JAKARTA (Aswajanews.id) – Kasus kejahatan seksual yang dilakukan seorang paman inisial PM (34) terhadap ponakannya inial PM (12) dengan cara menyekap di salah satu ruangan gereja di Manokwari adalah bejat dan menjadi perhatian serius Arist Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Sabtu (13/05/23).

Kasus ini merupakan kejahatan atas kemanusiaan dan tidak kata toleransi atas perkara ini, karena kasus ini merupakan tindak pidana khusus dan luar biasa karena ancaman pidananya lebih dari 15 tahun, dan dapat ditambahkan dengan hukuman maksimal 20 tahun.

“Disamping pelaku DM dapat dikenakan berupa hukuman tambahan berupa Kebiri suntik kimia dan pemasangan cip, oleh karenanya Komnas Perlindungan anak mendesak segera menangkap dan menahan paman korban,” jelas Arist.

“Kasus kemanusian ini tidak bisa dibiarkan penyelesaiannya dengan cara adat damai. Karena kasus ini merupakan tindak pidana khusus dan luar biasa dan dapat disamakan dengan tindak pidana khusus Narkoba, Teroris dan korupsi,” desak Arist.

“Saya kira Polda Papua Barat dan jajaran Direskrimum dan Unit PPA paham terhadap perkara ini dan saya yakin komitmen pak Kapolda Papua Barat bahwa kasus-kasus pelanggaran hak anak tidak bisa ditoleransi. Oleh sebab itu, Komnas Perlindungan Anak memberikan apresiasi atas kepedulian Kapolda Papua Batat dan jajaran Direskrimum dan unit PPA dan atas kepeduliannya khusus kepada perkara-perkara pelanggaran hak anak dalam waktu dekat akan menyerahkan penghargaan kepada Kapolda Papua Batat dan jajaran operasional penyidik,” jelas Arist dalam keterangan persnya.

Disamping itu, Dengan meningkatnya kasus kejahatan seksual dan kasus pelanggaran hak anak sejak awal Januari hingga akhir Mei 2023, dimana kasus kekerasan dan pelanggaran menunjukan “trend” menin gkat menunjukkan bahwa selain Manokwari, kabupaten dan kota Sorong juga darurat kejahatan seksual dan pelanggaran hak.

Trend meninkatnya berbagai pelanggaran hak anak di Manokwari dan di Sorong, dalam kesempatan inilah pemerintahan Papua Bararat segera mendeklarasi Gerakan Bersama masyarakat Memutus mata kekerasan dan pelanggaran hak berbasis adat, gereja, keluarga dan masyarakat.

“Untuk kepentingan ini, tim Komnas Perlindungan Anak akan segera menemui Gubernur Papua Barat, Kapolda Pabar, demikian juga Bupati dan walikota Manokwari dan Sorong,” jelas Arist kepada sejumlah wartawan di kantornya di Jakarta. *(Asep NS / Elisa Nurasri)

MAJALENGKA (Aswajanews.id) – Pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi Asi Sejuta Buruh (AASB) sepakat akan menggelar aksi akbar pada 10 Agustus 2023. Aksi sejuta buruh yang kesekian kalinya dengan tuntutan cabut Omnibuslaw UU Nomer 6 Tahun 2023 yang inkonstutisional. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Resolusi Majalengka pada rapat akbar 11 Mei 2023.

Sementara itu Ketua Umum KSPSI yant juga Koordinator AASB Jumhur Hidayat mengatakan, rapat akbar ini menjadi pesan kepada Pemerintah dan DPR bahwa perlawanan kaum buruh terhadap regulasi-regulasi yang nyata-nyata dan jelas merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia pada umumnya, sebagaimana halnya UU Cipta Kerja, tidak akan berhenti dan akan terus dilawan.

“Jadi, aliansi yang terdiri dari puluhan konfederasi dan federasi ini tidak akan pernah menyatakan berhenti sebelum regulasi-regulasi yang sontoloyo itu, yang meminggirkan orang kecil yang sudah terpinggirkan itu, dicabut,” tegasnya.

Ia mengatakan, berdasarkan teori, pencabutan itu bisa dilakukan karena apapun perubahan dalam suatu kebijakan bisa dilakukan dengan berbagai cara, dari tekanan publik, dari kajian intelektual, maupun dari para pengambil keputusan yang berkesadaran.

Ketika kajian publik tidak menghasilkan perubahan yang bagus karena pengambil keputusan tidak memiliki kesadaran, maka tekanan massa atau public pressure dari civil society itu bisa dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan itu.

“Kita tidak mengkudeta, tidak makar, tidak apa apa. Kita hanya menyatakan bahwa kita tidak setuju kebijakan itu, karena ada kebijakan-kebijakan yang lain yang buktinya selama puluhan tahun bisa membuat pertumbuhan ekonomi tinggi dan menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, tetapi mengapa sekarang dibuat aturan yang seperti itu misalnya?” katanya.

Jumhur mengakui walau gerakan buruh tidak akan pernah menyerah, tetapi semangatnya perlu untuk terus dipacu, dan penyelenggaraan Rapat Akbar ini adalah bagian daripada itu.

“Dalam rapat ini kita melakukan konsolidasi secara nasional. Rencananga, rapat konsolidasi akan dilaksanakan di 20 titik, khususnya di Jabodetabek,” katanya

Jumhur mengakui kalau rapat konsolidasi ini juga dilakukan untuk membangun kesadaran para buruh yang berada di pabrik pabrik agar memiliki mimpi yang sama untuk dapat merubah keadaan, karena mimpi itu tidak hanya mimpi para pimpinan serikat buruh, tapi juga mimpi semua kaum buruh,” pungkasnya. *(Red)

Resolusi Majalengka 11 Mei 2023 Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB)

Untuk dan atas nama serta demi Kaum Buruh Indonesia Kami Pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang tergabung dalam Aliansi Asi Sejuta Buruh (AASB) menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Bersepakat untuk menggelar aksi kepung Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan tuntutan cabut Omnibuslaw UU Nomer 6 Tahun 2023 yang inkonstutisional dengan sasaran akal Istana Negara/ Kantor Presiden RI dan Mahkamah Kontitusi (MK).
2. Untuk mensukseskan agenda Aksi tersebut Menyerukan kepada seluruh Pimpinan Badan Organisasi Konfederasi dan Federasi untuk memperhebat kerja konsolidasi Sosialisal dan Edukasi PUK / PPA / PTP / PB / SBTP, di daerah dan wilayah serta kota – kota penting di seluruh Indonesia.
3. Untuk menjalin, mempererat dan memperluas Aliansi dengan berbagai organisasi dari seluruh sektor dan golongan rakyat (Pemuda, Mahasiswa, Petani, Masyarakat Adat, Perempuan, Kaum Miskin Kota, Para Akademisi, Ahli Hukum Demokratis, dil) untuk memenangkan tuntutan dan perjuangan kaum buruh dan rakyat.

Majalengka, 11 Mei 2023

JAKARTA (aswajanews.id) – Kantor Pengacara yang dipimpin Prof. Denny Indrayana Integrity Law Firm mendaftarkan Uji Formil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas kuasa dari 15 Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada hari Selasa (9/5/23).

Pada intinya mereka akan mengujikan bahwa proses pengesahan dari PERPPU Cipta Kerja ke UU ini telah melanggar Konstitusi UUD 1945 karena pengesahaannya dilakukan bukan pada masa sidang pertama setelah lahirnya PERPPU tersebut. Oleh sebab itu parta pimpinan Serikat Buruh sangat yakin MK akan memenangkan buruh.

“Nah apa yang kita ujikan logikanya seperti ini: dalam UUD 1945 bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sementara itu Pemerintah dan DPR menyebut 2 ditambah 2 itu sama dengan 5. Kalau MK membenarkan bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 5 maka MK juga sama tidak waras,” ungkap Jumhur membuat analogi.

Pernyataan Jumhur yang juga Ketua Umum DPP KSPSI itu mengacu pada UUD 1945 Pasal 22 yang manyatakan bahwa PERPPU itu harus ditolak atau disetujui pada masa sidang berikutnya yang terdekat dengan lahirnya PERPPU. Artinya pada sidang itu lah harus diputuskan.

Sementara diketahui bahwa PERPPU Cipta Kerja itu disahkan menjadi UU bukan pada masa sidang pertama yang berakhir pada 16 Februari 2023 melainkan pada masa sidang kedua pada 21 Maret 2023. Dengan begitu maka lahirnya UU Cipta Kerja itu secara formil tidak sah.

Sementara itu Rudi HB Daman dari GSBI menyatakan bahwa perjuangan kaum buruh tetap konsisten dan dilakukan dengan berbagai cara untuk membatalkan UU Cipta Kerja ini. Selain melalui jalur hukum, katanya juga dengan melakukan aksi-aksi di jalan.

Sementara itu Sidarta dari FSP LEM SPSI mengatakan bila UU ini tidak dilawan dan dibatalkan maka tujuh turunan rakyat kita bakal celaka. Mengakhiri pernyataan bersama, Daeng Wahidin dari PPMI menyebutkan bahwa putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja lalu sebagai inkonstitusional maka pada uji formil saat ini pun harus dinyatakan inkonstitusinal karena isi dan proses pembentukan UU yang sekarang ini adalah sama dengan yang terdahulu.

