Dulu, Soekarno mati-matian mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif: tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana. Ia tidak tunduk pada Nikita Khrushchev dari blok Timur, juga tidak ikut arus John F. Kennedy sebagai simbol Barat.
Sebaliknya, Bung Karno justru menggagas kekuatan alternatif bersama Fidel Castro, yang kemudian melahirkan semangat Gerakan Non-Blok. Sebuah sikap tegas: tidak berpihak, tapi tetap berdaulat.
“Teu kaditu, teu kadieu,” kata Boys Iskandar dalam diskusi santai. Namun, menurut Wisnu Wardhana, Amerika tetap mencurigai Indonesia condong ke Republik Rakyat Tiongkok. Bahkan, hubungan dengan Dwight D. Eisenhower sempat merenggang, hanya karena dalam rombongan Bung Karno terdapat D. N. Aidit.
Sejarah mencatat: meski memilih non-blok, Indonesia tetap dianggap “berpihak” oleh kekuatan besar.
Kini, di era Prabowo Subianto, arah itu dinilai sebagian pihak mulai bergeser. Bukan lagi sekadar bebas aktif, tapi cenderung “go to blok”. Ketika konflik global memanas, seperti ketegangan Amerika–Iran, Indonesia justru tampil menawarkan diri sebagai penengah.
Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai peran strategis. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran: apakah ini masih netral, atau mulai masuk orbit kepentingan blok tertentu?
Wisnu mengingatkan dengan nada sederhana tapi dalam: hati-hati melerai orang berkelahi—salah-salah, bisa kena bogem mentah. Niat baik, tidak selalu berujung baik.
Nah, di titik ini pertanyaannya sederhana:
masihkah kita setia pada semangat non-blok ala Bung Karno, atau perlahan mulai memilih sisi?
Nah tuh, Mas Bowo. ***
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
