Facebook Instagram Twitter Youtube
Facebook Instagram Twitter Youtube
Google search engine
Beranda blog Halaman 192

Jawa Tengah Juara Umum MQKN 2023

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kepala Kanwil Kemenag Jateng Mustain Ahmad menerima piala juara umum dari Dirjen Pendis Ali Rhamdani

JAKARTA (Aswajanews.id) – Provinsi Jawa Tengah menjadi Juara Umum Musabaqah Qira’atil Kutub Nasional (MQKN) 2023. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam M.Ali Ramdhani dalam penutupan MQKN 2023 yang berlangsung di Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Jawa Timur, Senin (17/7/2023) malam.

Hadir dalam malam penutupan MQKN 2023, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Wamenag Saiful Rahmat Dasuki, Pimpinan Ponpes Sunan Drajat Lamongan, para Staf Khusus dan Staf Ahli Menag, serta para Kiai pimpinan pondok pesantren seluruh Indonesia.

Kafilah Provinsi Jawa Tengah berhasil menyabet juara Umum MQKN 2023 dengan memboyong 40 predikat juara. Ini terdiri dari perolehan juara 1 sejumlah 21 piala, juara 2 sejumlah tiga piala, juara 3 sejumlah sembilan piala dan juara harapan sejumlah tujuh piala.

“Perlu kami laporkan, dewan hakim MQKN menetapkan juara umum MQKN 2023 adalah Provinsi Jawa Tengah. Disusul oleh Jawa Timur di posisi kedua dan Jawa Barat di posisi ketiga,” kata Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramdhani saat mengumumkan para juara.

Secara berurut peringkat sepuluh besar adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Yogyakarta, Riau, Lampung dan Sumatera selatan.

Sementara itu, juara umum kafilah Ma’had Ali adalah kafilah Mambaul Ma,arif Denanyar Jombang, Jawa Timur. Disusul berikutnya Pesantren Al Munawaroh Kota Pekan Baru, Riau, dan juara ketiga Ma’had Ali Sengkang Wajo Sulawesi selatan.

Ali juga melaporkan, berdasarkan rekapitulasi MQKN terdapat tiga pesantren yang mendapat juara 1 terbanyak, yaitu: Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, Kediri, Jatim, Pesantren Raudhatul Ulum, Pati, Jawa Tengah, dan Pesantren Darul Ulum, Amsilati Pati Jepara, Jateng.

Sementara itu, santri putra dan putri yang memperoleh juara satu masing-masing berjumlah 26 orang. “Ini menandakan antara ulama laki-laki dan perempuan sama-sama hebatnya,” ujar Ali.

Sementara itu, saat membacakan sambutan Menteri Agama, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan bahwa salah satu kekhasan pesantren yang tidak dimiliki oleh entitas pendidikan lainnya adalah tradisi keilmuannya yang kuat dan mengakar dari generasi ke generasi.

“Tradisi keilmuan tersebut berupa pengajaran kitab kuning (turats) yang telah lama ada dan hingga kini bertahan di pesantren,” ungkapnya.

Melalui tradisi pembacaan dan pengkajian kitab kuning seperti itu, lanjut Saiful, doktrin-doktrin dalam kitab kuning yang bersumber dan merujuk Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama, menjadi ruh dan jiwa yang menggerakkan dan mengarahkan kehidupan pesantren.

Ia juga mengharapkan perhelatan MQKN mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan santri dalam melakukan kajian dan pendalaman ilmu-ilmu agama Islam. Terutama yang bersumber dari kitab kuning.

“ini bagian dari proses kaderisasi ulama dan tokoh masyarakat di masa depan, serta terjalinnya silaturahmi antar pesantren seluruh Indonesia untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya. *(Kontributor : Hilman Fauzi)

Wamenag: Tahun Baru 1445 H Momentum Perkuat Ikatan Sosial

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Wamenag Saiful Rahmat Dasuki di gelaran Gebyar Tahun Baru Hijriah 1445 H. (Foto: Humas Bimas Islam)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengajak sengenap umat muslim Indonesia untuk menjadikan perayaan peringatan 1 Muharram 1445 H sebagai momentum intropeksi diri dan memperkuat ikatan sosial.