Seperti diketahui, 15 serikat pekerja yang menguji formil ke MK hari ini adalah GSBI, SBSI 92, PPMI, KBMI, KSPSI, FSP Parekraf KSPSI, FSP LEM SPSI, ASPEK Indonesia, FSP RTMM SPSI, FSP FARKES SPSI, KSPN, FSP Pelita Mandiri, FSP PP SPSI, FSPRI dan FSP KEP KSPSI. *(PRESS RELEASE)

Pemandangan yang kerap kali ditemukan saat pengumuman kelulusan ujian pada lembaga pendidikan formal adalah konvoi euforia di jalan. Konvoi dengan seragam yang sudah dicat pilok warna warni yang dikenakan mereka berkendaraan roda dua.

Mereka merasa bahagia dan bebas yang dirayakan dengan pesta konvoi motor.

Kebebasan dan rasa bahagia yang diekspresikan dengan cara yang kurang layak sesungguhnya bukanlah cerminan pelajar yang sejati.

Setelah lulus dari lembaga pendidikan mestinya tidak boleh diciderai dengan tindakan yang menjauhkan dari moralitas pendidikan. Pendidikan yang mencetak generasi bermoral dan berkarakter tidak boleh dipungkasi dengan kebebasan yang melanggar aturan dan meresahkan masyarakat.

Entah mulai kapan pesta konvoi itu mewarnai pengumuman kelulusan di Indonesia? Era ketika penulis masih sekolah, tepatnya sekitar tahun 80 an, tidak menemukan konvoi dan pesta kelulusan. Setelah penerimaan pengumuman kelulusan tidak ada acara apapun kecuali ungkapan senang bagi yang lulus dan rasa sedih bagi yang tidak lulus.

Siapa yang memulai konvoi dan pesta kelulusan juga belum jelas. Namun yang pasti seiring dengan berkembang budaya barat masuk di kalangan pelajar terutama di wilayah kota yang tayang di media, akhirnya pelajar tingkat kampung meniru. Pertama dimulai dari tingkat SMA/SMK/MA kemudian merambah ke jenjang SMP/MTs. Mereka semua pelajar di luar lingkungan Pesantren.

Berbeda halnya dengan pelajar yang berada di lingkungan Pesantren, mereka merayakan dengan syukuran. Ekspresi kebahagiaan kelulusan bagi santri pada lembaga pendidikan formal tidak seperti pendidikan di luar Pesantren. Kepatuhan dengan Kyai Pengasuh masih dijunjung tinggi.

Saat Pandemi Covid tidak terlihat pemandangan konvoi, karena memang pihak keamanan sangat ketat. Sehingga situasi di jalan jalan tidak seramai pada tahun sebelum Covid.

Dua hari yang lalu penulis menjumpai konvoi di jalan pelajar setingkat SMA. Ada beberapa peserta didik perempuan yang tidak berhijab ikut rombongan konvoi tersebut. Terlihat mereka sangat bahagia dan girang sembari mengotori seragamnya dengan warna warni.

Penulis berfikir dalam hati, mereka mengekspresikan kebahagiaan dengan cara yang salah. Andai orang tua mereka tahu dan melihat tentu tidak setuju. Semoga generasi remaja kita diberikan hidayah, dan yang saat ini seperti itu pada saatnya nanti menemukan kesadaran moral yang tinggi, sehingga akan menyadari kesalahannya. (*)

GARUT (Aswajanews.id) – Emak Asih (62) seorang janda lansia sebatang kara warga Kampung Kostarea 2 RT 02 RW 03, Desa Mekarluyu, Kecamatan Sukawening, Garut, Jawa Barat. Puluhan tahun menempati rumah yang sudah tidak layak huni dan nyaris ambruk.

Mirisnya lagi, Emak Asih (62) belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah baik itu bantuan sosial seperti BPNT, BLT Dana Desa, maupun bantuan lainnya apapun yang bersumber dari anggaran pemerintah.

“Sudah puluhan tahun tinggal disini, Ya kondisi rumah seperti yang dilihat nyaris ambruk,” ungkapnya, baru-baru ini.

Dikatakannya, selama dirinya berada di rumah tersebut belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah desa, daerah, maupun pusat.

“Belum pernah dapat bantuan apa-apa, apalagi uang, beras, ataupun bantuan lainnya belum pernah sama sekali,”ujarnya.

Diceritakannya, dirinya pernah menemui pemerintah desa yakni kepala desa dengan maksud untuk berharap bisa melihat kondisi rumah nya itu.

