteraan masyarakat.

Lonjakan inflasi menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi bank sentral yang dialami banyak negara. Kenaikan harga energi dan pangan, yang sebagian besar dipicu oleh konflik geopolitik, telah membantu daya beli masyarakat. Menurut laporan dari Bank Indonesia, inflasi di Indonesia tercatat sebesar 2,51% pada Juni 2024, dengan target inflasi yang ditetapkan dalam kisaran 2,5±1%. Namun, di banyak negara berkembang, inflasi diperkirakan tetap tinggi, dengan beberapa negara mencatat inflasi di atas 5%. Kebijakan ini memiliki konsekuensi serius, terutama bagi negara berkembang. Peningkatan suku bunga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan beban utang luar negeri. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) pada 6% untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk menarik aliran modal asing dan mengendalikan inflasi yang dipicu oleh masuknya harga energi dan pangan. Namun, langkah ini memiliki risiko, terutama bagi negara berkembang, karena dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan beban utang luar negeri. Kenaikan suku bunga yang berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya dapat memperlambat pemulihan perekonomian pascapandemi.

Volatilitas nilai tukar mata uang juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan moneter di tengah ketidakpastian global. Ketika mata uang negara-negara berkembang melemah terhadap dolar AS, biaya impor menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya memperburuk inflasi domestik. Bank sentral dalam situasi ini sering kali melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Ketika mata uang negara-negara berkembang melemah terhadap dolar AS, biaya impor menjadi lebih tinggi, yang pada akhirnya memperparah inflasi domestik. Pada akhir Juli 2024, nilai tukar Rupiah menguat 0,52% dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024, meskipun masih melemah 5,48% dibandingkan akhir Desember 2023. Hal ini menunjukkan adanya tekanan dari nilai tukar yang dapat mempengaruhi biaya impor dan inflasi domestik. Namun, langkah ini harus ditempuh dengan hati-hati agar tidak menguras cadangan devisa, yang juga merupakan penopang utama stabilitas ekonomi.

Kebijakan intervensi di pasar valuta asing menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, termasuk melalui transaksi spot dan pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari terkurasnya cadangan devisa. Intervensi yang tidak terencana dapat menciptakan lebih banyak pasar, sehingga mempengaruhi kepercayaan investor. Fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan moneter yang efektif. Bank sentral perlu terus memantau data ekonomi terkini dan proyeksi jangka pendek untuk mengambil keputusan yang tepat. Transparansi dalam komunikasi kebijakan juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar. Apabila masyarakat dan pelaku ekonomi memahami arah kebijakan dengan baik, stabilitas akan lebih mudah terwujud. Transparansi juga berkontribusi dalam mengurangi spekulasi yang berpotensi memperburuk kondisi pasar keuangan.

Kerja sama internasional juga menjadi elemen penting dalam menghadapi ancaman global. Forum-forum seperti G20 dan IMF memberikan platform bagi negara-negara untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan bersama yang dapat memitigasi dampak krisis global. Pada saat ini, negara-negara berkembang perlunya bersuara lebih aktif agar kebijakan global juga mencerminkan kebutuhan mereka. Kerja sama dalam hal pertukaran informasi dan pengalaman dapat membantu negara-negara dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang ada. Kerja sama ini tidak hanya mencakup aspek moneter, tetapi juga kebijakan fiskal dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Sinergi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter tidak dapat bekerja sendirian. Keduanya  bersinergi untuk menciptakan pondasi ekonomi yang lebih kuat. Realisasi belanja negara Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp1.398 triliun, tumbuh 11,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencakup program perlindungan sosial dan dukungan untuk proyek strategis nasional yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi pada infrastruktur, teknologi, dan pendidikan dapat menjadi langkah jangka panjang untuk mengurangi kerentanan ekonomi terhadap guncangan global. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor prioritas, termasuk penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mendukung pengelolaan kas dan investasi.

Kebijakan moneter di tengah global harus bersifat fleksibel dan adaptif, dengan mempertimbangkan data ekonomi terkini dan proyeksi masa depan. Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal, serta kerja sama internasional, akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, tantangan yang dihadapi dapat dikelola dengan lebih efektif, memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah gejolak global.

Era digital mendorong digitalisasi sistem keuangan yang menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas. Teknologi finansial dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, adopsi teknologi ini harus diiringi dengan penguatan regulasi dan pengawasan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, seperti keamanan data dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat akan menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan ekonomi di tengah tantangan yang terus berkelanjutan. Bank sentral dan pemerintah harus bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada stabilitas jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa perekonomian global dapat pulih dan tumbuh meskipun di tengah pertahanan yang kompleks dan beragam. ***

(Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, GenBI Tegal)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts