Politik dan Pemerintahan

Ketua Fraksi PKB : Perda Madin Hanya Bisa Digolkan dengan Kekuatan Politik

BREBES (Aswajanews.id) – Saat ini kita turut prihatin karena ada beberapa Madin yang tutup alias bubar. Ada dua faktor, pertama muridnya  tidak ada dan yang kedua ustadz atau gurunya tidak ada. Jadi bangunan gedungnya ada karena murid dan gurunya tidak ada akhirnya bubar. Hal ini terjadi di wilayah kecamatan Losari dan Ketanggungan.

Madin yang bubar diakibatkan karena gurunya tidak ada menurut informasi karena kesejahteraannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Semetara mereka punya keluarga dan anak. Akhirnya dengan sangat terpaksa harus banting setir alih profesi merantau di Jakarta.

Semoga tidak berimbas di kecamatan lain dan di Wanasari dipastikan tidak ada Madin yang bubar. Oleh karena itu dalam rangka memperkuat eksistensi Madin di Brebes dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah. Demikian disampaikan H. Musyaffa, Lc saat menjadi narasumber dalam kegiatan Halaqoh Kebangsaan peringatan Hari Santri yang diselenggarakan oleh MWC NU Wanasari Brebes.

Sebagai anggota dewan kami sudah berjuang sejak tahun 2015 untuk mengusulkan Perda Madin, namun karena kekuatan politik kita lemah dengan keterbatasan kursi anggota dewan yang mendukung. Sehingga Perda Madin yang menjadi raperda inisiatif dari PKB sampai sekarang belum terwujud.

Beberapa daerah di Jawa Tengah yang memiliki Perda Madin karena memiliki kekuatan politik dalam hal ini partai politik yang mendukung Perda tersebut. Tentu PKB menjadi partai yang berpihak dan mendukung Perda Madin. Contohnya di Kab Tegal, dengan adanya Perda Madin, maka insentif yang diterima oleh Guru Madin lumayan tidak seperti Kab Brebes satu tahun 600 rb itupun ada pengurangan kuota. Namun para Ustad tidak lantas demo, karena langkah demo. dianggap tidak pantas untuk para Ustad. Lain halnya tenaga kesehatan dan guru pada lembaga pendidikan formal. Saat terjadi pengurangan mereka demo menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Brebes untuk memenuhi aspirasi mereka. lanjut Gus Syafa sapaan akrab Ketua Fraksi PKB DPRD Kab Brebes.

Dihadapan pengurus ranting NU dan Kepala Desa se-Kecamatan Wanasari, Musyafa menegaskan pentingnya penguatan pendidikan Madin melalui Perda. Perda Madin tersebut berfungsi untuk memperkuat dan melestarikan Madin. Sehingga dengan Perda tersebut kedepan tidak ada Madin yang bubar lagi. Oleh karena itu Pemilu 2024 nanti diharapkan akan muncul kekuatan politik dari PKB demi terwujudnya Perda Madin di Brebes.

Mengakhiri presentasi tentang Hari Santri, Gus Syafa mengajak kepada seluruh masyarakat santri untuk tidak terninabobokan dengan kado dari Pemerintah tersebut. Namun sejauh mana kehadiran pemerintah untuk berpihak kepada komunitas pesantren harus kita dorong terus. Afirmasi, rekognisi dan fasilitasi harus diwujudkan dalam turunan regulasi, sehingga kedepan alumni Pesantren secara legalitas mendapatkan pengakuan yang sama dengan lembaga pendidikan formal, pungkas Sekjen PKB Kab Brebes.

Peringatan Hari Santri yang diselenggarakan di aula Kecamatan Wanasari dihadiri oleh Camat Wanaaari H Nuridin, Kapolsek dan Danramil Wanasari. Ketua PCNU Kab Brebes KH Solahudin Masruri juga hadir dan memberikan paparan tentang jaringan ulama dan pentingnya penguatan berbagai displin ilmu untuk santri.

Perwakilan pengurus Muhamadiyah  Kec Wanasari juga turut hadir dalam acara tersebut. Caleg PKB Nyai Nafisatul Khoiriyah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren As Syamsuriyyah juga hadir dalam halalqoh tersebut.

Halaqoh kebangsaan pada hari Rabu, 25 Oktober 2023 juga menghadirkan nara sumber KH DR Akrom Jangka Daosat selaku mustasyar PCNU Brebes. Dalam.paparannya Gus Akrom membedah Islam Nusantara dan karakteristik Islam yang berkembang di Indonesia. *(Red/Nuridin)