Google search engine
Beranda blog Halaman 35

Iran Buka Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Anjlok

0
Foto: Kapal tanker berlayar di Teluk, dekat Selat Hormuz, seperti yang terlihat dari bagian utara Ras al-Khaimah, dekat perbatasan dengan pemerintahan Musandam di Oman, di tengah konflik AS-Israel dengan Iran, di Uni Emirat Arab, 11 Maret 2026. (REUTERS/Stringer)

JAKARTA (Aswajanews) – Iran akhirnya membuka penuh jalur pelayaran di Selat Hormuz untuk kapal komersial. Keputusan ini langsung mengguncang pasar energi global dan memicu penurunan tajam harga minyak dunia.

Langkah tersebut diambil di tengah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang baru saja tercapai.

Dalam pernyataan resmi yang dilansir CNBC pada Jumat (17/4/2026), Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menegaskan bahwa jalur pelayaran vital tersebut kini kembali dapat dilalui secara normal, meski tetap dengan sejumlah ketentuan teknis.

“Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi seluruh kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata,” ujar Araghchi melalui unggahan di media sosial.

Meski telah dibuka, Iran tetap memberlakukan aturan pelayaran tertentu. Kapal-kapal diwajibkan melintas melalui jalur khusus atau “jalur terkoordinasi” yang telah ditetapkan oleh otoritas maritim Iran guna menjamin keamanan dan kelancaran navigasi.

Keputusan ini mendapat respons positif dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump secara terbuka menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Teheran tersebut.

Di pasar global, dampaknya terasa seketika. Harga minyak dunia tercatat anjlok lebih dari 11 persen setelah pengumuman tersebut, mencerminkan optimisme pasar terhadap pulihnya pasokan energi dari kawasan Teluk.

(Red)

Kakanwil Kemenag Jabar ‘Warning’ ASN: Tinggalkan Pola Lama, Sambut Transformasi Digital

0
Kepala Kanwil Kemenag Jabar, H. Dudu Rohman, S.Ag., M.Si.

BANDUNG (Aswajanews) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Dudu Rohman, memimpin Rapat Pembinaan Disiplin dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenag Jawa Barat, Jumat (17/04/2026). Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom dan live streaming, diikuti jajaran pejabat hingga seluruh ASN se-Jawa Barat.

Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan pentingnya penguatan disiplin kerja di tengah era transformasi digital. Menurutnya, pola kerja ke depan menuntut integrasi layanan berbasis digital yang harus diimbangi dengan kedisiplinan ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa layanan keagamaan, termasuk pelayanan pernikahan pada Jumat hingga Minggu, harus tetap berjalan optimal sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.

“Disiplin digital menjadi kunci keberhasilan pola kerja baru. Layanan harus semakin adaptif dan terintegrasi dengan sistem digital,” tegasnya.

Selain itu, Kakanwil mengingatkan pentingnya evaluasi program agar tidak berhenti pada aspek administratif semata. Setiap program harus memiliki indikator yang jelas serta memberikan dampak nyata di lapangan.

Salah satu program yang disoroti adalah penguatan ekoteologi. Ia menegaskan bahwa konsep tersebut harus diwujudkan melalui aksi nyata dengan melibatkan kolaborasi antara Kemenag, madrasah, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Ekoteologi harus menjadi gerakan nyata dengan desain program, indikator masalah, serta aksi perubahan yang terukur,” ujarnya.

Kakanwil juga mendorong penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik keagamaan maupun umum, guna mendukung pengembangan potensi generasi muda serta keberlanjutan pendidikan berbasis keagamaan.

Di sisi lain, inovasi program seperti pengembangan kota wakaf dan desa sadar wakaf turut menjadi perhatian untuk meningkatkan kesadaran beragama sekaligus memperkuat pemberdayaan umat.

Dalam aspek pelayanan publik, ia menekankan pentingnya sikap ramah dan humanis. ASN diminta memberikan layanan yang responsif, penuh sapa, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Layanan harus menghadirkan senyum, sapa, dan semangat melayani,” tegasnya.

Kondusivitas kehidupan beragama juga menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan pentingnya menjaga harmoni dan kerukunan antarumat beragama sebagai bagian dari tanggung jawab Kementerian Agama.

Lebih lanjut, penguatan layanan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan satuan kerja lainnya diprioritaskan, terutama di wilayah dengan kebutuhan layanan tinggi seperti Bekasi, Bogor, dan Cianjur. Setiap persoalan diminta dianalisis secara komprehensif, mulai dari akar masalah hingga solusi yang terjadwal dan terukur.

Dalam mendukung hal tersebut, Kakanwil mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan pendidikan dan keagamaan.

Ia juga mengingatkan ASN agar tidak hanya berfokus pada tugas administratif, tetapi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari pengabdian kepada umat.

“ASN bukan hanya birokrat, tetapi juga agen kebaikan di tengah masyarakat,” tuturnya.

Menutup arahannya, Kakanwil menegaskan bahwa seluruh program harus dirancang secara spesifik, realistis, dan terukur agar memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

Melalui penguatan disiplin, transformasi digital, kolaborasi lintas sektor, dan kepedulian sosial, Kanwil Kemenag Jawa Barat berkomitmen menghadirkan layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak luas.

(Red)

Ijazah MDTA di Brebes Miliki Nilai SPMB Setara Piagam Juara Tingkat Kabupaten

0
Ketua DPC FKDT Kab. Brebes, Akhmad Sururi

BREBES (Aswajanews) – Pemerintah Kabupaten Brebes memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan keagamaan, khususnya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Brebes Nomor 420/113 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang TK, SD, dan SMP.

Dalam aturan tersebut, ijazah MDTA kini memiliki nilai sebesar 20 poin dalam proses SPMB. Nilai ini setara dengan piagam penghargaan juara tingkat kabupaten.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Brebes, Akhmad Sururi, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Brebes, Hj Paramitha Widya Kusuma, atas kebijakan tersebut.

“Kami mewakili seluruh guru MDTA se-Kabupaten Brebes mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati yang telah menaikkan nilai ijazah MDTA menjadi 20 poin. Ini setara dengan piagam penghargaan juara tingkat kabupaten dan menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap eksistensi MDT,” ujar Sururi saat ditemui di kantor DPC FKDT Brebes, Jalan Yos Sudarso, Jumat (16/4/2026).

Menurutnya, kebijakan ini diyakini akan meningkatkan minat masyarakat terhadap MDTA. Pasalnya, ijazah MDT kini menjadi salah satu dokumen pendukung dalam SPMB yang memiliki nilai signifikan.

Sururi juga menegaskan bahwa keberadaan MDTA di Brebes, yang saat ini berjumlah sekitar 718 lembaga, memiliki peran penting dalam membentuk generasi berakhlak mulia dan berkarakter religius.

Ia menilai berbagai kasus kenakalan remaja, seperti tawuran pelajar, tidak lepas dari lemahnya pemahaman nilai-nilai keagamaan. “Agama mengajarkan moral dan akhlak. Dengan bekal tersebut, generasi muda tidak mudah terjerumus pada tindakan kriminalitas,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Sururi, pendidikan keagamaan sejak dini melalui MDTA sangat penting sebagai fondasi moral ketika anak memasuki usia remaja.

Sementara itu, perwakilan Tim Fasilitasi Pengembangan MDT dari Kementerian Agama Kabupaten Brebes, KH Dr Akrom Jangka Daosat, juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Brebes.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Brebes atas kebijakan ini. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pendidikan keagamaan di Kabupaten Brebes,” ujarnya.
(Red/Nas)

Oknum Advokat Dilaporkan ke PERADI Ciamis, Diduga Telantarkan Klien

0
Jaya Laksana bersama H. Maman Suparman, S.H., Ketua DPC PERADI Ciamis

CIAMIS (Aswajanews) – Dugaan pelanggaran kode etik profesi kembali mencuat di kalangan advokat. Seorang oknum advokat berinisial IR, warga Sukarame, Kota Banjar, dilaporkan ke DPC PERADI Ciamis setelah diduga menelantarkan kliennya meski telah menerima kuasa hukum dan uang jasa sebesar Rp7 juta.

Laporan tersebut disampaikan oleh Jaya Laksana, warga Desa Puloerang, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis. Ia mengaku mengalami kerugian karena perkara yang dipercayakan kepada IR tidak kunjung ditangani.

Jaya menjelaskan, sejak penandatanganan surat kuasa pada 25 Juni 2025 terkait pengurusan Penetapan Ahli Waris (PAW) yang tidak kunjung beres.

“Sudah diberi kuasa dan biaya, tapi penanganan perkara tidak berjalan. Komunikasi juga terputus tanpa kejelasan,” ujarnya.

Ia berharap DPC PERADI Ciamis dapat menangani laporan ini secara serius agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan oleh oknum advokat yang tidak profesional.

Ketua DPC PERADI Ciamis, H. Maman Sutarman, S.H., membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya, pihak organisasi telah melayangkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk klarifikasi, namun tidak mendapat respons.

“Pemanggilan sudah dilakukan, tetapi yang bersangkutan tidak hadir,” tegasnya.

PERADI Ciamis memastikan akan menindaklanjuti laporan ini dengan membawa kasus tersebut ke Komisi Pengawasan (Kowas) untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika terbukti melanggar kode etik, IR terancam sanksi mulai dari teguran hingga sanksi berat sesuai ketentuan organisasi.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut kepercayaan publik terhadap profesi advokat sebagai salah satu penegak hukum.

Hingga berita ini diturunkan, pihak IR belum memberikan klarifikasi resmi.

(Red)

Survei: Warga Eropa Kini Anggap AS Lebih Mengancam daripada China di Era Donald Trump

0

Eropa (Aswajanews) — Perilaku agresif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dinilai memicu perubahan persepsi di kalangan warga Eropa terhadap posisi Amerika Serikat (AS) di panggung global.

Berdasarkan hasil survei Politico European Pulse, banyak warga Eropa kini memandang AS sebagai ancaman yang lebih nyata dibandingkan China. Survei tersebut melibatkan 6.698 responden dari enam negara, yakni Spanyol, Jerman, Prancis, Italia, Polandia, dan Belgia, yang dilakukan pada 13–21 Maret 2026.

Hasilnya, sebanyak 36 persen responden menilai AS sebagai ancaman, sementara hanya 12 persen yang masih menganggapnya sebagai sekutu. Sebagai perbandingan, 29 persen responden menyebut China sebagai ancaman bagi Eropa.

Di empat negara—Spanyol, Jerman, Italia, dan Belgia—mayoritas responden mengaku lebih khawatir terhadap AS dibandingkan China. Sementara itu, warga Prancis dan Polandia masih menilai China sebagai ancaman yang lebih besar.