Ajakan ini disampaikan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam Gebyar Hijriah Tahun Baru Islam 1445 H di Masjid Istiqlal Jakarta.

“Dalam konteks Indonesia, Tahun Baru Hijriah menjadi momentum penting bagi umat muslim untuk merefleksikan diri secara lahir dan batin. Momentum ini memiliki makna semangat yang kuat untuk mempererat hubungan baik antarsesama umat manusia dan memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat Indonesia yang sangat beragam,” kata Saiful Dasuki, Rabu (19/7/2023).

Tampak hadir dalam Gebyar Hijriah Tahun Baru Islam 1445 H, Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Ketua Harian BPMI KH. Nasaruddin Umar, Menko PMK, Muhadjir Effendy, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Pembina Majlis Darul Mustafa dan Wakil Ketua Umum PBNU, KH. Zulfa Mustafa, Penceramah, Ketua Yayasan Alfachriyah, Serang – Banten, Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, dan Atase Agama Kedutaan Besar Malaysia.

Saiful menambahkan melalui peringatan Tahun Baru Islam 1445 H ini umat muslim di Indonesia diharapkan untuk terus memperkuat rasa persatuan, kesatuan dan kebanggaan atas warisan sejarah Islam di tanah air.

“Indonesia adalah miniatur Madinah atau negeri yang diberkahi dengan keragaman dan kerukunan serta diberkahi oleh nilai-nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang dan menjaga rasa antar sesama,” kata Saiful.

“Bulan Muharram termasuk bulan yang dimuliakan Allah SWT. Karena itu, berperang di bulan ini tergolong dosa besar sebagai mana firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 217,” tandas Saiful.

Hikmah larangan perang ini, lanjut Saiful, juga mengandung konsekuensi pada larangan kepada umat untuk menjaga sikap dan tindakan yang dapat menyulut api perpecahan di suatu kelompok masyarakat seperti fitnah, intoleransi, sentimen, rasis, perundungan dan penganiayaan.

“Tahun Baru Hijriah memiliki makna yang dalam dan menginspirasi umat Islam dalam berbangsa dan bernegara. Perayaan ini bukan sekadar seremonial melainkan mengandung hikmah dan pelajaran yang sangat penting. Salah satunya keberhasilan Nabi Muhammad meletakkan pondasi peradaban di Madinah yang berorientasi pada toleransi dan kerukunan umat bergama, ” tandas Saiful. *(Kontributor : Benny Andrios)

Gigih Berjuang Menggratiskan BPJS

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
oleh; Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan

PARA partai politik Indonesia sudah mulai kampanye menghadapi Pemilu 2024, dengan memajang billboard ukuran monumental dengan janji-janji yang wajar tentu saja harus bombastis. Namanya juga kampanye, maka wajar jika obral janji! Satu di antara billboard dengan janji yang paling menarik perhatian adalah yang dipajang oleh salah satu parpol yang berjanji apabila menang Pileg 2024, maka BPJS akan gratis!

Mohon dimaafkan saya tidak menyebut nama jelas parpol tersebut demi tidak dituduh berkampanye untuk parpol tersebut.

Sudah barang tentu janji tersebut sangat didambakan pewujudannya oleh mayoritas rakyat Indonesia yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya pelayanan kesehatan serta harga obat yang dari hari ke hari terus menerus meroket dalam arti terus meningkat tanpa pernah menurun.

Biaya kesehatan merupakan beban berat bagi masyarakat Indonesia yang sebenarnya sudah cukup menderita akibat biaya pendidikan yang konon gratis, namun ternyata dibebani biaya sampingan mulai dari biaya buku, sumbangsih wajib gedung, studi wisata paksaan serta biaya wisuda termasuk sewa toga dan tata rias. Apabila tidak dibayar, maka ijazah disandera alias tidak diserahkan ke siswa yang sebenarnya sudah lulus ujian. Belum lagi biaya sewa rumah atau biaya cicilan kredit rumah yang cukup mencekik leher sambil menguras dompet. Jika BPJS gratis, maka jelas akan sangat membahagiakan rakyat Indonesia.

