Mengikuti dan menyimak diskusi WAG NU Kultural sangat menarik. Hal tersebut karena tidak kering dari tema diskusi aktual dengan peserta dari komunitas pemikir yang berbobot. Sehingga menjadi inspirasi penulis untuk membuat narasi yang bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut.

Istilah NU Kultural disematkan kepada kelompok orang-orang NU ( jamak nahdliyin) yang tidak menempati pada posisi struktural atau pengurus NU. Mereka bergerak pada barisan kultural yang tidak mengatasnamakan NU secara organisasi. Dengan demikian apa yang dilakukan tidak terikat dengan keputusan atau nomenklatur NU.

Sebagai media diskusi diluar struktural NU tentu bebas berekspresi dengan sekian varian pemikiran. Beberapa hari ini diskusi mengerucut kepada Bupati dan Wakil Bupati Brebes. Tema ini sangat menarik karena saat ini disebut dengan tahun politik sementara Bupati dan Wakil Bupati adalah jabatan Politik.

Terlepas NU sebagai Ormas yg tidak memiliki tiket untuk maju sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati, namun NU memiliki warga nahdliyin yang memiliki hak berpolitik. Oleh karena itu warga NU secara kolektif bisa melakukan bargaining dengan partai politik yang memiliki tiket untuk Pilkada di Brebes. Hal ini membutuhkan ikhtiar bersama untuk bergerak dalam satu barisan yang sama sebagai bentuk kekuatan politik nahdliyin.

Untuk mewujudkan kekuatan politik nahdliyin bisa belajar ke beberapa daerah yang memiliki Kepala Daerah dari representasi NU. Sebutlah tetangga sebelah Kabupaten Tegal dengan tampilnya Ki Entus (Alm) merubah peta kekuatan politik secara masif. Legislatif dan Eksekutif dipegang oleh figur NU dengan dukungan secara mayoritas.

Pertanyaannya apakah Brebes bisa seperti Kabupaten Tegal? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu yang paling pas dengan   dengan pendekatan bahasa politik, bahwa dunia politik penuh dengan kemungkinan.  Dalam kamus teologi menjadi Bupati dan Wakil Bupati adalah perkara “Mumkinat”. Perkara yang “mumkin” (bisa ya atau tidak) secara logika tauhid bukan hal yanh mustahil (tidak bisa terjadi).  Oleh karena itu ikhtiar sebagai bagian dari takdir akan sangat memiliki makna bila disandingkan dengan langkah kongkrit.

“Kemungkinan” dalam logika politik bisa diukur dengan berbagai indikator kemenangan dan kekalahan dalam kontestasi. Indikator bisa ditemukan pada saat sebelum kontestasi yang biasanya dilakukan oleh lembaga surve atau pengamat politik yang memiliki perhitungan politik berdasarkan perolehan suara sebelumnya dengan melihat perkembangan politik terkini.

Perkembangan politik tentu didalamnya terkait dengan prilaku politik pemilih dalam menentukan pilihan. Disamping itu tokoh atau figur yang menjadi panutan bagi masyarakat awam juga memiliki pengaruh terhadap perolehan suara. Dua hal tersebut sangat dimungkinkan mengalami dinamika yang bisa mengerucut pada saru barisan kekuatan kultural NU menuju politik yang bermartabat dengan penuh kesantunan.

Secara geografis Brebes terbelah menjadi Brebes selatan dan Brebes utara. Brebes selatan memilki wilayah dataran tinggi atau pegunungan. Sementara Brebes utara berada pada dataran rendah atau yang disebut dengan wilayah Pantura. Kondisi geografis dan psikologis masyarakati Brebes selatan dan Brebes utara berpengaruh terhadap prilaku pemilih.

Menurut salah satu pengamat, dalam persoalan pemilihan Brebes Selatan mudah untuk dikondisikan,sementara wilayah pantura agak susah untuk dikondisikan dalam satu barisan kekuatan politik. Kecenderungan tersebut tentu bukan tanpa alasan,karena sudah terbukti dalam beberapa pemilihan. Namun demikian hal tersebut tidak menjadi penghalang yang utama untuk mewujudkan kekuatan kultural NU dalam memasuki willayah kekuasaan politik tingkat kabupaten.

Untuk menuju wilayah kekuasaan politik pasti melalui jalur partai politik. Oleh karena NU Kultural bukan Partai Politik, maka figur atau tokoh NU Kultural yang bisa diperhitungkan secara politis bisa menjadi magnet bagi pengurus partai untuk meninangnya. Satu satunya Partai yang secara historis dan idiologis  dekat dengan NU kultural adalah PKB.

