TASIKMALAYA (Aswajanews.id) – DPRD Kabupaten Tasikmalaya kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Tasikmalaya atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Tasikmalaya itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD dari seluruh fraksi, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Agenda tersebut merupakan lanjutan dari tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tasikmalaya menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah atas berbagai masukan, kritik, saran, dan rekomendasi yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD melalui pemandangan umum.
Tanggapan pemerintah mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelaksanaan program pembangunan, realisasi anggaran, hingga efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD selama Tahun Anggaran 2025. Jawaban tersebut menjadi bahan penting sebelum pembahasan memasuki tahap yang lebih rinci antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Tahapan ini merupakan bagian dari mekanisme pembentukan peraturan daerah sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Proses tersebut juga mencerminkan prinsip checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya memastikan seluruh rangkaian rapat paripurna berjalan sesuai tata tertib dan mekanisme persidangan yang berlaku. Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan berlangsung secara transparan, akuntabel, serta menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
Rapat paripurna ini menjadi wujud komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui proses pembahasan anggaran yang terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Nana S)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