Perubahan persepsi ini terjadi sejak kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada Januari 2025. Sejumlah kebijakan dan pernyataan kontroversialnya, seperti wacana mencaplok Greenland dan Kanada, penerapan tarif perdagangan tinggi terhadap sekutu, hingga kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global, dinilai turut memperburuk citra AS di mata publik Eropa.

Secara rinci, warga Spanyol menunjukkan sikap paling negatif terhadap AS, dengan 51 persen responden menganggap negara tersebut sebagai ancaman. Disusul Italia (46 persen), Belgia (42 persen), Prancis (37 persen), dan Jerman (30 persen). Sementara di Polandia, hanya 13 persen responden yang menilai AS sebagai ancaman.

Meski demikian, secara keseluruhan, Rusia tetap dipandang sebagai ancaman utama bagi Eropa. Di Polandia, misalnya, sebanyak 92 persen responden menganggap Rusia sebagai ancaman serius, mengingat kedekatan geografis dan faktor historis. Setelah Rusia, warga Polandia menempatkan China, lalu AS sebagai potensi ancaman.

Hasil survei ini menandai adanya pergeseran signifikan dalam persepsi publik Eropa, di mana AS yang sebelumnya dipandang sebagai sekutu utama, kini mulai masuk dalam daftar negara yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas kawasan. (Sumber: Politico European Pulse)

STAI Brebes Sosialisasikan Program Perkuliahan untuk Guru MDT

0

BREBES (Aswajanews) – Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes menggelar sosialisasi program perkuliahan bagi guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di aula Kantor DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Brebes, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini disampaikan oleh Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, Edi Tristiyanto, bersama Wakil Ketua bidang Akademik, Administrasi, Kepegawaian, dan Kemahasiswaan, Edi Susanto. Program yang ditawarkan direncanakan menggunakan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sehingga proses perkuliahan berbeda dengan jalur reguler.

Edi Susanto menjelaskan, program RPL diperuntukkan bagi para pendidik yang telah memiliki pengalaman mengajar di lembaga pendidikan. Melalui skema ini, sejumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dapat dikonversi dari pengalaman pengabdian yang telah dijalani.

“Program ini menjadi kesempatan bagi guru MDT karena proses perkuliahannya tidak seperti reguler. Ada beberapa SKS yang dapat dikonversi, sehingga masa studi bisa ditempuh kurang dari empat tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, program RPL telah resmi diluncurkan oleh Kementerian terkait dengan sejumlah persyaratan, termasuk akreditasi perguruan tinggi. Saat ini, STAI Brebes tengah berproses untuk dapat menyelenggarakan program tersebut.

Sementara itu, Ketua DPC FKDT Kabupaten Brebes, Akhmad Sururi, menyambut baik sosialisasi ini. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidik MDT.

“Masih banyak guru MDT yang belum memiliki ijazah sarjana, terutama yang berasal dari latar belakang pesantren. Program ini menjadi peluang besar bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan,” kata Sururi.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kualitas guru MDT sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, yang menempatkan MDT sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan keagamaan.

Ke depan, pihak FKDT Kabupaten Brebes bersama STAI Brebes akan membahas lebih lanjut teknis pelaksanaan program, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Kegiatan ini turut dihadiri para Ketua DPAC FKDT se-Kabupaten Brebes, serta jajaran pengurus DPC FKDT, di antaranya Sekretaris Moh Toha dan Bendahara Sanuri Nursalim. (Red/Nas)

Terbelah Dihantam Arus, Jembatan Penghubung Ibun–Majalaya Putus Total

0

BANDUNG (Aswajanews) – Jembatan Radug yang menghubungkan Desa Karyalaksana, Kecamatan Ibun, dan Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, terbelah akibat tergerus derasnya aliran Sungai Citarum.

Peristiwa ini dipicu tingginya curah hujan yang menyebabkan debit air Sungai Citarum meningkat dan meluap hingga mengikis pondasi jembatan. Akibatnya, struktur jembatan bergeser, terbelah, dan sebagian roboh.

Seorang warga Karyalaksana, AEP, yang berada di lokasi pada Kamis (16/4) malam, menyebut kerusakan terjadi secara bertahap. “Awalnya debit air meningkat, lalu perlahan menggerus pondasi hingga jembatan bergeser dan akhirnya terbelah,” ujarnya.

Akibat kejadian ini, akses penghubung antara kedua desa lumpuh total dan untuk sementara ditutup. Warga kini harus menggunakan jalur alternatif untuk beraktivitas.

Pihak Dinas PUTR Kabupaten Bandung bersama aparat setempat dan Kapolsek Ibun telah meninjau lokasi serta melakukan langkah pengamanan guna mencegah korban. Perbaikan jembatan direncanakan segera dilakukan. (Red)

Jalan Gandu–Sinarjati Rusak Dini, PUTR Majalengka Tegur Kontraktor

0

MAJALENGKA (Aswajanews) – Sorotan publik terkait kerusakan cepat pada proyek pemeliharaan jalan ruas Gandu–Sinarjati akhirnya direspons Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka, Rabu (15/4/2026).

Melalui Kabid Bina Marga, dinas menyatakan telah memberikan teguran keras kepada pelaksana proyek, CV Dharmawan Jaya, setelah menerima laporan kerusakan berupa aspal retak dan amblas.

