JAKARTA (Aswajanews.id) – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP FKDT), KH Lukman Hakim, menegaskan pentingnya pendataan guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) secara nasional sebagai langkah strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan guru MDT, termasuk usulan pemberian insentif dari pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP FKDT yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta.
KH Lukman Hakim meminta seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) FKDT di Indonesia segera mengoordinasikan pendataan guru MDT secara berjenjang. Pendataan dimulai dari masing-masing MDT di tingkat desa, kemudian dihimpun oleh DPAC FKDT tingkat kecamatan, diteruskan ke DPC FKDT kabupaten/kota, hingga akhirnya direkap oleh DPW FKDT provinsi.
“Saya minta DPW FKDT se-Indonesia bisa menyukseskan pendataan guru MDT secara valid. Ini sangat penting karena akan menjadi data pokok pendukung pada saat pengajuan audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII dan Komisi X DPR RI. Berbicara di hadapan para pengambil kebijakan harus disertai data. Tanpa data, tentu tidak akan berdampak terhadap penganggaran,” tegas KH Lukman Hakim.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin mengalokasikan anggaran tanpa didukung data penerima yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, validitas data guru MDT menjadi fondasi utama dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada para pendidik madrasah diniyah.
Sebelumnya, di hadapan Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH Nazaruddin Umar, KH Lukman Hakim menyampaikan bahwa perjuangan meningkatkan kesejahteraan guru MDT merupakan cita-cita besar yang akan terus diperjuangkan oleh FKDT.
Ia menegaskan tidak akan berhenti memperjuangkan insentif dan perhatian pemerintah terhadap guru-guru MDT di seluruh Indonesia. Dalam setiap kunjungan ke berbagai daerah, dirinya juga terus mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan para guru madrasah diniyah.
Selain itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU tersebut mengajak seluruh ustaz dan ustazah MDT di Indonesia untuk senantiasa mendoakan para pemimpin bangsa, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberpihakan terhadap peningkatan kesejahteraan guru MDT.
KH Lukman Hakim kembali menegaskan bahwa hasil pendataan nantinya akan menjadi database nasional guru MDTyang dimiliki FKDT. Oleh karena itu, seluruh Ketua DPW FKDT diminta mengawal proses pendataan hingga selesai agar menghasilkan data yang valid dan komprehensif.
Rapimnas DPP FKDT yang berlangsung pada 10–12 Juli 2026 tersebut diikuti seluruh Ketua dan Sekretaris DPW FKDT provinsi se-Indonesia. Selain membahas pendataan guru MDT, forum juga membahas persiapan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (Porsadin) Tingkat Nasional yang akan digelar di Jakarta, serta pelaksanaan Pendidikan Kader Penggerak FKDT sebagai bagian dari penguatan organisasi. (Red)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
