GARUT (Aswajanews.id) – Kepala Kemenag Garut, Dr. H. Cece Hidayat, M.Si menghadiri acara halal bi halal sekaligus pengukuhan  Da’i Kamtibmas se-Kabupaten Garut yang digelar Polres Garut di Aula Polres Garut, Selasa (16/05/2023).

Ditemui usai acara, Cece mengapresiasi kegiatan ini, sebagai bentuk sinergitas polri dengan da’i, dimana ia mengungkapkan bahwa sinergitas dan kolaborasi ini diyakini sangat efektif dan akan berdampak positif dalam penanganan kamtibmas.

“Keterlibatan da’i dalam urusan Kamtibmas sebagai langkah produktif, karena terkait kamtibmas ini bukan hanya tugas polisi, akan tetapi dibutuhkan peran aktif dari masyarakat terutama orang yang ditokohkan” ungkap Cece.

Lebih lanjut Cece mengkonfirmasikan bahwa pihaknya akan melakukan supervisi dan pembinaan terhadap seluruh penyuluh agama yang ambil bagian sebagai Da’i Kamtibmas. Ia pun berharap seluruh penyuluh agama bisa turut serta dalam persoalan Kamtibmas sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat padanya.

Pada kesempatan itu, Cece pun mengajak seluruh jajarannya untuk menjaga Kamtibmas menjelang pemilu, yang memang dianggap sangat rawan dan berpotensi terganggu.

“Hati-hati bagi siapa pun penyuluh agama PNS atau P3K yang secara terang-terangan terlibat politik praktis, atau menyalahgunakan tugas fungsinya untuk kepentingan politik, akan saya tindak”, tegas Cece.

Dalam acara tersebut juga Kapolres Garut menyerahkan piagam penghargaan kepada para tokoh yang didaulat sebagai penasihat da’i kamtibmas, mereka adalah Kepala Kemenag Garut, H. Cece Hidayat, Ketua PCNU Garut, KH. Atjeng Abdul Wahid, Rais PCNU Garut, KH. Rd. Amin Muhyidin, serta Da’i Kondang KH. Jujun Junaedi. (Asep NS/Red)

PEMALANG (Aswajanews.id) – Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Hal itu dikatakan Mansur saat membuka kegiatan Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assesment/FRA) oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah di salah satu hotel di Pemalang, Senin (15/5/2023).

Bukan tanpa sebab Mansur memerintahkan hal tersebut, menurutnya, berdasarkan penilaian cepat maturitas SPIP Terintregrasi tahun 2022, Kabupaten Pemalang masih dalam kategori berkembang (level 2). “Rinciannya yaitu nilai Maturitas SPIP sebesar 2.066, nilai Manajemen Risiko (MRI) sebesar 1.378 dan nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 1.383,” ungkapnya.

Beberapa arahan Plt Bupati untuk meningkatkan nilai SPIP Terintegrasi antara lain, Bappeda sebagai Unit Manajemen Resiko Kabupaten Pemalang diminta segera melaksanakan manajemen risiko dengan mengidentifikasi dan menganalisa risiko strategis tingkat pemerintah daerah, beserta rencana tindak pengendaliannya dan juga mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di tingkat perangkat daerah.

Kepala perangkat daerah agar melakukan proses identifikasi dan analisis risiko mencakup risiko strategis dan risiko operasional tingkat perangkat daerah, beserta rencana tindak pengendaliannya.

“Dengan dilaksanakannya manajemen risiko baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah, diharapkan akan diketahui risiko fraud/ kecurangan pada program/kegiatan, sehingga akan memudahkan dilakukan pengendalian atas risiko fraud tersebut,” sambungnya.

Lebih jauh, menurutnya, rencana tindak pengendalian atas risiko fraud ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan oleh TAPD, dalam prioritas penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2023/APBD TA 2024.

Kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Pemalang Eko Edi Prihartanto mengatakan, tujuan diadakan kegiatan yaitu membantu perangkat daerah dalam mengidentifikasi dan menganalisa risiko kecurangan, sesuai dengan program dan kegiatan terkait.

Kemudian juga untuk membantu perangkat daerah, dalam menetapkan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh manajemen atas risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Peserta kegiatan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menghadirkan kepala perangkat daerah dan sekretaris. Adapun narasumber yaitu Korwas Investigasi II BPKP Perwakilan Jawa Tengah Jumanto.

Dikutip dari laman www.bpkp.go.id, SPIP merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3. (*)

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Lembaga Swadaya Masyarakat Gempar Peduli Rakyat Indonesia (LSM GPRI) DPC Kabupaten Cirebon resmi berkirim surat kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (15/05/2023).

Adapun Surat resmi LSM GPRI DPC Cirebon nomor 004/SP/DPC/LSM-GPRI/V/2023 yang ditujukan ke Kepala Bagian Pengadaan Barang Kabupaten setempat, perihal surat Permintaan Keterbukaan Informasi Publik terkait kualitas Pemenang dan Pengawasan pada Tender Proyek Insfratruktur APBD 2023.  Khususnya untuk 31 rencana Pembangunan Jalan yang sudah ditetapkan perusahaan pemenangnya. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris LSM GPRI DPC Kabupaten, Tri Karsohadi, bahwa surat yang dikirimkan yakni memastikan apakah para pemenang tender memiliki kelayakan untuk melakukan pelaksanaan pembangunan.