Untuk bisa ” dipinang ” maka ada proses komunikasi politik dengan mengukur kekuatan peta politik. Disinilah membutuhkan piranti kecerdasan politik. Oleh karena itu dalam berpolitik tidak cukup hanya dengan cerdas intelektual, namun kecerdasan politik menjadi poros utama dalam   memasuki wilayah kekuasan sebagai puncak tujuan berpolitik.

Kita harus yakin, bahwa perubahan dengan kekuatan jamaah kultural NU akan bisa terwujud ketika menemukan kesadaran bersama dalam berpolitik. Kesadaran kolektif itulah yang akan menggerus ego sektoral masing masing kelompok. Sehingga kedepan tidak muncul gerakan yang melepaskan diri dari barisan NU Kultural.

Ijtihad politik secara kolektif  dengan membangun pemahaman yang sama akan menjadi ruh dan spirit dalam pergerakan mencapai kekuasaan politik. Nalar politik yang kita kembangkan dengan menjunjung etika politik berpadu dalam menempuh kekuasan untuk kepentingan bangsa dan negara. (*)

TASIKMALAYA (Aswajanews.id) – Kepolisian Resor Tasikmalaya menggelar doa bersama yang dihadiri tokoh lintas agama untuk menjaga rasa nyaman dan aman bagi seluruh elemen masyarakat, terutama saat ini sedang persiapan menjelang pemilihan umum (pemilu) maupun pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Kami juga salah satunya berdoa untuk kelancaran baik itu pilkada maupun pemilu, pilpres,” kata Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Suhardi Hary Haryanto usai acara doa bersama lintas agama di Gedung Pertemuan Warga (GPW) Polres Tasikmalaya, Jumat (16/6/2023).

Ia menuturkan kegiatan doa bersama itu dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, kiai, maupun ulama dari pondok pesantren sebagai rangkaian Hari Ulang Tahun ke-77 Bhayangkara, sekaligus membangun kebersamaan dalam menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Ia berharap adanya doa bersama yang dihadiri tokoh lintas agama itu bisa memberikan dampak kebaikan bagi semua elemen masyarakat, termasuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

“Alhamdulillah kita bersama dengan tokoh agama di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berdoa bersama untuk keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tasikmalaya KH Edeng ZA yang hadir dalam doa lintas agama mengatakan, semua elemen masyarakat termasuk lintas agama di Tasikmalaya selalu berupaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Seluruh organisasi, termasuk berbagai umat di Tasikmalaya, kata dia, terus berupaya menjaga kerukunan, kebersamaan, dan persatuan bangsa untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.

“Kenapa Tasik kondusif, karena memang semuanya sinergi, termasuk kepolisian dengan masyarakat,” katanya.

Ia menyampaikan termasuk setiap agenda politik seperti pilkada maupun pemilihan presiden, masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap aman.

Ia berharap pada agenda pesta demokrasi tahun 2024 menjelang maupun sampai akhir tetap aman, dan tidak terjadi apa-apa yang mengganggu kehidupan masyarakat.

“Sama-sama bergerak menjaga keamanan, insya Allah aman, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa,” kata Edeng. *(Nana Suherna)

MAJALENGKA (Aswajanews.id) – Dugaan gratifikasi pada rapat paripurna dinilai bisa mencoreng marwah dewan. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Majalengka Ibun Bunyanudin mengatakan,dugaan gratifikasi pada rapat dewan di Pendopo sudah menyebar luas di masyarakat. Bahkan telah menjadi konsumsi di media sosial (medsos).

“Persoalan ini sudah menjadi konsumsi publik yang menurut pandangan kami sangat tidak menguntungkan bagi anggota dewan,terutama  marwah DPRD secara lembaga,” katanya, Jumat (16/6/2023).

Pria berkacamata ini mengungkapkan keherananya pada sikap diam pimpinan maupun anggota dewan. Karena sepengetahuan dirinya belum ada pimpinan ataupun anggota dewan memberikan penjelasan atau melakukan klarifikasi. Padahal kata Ibun, dugaan gratifikasi yang terkesan dibiarkan liar bisa mencoreng marwah Lembaga DPRD.

“Aneh juga melihat sikap teman-teman di dewan. Mestinya secepatnya ketua atau pimpinan anleg melakukan klarifikasi kalau itu tidak benar. Jangan biarkan persoalan terus berlarut, tidak baik bagi citra lembaga di masyarakat,” ujarnya.

Iapun mengingatkan, bahwa di tengah derasnya arus informasi, dewan mestinya peka terhadap issu, ataupun permasalahan di tengah masyarakat. “Membela dirinya saja tidak, bagaimana akan membela rakyat,” tandasnya.