“Penyedia jasa sudah kami tegur dan kini tengah melakukan perbaikan di lapangan,” ujarnya kepada awak media.

Ia menjelaskan, kerusakan terparah terjadi di titik depan area penggilingan padi (heleran). Perbaikan difokuskan pada penguatan struktur bawah jalan yang sebelumnya dinilai bermasalah.

“Konstruksi bawah sudah dibongkar dan diperkuat, khususnya di titik tersebut, agar lebih kokoh sebelum dilapisi kembali,” tambahnya.


Meski begitu, penjelasan ini belum meredakan kritik warga dan aktivis. Mereka menilai kerusakan yang terjadi dalam hitungan hari mengindikasikan lemahnya perencanaan atau dugaan tidak sesuainya spesifikasi sejak awal.

“Kalau sekarang harus dibongkar ulang, kenapa tidak dimaksimalkan dari awal? Ini jelas pemborosan waktu dan biaya,” kata salah satu pengguna jalan.

PUTR menegaskan proyek masih dalam masa pemeliharaan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Namun, masyarakat mendesak pengawasan lebih ketat agar perbaikan tidak kembali asal-asalan, mengingat nilai proyek mencapai Rp300 juta. (Tim)

FKDT Berkhidmah, Berikan yang Terbaik untuk Umat

0
Halal Bihalal DPC FKDT Kabupaten Jepara, Ahad (12/4/2026)

JEPARA (Aswajanews) – Ketua DPW Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Jawa Tengah, Kyai Abdul Rohman, menyampaikan pesan penting tentang makna khidmah dalam acara Halal Bihalal DPC FKDT Kabupaten Jepara, Ahad (12/4/2026).

Di hadapan para guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) se-Kabupaten Jepara, ia menegaskan bahwa berkhidmah harus dilakukan dengan memberikan yang terbaik. Sikap pengurus, menurutnya, harus mampu merangkul, bukan justru menyakiti atau menjauhkan anggota. “Pengurus FKDT harus menjadi perekat dalam membangun peradaban,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masa khidmah selama lima tahun merupakan kesempatan untuk menebar kebaikan dan mendorong kemajuan MDT di setiap wilayah. Periode tersebut harus diisi dengan kerja nyata yang memberi dampak positif.

Ketua DPW FKDT Jawa Tengah, Kyai Abdul Rohman

Mengutip pesan hikmah tentang kefanaan hidup, Kyai Abdul Rohman menekankan pentingnya memanfaatkan waktu yang singkat untuk memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta memperkuat kesiapan spiritual menghadapi kehidupan akhirat.

Selain itu, ia mengajak seluruh pengurus dan guru MDT untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan. Menurutnya, kebersamaan atau jamaah menjadi kunci utama dalam perjuangan pendidikan keagamaan.

Ia mencontohkan hubungan harmonis antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah saat ini yang mampu menyikapi perbedaan dengan saling menghargai. Hal serupa, lanjutnya, perlu diterapkan di lingkungan MDT, meski terdapat berbagai organisasi seperti FKDT dan RMI.

“FKDT adalah rumah besar bagi seluruh Madrasah Diniyah Takmiliyah. Semua bisa bersatu dalam khidmah untuk umat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan MDT, baik dari sisi pembelajaran maupun manajerial. Untuk itu, FKDT membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan pendidikan keagamaan yang berkualitas.

Sebagai alumni pesantren salaf, Kyai Abdul Rohman berkomitmen menjaga tradisi pesantren, seperti penguatan turats, kesederhanaan, dan akhlakul karimah. Namun demikian, MDT juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi sebagai bagian dari kemajuan zaman.

Di akhir penyampaiannya, ia mengajak seluruh elemen FKDT menjadikan organisasi sebagai ladang khidmah untuk menebar kebaikan, dengan harapan memperoleh keberkahan dalam pengabdian kepada umat, bangsa, dan negara. (Akhmad Sururi)

Grab Gandeng Pegadaian, Permudah Akses Keuangan Mitra Pengemudi di Ende

0

ENDE (Aswajanews)Grab bersama PT Pegadaian resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) guna memperluas akses layanan keuangan bagi mitra pengemudi dan UMKM di Ende dan sekitarnya.

Kerja sama ini merupakan bagian dari program #PegadaianGrabBenefit yang bertujuan menjangkau segmen nasabah baru dari ekosistem Grab, sekaligus mendorong peningkatan penggunaan Tabungan Emas Pegadaian.

Penandatanganan dilakukan oleh Deputi Pegadaian Area Ende, I Gede Anom Satrawan, dan Manager Partner Grab Ende, Bernadetha Evelyn, di kantor Grab Ende, Selasa (14/4/2026).


Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara sektor teknologi dan layanan keuangan, dengan menghadirkan solusi inklusif bagi masyarakat, khususnya mitra pengemudi dan pelaku UMKM.

Melalui program ini, mitra pengemudi Grab yang membuka Tabungan Emas akan mendapatkan sejumlah keuntungan, seperti bebas biaya administrasi, gratis biaya pemeliharaan selama satu tahun senilai Rp30.000, serta bebas biaya materai.

Selain itu, mitra juga memperoleh kemudahan akses pembiayaan, termasuk kredit kendaraan melalui layanan Amanah dengan jaminan BPKB, cukup melampirkan KTP dan profil sebagai driver Grab.

