JAKARTA (Aswajanews.id) – Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), KH Lukman Hakim, mengusulkan kepada Prof. KH. Nazaruddin Umar agar pemerintah memberikan insentif bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Kementerian Agama.
Usulan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada puncak peringatan Harlah ke-14 DPP FKDT sekaligus Pembukaan Rapimnas II FKDT Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Menurut KH Lukman Hakim, masih banyak guru MDT di berbagai daerah yang belum memperoleh perhatian memadai dari pemerintah daerah, padahal mereka memiliki peran besar dalam membangun karakter dan akhlak generasi bangsa.
“Guru MDT mengajar dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Saya meminta seluruh guru MDT di Indonesia untuk terus mendoakan bangsa ini. Tidak perlu turun ke jalan atau berdemonstrasi. Saya yakin doa para guru akan mengetuk hati para pemimpin bangsa agar semakin peduli terhadap kesejahteraan guru MDT,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh guru MDT untuk mendoakan Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, para gubernur, bupati, dan wali kota agar diberi kesehatan, umur panjang, serta keberhasilan dalam memimpin, sekaligus tidak melupakan jasa para guru Madrasah Diniyah.
KH Lukman menegaskan, Guru MDT merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga nilai-nilai Islam yang moderat dan kehidupan masyarakat yang damai di tengah keberagaman. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru MDT menjadi perjuangan yang akan terus dikawal oleh DPP FKDT.
Ia berharap Menteri Agama dapat memprioritaskan pemberian insentif bagi guru MDT, mengingat jumlah lembaga dan tenaga pengajarnya sangat besar, sementara bisyarah yang diterima masih jauh dari kata layak.
“Pak Menteri adalah alumni Madrasah Diniyah, sehingga tentu memahami betul kondisi para ustaz dan guru MDT yang hingga kini masih menghadapi persoalan kesejahteraan. Semoga kehadiran beliau pada Harlah dan Rapimnas FKDT membawa keberkahan bagi perjuangan guru MDT ke depan,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Agama Nazaruddin Umar menyampaikan optimisme bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Pesantren.
Menurutnya, pembahasan mengenai kesejahteraan guru swasta, termasuk guru Madrasah Diniyah Takmiliyah, kini mendapat perhatian lintas komisi di DPR RI.
“Kita berharap dalam waktu yang tidak lama akan ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap guru-guru swasta, termasuk guru Madrasah Diniyah,” ujar Menteri Agama.
Acara Harlah ke-14 DPP FKDT dan Pembukaan Rapimnas II Tahun 2026 tersebut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Agama, di antaranya Direktur PD Pontren Basnang Said, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah dan Jawa Barat, Ketua Pembina DPP FKDT Gus Gudfan Arif yang juga Bendahara Umum PBNU, perwakilan Kepolisian Republik Indonesia, anggota DPR RI Oleh Soleh, serta Komisioner BAZNAS Iddy Muzayyad.
Kemeriahan peringatan Harlah juga dihadiri ribuan guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, serta 27 Ketua DPW FKDT beserta sekretaris dari berbagai provinsi di Indonesia.
(Red/Nas)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
