LAMONGAN (Aswajanews) – Suasana penuh semangat menyelimuti Kabupaten Lamongan, Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo menyambut langsung kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn) Sjafri Sjamsoeddin dan Pejabat Utama Mabes TNI di lokasi pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 887/KJM, Desa Slaharwotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

Kunjungan ini digelar dalam rangka meninjau kesiapan operasional dan progres pembangunan Yonif TP 887/KJM yang akan memperkuat pertahanan wilayah serta mendukung percepatan pembangunan di Lamongan dan sekitarnya.

Setibanya di lokasi, Menteri Pertahanan RI menerima paparan singkat dari Danyon terkait progres pembangunan markas, kondisi geografis, serta rencana operasional Yonif TP 887/KJM ke depan. Rombongan kemudian meninjau sejumlah fasilitas yang sedang dibangun, mulai dari barak prajurit, lapangan, hingga lahan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan satuan.

“Kehadiran Yonif TP 887/KJM di Lamongan bukan hanya untuk pertahanan, tapi juga untuk membantu rakyat. Prajurit akan terlibat dalam program ketahanan pangan, penanggulangan bencana, dan pembinaan wilayah,” ujar Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Sjafri Sjamsoeddin.

Menhan RI juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Lamongan dan Kodim 0812/Lamongan dalam penyiapan satuan baru ini.

“Yonif TP 887/KJM adalah konsep baru TNI AD. Selain bertugas menjaga kedaulatan, prajurit juga jadi motor pembangunan di daerah. Lamongan dipilih karena potensinya besar,” Sambungnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Pemda, dan masyarakat.

“Kita ingin Yonif TP 887/KJM segera operasional dan langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Terima kasih atas sambutan hangat dari masyarakat dan Kodim 0812,” katanya.

Kunjungan ditutup dengan peninjauan area pembangunan, penanaman pohon secara simbolis, dan ramah tamah bersama prajurit. Dengan hadirnya Yonif TP 887/KJM, Kodim 0812/Lamongan optimis pertahanan wilayah semakin solid dan kesejahteraan masyarakat Lamongan semakin meningkat. (Nana S/Sumber: Pendim0812)

INDRAMAYU (Aswajanews) – Gelombang massa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Indramayu (FSI) mendatangi Pengadilan Negeri Indramayu, Senin (4/5/2026). Ratusan orang turun ke jalan untuk mengawal jalannya persidangan kasus pembunuhan tragis yang menewaskan satu keluarga beranggotakan lima orang. Hakim diminta segera hukum pelaku seberat-beratnya tanpa mau diintervensi pengacara pelaku yang dinilai melakukan drama dan mengaburkan proses persidangan para tersangka.

Aksi dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Sport Center Indramayu. Massa kemudian melakukan long march menuju gedung Pengadilan Negeri (PN) Indramayu. Sambil membentangkan spanduk menuntut keadilan bagi para korban pembunuhan.

Para orator terus menyuarakan kecaman terhadap upaya-upaya yang dianggap mengaburkan fakta persidangan.

Koordinator Umum (Kordum) aksi, Bengbeng Sugiono, dalam orasinya menegaskan bahwa kehadiran massa hari ini adalah bentuk dukungan moral sekaligus pengawasan ketat terhadap institusi peradilan.

“Kami datang untuk memastikan bahwa darah lima nyawa yang hilang tidak ditukar dengan drama-drama di luar ruang sidang. Kami menuntut keadilan yang murni, bukan hasil penggiringan opini,” tegas Bengbeng di atas mobil komando.

Enam Poin Tuntutan FSI

Di depan gedung Pengadilan Negeri Indramayu, perwakilan massa membacakan pernyataan sikap yang memuat enam poin tuntutan utama, yakni:

1. Menolak Keras Dramatisasi: Massa menolak segala bentuk drama di luar persidangan yang bertujuan mengalihkan fokus kasus.

2. Integritas Pengadilan: Mendesak agar lembaga peradilan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pihak tertentu.

3. Stop Hoaks dan Penggiringan Opini: Menuntut pelaku dan pengacara untuk berhenti membohongi publik serta memutarbalikkan fakta demi mendapatkan simpati.

4. Simpati bagi Korban: Menyatakan duka mendalam bagi 5 korban pembunuhan yang kehilangan hak hidupnya secara keji.

5. Transparansi Hukum: Menuntut proses pengadilan yang terbuka, adil, dan transparan bagi masyarakat.

6. Hukuman Maksimal: Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku.

Kawal Hingga Putusan

Aksi yang berlangsung tertib namun penuh emosi ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar PN Indramayu dialihkan. Perwakilan massa berharap majelis hakim tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan opini yang sengaja dibangun oleh pihak pembela di media sosial maupun media massa.

FSI berjanji akan terus mengawal setiap agenda persidangan hingga vonis dijatuhkan, guna memastikan hukum tetap berdiri tegak bagi keluarga korban yang ditinggalkan.

“Kami akan kawal kasus ini hingga vonis dijatuhkan ke pelaku pembunuhan yang sangat keji, kami percaya hukum masih ada,” pungkas Bengbeng.

Perwakilan massa aksi diterima oleh PN Indramayu untuk melakukan audensi ke dalam kantor. (Sn/Rilis)

BANDUNG (Aswajanews) – Sejumlah pengasuh pondok pesantren di wilayah Jawa Barat mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor pada Kamis (30/4/2026). Mereka melaporkan dugaan penipuan dalam program dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang mengatasnamakan kemitraan dengan lembaga resmi.

Para kiai dan gus tersebut mengaku menjadi korban pihak yang membawa nama Koperasi Santri Nusantara (Kopsantara) atau Dapur Santri Nusantara (DSN). Dalam pengaduan itu, masing-masing pesantren disebut mengalami kerugian finansial mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Dikutip dari NU Online, modus yang dilaporkan yakni pihak DSN menawarkan program pembangunan dapur SPPG dengan klaim sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Namun setelah dana disetorkan dan pembangunan dapur dilakukan, program tersebut tidak berjalan sebagaimana yang dijanjikan.

Ketua Umum BPIKPNPA RI, Rahmad Sukendar, mengungkapkan pihaknya juga menerima banyak laporan serupa dari masyarakat. Ia menyoroti adanya praktik mencurigakan terkait istilah “titik biru” yang dijadikan syarat operasional dapur.

“Kami melihat banyak pesantren yang sudah membangun dapur, namun ‘titik birunya’ hilang. Ketika ingin diaktifkan kembali, justru dimintai uang oleh oknum hingga ratusan juta rupiah. Ini sangat merugikan dan harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya BGN,” ujar Rahmad, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah, khususnya yang menyasar sektor pendidikan dan pemenuhan gizi.

BPIKPNPA RI menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Pihaknya juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penipuan serta potensi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program kemitraan dapur MBG.

“Kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Jangan sampai ada lagi masyarakat, khususnya pesantren, yang menjadi korban penipuan berkedok program kemitraan,” tegas Rahmad.

Selain itu, BPIKPNPA RI mendesak pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional untuk segera memberikan klarifikasi resmi, melakukan audit menyeluruh terhadap mitra program, serta memperketat sistem pengawasan.

Kasus ini menjadi sorotan serius, mengingat program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi generasi muda di lingkungan pendidikan. (Red)

BANDUNG (Aswajanews) – Potret pilu kembali mencuat dari pelosok Kabupaten Bandung. Seorang warga bernama Pa Usman, yang tinggal di Kampung Cipatat RT 04 RW 10, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, harus bertahan hidup di dalam rumah yang nyaris ambruk dan mengancam keselamatan setiap saat, Minggu (03/05/2026).

Kondisi rumah yang ditempatinya sangat memprihatinkan. Dinding bangunan dipenuhi retakan, tiang penyangga mulai lapuk dimakan usia, sementara atap rumah terlihat tak lagi kokoh menopang beban. Setiap hembusan angin dan guyuran hujan menjadi ancaman nyata bagi dirinya dan keluarga.

Ironisnya, upaya untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah bukanlah hal baru. Pengajuan telah dilakukan sejak tahun 2024. Namun hingga kini, belum ada kejelasan maupun realisasi bantuan. Kondisi ini menimbulkan kesan adanya pembiaran dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Warga sekitar pun angkat suara. Mereka menilai respons aparat setempat terlalu lamban, bahkan terkesan tutup mata terhadap kondisi darurat yang terjadi di lingkungan mereka.

“Sudah sering diajukan, sudah disampaikan, tapi hasilnya nihil. Jangan sampai harus menunggu rumah itu benar-benar roboh dan menelan korban dulu baru ada tindakan,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.

Persoalan rumah tidak layak huni sejatinya bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut keselamatan jiwa. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar terkait keberpihakan terhadap masyarakat kecil.

Di tengah gencarnya program bantuan sosial dan perumahan yang digaungkan, masih adanya warga yang luput dari perhatian menjadi ironi tersendiri. Publik pun mempertanyakan di mana letak tanggung jawab moral serta fungsi pelayanan aparat terhadap rakyat.

Kini, harapan besar disematkan kepada pemerintah desa hingga instansi terkait di tingkat yang lebih tinggi untuk segera mengambil langkah nyata dan cepat.

Jangan biarkan Pa Usman terus hidup dalam bayang-bayang bencana di rumahnya sendiri. Sebab sejatinya, negara hadir untuk melindungi setiap warganya—bukan membiarkan mereka berjuang sendirian di tengah ancaman nyata.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya bangunan yang akan runtuh, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kepedulian aparat yang ikut hancur.

(Red)

BANDUNG (Aswajanews) – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/5/2026), berujung ricuh. Sejumlah fasilitas umum dirusak dan dibakar oleh sekelompok massa tak dikenal di kawasan Simpang Tamansari–Cikapayang.

Aksi unjuk rasa yang sebelumnya digelar mahasiswa di depan Gedung DPRD Jawa Barat berlangsung damai. Mahasiswa dari berbagai universitas menyampaikan tujuh tuntutan, termasuk mendesak pemerintah segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang menjamin keamanan kerja serta jaminan sosial.

Namun, situasi berubah menjelang malam. Sekitar 150 orang berpakaian serba hitam dan menutupi wajah mulai memblokade jalan serta melakukan aksi vandalisme di kawasan Jalan Tamansari hingga Cikapayang.

Massa merusak sejumlah fasilitas umum, di antaranya videotron, pos polisi (pospol), serta traffic light. Mereka juga membakar water barrier di tengah jalan hingga menimbulkan kepulan asap tebal.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa tidak ada aksi demonstrasi buruh di wilayah Jawa Barat pada hari tersebut. Menurutnya, kegiatan penyampaian aspirasi hanya dilakukan oleh mahasiswa di kawasan Jatinangor, Sumedang, dan di lingkungan DPRD Jawa Barat.

Ia memastikan kelompok yang memicu kericuhan bukan berasal dari massa buruh, melainkan pihak tidak dikenal.

“Terlihat sekitar 150 massa tidak dikenal, dengan ciri berpakaian hitam dan menutup muka untuk menghindari identitas,” ujar Rudi, Sabtu (2/5/2026).

Polisi menduga kelompok tersebut telah mempersiapkan aksi anarkis. Hal itu terlihat dari perlengkapan yang dibawa, seperti botol berisi bahan bakar dengan sumbu yang diduga sebagai bom molotov, serta benda keras lainnya.

“Mereka melakukan penyiraman bahan bakar dan membawa botol berisi minyak dengan sumbu, atau molotov, serta merusak lampu lalu lintas dan fasilitas lainnya,” ungkapnya.

Aparat kepolisian yang dilengkapi perlengkapan pengamanan langsung membubarkan massa. Mobil water cannon juga dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Polisi turut mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kericuhan tersebut. Namun, hingga kini pihak kepolisian belum merinci identitas maupun jumlah pasti yang diamankan.

Kapolda menegaskan, aksi tersebut bukan bagian dari penyampaian aspirasi.

“Kami masih mendalami motifnya. Yang jelas ini bukan aksi penyampaian pendapat, melainkan pengerusakan,” tegasnya.

Hingga pukul 20.00 WIB, aparat kepolisian masih berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif. (Red)

INDRAMAYU (Aswajanews)– Suasana di titik aksi demo revitalisasi tambak pada Kamis Pahing (30/4/2026) terpantau jauh berbeda dari Ancaman yang sebelumnya dilontarkan oleh Koordinator Umum (Kordum)

“AKSI KOMPI siap datangkan 10 ribu massa.”

Meski sebelumnya hatta menyampaikan akan menghadirkan oleh 10 ribu orang, tapi fakta di lapangan menunjukkan jumlah massa Aksi yang hadir justru terbalik jauh di bawah target, bahkan terlihat lebih banyak personel pengamanan yang berjaga di lokasi.

Hal ini menunjukkan bahwa narasi pengerahan massa besar-besaran tidak terealisasi sesuai rencana awal. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bahwa kecintaan masyarakat Indramayu terhadap kedamaian kotanya jauh lebih besar daripada isu konflik yang diembuskan.

JM sebagai warga menyampaikan bahwa demo pertama masyarakat kecewa karena yang dijanjikan di kasih hanya sedikit Dan resikonya malah terdampak pada diri sendiri.

“Ngapain melu demo maning, lewih enak gah ora meluan.” Ucapnya.

Selain itu, ISA tokoh masyarakat mengatakan, sepertinya demo jilid 2 Warga lebih memilih menjalankan aktivitas seperti biasa dan tidak terpancing oleh gerakan yang berpotensi memecah belah. Kedewasaan masyarakat dalam menyikapi isu sosial ini menunjukkan bahwa stabilitas daerah jauh lebih dihargai oleh warga Bumi Wiralodra.

Lanjut ISA, situasi aksi ini Landai karena massa tidak seramai yang dijanjikan, itu semua dianggap sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati Lucky Hakim. Pemerintahan yang berjalan kondusif dan karakter Bupati yang dikenal baik hati serta murah senyum tampaknya masih melekat kuat di hati rakyat. “Alih-alih turun ke jalan, masyarakat justru menunjukkan dukungan mereka dengan menjaga suasana tetap tenang, membuktikan bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyatnya tetap harmonis,” terangnya. (Sn)

BANDUNG (Aswajanews) — Kepolisian Daerah Jawa Barat memastikan kesiapan penuh dalam pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang akan berlangsung pada 1 Mei 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman, tertib, dan kondusif, khususnya dalam mengantisipasi potensi kegiatan unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat.

Kabid Humas Polda Jabar, Hendra Rochmawan, menyampaikan bahwa pengamanan akan dilakukan secara maksimal dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional.

“Personel gabungan akan disiagakan di sejumlah titik strategis, mulai dari pusat keramaian, jalur utama, hingga lokasi yang diprediksi menjadi titik kumpul massa,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Ia menambahkan, Polda Jabar telah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran Polres, pemerintah daerah, TNI, serta instansi terkait guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

Selain itu, masyarakat—terutama peserta aksi—diimbau untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan provokatif maupun anarkis.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tidak merusak fasilitas umum, dan tetap mengutamakan keselamatan bersama,” tegasnya.

Polda Jabar juga memastikan bahwa hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat tetap dilindungi, dengan tetap mengedepankan ketertiban umum.

“Personel di lapangan akan bertindak sesuai prosedur, humanis, dan profesional. Kami ingin May Day 2026 berjalan tertib dan damai,” tambahnya.

Mengakhiri pernyataannya, Polda Jabar mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menjaga kondusivitas wilayah serta menghindari penyebaran hoaks dan provokasi yang berpotensi mengganggu keamanan.

Semangat “Sauyunan Jaga Lembur” pun kembali ditegaskan sebagai ajakan bersama menjaga Jawa Barat tetap aman dan harmonis. (Red)