Bernadetha Evelyn menyampaikan, kerja sama ini merupakan komitmen jangka panjang Grab dalam meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

“Melalui layanan kredit kendaraan dan Tabungan Emas dari Pegadaian, kami berharap mitra dapat lebih mudah mengelola keuangan serta mempersiapkan kebutuhan masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, I Gede Anom Satrawan menegaskan bahwa Pegadaian terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, baik BUMN, swasta, maupun komunitas.

“Sinergi ini penting untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus memberikan solusi agar pendapatan mitra dapat dikelola dengan baik melalui tabungan emas dan investasi,” katanya.

Mitra pengemudi yang tertarik dapat mengunjungi gerai Pegadaian terdekat di wilayah Ende untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

(Helmy)

Kabid Humas Polda Jabar Raih Juara 1 Cipta Trending Topik di Rakernis Humas Polri 2026

0

BANDUNG (Aswajanews) – Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan S.I.K., M.H meraih penghargaan juara 1 Zona A dalam kategori Cipta Trending Topik pada Biro Multimedia dalam ajang Rakernis Humas Polri 2026 yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri.

Rakernis Humas Polri Tahun Anggaran 2026 digelar pada Selasa hingga Rabu, 14 sampai 15 April 2026, mulai pukul 07.30 WIB sampai selesai di satker dan satwil masing-masing di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo S.H., M.Hum., M.Si., M.M. mengatakan bahwa peran humas menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang efektif antara Polri dan masyarakat.

“Peran humas sangat strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Karena itu, inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya, Kamis (16/4/2026)

Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johny Eddizon Isir S.I.K., M.T.C.P., menegaskan kemampuan menciptakan isu positif dan informatif di ruang digital menjadi bagian penting dari strategi komunikasi Polri.

“Pengelolaan informasi dan kemampuan membangun trending topik yang positif menjadi salah satu upaya memperkuat komunikasi publik Polri dengan masyarakat,” katanya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama tim Humas Polda Jabar dalam mengelola isu dan informasi publik secara kreatif di ruang digital.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Humas Polda Jawa Barat yang terus berupaya menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

(Bid Humas Polda Jabar)

Kabid Humas Polda Jabar Raih Tiga Penghargaan di Rakernis Humas Polri 2026

0

BANDUNG (Aswajanews) – ​Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H meraih sejumlah penghargaan bergengsi dari Divisi Humas Polri dalam rangkaian Rakernis Humas Polri 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas capaian kinerja kehumasan Polda Jabar yang dinilai unggul dalam pengelolaan informasi publik dan manajemen media modern.

​Rakernis Humas Polri Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada Selasa hingga Rabu, 14-15 April 2026. Kegiatan ini berlangsung secara serentak di satuan kerja (satker) dan satuan wilayah (satwil) di seluruh lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

​Dalam ajang tersebut, Kombes Pol. Hendra Rochmawan sukses membawa pulang tiga penghargaan dari Divisi Humas Mabes Polri, yaitu ​Juara 1 Zona A dalam kategori Cipta Trending Topik pada Biro Multimedia,
​Juara 1 kategori E-Learning di Portal Humas untuk pelaksanaan sertifikasi kehumasan
serta ​Juara 3 kategori Keaktifan pengiriman berita SPIT dan Media Hub pada Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID).

​Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menyatakan bahwa prestasi yang diraih oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H ini merupakan langkah strategis dalam meraih kepercayaan masyarakat melalui media.

​”Tujuan akhirnya adalah berdampak pada Reputasi Polisi Indonesia yang Baik sehingga semakin dicintai oleh masyarakat,” tegas Kadiv Humas dalam arahannya. Mendukung Astacita dan Indonesia Emas 2045.

Sebagai Narasumber Utama ​Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menekankan bahwa fungsi Humas saat ini sangat krusial dalam menjaga kondusifitas di ruang publik.Hal ini menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam program Astacita Presiden serta menyongsong Visi Indonesia Emas 2045. Humas Polri diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan stabilitas informasi demi kelancaran program- program strategis pemerintah.

​Menanggapi penghargaan tersebut, Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengungkapkan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh personel Humas Polda Jabar.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk seluruh tim Humas Polda Jawa Barat yang terus bekerja maksimal dalam menyampaikan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya,” ujar Hendra, Kamis (16/4/2026)

​Ia menambahkan bahwa prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi di bidang komunikasi publik. “Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas komunikasi publik Polri dengan memanfaatkan teknologi digital serta memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan informasi yang transparan dan humanis,” tutupnya. (Bid Humas Polda Jabar)

Banjir Kembali Rendam Bandung Selatan, Ini Akar Masalahnya

0

BANDUNG (Aswajanews) – Banjir kembali melanda sejumlah wilayah Bandung Raya, terutama kawasan hilir Kabupaten Bandung seperti Bojongsoang yang kerap tergenang saat musim hujan.

Ketua Presidium Corong Jabar, Yusuf Sumpena, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai penanganan banjir selama ini masih keliru karena belum berbasis pada sistem pengelolaan air dan tata ruang secara menyeluruh dengan pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Menurutnya, wilayah seperti Bojongsoang, Dayeuhkolot, dan Baleendah merupakan kawasan cekungan alami yang menjadi titik akhir aliran air dari berbagai daerah di Bandung Raya. Saat curah hujan meningkat, air dari wilayah utara dan selatan mengalir ke Sungai Citarum, sehingga memicu lonjakan debit di kawasan hilir.