Bagi saya, janji BPJS gratis tergolong too good to be true alias terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Saya langsung menanyakan kepada sang tokoh pendiri parpol keren tersebut, apakah janji BPJS gratis benar-benar bisa ditepati oleh parpol keren tersebut. Dengan tenang, tetapi tegas, sang tokoh menjawab “Bisa!”

Tim keuangan parpol keren tersebut sudah cermat menghitung bahwa ternyata untuk menggratiskan BPJS hanya membutuhkan anggaran dana tidak sampai 2 persen dari APBN. Maka dengan syarat menang pemilu 2024, maka melalui DPR, parpol keren akan gigih berjuang agar UU Kesehatan RI berkenan menggratiskan BPJS yang menurut perhitungan tim keuangan parpol keren tidak sampai 2 persen APBN.

Mustahil ada anggota DPR kecuali yang tidak Pancasilais akibat tidak menghayati sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia berani melawan perjuangan menggratiskan BPJS. Berarti kalau mau, pasti BPJS mampu digratiskan. Jika tidak mampu, berarti sekadar tidak mau belaka! Selamat gigih berjuang menggratiskan BPJS demi kesejahteraan bukan sebagian, namun seluruh rakyat Indonesia. MERDEKA!

(Sumber : Kompas)

Gebyar Muharram 1445 H, Kemenag Gelar Santunan Yatim, Salawat, hingga Pameran Seni

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Direktur Penais Ahmad Zayadi

JAKARTA (Aswajanews.id) – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Gebyar Muharram bertajuk Spirit 1445 Hijriah: Merawat Kerukunan, Perkokoh Semangat Kebangsaan. Gelaran tersebut akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kemenag, Jalan M.H. Thamrin, Selasa hingga Kamis (25-27 Juli 2023).

Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Ahmad Zayadi menyampaikan ada berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445H. Zayadi menyebut, Kemenag akan mengadakan santunan anak yatim, pentas seni dan budaya Islam, dan launching Kampung Moderasi Beragama (KMB). Ada juga Dialog Ormas Kepemudaan Islam hingga pameran seni kaligrafi.

“Selain itu, dalam Gebyar Muharam nanti ada refleksi dan hikmah tahun baru yang akan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Kegiatan ini juga akan diisi dengan salawat oleh Juara 1 Festival Salawat 2023 dan dimeriahkan penampilan seni tradisi Islam,” kata Zayadi, Selasa (18/7/2023).

“Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengisi tahun baru hijriah dengan hal-hal positif. Mari kita jadikan momen tahun baru hijriah sebagai momen meningkatkan kesadaran sosial di kalangan umat beragama di Indonesia. Kita harus terus memperkuat semangat kebangsaan dan menciptakan lingkungan yang harmonis dalam konteks Indonesia yang beragam suku, budaya, bahasa, dan agama,” imbuhnya.

Subdit Lembaga Tilawah dan Musabaqah Alquran dan Alhadist akan menghadirkan qari internasional untuk melantunkan Haflatul Qur’an yang dipimpin Dewan Hakim Internasional, Said Agil Husin Al-Munawar.

Selain itu, Subdit Kemitraan Umat Islam akan menggelar sesi Dialog Ormas Kepemudaan Islam bersama Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Dalam sesi ini, juga akan dihadirkan narasumber Husein Bin Ja’far Al Hadar, Nuruzzaman, dan Islah Bahrawi.

Selanjutnya, bersama Wakil Menteri Agama juga akan dihelat Launching Kampung Moderasi Beragama (KMB) secara serentak di seluruh Indonesia. Akan ada sekitar 1.000 Kampung Moderasi Beragama di seluruh Indonesia.

Kemudian Subdit Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam akan memeriahkan acara dengan kesenian Ki Ageng Ganjur yang dibawakan oleh Ngatawi Al-Zastrow. Selain itu, akan ada orasi moderasi beragama yang dibawakan Alissa Wahid. Ikut memeriahkan acara, penampilan Palang Pintu, Juara Selawat dari Banten, serta Bengkel Kaligrafi.

