INDRAMAYU (Aswajanews) – Proyek pembangunan laboratorium dan perpustakaan di MTsN 6 Indramayu diduga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proyek yang dikerjakan dalam dua tahap dengan nilai mencapai Rp4.294.358.147 ini bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2025–2026 milik Kementerian Agama Republik Indonesia, dan dilaksanakan oleh CV Adikarya Pratama.

Sorotan tajam muncul setelah hasil investigasi lapangan pada Selasa (14/04/2026) menemukan sejumlah pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu, tidak terlihat adanya garis pembatas keamanan di area proyek, padahal lokasi tersebut berada di lingkungan sekolah yang masih beraktivitas.

Ketua DPD GNPK-RI Kabupaten Indramayu, Karyanto, mengecam lemahnya pengawasan dari pihak kontraktor maupun pengawas proyek. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

“Undang-undang ini mewajibkan setiap perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Selain itu, juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang mengatur penerapan sistem manajemen K3,” ujarnya.

Ia menilai, tidak diterapkannya K3 dan tidak adanya pembatas area sangat berisiko, baik bagi pekerja maupun siswa di lingkungan sekolah. Bahkan, jika anggaran untuk APD tersedia namun tidak direalisasikan, hal tersebut berpotensi mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, mandor lapangan, Fahru, menyebutkan bahwa APD sebenarnya telah disediakan. Namun, menurutnya, para pekerja kerap tidak disiplin dalam penggunaannya.

“APD sudah ada, tapi pekerja kadang sulit diingatkan. Mungkin karena terbiasa bekerja tanpa perlengkapan lengkap,” jelasnya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait komitmen pelaksanaan standar keselamatan kerja dalam proyek pemerintah, terutama yang berada di lingkungan pendidikan. Pengawasan yang lebih ketat dari pihak terkait dinilai mendesak untuk mencegah risiko kecelakaan kerja maupun potensi pelanggaran hukum. (Red/Herman/Tongol)

TASIKMALAYA (Aswajanews) – Praktik pengelolaan parkir di Kota Tasikmalaya kembali menuai sorotan. Keluhan warga terkait tarif yang tidak sesuai hingga penggunaan karcis yang keliru mulai mencuat, memunculkan pertanyaan serius soal lemahnya pengawasan di lapangan.

Salah satu keluhan datang dari warga berinisial N. Ia mengaku dikenakan tarif Rp5.000 meski hanya parkir sebentar untuk berbelanja. Saat mencoba membayar Rp3.000 sesuai ketentuan, uang tersebut justru ditolak oleh juru parkir.

“Padahal saya hanya parkir sebentar. Saya kasih Rp3.000, tapi ditolak. Malah diminta Rp5.000 dan dikasih karcis hijau,” ungkap N, Selasa (9/4/2025).

Kepala UPTD Parkir Kota Tasikmalaya, Uen Khoeruman, mengakui adanya pelanggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa karcis hijau sejatinya diperuntukkan bagi kendaraan barang, dengan tarif resmi Rp4.000—bukan Rp5.000.

“Untuk kendaraan pribadi tarifnya Rp3.000. Jadi ini jelas tidak sesuai prosedur,” tegasnya.

UPTD Parkir berjanji akan memanggil dan membina juru parkir yang bersangkutan. Namun, di balik itu, muncul pengakuan yang justru mengundang keprihatinan: pengawasan selama ini lebih berfokus pada setoran, bukan pada pendapatan riil di lapangan.

“Kami masih mengandalkan data setoran dari jukir, belum sampai memastikan pendapatan sebenarnya,” ujar Uen.

Kondisi ini dinilai membuka celah praktik penarikan tarif di luar ketentuan. Tanpa pengawasan yang menyentuh realitas lapangan, potensi penyimpangan dinilai sulit ditekan.

UPTD mengimbau masyarakat untuk melaporkan kejadian serupa dengan menyertakan bukti karcis. Sementara itu, penelusuran di sejumlah titik parkir lain masih terus dilakukan guna memastikan apakah praktik serupa terjadi secara lebih luas.

(Nana S)

CIREBON (Aswajanews) — Program Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah melalui skema Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) merupakan salah satu prioritas nasional Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kementerian Agama. Program ini bertujuan memperbaiki serta meningkatkan kualitas sarana pendidikan madrasah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat, guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak.

Program tersebut juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden dalam mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, baik di madrasah negeri maupun swasta, melalui revitalisasi bangunan serta penyediaan fasilitas pembelajaran yang representatif.

Salah satu lokasi yang menjadi sasaran program ini adalah MI Negeri 6 Kabupaten Cirebon, yang termasuk dalam paket proyek rehabilitasi dan renovasi madrasah PHTC Jawa Barat 8.

Paket ini mencakup wilayah Kabupaten Bandung, Sumedang, Majalengka, Cirebon, dan Indramayu, dengan total anggaran sebesar Rp21.005.193.000 untuk 12 titik madrasah. Proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor PT Jolundra Putra.

Namun, hasil investigasi tim di lapangan menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Beberapa pekerjaan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), di antaranya proses pengadukan beton yang tidak menggunakan mesin molen (setmix), serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dinilai kurang optimal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD GNPK-RI Indramayu, Karyanto, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru terindikasi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

“Hasil investigasi tim di lapangan menunjukkan adanya dugaan lemahnya pengawasan dari pihak terkait, baik dari Kementerian Agama maupun konsultan. Hal ini membuka peluang bagi oknum kontraktor untuk mencari keuntungan pribadi,” ujar Karyanto.

Ia juga menyoroti pekerjaan rehabilitasi di MI Negeri 6 Kabupaten Cirebon yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas dan daya tahan bangunan.

Lebih lanjut, Karyanto menegaskan pihaknya akan melayangkan surat kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat serta mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
(Herman/Tongol/Red)

BANDUNG (Aswajanews) — Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya, turun langsung meninjau sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Senin (13/4/2026).

Dalam kondisi air yang masih setinggi lutut orang dewasa, Asep Romy—yang akrab disapa Bang Romy—terlihat menyusuri gang-gang sempit permukiman warga. Ia bersama relawan membagikan paket bantuan berisi kebutuhan pokok seperti beras, mi instan, serta bahan pangan lainnya secara langsung kepada masyarakat.

Aksi kemanusiaan tersebut mendapat sambutan hangat dari warga. Sejumlah penerima bantuan tampak antusias sekaligus terharu di tengah situasi sulit akibat banjir yang belum sepenuhnya surut.

Tak hanya menyalurkan bantuan, Asep Romy juga berdialog dengan warga untuk mendengar langsung berbagai keluhan serta kebutuhan mendesak di lapangan. Warga mengungkapkan bahwa banjir kerap terjadi setiap musim hujan dan berharap adanya solusi jangka panjang dari pemerintah.

Proses distribusi bantuan turut melibatkan relawan yang menggunakan wadah besar untuk menjangkau titik-titik terdampak. Penyaluran dilakukan secara door to door mengingat akses yang masih terbatas akibat genangan air.

Sebagai anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial, Asep Romy menekankan pentingnya menjaga kesehatan pascabanjir. Ia mengingatkan potensi munculnya penyakit akibat lingkungan yang tidak higienis, seperti diare dan infeksi kulit.

Banjir di wilayah Bojongsoang dipicu oleh tingginya curah hujan serta meluapnya aliran sungai yang tidak mampu menampung debit air. Hingga saat ini, sejumlah kawasan permukiman masih tergenang dan aktivitas warga terganggu.

Asep Romy memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna mendorong penanganan yang lebih komprehensif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.***

ISLAMABAD (Aswajanews) — Perundingan langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan setelah hampir 21 jam negosiasi intensif.

Kegagalan tersebut dilaporkan media Iran pada Minggu (12/4) dini hari. Kantor berita semi-resmi Tasnim News Agency menyebut pembicaraan menemui jalan buntu akibat “tuntutan berlebihan” dari pihak Amerika Serikat.

Menurut laporan tersebut, delegasi Iran telah mengajukan berbagai inisiatif dan proposal baru selama proses negosiasi guna mendorong tercapainya kesepahaman. Namun, sikap keras Amerika dinilai menjadi penghambat utama kemajuan perundingan.

Media pemerintah Iran, IRIB, juga melaporkan bahwa delegasi Iran bernegosiasi secara intensif selama 21 jam untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Meski demikian, tuntutan yang dianggap tidak realistis dari pihak Amerika Serikat membuat pembicaraan tidak menghasilkan kemajuan signifikan.