Adapun soal kelayakan yang dimaksudnya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 meliputi, Dokumen standar K4 para pemenang tender, Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Bukti antisipasi Kecelakaan konstruksi meliputi; Dokumen rencana program sosialisasi SMKK di proyek konstruksi; Laporan penerapan rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); Bukti Pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenegakerjaan dan Bukti Penyelenggaraan Badan Penyelenggaraan sosial Kesehatan atau Bukti Asuransi Kesehatan. Kemudian permintaan selanjutnya yakni, perihal informasi perencanaan pengawasan; persiapan pengawasan; waktu pelaksanaan pengawasan; anggaran pengawasan; sumber daya manusia pelaksanaan pengawasan dan metode pengawasan.

“Kami tidak ada tujuan lain, tentu tujuan kami yakni supaya Kabupaten Cirebon itu bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terlebih pada sektor pengadaan barang dan jasa itu sangat rawan terjadi,Red,” ujarnya, saat diwawancarai di  Kantor  Bupati Cirebon.

Pria disapa akrab Tri menambahkan, bahwa ia juga ingin membuktikan apakah slogan, “Cirebon Katon” yang diunggul-unggulkan oleh Bupati Cirebon itu bukan hanya sekedar kalimat tanpa disertai oleh fakta.

“Salah satunya itu, kami ini menguji sejauh mana slogan yang di unggul-unggulkan oleh Bupati Cirebon, tentu kalau permintaan informasi publik ini dapat terealisasi maka kami selaku masyarakat memberikan apresiasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut tentang surat permintaan informasi ungkap Tri, semata-mata dilakukan hanya untuk menghindari adanya persengkongkolan tender sebagaimana telah tertuang pedoman pasal 22 Tentang persengkongkolan dalam tender yang berdasarkan pada UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan, UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No.8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Selain itu yakni ada undang – undang Keterbukaan Informasi Publik yang didalamnya menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik. Andaikata, misal, Pemkab Cirebon tidak mengabulkan ya kami berhak untuk melayangkan gugatan ke Komisi Informasi,” tegasnya. (Sanaji)

PEMALANG (aswajanews.id) – Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat membuka kegiatan bimbingan teknis Desa Anti Korupsi yang diikuti oleh Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang di Balai Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang, Kamis (11/5/2023).

Dalam sambutannya, Mansur mengajak jajarannya baik pemerintah daerah, pemerintah desa serta masyarakat untuk menggaungkan semangat anti korupsi, suap dan gratifikasi.

“Mari bersinergi, bekerjasama dan bergotong royong mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transparan dan bebas dari korupsi,” ujar Mansur.

Mansur berharap program Desa Anti Korupsi harus benar-benar dilaksanakan secara serius sehingga membentuk karakter anti korupsi dalam tiap individu maupun organisasi.

Mansur juga menghimbau agar pemerintah desa memanfaatkan teknologi informasi yang ada, supaya meminimalisir terjadinya pertemuan langsung yang berpotensi menjadikan suap dan gratifikasi.

“IT mempermudah kita bekerja dan mengurangi kontak langsung yang beresiko suap gratifikasi. Kontrol dan cek lapangan, apakah sudah sesuai spesifikasi dan setelah itu laporan (administrasi) apa sudah benar,” tandasnya.

Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Nur Rohmat menyampaikan kegiatan bimtek bertujuan untuk menyediakan sarana bagi Kepala Desa dalam menerapkan desa anti korupsi serta mengoptimalkan pencegahan korupsi di Desa.

“Memberikan pemahaman mendalam pemenuhan indikator desa anti korupsi dan menerapkan anti korupsi pada tata kelola pemerintahan desa,” ujar Nur Rohmat

Kemudian Tim KPK RI Andhika Widiarto menuturkan, dengan adanya dana desa sejak Tahun 2014, ternyata banyak Kepala Desa yang ditangkap penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian. Hal tersebut yang menjadikan dasar pembentukan program Desa Anti Korupsi.

“Dua hal mendasar, pertama memang niat korupsi, lalu kedua karena ketidaktahuan dari perangkat atau kades dalam mengelola dana desa. Fungsi indikator desa anti korupsi ini adalah untuk memperbaiki administrasi dan pelibatan masyarakat,” ujar Andhika.

Kegiatan bimbingan teknis dilakukan secara hybrid dengan hadir secara langsung sejumlah Kepala Desa dan perangkatnya, dan juga dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh seluruh Kades se-Kabupaten Pemalang.

Hadir dalam kegiatan Inspektur Pemalang Eko Edi Prihartanto, Plt. Kadisb Kominfo Joko Ngatmo dan Camat Pemalang Sis Muhammad. Adapun sebagai narasumber Tim KPK RI Andhika Widiarto, Lidya Fidaradongkir dan Ahmad Ikhsan. (Diskominfo)