Sebelumnya Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga menyoroti dugaan gratifikasi pada rapat paripurna dewan. Ketua Partai Nasional Demokrat Majalengka, H. Alimudin meminta agar dugaan gratifikasi itu diusut sampai tuntas. “Harus diusut sampai tuntas,” katanya, Kamis (15/6/2023).

Alimudin juga menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan pihak manapun agar permasalahan menjadi terang benderang. Partai Nasdem akan selalu mendukung setiap penegakan hukum yang adil. “Saya tegaskan lagi, Nasdem dukung penegakan hukum yang adil, termasuk bila ada kader kami yang terlibat,” tegasnya. (Adang)

Warga NU sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia memiliki hak yang sama dalam berpolitik. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang sebagai kekuatan hukum negara yang melindungi hak warga negara termasuk waras NU atau yang disebut nahdliyin.

Sebagai Ormas keagamaan atau yang saat sekarang disebut perkumpulan, NU secara organisatoris mengedepankan politik kebangsaan yang dilandasi dengan moralitas etika berpolitik. Inilah sebagaimana yang termaktub dalam Pedoman berpolitik bagi warga NU.

Politik kebangsaan yang diperankan oleh NU tentu tidak sekedar ramai saat pemilu, namun pemilu menjadi bagian dari tahapan mewujudkan politik kebangsaan. Oleh karena itu landasan moralitas dalam berpolitik pedoman warga nahdliyin bukan hanyandalam melaksasaatuj hak politiknya dalam hal ini pemilu namun juga berlanjut saat mengawal kebijakan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akan tetapi banyak orang menterjemahkan Pedoman berpolitik bagi warga NU hanya berlaku pada saat Pemilu atau pesta demokrasi lima tahunan. Selebihnya pasca pemilu tentang kebijakan negara diserahkan kepada para pejabat dan wakil rakyat yang pdenganuuu

Padahal berpolitik itu bukan terpaku kepentingan sesaat atau yang disebut dg pragmatisme atau oportunisme. Proses pengawalan kebijakan politik   dibutuhkan peran serta konstituen yang berkontribusi dalam pdenganuu

Dalam sistem demokrasi dengan asas dari rakyat, oleh rakyat dan untk rakyat, pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme kehidupan berdemokrasi. Dengan dalih dari rakyat, maka keputusan demokrasi diukur sesuatu denganu banyaknya dukungan suara. Sementara masyarakat kita dalam taraf ekonomi masih tergolong rendah, sehingga transaksi politik menjadi kekuatan utama.

Disinilah yang sering terjadi transaksi politik sesaat untuk meraih sebuah kemenangan dalam  kontestasi demokrasi. Sementara pengetahuan tentang transaksi politik sebagian besar masih terpaku pada nilai matrial, tidak mempertimbangkan kualifikasi pemimpin yang akan kita pilih. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh tingkat SDM dan pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Brebes sebagai kabupaten yang memiliki warga NU terbesar tentu bisa menjadi kekuatan politik dalam Pemilu 2024. Untuk menuju kekuatan tersebut dibutuhkan pengetahuan dan kesepahaman yang tidak terjerembab dalam transaksi  politik perorangan yang diperankan oleh tokoh atau figur tertentu. Kekuatan bersama dalam konteks sebagai warga negara yang memiliki hak berpolitik lebih diarahkan kepada nilai nilai kepentingan kebangsaan.

Tafsir politik kebangsaan pada satu sisi menjadi nilai tawar yang tinggi, namun disisi yang lain akan berakibat pecahnya kekuatan NU.  Adagium ada dimana mana dan tidak kemana mana menjadikan warga nahdliyin bisa menjadi seperti buih di tengah lautan. Kita harus berusaha bagaimana agar buih menjadi permadani, sehingga bisa bermanfaat dan masalahat untuk rakyat.

Untuk menuju kepada cita cita tersebut dibutuhkan kecerdasan dan persatuan serta komitmen bersama dalam berpegang teguh pada nilai nilai kesantunan berpolitik. Cerdas dengan memahami pilihan yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan subyektivitas atau kelompok tertentu.

Persatuan dalam bingkai ukhuwah nahdliyin akan menjadi kekuatan mewujudkan NU dalam bargaining untuk lima tahun kedepan. Tanpa. Persatuan tentu kekuatan politik nahdliyyin akan dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu demi kepentingan pragmatis.

Sikap komitmen menjadi energi batin yang secara kolektif akan menjelma dalam menjaga kebersamaan dalam gerbong kebangsaan. Ini sangat penting, agar tokoh NU tidak mudah tergoda oleh rayuan politik yang berujung bisa memecah belah umat.