Pemerintah daerah sebelumnya mencatat sekitar 13 kecamatan di Kabupaten Bandung terdampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan angin puting beliung, saat cuaca ekstrem, termasuk Kecamatan Bojongsoang.

Ketua Presidium Corong Jabar, Yusuf Sumpena, SH., SPM

Yusuf menegaskan, penanganan banjir tidak bisa hanya difokuskan pada wilayah terdampak. Upaya harus dimulai dari penguatan sistem pengendalian di kawasan hulu secara terintegrasi.

“Pendekatan dari hulu ke hilir menjadi kunci agar beban air tidak terkonsentrasi di satu jalur utama. Yang harus kita tangani adalah penyebabnya, bukan hanya akibatnya,” ujarnya.

Ia menyebut wilayah Bandung selatan seperti Ciwidey dan Pangalengan memiliki potensi pengembangan kolam retensi dan area resapan air untuk pengendalian banjir.

Selain itu, kawasan Bandung Utara dan Kabupaten Bandung Barat juga perlu diperkuat sebagai daerah tampungan air guna mengurangi debit yang mengalir ke hilir.

Yusuf juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat di kawasan resapan air, khususnya di KBU dan KBS, dari aktivitas pembangunan tanpa izin serta pembalakan liar.

Di sisi lain, normalisasi Sungai Citarum dinilai harus terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem utama pengendalian banjir di Bandung Raya.

Ia menegaskan, bencana hidrometeorologi di Bandung Raya tidak hanya dipicu curah hujan tinggi, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola air, tata ruang, serta kesiapan infrastruktur yang masih perlu diperkuat secara menyeluruh. (Red)

Anggaran Proyek MTsN 6 Indramayu Dipertanyakan, Nilai di Papan Proyek Tak Sesuai Hasil Tender

0

INDRAMAYU (Aswajanews) – Proyek pembangunan Gedung Laboratorium dan Perpustakaan MTsN 6 Indramayu tahun anggaran 2025–2026 menuai sorotan. Berdasarkan data LPSE, nilai kontrak proyek tercatat sebesar Rp4.294.358.147.

Namun, hasil investigasi di lapangan menemukan angka berbeda pada papan proyek, yakni hanya sebesar Rp2.372.925.000. Perbedaan signifikan ini menimbulkan tanda tanya publik terkait transparansi anggaran.

Fahru, mandor lapangan proyek, mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia menyebut urusan papan proyek merupakan kewenangan pihak administrasi.

“Untuk papan proyek saya tidak tahu, itu bagian orang kantor. Sepengetahuan saya, nilai yang tercantum itu anggaran tahap dua,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD GNPK-RI Indramayu, Karyanto, menegaskan bahwa papan proyek wajib menampilkan nilai kontrak akhir hasil lelang sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

“Nilai yang dicantumkan harus sesuai kontrak final, bukan angka lain. Selain itu, jangka waktu pekerjaan juga seharusnya dicantumkan. Ini menyangkut transparansi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek tersebut. Menurutnya, ketidaksesuaian informasi di papan proyek menunjukkan kurang tegasnya peran pengawas, baik dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun konsultan pengawas.

“Meskipun berstatus kontrak bersyarat, nilai yang ditampilkan tetap harus merujuk pada hasil lelang final. Ini penting untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas,” pungkasnya.

(Herman/Tongol)

Selamatkan Pelajar Hanyut, Satpam SMAN 1 Banjaran Justru Hilang

0

BANDUNG (Aswajanews) – Aksi heroik berujung petaka menimpa Agus Sutisna (52), petugas keamanan SMAN 1 Banjaran, yang dilaporkan hilang setelah terseret arus Sungai Cibanjaran saat berusaha menolong seorang pelajar, Rabu (15/4).

Peristiwa terjadi di Kampung Girang, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Saat itu, seorang remaja berinisial GL hanyut terbawa arus sungai. Agus yang melihat kejadian tersebut langsung berupaya melakukan penyelamatan dengan berenang.
Namun derasnya arus dan tingginya debit air membuat Agus tidak mampu mencapai tepian hingga akhirnya ikut terbawa arus dan tenggelam.

Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, mengatakan laporan kejadian diterima sekitar pukul 19.00 WIB dari BPBD Kabupaten Bandung.

“Korban berupaya melakukan penyelamatan, namun derasnya arus menyebabkan korban tidak mampu mencapai tepian dan akhirnya terbawa arus,” ujarnya, Kamis (16/4).

Dalam kejadian tersebut, total terdapat enam orang korban. Empat orang berhasil selamat, satu orang yakni GL ditemukan meninggal dunia sekitar 3–4 kilometer dari lokasi awal, sementara Agus Sutisna hingga kini masih dalam pencarian.

Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Bandung, BPBD Kabupaten Bandung, kepolisian, dan masyarakat setempat terus melakukan operasi pencarian di sepanjang aliran sungai. Basarnas juga telah mengerahkan satu tim rescue lengkap dengan peralatan SAR air untuk mempercepat proses pencarian.

Kapolsek Banjaran, Sudi Hartono, menambahkan bahwa kejadian bermula dari laporan warga terkait orang hanyut. Sejumlah warga sempat mencoba menolong, namun sebagian ikut terseret arus.

Salah satu korban lainnya, Gina, ditemukan meninggal dunia di wilayah Bojongsering, Kecamatan Ciparay.