Sementara itu, upaya Pakistan untuk memfasilitasi kelanjutan perundingan serta pertukaran draf kesepakatan pada Minggu pagi juga tidak membuahkan hasil. Hingga kini, belum ada jadwal maupun lokasi baru untuk putaran negosiasi berikutnya.

Kantor berita Fars melaporkan bahwa Iran menolak sejumlah tuntutan utama Amerika Serikat, termasuk terkait Selat Hormuz, program nuklir damai Iran, serta permintaan untuk memindahkan material nuklir keluar dari wilayah Iran.

Iran menilai Amerika Serikat berupaya mencapai tujuan diplomatik yang sebelumnya gagal diraih melalui jalur militer. Dalam laporan tersebut, delegasi Amerika disebut tidak menunjukkan itikad untuk menurunkan tuntutan, bahkan terkesan mencari alasan untuk mengakhiri perundingan.

Perundingan di Islamabad ini menjadi salah satu kontak langsung paling signifikan antara kedua negara sejak Revolusi Islam Iran 1979. Pertemuan berlangsung di tengah situasi gencatan senjata dua pekan yang masih rapuh di kawasan.

(Sumber: Anadolu Agency)

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran dunia. Isu pembatasan jalur pelayaran di Selat Hormuz—urat nadi distribusi energi global—menjadi sorotan utama.

Selat yang setiap hari dilalui tanker dengan muatan sekitar 20 juta barel minyak ini memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas pasokan energi dunia. Ketika muncul kabar pembatasan akses oleh Iran, dampaknya langsung terasa pada psikologi pasar global.

Alternatif jalur distribusi memang tersedia. Terusan Suez masih dapat digunakan, namun kapasitasnya terbatas dan tidak mampu menampung lonjakan arus tanker dalam skala besar. Sementara Selat Bab el-Mandeb juga menghadapi ancaman keamanan akibat konflik di kawasan Yaman.

Pilihan lain adalah jalur memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Namun rute ini jauh lebih panjang, sehingga meningkatkan biaya logistik secara signifikan.

Dalam situasi seperti ini, kenaikan harga minyak dunia menjadi hampir tak terhindarkan. Ketika harga melonjak, dampaknya merembet hingga ke dalam negeri—mulai dari harga BBM, ongkos distribusi, hingga harga pangan.

Dunia kembali diingatkan bahwa satu titik sempit di peta mampu mengguncang ekonomi global. Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut, melainkan simpul strategis yang menentukan stabilitas energi dunia. Ketika kawasan ini memanas, yang bergetar bukan hanya Timur Tengah, tetapi juga dapur rakyat di negara-negara jauh seperti Indonesia.

Ketegangan antara Iran dan Israel, yang turut melibatkan kepentingan global seperti Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, membuat ancaman gangguan distribusi minyak bukan sekadar retorika. Sekali jalur ini terganggu, rantai pasok energi dunia langsung tersendat.

Hukum ekonomi pun bekerja tanpa kompromi: biaya naik, harga ikut melonjak.

Masalahnya, kenaikan harga minyak hampir selalu berujung pada satu hal—beban rakyat. Harga BBM meningkat, biaya logistik melonjak, dan harga kebutuhan pokok ikut terdorong. Efek berantainya panjang, dan ujungnya selalu menyentuh masyarakat kecil.

Indonesia memang tidak berada di pusat konflik, namun dampaknya nyata. Ketergantungan pada energi impor membuat kita rentan terhadap setiap gejolak global.

Pemerintahan hari ini menghadapi ekspektasi besar. Rakyat berharap stabilitas harga tetap terjaga. Namun realitas global tidak sesederhana janji. Ketika harga minyak dunia menembus batas psikologis, ruang fiskal ikut tertekan.

Di sinilah ujian kepemimpinan sesungguhnya: bukan sekadar menjaga angka, tetapi menjaga kepercayaan.

Pemerintah harus bergerak cepat—memperkuat cadangan energi, mempercepat transisi ke energi alternatif, dan yang paling penting, melindungi rakyat dari dampak langsung gejolak global.

Jika tidak, konflik ribuan kilometer jauhnya akan terus menjelma menjadi krisis di dalam negeri.

Dan sekali lagi, rakyatlah yang paling dulu merasakannya. *