“Secara teknis, yang mengonsolidasi dan mengoordinasi kegiatan ini adalah Subdirektorat Dakwah dan Hari Besar Islam. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar,” ujar Kasubdit Dakwah dan Hari Besar Islam, Lubenah.

Dharma Wanita Persatuan Ditjen Bimas Islam Kemenag bekerja sama dengan BAZNAS juga akan mengundang 250 anak yatim untuk merayakan tahun baru hijriah ini dengan tema senyum yatim, senyum Indonesia. Pada acara ini akan ada prosesi penyerahan santunan dan pemberian bingkisan alat sekolah dan sejumlah suvenir lainnya.

Gebyar Muharam 1445 H dihelat secara luring dan daring melalui kanal YouTube Bimas Islam TV. *(Kontributor : Indah)

Sambut Tahun Baru Islam, Bupati Purwakarta Turut Serta dalam Pawai Obor

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika bersama jajaran Forkopimda ikut serta dalam pawai obor dalam rangka Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 H, Selasa (18/7/2023)

PURWAKARTA (Aswajanews.id) – Warga Kabupaten Purwakarta, menggelar pawai obor pada Selasa (18/7/2023) malam. Pawai obor tersebut untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 Hijriah.

Pawai obor yang diikuti dari kalangan anak-anak hingga dewasa itu dimulai dari Pasar Jumat, Jalan Gandanegara hingga Perempatan Pemkab Purwakarta.

Pantauan di lokasi dilansir Tribun Jabar sekitar pukul 20.00, warga yang melakukan pawai obor masih berlangsung dan sedang melewati Jalan Gandanegara.

Mereka sambil membawa obor dengan api menyala. Beberapa orang ibu-ibu juga turut serta sambil menuntun anak-anaknya.

Rombongan pawai obor ini tampak sempat mengakibatkan kemacetan tepatnya di Jalan Gandanegara. Pengendara sempat tidak bisa melintasi jalan karena iring-iringan pawai.

Meski demikian, banyak warga yang tidak mengikuti pawai obor turut menyaksikan kemeriahan penyambutan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 H.

“Engga apa-apa setahun sekali doang. Tahun baru Islam memang harus semarak engga boleh kalah dari tahun baru masehi,” ucap Dendi (28), salah satu warga asal Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta, Selasa (18/7/2023).

Pada pawai obor tersebut, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika bersama jajaran Forkopimda ikut serta berpawai memeriahkan penyambutan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 H itu.

Perempuan nomor satu di Purwakarta itu terlihat membawa obor dan berjalan bersama ribuan warga Kabupaten Purwakarta lainnya.

Ia mengatakan, tradisi pawai obor menjadi momentum baik bagi pemerintah agar bisa dekat dengan masyarakat atas dasar keagamaan.

Perempuan yang akrab disapa Neng Anne ini juga mengatakan, Tahun Baru Islam 1445 H yang berdekatan dengan Hari Jadi ke 192 Kabupaten Purwakarta ini bisa menjadi berkah untuk masyarakat Purwakarta.

“Mudah-mudahan ini tanda yang baik agar Allah SWT dapat turunkan berkah untuk Kabupaten Purwakarta,” ucapnya. (*)

Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun Baru Islam Sesuai Anjuran Rasulullah

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

Salah satu amalan yang dianjurkan di momen pergantian Tahun Baru Islam adalah membaca doa. Lantas seperti apa bacaan doa akhir dan awal tahun hijriyah yang dianjurkan dalam Islam?

Jika mengacu pada kalender Islam Hijriyah yang dirilis oleh Kementerian Agama RI, pergantian Tahun Baru Islam 1445 H ini akan jatuh pada hari Rabu 19 Juli 2023. Dengan demikian, malam pergantian tahun dimulai sejak masuk waktu maghrib malam ini, Selasa 18 Juli 2023.