Basarnas mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di sekitar sungai di tengah cuaca dengan intensitas hujan tinggi yang berpotensi meningkatkan debit air secara tiba-tiba.

Hingga kini, operasi SAR masih terus berlangsung dengan fokus pencarian terhadap Agus Sutisna yang masih dinyatakan hilang. (Red)

Mapag Sri, Wujud Syukur Panen Raya Warga Rancasari Bangodua

0

INDRAMAYU (Aswajanews) – Tradisi Mapag Sri kembali digelar masyarakat Desa Rancasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Rabu (15/04/2026), sebagai bentuk rasa syukur menyambut panen raya.

Mapag Sri merupakan adat budaya masyarakat Jawa dan Sunda yang memiliki makna “menjemput padi”. Dalam bahasa Jawa halus, mapag berarti menjemput, sedangkan sri diartikan sebagai padi. Tradisi ini menjadi simbol datangnya masa panen sekaligus ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil pertanian yang melimpah.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Kecamatan Bangodua Eko Febiyanto, S.IP., Kasi Trantibum Caskiyah, S.IP., para kuwu dan pamong desa, di antaranya Kuwu Ayub (Desa Mulyasari), Kuwu Casminto (Desa Malangsari), Kuwu Daryana (Desa Beduyut), serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, Ketua RT/RW, BPD, dan LPM Desa Rancasari.

Kepala Desa Rancasari, Wamin, mengatakan bahwa Mapag Sri menjadi momentum penting untuk menjaga sekaligus memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda.

“Tradisi Mapag Sri menjadi contoh nyata bagaimana nilai kebersamaan, kepedulian, dan rasa syukur terus hidup di tengah masyarakat. Kami berharap tradisi ini tetap lestari dan bisa menginspirasi daerah lain dalam menjaga kearifan lokal,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, rangkaian acara diisi dengan doa bersama agar hasil panen padi semakin melimpah. Selain itu, sebagai bentuk syukuran, masyarakat juga menggelar perayaan dengan menampilkan pagelaran wayang kulit.

Tradisi Mapag Sri sendiri rutin dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah desa bersama masyarakat sebagai upaya melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Budaya ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai kearifan lokal masih kuat melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat, khususnya di Desa Rancasari, dalam menyambut panen raya dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan. (Prapto/Herman Tongol)

Polres Indramayu Bongkar Mafia LPG dan Pertalite di Gantar, Modus Oplos dan Barcode Ilegal Terungkap!

0

INDRAMAYU (Aswajanews) – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Indramayu Polda Jabar berhasil membongkar praktik ilegal penyalahgunaan minyak dan gas bumi (migas) di Kecamatan Gantar. Dua pelaku diamankan dalam kasus pengoplosan LPG bersubsidi dan penyelewengan BBM jenis Pertalite.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Aula Atmaniwedhana, Rabu (15/4/2026), yang dipimpin Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang.

Dalam kasus LPG, polisi menangkap tersangka RW (40) yang diketahui melakukan pengoplosan gas bersubsidi dengan cara memindahkan isi tabung 3 kg ke tabung 12 kg non-subsidi menggunakan alat modifikasi.

“Tersangka memindahkan isi empat tabung gas 3 kg ke dalam satu tabung 12 kg. Tabung oplosan dijual seharga Rp160.000 dengan keuntungan mencapai Rp96.000 per tabung,” ungkap Kapolres.

Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Suzuki Carry pick-up, 132 tabung gas 3 kg kosong, 54 tabung 12 kg kosong, 53 tabung hasil oplosan, serta peralatan seperti selang dan segel palsu.

Sementara itu, dalam kasus BBM, polisi turut mengamankan seorang perempuan berinisial H (35). Tersangka menggunakan modus membeli Pertalite di SPBU dengan memanfaatkan tiga barcode milik orang lain untuk memperoleh BBM dalam jumlah besar.

BBM tersebut kemudian dipindahkan ke galon dan jerigen berkapasitas 15 hingga 35 liter untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari harga subsidi.

Barang bukti yang disita antara lain satu unit mobil pick-up, 10 galon berisi Pertalite, belasan jerigen kosong, alat bantu seperti corong dan selang, serta handphone berisi data barcode.

Kapolres menegaskan, pihaknya berkomitmen menindak tegas praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.

“Kami akan melakukan penyidikan secara profesional dan tuntas, termasuk uji laboratorium dan pemeriksaan ahli migas. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan subsidi tepat sasaran,” tegasnya.

Polres Indramayu memastikan akan terus mengawasi distribusi energi bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Sn)

Jaksa Agung: Transformasi Hukum Kini Lebih Humanis dan Berbasis Teknologi

0
Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin

JAKARTA (Aswajanews) – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menegaskan bahwa institusi Kejaksaan kini berperan sebagai game changer dalam mewujudkan supremasi hukum, sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045.

Hal tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Jaksa Indonesia Tahun 2026 di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (15/4/2026), yang dihadiri ribuan jaksa dari seluruh Indonesia.

Munas PERSAJA 2026 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat integritas dan profesionalisme korps Adhyaksa di tengah dinamika transformasi sistem hukum nasional.