Sikap nahdliyin yang terbelah sebelum Konferensi NU Cabang kemarin hendaknya menjadi pelajaran yang berharga. Pendiri NU (KH Hasyim Asy’ari) dalam Qonun Asasi memerintahkan seluruh warga NU agar bersatu dan melarang perpecahan. Oleh karena itu untuk menghadapi pemilu 2024, nahdliyin Brebes diharapkan bersatu dalam satu kekuatan untuk mewujudkan nahdliyin bermartabat.

Kita bisa berkaca dengan nahdliyin di Kab Tegal Pasca Ki Entus menempati kursi Bupati berdampingan dengan Ketua Muslimat NU (Hj Umi). Tentu bukan hal yang mustahil kekuatan politik nahdliyin Brebes bisa seperti Kab Tegal. Sifat politik yang dinamis akan sangat mungkin mengubah hegemoni politik Brebes yang selama ini berjalan. Namun demikian peran para politisi berbasis nahdliyin untuk mendominasi harokah siyasi sangat dibutuhkan dalam rentang waktu menjelang Pemilu 2024.

Pengalaman nahdliyin Brebes saat Ketua PC NU Brebes maju dalam kontestasi Pilkada tahun 2012 menjadi start awal untuk mengukur kekuatan nahdliyin Brebes. Kendatipun pada Pikada berikutnya (tahun 2017) representasi nahdliyin tidak terwakili, namun demikian kekuatan suara nahdliyin bisa diperhitungkan dalam mendominasi kemenangan Pilkada.

Oleh karena itu menghadapi Pemilu 2024 (Legislatif dan Bupati/Wakil Bupati) di Kab Brebes sudah saatnya nahdliyin Brebes menemukan kesadaran dalam berpolitik. Nilai kesadaran yang terbangun demi kemaslahatan Kab Brebes. Disinilah saatnya nahdliyin bergerak dengan berpedoman pada nilai nilai moral politik nahdliyin. (*)

Bandung, aswajanews.id. Semestinya, bilamana masyarakat hendak mengadu kepada waklilnya di lembaga legislatif, seharusnya diterima dengan baik untuk menyerap aspirasinya. Jangan hanya menjelang pemilu, para caleg menemui masyarakat untuk mendapatkan suara, tetapi setelah duduk di legislatif malah tidak berkenan ditemui masyarakat.

Hal seperti itulah yang dialami ahli waris sebidang tanah di Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, dan tanah itu masih tercatat dalam Buku Letter C Desa Sukamanah. Sejak tahun 2020, Agus Sumarna, S.H., M.H., selaku kuasa hukum ahli waris telah mengajukan permohonan Audiensi kepada Pimpinan DPRD Jawa Barat, namun belum pernah ditanggapi. Hal itu disampaikan Agus Sumarna kepada aswajanews di kantornya di Bandung, Kamis (8/6).

Menurut keterangan Agus, kliennya adalah anak kandung dan ahli waris dari Neneng Sastramidjaja yang merupakan pemilik beberapa bidang tanah milik adat Persil Nomor 315, 316, 317 dan 332 semuanya dengan Kelas D.IV Kohir C No.1530 seluruhnya seluas 18,5 Hektar terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dan masih tercatat dalam Buku Letter C Desa Sukamanah atas nama Neneng Sastramidjaja.

Agus menjelaskan, tanah milik almarhum Neneng Sastramidjaja itu, telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Balai Pengembangan Benih Kentang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Agus mengatakan, berdasarkan penelusuran ahli waris diperoleh data dan fakta, bahwa penguasaan dan pemanfaatan Balai Pengembangan Benih Kentang atas tanah persil-persil tesebut ternyata tidak didasarkan peralihan hak yang sah, karena tidak dilakukan melalui pembelian atau pelepasan hak dari Neneng Sastramidjadja sebagai pemilik sah tanah, akan tetapi melalui pembelian yang tidak sah dari para penggarap tanah, yang bernama Ojak, Maman dan Surya yang nota bene bukan pemilik tanah dan hanya sekedar dulunya dipekerjakan oleh Neneng Sastramidjaja untuk mengurus dan menggarap tanah persil-persil tersebut.

Untuk mencari solusi atas permasalahan itu, ahli waris Neneng Sastramidjadja melalui kuasa hukumnya berusaha meminta kesediaan Ketua DPRD Jawa Barat untuk audiensi, kemudian mencari jalan keluar, karena dalam persoalan ini ahli waris sebagai masyarakat berhadapan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan – Balai Pengembangan Benih Kentang.

Para ahli waris tanah bermasalah itu dan kuasa hukumnya sangat berharap, kiranya ketua DPRD Jawa Barat berkenaan menerima pihaknya untuk audiensi, agar solusi atas pemasalahan segera diperoleh, dan yang berhak mendapatkan hak-haknya.

(pelitaindonews).