Pada saat pergantian tahun tersebut, umat Islam bisa mulai untuk membaca doa-doa khusus untuk akhir dan awal tahun ini.

Lantas seperti apa bacaan doa akhir dan awal tahun Hijriyah yang dianjurkan dalam Islam?

Berikut penjelasannya!

Bacaan Doa Akhir Tahun

Berbagai doa dapat dibaca dalam rangka menutup akhir tahun 1444 H. Salah satunya sebagaimana yang dianjurkan dari laman NU Online, berikut lafal doa akhir tahun yang dapat dibaca sebagaimana tertuang dalam kitab Maslakul Akhyar:

اَللّٰهُمَّ مَا عَمِلْتُ مِنْ عَمَلٍ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ وَلَمْ أَتُبْ مِنْهُ وَحَلُمْتَ فِيْها عَلَيَّ بِفَضْلِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلَى عُقُوْبَتِيْ وَدَعَوْتَنِيْ إِلَى التَّوْبَةِ مِنْ بَعْدِ جَرَاءَتِيْ عَلَى مَعْصِيَتِكَ فَإِنِّي اسْتَغْفَرْتُكَ فَاغْفِرْلِيْ وَمَا عَمِلْتُ فِيْهَا مِمَّا تَرْضَى وَوَعَدْتَّنِي عَلَيْهِ الثَّوَابَ فَأَسْئَلُكَ أَنْ تَتَقَبَّلَ مِنِّيْ وَلَا تَقْطَعْ رَجَائِيْ مِنْكَ يَا كَرِيْمُ

Arab latin: Allâhumma mâ ‘amiltu min ‘amalin fî hâdzihis sanati mâ nahaitanî ‘anhu, wa lam atub minhu, wa hamalta fîhâ ‘alayya bi fadhlika ba’da qudratika ‘alâ ‘uqûbatî, wa da’autanî ilat taubati min ba’di jarâ’atî ‘alâ ma’shiyatik. Fa innî astaghfiruka, faghfirlî wa mâ ‘amiltu fîhâ mimmâ tardhâ, wa wa’attanî ‘alaihits tsawâba, fa’as’aluka an tataqabbala minnî wa lâ taqtha’ rajâ’î minka yâ karîm.

Artinya: “Tuhanku, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk Kau larang-sementara aku belum sempat bertobat, perbuatanku yang Kau maklumi karena kemurahan-Mu-sementara Kau mampu menyiksaku, dan perbuatan (dosa) yang Kau perintahkan untuk tobat-sementara aku menerjangnya yang berarti mendurhakai-Mu.

Tuhanku, aku berharap Kau menerima perbuatanku yang Kau ridhai di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahala-Mu. Janganlah pupuskan harapanku. Wahai Tuhan Yang Maha Pemurah.

Kapan Membaca Doa Akhir Tahun?

Lantas, doa akhir tahun tersebut kapan dibaca? Bacaan doa akhir tahun ini dapat dibaca sebelum masuk waktu maghrib hari Selasa, 18 Juli 2023.

Hal ini karena momen pergantian tahun di dalam kalender Hijriyah dihitung sejak terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Lafal doa di atas, dapat dibaca sebanyak 3 kali.

Bacaan Doa Awal Tahun Baru Islam

Sementara itu, memasuki awal tahun baru juga terdapat bacaan doa yang dapat dipanjatkan. Masih dari NU Online, berikut bacaan doa awal Tahun Baru Islam yang bisa dibaca:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الأَبَدِيُّ القَدِيمُ الأَوَّلُ وَعَلَى فَضْلِكَ العَظِيْمِ وَكَرِيْمِ جُوْدِكَ المُعَوَّلُ، وَهٰذَا عَامٌ جَدِيْدٌ قَدْ أَقْبَلَ، أَسْأَلُكَ العِصْمَةَ فِيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ، وَالعَوْنَ عَلَى هٰذِهِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ، وَالاِشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِيْ إِلَيْكَ زُلْفَى يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ

Arab Latin: Allâhumma antal abadiyyul qadîmul awwal. Wa ‘alâ fadhlikal ‘azhîmi wa karîmi jûdikal mu’awwal. Hâdzâ ‘âmun jadîdun qad aqbal. As’alukal ‘ishmata fîhi minas syaithâni wa auliyâ’ih, wal ‘auna ‘alâ hâdzihin nafsil ammârati bis sû’I, wal isytighâla bimâ yuqarribunî ilaika zulfâ, yâ dzal jalâli wal ikrâm.

