INDRAMAYU (Aswajanews) – Proyek pembangunan Gedung Laboratorium dan Perpustakaan MTsN 6 Indramayu tahun anggaran 2025–2026 menuai sorotan. Berdasarkan data LPSE, nilai kontrak proyek tercatat sebesar Rp4.294.358.147.
Namun, hasil investigasi di lapangan menemukan angka berbeda pada papan proyek, yakni hanya sebesar Rp2.372.925.000. Perbedaan signifikan ini menimbulkan tanda tanya publik terkait transparansi anggaran.
Fahru, mandor lapangan proyek, mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia menyebut urusan papan proyek merupakan kewenangan pihak administrasi.
“Untuk papan proyek saya tidak tahu, itu bagian orang kantor. Sepengetahuan saya, nilai yang tercantum itu anggaran tahap dua,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD GNPK-RI Indramayu, Karyanto, menegaskan bahwa papan proyek wajib menampilkan nilai kontrak akhir hasil lelang sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
“Nilai yang dicantumkan harus sesuai kontrak final, bukan angka lain. Selain itu, jangka waktu pekerjaan juga seharusnya dicantumkan. Ini menyangkut transparansi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek tersebut. Menurutnya, ketidaksesuaian informasi di papan proyek menunjukkan kurang tegasnya peran pengawas, baik dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun konsultan pengawas.
“Meskipun berstatus kontrak bersyarat, nilai yang ditampilkan tetap harus merujuk pada hasil lelang final. Ini penting untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas,” pungkasnya.
(Herman/Tongol)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
