INDRAMAYU (aswajanews.id) – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Indramayu terus melakukan penegakan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu.

Alhasil sebanyak 44.796 botol minuman keras (miras) dari berbagai merek dan tuak ciu sebanyak 310 liter, dimusnahkan dengan mengunakan alat berat di area Sport Center Indramayu, Jumat (8/3/2024) lalu.

Pemusnahan barang bukti tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu.

Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso melalui Kabid Penegakan Perda, Esmega, mengatakan pemusnahan barang bukti minuman beralkohol ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memutus mata rantai peredaran miras.

“Kita laksanakan pemusnahan barang bukti sebanyak 44.796 botol miras dan arak ciu sebanyak 310 liter. Hal ini kita lakukan karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, dan menjadi komitmen dalam penegakan Perda,” kata Esmega.

Esmega menambahkan, puluhan ribu miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil sitaan dari bulan Juli 2023 hingga Maret 2024 di wilayah Kabupaten Indramayu.

“Miras yang dimusnahkan ini hasil operasi kami Satpol PP dibantu juga oleh TNI dan Polri dari berbagai tempat yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jajang Sudrajat, menambahkan bahwa pemusnahan miras ini salah satu bentuk keseriusan pihaknya dalam rangka penegakan perda tentang pelarangan minuman beralkohol.

Jajang berharap, agar masyarakat sadar akan dampak negatif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut.

“Karena permasalahan Kamtibmas biasanya dimulai dari minuman beralkohol. Mudah-mudahan ini akan lebih tertib lagi, khususnya dalam rangka menjelang dan melaksanakan bulan suci Ramadan,” tandasnya. (Herman/Tongol)

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Soal adanya pungutan Infaq yang dilakukan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Indramayu terhadap siswanya, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) DPC Kabupaten Indramayu bakal melayangkan surat laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Indramayu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua PPWI DPC Kabupaten Indramayu, A. Warjani kepada awakmedia, Sabtu (16/03/2024).

Ketua PPWI DPC Kabupaten Indramayu menyampaikan, tindakan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Indramayu itu diduga kuat masuk kedalam praktek pungutan liar kepada para siswanya.

“Ini kalau dibiarkan, maka tentunya sangat merugikan walimurid. Apapun alasannya karena sekolah itu merupakan sekolah negeri milik pemerintah dan seharusnya ikuti aturan yang ada,” kata dia.

Bahwa pembelian tanah itu, seharusnya dilakukan berdasarkan pada kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia bukan dengan cara menarik infaq yang nominalnya ditentukan oleh pihak sekolah.

“Kalau dia dalihnya komite yang menarik infaq. Tanyakan ada tidak berita acara kemudian kemana aliran dana itu himpun. Apakah masuk ke rekening komite? Kalau tidak ada rekening komite ini jelas, patut diduga bahwa yang menarik infaq adalah pihak sekolah bukan pihak komite,” jelas dia.

Diketahui bahwa, penarikan infaq yang dilakukan oleh pihak MIN 1 Indramayu, sebanyak 250 siswa melalui wali murid masing-masing siswa diharuskan menyetorkan dana sebesar Rp 600 ribu berdalih pembelian tanah.

“Kami (PPWI) tegaskan bakal melayangkan surat laporan resmi ke Kejaksaan setempat dalam waktu dekat ini, Red,” tegasnya.

Sekedar mengingat, pungutan infaq yang dilakukan oleh pihak MIN 1 telah berjalan selama dua tahun sejak 2022 lalu. Dan, target infaq yang dihimpun dari siswa sebesar Rp 125 juta.

Ironisnya, selain infaq kepala MIN 1 Indramayu juga mengajukan proposal yang berharap bahwa Pengadaan Tanah itu di biayai oleh Pemerintah melalui DIPA Kementerian Agama.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kabupaten Indramayu, Rachmat Sunnara mengakui adanya infaq yang dilakukan kepada siswa-siswi untuk kepentingan diatas. Menurutnya, hal itu dilakukan atas persetujuan wali murid melalui komite untuk kepentingan pembelajaran, kata dia.

“Dilakukan atas persetujuan wali murid melalui komite,” sergahnya, pada Kamis (07/03/2024).

Untuk pembelian lahan, Rachmat Sunnara mengungkapkan sudah menempuh kesepakatan antara MI dengan pemilik tanah dengan nominal yang sudah disepakati yakni senilai Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

 “Tanahnya sudah kita beli, untuk dana Rp 40 juta dari infaq siswa, sisanya dana talangan,” ungkapnya.

Diketahui ada hal yang janggal yang dilakukan oleh Madrasah yang diduga kuat selain infaq untuk pembelian lahan, kepala Madrasahpun berharap mendapatkan kucuran dana dengan dibuatnya proposal yang ditujuhkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu perihal permohonan rekomendasi pengajuan usulan pengadaan lahan tanah MIN  1 Indramayu tertanggal 05 Oktober 2022.

“proposal Itu dibuat atas arahan pihak kemenag Indramayu,” ujarnya.

Rachmat Sunnara,dirinya mengakui, penarikan infaq untuk pembelian tanah atas inisiatifnya sebab, karena lamannya realisasi dari permohonan proposal yang dilayangkan kepada kantor kementerian Agama  Kabupaten Indramayu.

“Hingga sampai saat ini proposal pengajuan belum ada realisasi mas, iya memang ini inisiatif kita (penarikan infaq),” tegasnya. (Tim)

CIAMIS (aswajanews.id) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah menetapkan nilai zakat fitrah di wilayah Kabupaten Ciamis yakni zakat fitrah 2,5 kg dan fidiyah Rp 40 ribu. Penetapan nilai zakat tersebut telah disetujui dalam Rapat Penetapan Nilai Zakat Fitrah Wilayah Kabupaten Ciamis.

Sekretaris Baznas Ciamis, Kikin Mutaqin, S.Pd.M.Pd. Kamis (19/03/2024) menjelaskan, hasil keputusan bersama dan musyawarah bersama antara pemerintah daerah yang diwakili oleh Kabag Kesra Kepala Kemendang   Ketua MUI dan Dinas koprasi UMKM, kalau pun ada 2,7 kg di kota/kabupten yang lain itu mengikuti fatwa MUI Pusat Nomor 65 tahun 2022 akan tetapi di kabupaten Ciamis kami sepakat zakat fitrah masih berat 2,5 kg.

“Untuk target 2,8 milyar per satu tahun sekali potensi dan penerimaan untuk fakir miskin, jadi 63 persen itu ke fakir miskin 25 persen ke sabilillah dan ibnusabil dan 12 persen untuk amilin,” ujarnya.

Harapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis dari masyarakat bisa menunaikan zakat fitrah melalui Unit Pelayana Zakat (UPZ) atau tempat pengumpul zakat oleh UPZ desa  bisa melalui DKM atau bisa Via RW setempat, karena masih banyak selain UPZ seperti dukun beranak dan itu potensi yang tidak terangkat, jadi seolah-olah itu gak zakat ada salah satu muzaqi tidak melalui UPZ .

“Kami akan sosialisasikan atau melalui surat edaran kepada para Unit Pelayan Zakat (UPZ) yang ada di tingkat kecamatan atau desa agar disosialisasikan ke warga di daerahnya masing-masing,” jelasnya. (Nana S)

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Ditemukan Yayasan Pondok Pesantren di Kabupaten Indramayu Jawa Barat diduga “fiktif”. Namun, yayasan tersebut memperoleh anggaran hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

Hal yang tidak terduga, Yayasan Pondok Pesantren yang dinamakan “Daarul Jannah Insani” itu memperoleh dana hibah dari bantuan Pemprov Jabar dengan nominal yang sangat fantastis di tahun 2023.

Informasi perihal hibah, diperoleh awak media berdasarkan data Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan besaran dana hibah tahun anggaran 2023. Di dalam data itu, ditemukannya Yayasan Darul Jannah Insani, beralamat di Jalan Kapten Sutedjo Nomor 95 C Kabupaten Indramayu, dengan nominal hibah yang diterima kurang lebih sebesar Rp1.350.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Sementara itu, hasil penelusuran awakmedia sesuai dengan alamat yayasan itu, ternyata tidak ditemukan tanda-tanda aktif kegiatannya, pondok pesantren atau yayasan “Daarul Jannah Insani” tetapi lokasi tersebut berubah menjadi pondok pesantren lain yang bernamakan Daarul Mansur.

Salah satu Pengelola Ponpes Darul Mansur, KH. Rohimin menyebutkan bahwa, saat ini di lokasi tersebut hanya ada Ponpes Daarul Mansur yang diresmikan pada tahun lalu dengan pengelola yang berbeda.

“Pengelola kita beda, kalau Daarul Jannah ya dengan pihak pengelolanya, Red,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Slamet Edi, Kasi PD Pontren Kementrian Agama Kabupaten Indramayu ia mengungkapkan, Yayasan Pondok Pesantren Darul Jannah, per hari ini belum menempuh proses perizinan.

“Karena itu belum menempuh proses perizinan jadi bukan naungan kami (Kemenag),” ujarnya, pada Kamis (14/03/2024).

Keterkaitan dengan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihaknya menegaskan tidak tahu-menahu. “Kalau hibah dari provinsi, kami tidak tahu-menahu, Red,” tegas Kasi PD Pontren. (Sanaji)

Oleh; Lendra Tendy Wibowo

(Ketua Panwaslu Kecamatan Nawangan – Pacitan)

“Pemilu : Sarana Integrasi Bangsa” itu merupakan Tagline pemilihan umum tahun 2024, dengan Tagline tersebut khususnya KPU dan semua pihak berharap pelaksanaan pemilu 2024 ini maka akan menjadi sarana pemersatu sehingga sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia bisa diwujudkan secara kongkrit. Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan satu dari sekian unsur yang diperlukan dalam demkorasi, namun pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan baik sesuai azas luber-jurdil menjadi sangatlah penting. Karenanya secara subtansial pemilu memiliki fungsi diantaranya mengumpulkan preferensi warga negara yang terinformasi, meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan  dan mengevaluasi kinerja penguasa. Namun jika sebaliknya, maka pemilu dapat merusak legitimasi, memperkuat aturan otokratis, memicu konflik dan kekerasan, atau menjadi sandiwara belaka (Norris, 2014). Mengacu pada uraian diatas maka penting bagi penyelenggara pemilu khususnya yang berstatus ad-hoc untuk dapat bekerja keras dan cerdas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibanya dengan  harapan dapat pula menghasilkan pemilu yang berkualitas. Untuk dapat melaksanakan pemilu dengan baik penyelenggara pemilu ad-hoc perlu didukung oleh semangat ingeritas yang kuat. Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil harus dimulai dan dicontohkan oleh penyelanggara pemilu.

Penyelenggaran pemilu tediri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari tiga lembaga pemilu yang ada di Indonesia tentunya memiliki tanggungjawab dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Terkhusus untuk KPU dan Bawaslu yang memiliki struktur herarki dari pusat, Provinsi Hingga Kabupaten/ Kota serta di bantu oleh badan adhoc hingga tingkat TPS. Badan ad-hoc  dalam pemilu merupakan “tulang punggung” demokrasi, akan tetapi menjadi tantangan dalam mengukur suksesnya penyelenggaraan pemilu, apakah berintegritas atau tidak. berbagai permasalahan integritas pemilu dari segi kecurangan administrasi, pendistribusian logistik, netralitas dan lain sebagainya dapat saja terjadi pada badan ad-hoc. Belum lagi benturan kepentingan yang dihadapi oleh penyelenggara ad-hoc pada akar rumput (grassroot). Untuk itu penting bagi penyelenggara ad-hoc memahami prinsip profesionalitas dan menjunjung tinggi integritas, sebab itu semua akan berdampak pada hasil dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang demokratis.

Integritas tinggi penyelanggara ad-hoc dapat dimulai dari proses awal perekrutan oleh lembaga masing-masing baik lembaga KPU maupun Bawaslu. Dalam proses ini, masih saja ada titipan calon penyelenggara badan ad-hoc yang biasanya dilakukan oleh tokoh lokal, tokoh ormas, dan para aparatur kecamatan hingga desa. Hal semacam itulah yang akan menjadikan penyelenggara pemilu ad-hoc terancam integritasnya karena proses awal yang dilalui saja sudah tidak benar maka selanjutnya hampir dipastikan juga tidak maksimal. Akan terjadi konflik kepentingan di dalam setiap tahapan karena pengaruh besar dari para pihak yang telah ikut campur dalam proses perekrutan awal. Untuk itu KPU dan Bawaslu harus memastikan bahwa proses perekrutan badan ad-hoc dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan untuk menjadi output rekrutment yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi.

Jaminan independensi Penyelenggara ad-hoc juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang baik. Independen merupakan sebuah kondisi bebas dari intervensi pengaruh dorongan eksternal dalam perilaku sendiri. Definisi tersebut secara eksplisit mengisyaratkat bahwa kata independen terkadung makna “mandiri” sebagai sebuah kondisi yang berarti mampu mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam melaksanakan tugas apapun itu (Afifuddin, 2020). Mengacu pada uarian diatas, dengan memastikan seluruh anggota badan ad-hoc bukan merupakan pengurus, kader, anggota bahkan simpatisan partai politik manapun adalah hal yang wajib dilakukan KPU dan Bawaslu. Proses memastikan ini tidak hanya terfokus pada aplikasi KPU (SIPOL) saja namun harus benar benar dilacak trakc record dari calon penyelanggara ad-hoc tersebut dengan berbagai cara dan strategi namun tidak melanggar regulasi. Adapun hasil penelusuran juga harus disampaikan secara transparan , mungkin pernah menjadi caleg, saksi maupun peran sentral lain.  Jika hasil penelusuran tersebut terbukti bersih maka proses selanjutnya baru bisa dilakukan. Langkah menjamin independensi dan netralitas inilah yang akan menjadikan kepercayaan masyarakat kepada penyelanggara pemilu khususnya ad-hoc akan meningkat.

Aspek penting kedua dalam rangka menyiapkan penyelenggara yang berintegritas yaitu dengan melaksanakan bimbingan teknis yang efektif dan efisien. Berangkat dari kedua kata tersebut adalah bagaimana menerjemahkan segala tindakan petugas penyelenggara ad-hoc pemilu mampu muncul kepermukaan menjalankan tugas sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan regulasi Undang – undang dan peraturan turunan lainnya. Aspek efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi sebuah harga yang layak dibayar dalam kontestasi elektoral, dikarenakan sebuah hajat pemilu adalah urgen dan krusial dalam mementukan komponen perangkat pemerintah baik yang kelak menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif (Afifuddin, 2020). Bimbingan teknis yang baik diharapkan akan menjadikan proses penyelenggaraan pemilu yang benar-benar efektif dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Selain itu bimbingan teknis yang memadai akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan profesional.

Selanjutnya yang perlu dilakukan oleh KPU dan Bawaslu agar penyelenggara ad-hoc bisa menjalankan tugas secara maksimal adalah dengan melakukan supervisi dan monitoring ke bawah secara berkelanjutan. Supervisi dan monitoring ini dilakukan dalam rangka membangun hubungan emosional yang baik dengan penyelanggara ad-hoc. Mendengarkan keluhan, curhatan ataupun aspriasi untuk kemudian ditindaklanjuti adalah langkah yang tepat dilakukan oleh atasan kepada herarki dibawahnya. Karenanya Ketika sudah terjadi ikatan emosional yang kuat maka kerjasama yang baik akan mudah dilakukan. Bahkan kadang karena termotivasi pekerjaan yang sulit untuk dilakukan menjadi lebih mudah dilakukan. Motivasi inilah yang menjadi penting agar penyelenggara ad-hoc merasa dihargai dan dibutuhkan, mengingatkan SDM ad-hoc sistem bongkar pasang atau tidak tetap.

Aspek terakhir adalah keterbukaan informasi atau transparansi, penyelengara pemilu di era serba digital dituntut untuk mampu menjadi humas, semua yang telah dilakukan dan dijalani harus segera dipublikasikan. Publikasi ini sangat penting mengingat tanpa publikasi masyarakat akan kurang bahkan tidak tahu apa yang telah dilaksanakan oleh penyelanggara pemilu termasuk ad-hoc. Keterbukaan informasi ini bukan hanya mengenai prestasi atau pun hal yeng membanggakan namum masalah ataupun problem yang dihadapi oleh penyelenggara juga perlu disampaikan ke publik, agar publik mengetahui sehingga ketika ada tidak tepatan waktu, tata cara maupun prosedur (Walaupun Penyelanggara Pemilu dituntut tidak boleh salah) masyarakat dapat memahami walaupun tetap akan menjadi pelanggaran adminsitrasi namun jika diawal sudah disampaikan maka diharapkan publik tidak serta merta untuk menjustifikasi bahwa penyelenggara tidak profesional. Terbukaan informasi adalah sebuah keharusan di era saat ini.

Kriteria penyelenggara pemilu yang memiliki intergitas tinggi dan profesional merupakan kunci menghasilkan pemilu yang berkualitas. Waluapun pemilu berkualitas juga akan dipengaruhi aspek lainnya namun terkait intergitas merupakan hal fundamental dalam menjalankan tugas menjadi penyelenggara pemilu, prinsip luber-judil akan bisa diwujudkan ketika penyelenggara pemilu termasuk ad-hoc memiliki rasa tanggungjawab, jujur dan netral/ indepeden. Di sisilain pemilu yang berkualias juga harus didukung kerjasama yang baik semua pihak baik peserta pemilu, pemerintah, TNI, Polri dan warga masyarakat sebagai pemilih. Sembari  menyiapkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesonal, pendidikan politik dengan kemasan dan cara yang tepat agar efektif dan efisien juga harus dilaksanakan. Hal ini menjadi penting karena dengan keseimbangan kesiapan penyelanggara, peserta pemilu dan pemilih maka semua tahapan akan dengan mudah dituntaskan alhasil pemilu yang berkualitas dapat dihasilkan.  (*)

Daftar Pustaka

Afifuddin, M (2020). Membimukan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritsi dari Dalam.  Jakarta: Elex Media Komputindo

Norris, P. (2014). Why Ekectoral Integrity Matter. New York: University Of Cambridge