Artinya: “Tuhanku, Kau yang Abadi, Qadim, dan Awal. Atas karunia-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang mulia, Kau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepada-Mu dari bujukan Iblis dan para walinya di tahun ini.

Aku pun meminta pertolongan-Mu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat. Kepada-Mu, aku memohon bimbingan agar aktivitas keseharian mendekatkanku pada rahmat-Mu. Wahai Tuhan Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan.”

Kapan Membaca Doa Awal Tahun Baru Islam?

Doa awal tahun ini dapat dibaca begitu masuk moment pergantian tahun. Yakni Pada malam tanggal 18 Juli 2023 selepas waktu maghrib. Bacaan doa ini juga dapat dibaca sebanyak 3 kali. Harapannya dengan membaca doa ini bisa mendapatkan anugerah dan kemurahan Allah SWT pada tahun baru ke depan.

Selain membaca doa ini, alangkah baiknya dilanjutkan dengan amalan lain seperti puasa, khatam Quran, sedekah ataupun amalan lainnya.

Nah, Itulah bacaan doa akhir dan awal Tahun Baru Islam 1445 H yang dapat dibaca. Semoga bermanfaat. (*)

Pelaku Pembunuhan Terhadap Brigpol Yones Fernando Siahaan Divonis 20 Tahun Penjara

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Sidang Pembacaan Tuntutan Majelis Hakim di PN Sorong Senin (17/07/2023)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Majelis Hakim PN Sorong  yang di ketuai Beauty Deitje Elisabet, SH, MH dan dua anggota yaitu Bernandus Pependang dan Rivai Rasyid Tukuboya Senin (17/07) memutuskan terdakwa I Ardila Rahayu Pongoh selaku istri korban Brigpol Yones Fernando Siahaan anggota brimob Soronh dan terdakwa II Abdullah Pongoh selaku paman Ardila masing 20 tahun untuk terdakwa I dan untuk terdakwa II 18 tahun jauh dari tuntutan Jaksa masing-masing seumur hidup.

Kedua terdakwa dituntut dengan pasal 340 KHUH Pidana yakni pembunuhan berencana. Menurut JPU dan Majelis hakim telah terjadi pembunuhan berencana bukan mati karena bunuh diri gantung diri seperti yang dilaporkan istri almarhum kepada Polisi.

Kasus ini sempat berlarut-larut karena dianggap kurang bukti dan anak putra satu-satunya dianggap tak layak sebagai saksi meskipun anak pada saat kejadian melihat dan mendengar kejadian itu…akhirnya kasus pembunuhan anggota Brimop parkir di Polres Sorong selama tiga tahun meskipun kedua pelaku sudah dotetapkan sebagai tersangkah namun tidak ditahan.

Melihat kasus ini bertele tele meskipun sudah ada para saksi ahli forensik dan psikolog, Komnas Perlindungan Anak datang menemui Polres Sorong, Kajari Sorong untuk menyakinkan bahwa anak berdasarkan artikel 10 Konvensi PBB Hak Anak (CRC) tahun 1989 dan ketentuan 15 UU RI No. 35 Tahun 2014 bahwa anak bisa menjadi saksi. Namun penyidik dan Jaksa tak bergeming.

Dengan berlarut-larutnya kasus ini dan menjadi polemik, akhirnya Komnas Perlindungan Anak meminta Kapolda Papua Barat untuk mengambil ali perkara ini dan memastikan bahwa anak sebagai saksi yang melihat dan mendengar perkara ini perlu didalami bersama psikolog dan tim dari LPSK, dari dasar itu akhirnya Polda Papua Barat bersama tim Direskrimum menahan Ardila dan Abdullah Pongoh, demikianlah disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dalam keterangan pers yang di Jakarta Senin (17/07) selepas mendengar putusan melalui jaringan internet.