Dalam arahannya, Jaksa Agung menekankan bahwa paradigma penegakan hukum saat ini telah bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pergeseran tersebut membuka ruang diskresi yang lebih luas bagi jaksa dalam menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

“Di era digital ini, jaksa modern tidak hanya dituntut menguasai kepastian hukum, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi, data, serta rule of algorithm untuk menghadapi kejahatan lintas negara yang semakin kompleks,” tegasnya. (Red)

Ratusan Massa GEMI Desak Kejaksaan Tetapkan Tersangka Tuper DPRD Indramayu 16,8 Miliar

0

INDRAMAYU (Aswajanews) – Ratusan massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Masyarakat Indramayu (GEMI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu dan Pendopo, Rabu (15/4).

Aksi tersebut menyoroti mandeknya penanganan dua kasus dugaan korupsi, yakni tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 senilai Rp16,8 miliar serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Perumdam Tirta Darma Ayu Indramayu.

Massa memulai aksi dengan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Indramayu. Dalam orasinya, mereka mendesak kejaksaan segera menetapkan tersangka dalam kasus tunjangan perumahan DPRD.

Salah satu orator, Tanurih, menyebut ada dua perkara yang menjadi perhatian serius masyarakat. Pertama, dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu yang dilaporkan oleh Gerakan Pemuda Peduli Perubahan Indramayu (GPPI) pada pertengahan 2025, dengan merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara sebesar Rp16,8 miliar.

Menurutnya, kerugian tersebut diduga terjadi akibat pemberian tunjangan rumah dinas pimpinan dan anggota DPRD yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Rinciannya, Ketua DPRD menerima Rp40 juta per bulan (Rp480 juta per tahun), Wakil Ketua Rp35 juta per bulan (Rp420 juta per tahun), dan anggota DPRD Rp30 juta per bulan (Rp360 juta per tahun).

GEMI menilai kasus ini telah naik ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejak 2025. Namun hingga kini, belum ada penetapan tersangka sehingga proses hukum dinilai lamban.

“Dugaan kerugian negara mencapai sekitar Rp16,8 miliar. Hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan,” ujar Tanurih.

Massa juga menilai terdapat ketidakwajaran dalam pemberian tunjangan yang tidak sesuai regulasi.

Aksi berlangsung tertib. Lima perwakilan massa diterima oleh Plh Kasi Intelijen Kejari Indramayu Jales Marindra bersama Kasi Pidana Khusus Endang Darsono.

Dalam pertemuan tersebut, Jales Marindra menjelaskan bahwa penanganan kasus tunjangan perumahan DPRD Indramayu berada di bawah kewenangan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ia menyebut, perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. (Herman/Tongol)

DPC FKDT Brebes Jalin Kerja Sama dengan STAI Brebes, Dorong Guru MDT Raih Gelar Sarjana

0

BREBES (Aswajanews) – Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Brebes menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes dalam upaya meningkatkan kapasitas pendidik, khususnya guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).

Kerja sama ini difokuskan pada program perkuliahan strata satu (S1) Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), yang ditujukan bagi guru MDT yang belum memiliki ijazah sarjana.

Ketua DPC FKDT Kabupaten Brebes, Akhmad Sururi, menyampaikan bahwa program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidik di lingkungan MDT.

“Kedatangan kami ke STAI Brebes dalam rangka menjalin kerja sama peningkatan kapasitas pendidik melalui program perkuliahan S1. Program ini menyasar guru MDT di Brebes yang belum memiliki ijazah sarjana,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Sururi berharap para guru MDT dapat memperoleh fasilitas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yakni pengakuan atas pengalaman kerja dan pembelajaran sebelumnya, baik formal, nonformal, maupun informal, untuk disetarakan dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Dengan demikian, proses perkuliahan dapat lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya mengikuti pola reguler.

Menanggapi hal tersebut, Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Brebes, Edi Tristiyanto, mewakili pimpinan kampus, menyambut positif rencana kerja sama tersebut.

“Alhamdulillah, ini menjadi momentum yang baik. Kami memang memiliki program kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan, termasuk FKDT. Ketua STAI juga merespons positif dan siap menindaklanjuti kerja sama ini,” ungkapnya.

Edi menambahkan, STAI Brebes telah memenuhi ketentuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkait pelaksanaan RPL, sehingga peluang bagi guru MDT untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur tersebut terbuka lebar. Tahapan awal kerja sama ini akan dimulai dengan sosialisasi, dilanjutkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Sururi juga menyebutkan bahwa sejumlah DPC FKDT di Jawa Tengah telah lebih dulu menjalin kerja sama serupa dengan perguruan tinggi, seperti di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Tegal. Di Jawa Barat, model kemitraan ini juga telah banyak diterapkan.

Terkait wacana sertifikasi guru MDT, Sururi menyebut hal tersebut masih dalam tahap pembahasan di tingkat pusat. Namun, ia menegaskan bahwa salah satu syarat utama sertifikasi adalah kepemilikan ijazah sarjana.

“Dengan adanya nomenklatur Direktorat Jenderal Pesantren, ke depan diharapkan akan lahir berbagai kebijakan, termasuk terkait anggaran dan regulasi untuk pesantren dan MDT,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPC FKDT Kabupaten Brebes akan menggelar pertemuan dengan seluruh DPAC FKDT tingkat kecamatan pada Kamis (16/4/2026). Dalam agenda tersebut, Ketua STAI Brebes dijadwalkan hadir untuk bersilaturahmi sekaligus menyosialisasikan program perkuliahan kepada para guru MDT.

(Red/Nas)

Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts