KARAWANG (Aswaja News) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi strategis terkait penataan tata kelola tambang serta rencana penataan kabel udara di wilayah Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Balai Pakuan, 27 April 2026.
Rapat ini secara khusus menyoroti kepatuhan operasional industri di Kabupaten Karawang, guna memastikan ketertiban infrastruktur sekaligus perlindungan aset daerah.
Hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Karawang bersama Sekretaris Daerah, Kepala Bapenda, Kepala Dinas PUPR, DLHK, Dishub, unsur Kecamatan Pangkalan, Kepala Desa Tamansari, serta pihak terkait lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat menegaskan adanya dua persoalan utama yang harus segera dibenahi, terutama terkait aktivitas industri yang berdampak langsung pada infrastruktur daerah.
“Ada dua masalah utama yang harus segera dibenahi. Perusahaan semen menggunakan bahan baku dan aktivitas angkutan besar yang melewati jalan provinsi,” tegasnya.
Pemprov Jawa Barat menekankan bahwa investasi harus berjalan selaras dengan pemeliharaan infrastruktur serta kepatuhan terhadap tata ruang yang berlaku.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Karawang, guna memastikan setiap perusahaan bertanggung jawab penuh atas dampak operasionalnya di lapangan.
(Ahmad Z)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