Lebih lanjut Arist Merdeka Sirait, dari keputusan Majelis Hakim atas perkara yang di putuskan  majelis Hakim PN Sorong ada cacatan  penting dalam tuntutan JPU dan putusan Majelis Hakim bahwa anak dapat dijadikan sebagai saksi kunci atas perkara ini, selain itu putusan Msjelis Hakim juga telah memulihkan keluarga.

Keputusan Majelis Hakim PN Sorong ini telah menjadi Yurisprudensi atas perkara serupa bahwa anak dapat dijadikan sebagai saksi.

Untuk kerja keras JPU Kejari Sorong untuk menyusun tuntutan fakta yang terjadi dan Majelis Hakim yang telah memeriksa perkara ini dengan teliti dan berhikmat, demikian juga kepada Kapolda Papuan Barat dan jajaran Direskrimum Polda Papua Barat, Komnas Perlindungan Anak memberikan apresiasi dan terima kasih sedalam-dalamnya.

Untuk ibu Ardila Komnas Perlindungan Anak prihatin atas putusan Majelis Hakim disatu sisi terpisah dari anak, namun dari sisi lain, konsekuensi hukum harus dijalani, tambah Arist prihatin. *(Nuridin)

Kepala SMK Taruna Ganesha Serah Terima dari Dede Sumarna kepada Hana Pangestu Hari ini

Penulis
Super Admin
-
0
Hana Pangestu, S.Pd; Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM; Dede Sumarna, S.Pd, MM; bersama para siswa.

Bandung, AswajanewsId: Suasana haru dan penuh harapan menghiasi acara serah terima jabatan Kepala SMK Taruna Ganesha, di kampusnya Jalan Sumbersari I No. 16 Sukarno-Hatta Bandung, 17 Juli 2023. Setelah beberapa tahun kepemimpinan SMK Taruna Ganesha, Dede Sumarna, S.Pd, MM resmi menyerahkan tongkat estafet kepala sekolah kepada Hana Pangestu, S.Pd. Acara serah terima jabatan ini dihadiri oleh ketua Yayasan Bhakti Ilmu Pengetahuan Ganesha Mandiri, Bernard Simamora, S.Si, S.IP, SH, MH, MM; dewan guru, staf sekolah, dan peserta didik.

Dalam sambutannya, Dede Sumarna mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh civitas akademika SMK Taruna Ganesha atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan selama kepemimpinannya. “Saya merasa terhormat telah dapat berkontribusi dalam memajukan SMK Taruna Ganesha selama bertugas sebagai kepala sekolah. Saya yakin, dengan kepemimpinan yang baru, sekolah akan terus berkembang dan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik,” ujar Dede Sumarna.

Hana Pangestu, sebagai kepala sekolah yang baru, menyampaikan komitmennya untuk meneruskan visi dan misi SMK Taruna Ganesha yang telah dijunjung tinggi. “Saya berkomitmen untuk melanjutkan upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memajukan prestasi akademik dan non-akademik, serta menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan berdaya saing,” kata Hana Pangestu dalam pidatonya.

Acara serah terima jabatan ini diwarnai dengan penyerahan simbolis tongkat estafet yang diterima Bernard Simamora dari Dede Sumarna, kemudian diserahkan kepada Hana Pangestu, sebagai simbol pengalihan tanggung jawab kepemimpinan. Setelah itu, kedua kepala sekolah bersama-sama berkomitmen akan tetap saling membantu dalam menjalankan dan melanjutkan tugas kepemimpinan di SMK Taruna Ganesha.

Bernard Simamora selaku Ketua Yayasan juga memberikan kata sambutan dalam acara tersebut. Ia menyampaikan harapannya agar SMK Taruna Ganesha terus menjadi lembaga pendidikan kejurusan yang unggul dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui pelayanan yang bermutu dengan komitmen yang tinggi.