“Pernah menemui kepala desa, Pak tolong minta ditengok aja dulu rumah Saya ini, minta ditengok aja, sampai sekarang belum ada,”ucapnya.

Menurutnya, bahkan kepala Desa itu adalah saudaranya, kata Dia, waktu itu sampai nangis-nangis ke Desa meminta untuk melihat rumahnya yang hampir ambruk.

“Saya sampai nangis-nangis datang ke Desa meminta untuk dilihat aja kondisi rumah, sampai sekarang belum ada yang lihat, padahal kepala Desa disini masih saudara dengan Saya,” bebernya.

Rumah Emak Asih hampir ambruk itu terlihat dari kayu -kayu yang dijadikan penyangga bertujuan mengantisipasi agar rumahnya itu tidak ambruk, serta atap rumahnya pun nampak bolong-bolong, dan bila hujan datang rumahnya tersebut mengalami bocor yang cukup parah.

”Ya Saya berharap ada bantuan dari pihak manapun untuk memperbaiki rumahnya yang sudah tidak layak huni dan nyaris ambruk ini,” tandasnya.

Sementara Ketua RW 03 Desa Mekarluyu Suntama menegaskan, bahwa rumah Mak Asih ini memang sudah tidak layak huni, dan bila hujan deras datang ditakutkan roboh.

“Ya mudah-mudahan setelah dilihat ini segera ada bantuan, karena takutnya roboh ketika hujan deras datang,” tegasnya.

Suntama selaku RW sudah mengajukan atas nama Ibu Asih ini untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, nyatanya sampai sekarang, kata Dia, belum pernah sama sekali ada bantuan apapun untuk Ibu Asih.

“Diajukan sudah tapi belum dapat bantuan apapun, bahkan untuk melihat kondisi rumahnya pun belum pernah ada, biasanya kalau ada yang meninjau pasti RW juga mengetahui, untuk ibu Asih ini Saya kira belum pernah ada yang datang kesini,”pungkasnya.

Diketahui Emak Asih dalam surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan pemerintah desa mekarluyu serta berdasarkan data, bahwa Emak Asih (63) tergolong ke dalam masyarakat yang tidak mampu (pra sejahtera). (Red)

TUBAN (Aswajanews.id) – Jam’iyyah Ruqyah Aswaja (JRA) merupakan Sayap Dakwah resmi dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) yang fokus mendakwahkan al-Qur’an sebagai syifa’ serta turut aktif menjaga ajaran dan tradisi ulama nusantara.

Salah satu kegiatannya yakni metode pengobatan Islami yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an dalam praktisinya. Praktisi Jam’iyyah Ruqyah ASWAJA (JRA) tidak hanya mengobati penyakit rohani namun juga jasmani.

Momentum Idul Fitri 1444H Rombongan PC JRA Brebes melaksanakan Sowan dan Halal Bihalal di Ndalem Mujiz JRA Gus Allamah Alaudin Shidiqy, M.Pd.I di Pondok Pesantren Uwais Al-Qorni Karangkidul Kecamatan Sidomukti, Kabupaten Tuban Jawa Timur, Ahad (7/5/2023).

Ketua PC JRA Team Lintang Sanga Brebes, Ustadz Didi Nurdiansyah mengatakan kepada aswajanews.id (8/5/2023) tujuan kami berangkat dari rumah, tentunya mengharapkan keberkahan dan juga senang bisa bertemu para paktisi Ruqyah dari berbagai daerah dan Kabupaten. Ini menjadi sarana silaturahmi dengan pengurus yang lainnya.

Sementara, Mujiz JRA Gus Allamah Alauddin Shiddiqi, M.Pd.I. berpesan Setiap Pengurus Cabang harus mempunyai gagasan bagaimana cara agar praktisi selalu semangat dan istiqomah dalam berdakwah bil Qur’an bersama JRA.

Beliau berpesan, Maka PC harus menerapkan Strategi berikut ini Planning, Aplikasi, Control, Evaluasi maksudnya Planning adalah mengkader calon praktisi JRA dari mantan pasien, lalu Aplikasi yakni mengaplikasikan praktisi baru agar bergerak dan berdakwah bil Qur’an bersama JRA, sementara control yaitu mengontrol praktisi baru ketika mengikuti kegiatan rutin di PC atau PAC, Terakhir Evaluasi melakukan sharing bersama PC atau PAC  untuk saling membantu sesama praktisi jika ada kekurangan atau pun yang belum paham.

Lanjut menambahkan, Mujiz JRA pun berpesan agar selalu melakukan SWAB (Mendeteksi)  sesuai dengan SOP JRA Baik untuk praktisi dan pasien.

(Pewarta: A’isy Hanif Firdaus, Pengurus LTN NU Kabupaten Brebes)