Sebagai informasi, saat ini SMK Taruna Ganesha menyelenggarakan Program Keahlian Farmasi Kesehatan, Manajemen Pekantoran, Teknik Komputer dan Jaringan, serta Program Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor.

Acara serah terima jabatan ini diakhiri dengan doa bersama untuk kesuksesan kepemimpinan Hana Pangestu di masa mendatang dan kesuksesan SMK Taruna Ganesha dalam mewujudkan visi dan misinya. Dalam kesempatan itu turut hadir kepala SMK Taruna yang sebelumnya, Drs. Karyayan Sugianto; Pembantu Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Yayan Priadi, S.PdI, SH, MH; dan Pembantu Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubungan Industri, Wildan Ramdani, STP; serta para guru dan tenaga kependidikan.

Selamat dan sukses untuk Hana Pangestu, S.Pd sebagai kepala sekolah yang baru. Semoga kepemimpinannya dapat membawa SMK Taruna Ganesha menjadi lebih baik dan berprestasi. Semoga juga semangat juang dan semangat belajar terus membara di lingkungan sekolah ini untuk mencapai prestasi yang gemilang. (Ans)

Presiden Jokowi Lantik Lima Wakil Menteri

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Presiden Joko Widodo melantik sejumlah jabatan wakil menteri di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7/2023)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Presiden Joko Widodo secara resmi melantik sejumlah jabatan wakil menteri pada Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Para wakil menteri tersebut dilantik berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32/M Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Mereka yang dilantik yaitu:

Jakarta-Presiden Joko Widodo secara resmi melantik sejumlah jabatan wakil menteri pada Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 17 Juli 2023.

Para wakil menteri tersebut dilantik berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32/M Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Mereka yang dilantik yaitu:

  1. Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri;
  2. Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika;
  3. Paiman Rahardjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  4. Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  5. Syaiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan wakil menteri yang dilantik.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas yang hadir. Turut mendampingi Presiden dalam acara pelantikan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Tampak hadir juga Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. (Tim Liputan)

Madrasah Negeri Dilarang Melakukan Pungutan Sumbangan Kepada Siswa dan Wali Siswa

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Direktur KSKK Madrasah, Prof. Dr. H. Moh. Isom Yusqi, M.Ag.

JAKARTA (Aswajanews.id) – Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Isom Yusqi menegaskan bahwa Komite Madrasah dapat menerima sumbangan sesuai dengan kesepakatan peserta didik dan kepala madrasah. Bagi madrasah swasta, kesepakatan itu juga melibatkan pihak yayasan.

Ketentuan ini, kata Isom, diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah. Penegasan ini disampaikan oleh Isom menyusul adanya pertanyaan dari masyarakat terkait adanya permintaan sumbangan untuk peningkatan mutu pendidikan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan oleh Komite Madrasah.

Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan. Komite Madrasah bertugas mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah.

Ada lima fungsi Komite Madrasah. Pertama, memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah, penetapan, kriteria kinerja madrasah, dan pengembangan sarana prasarana pendidikan di madrasah.

Kedua, pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaran pendidikan di madrasah. Ketiga, pengembangan kerja sama madrasah. Keempat, pengawasan terhadap penyelenggaran dan pengelolaan pendidikan. Dan kelima, penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat.

“Dalam menyelenggarakan fungsinya, Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan. Bantuan dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, badan usaha, dan/atau lembaga non pemerintah. Ini diatur dalam Pasal 10 dan 11 PMA 16 tahun 2020,” terang Isom di Jakarta, Senin (17/7/2023).

“Dalam Pasal 11 ayat (3) PMA 16/2020 diatur juga bahwa Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarannya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,” sambungnya.

Menurut Isom, peningkatan mutu pendidikan madrasah memerlukan peran serta semua pihak, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, hingga masyarakat. “Sebagai upaya menjaga akuntabilitas publik, pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan madrasah itu diawasi oleh pihak terkait, antara lain Itjen Kemenag, BPKP, BPK, KPK dan aparat penegak hukum lainnya,” sebut Isom.

Meski demikian, Isom menegaskan bahwa madrasah negeri dilarang melakukan pungutan sumbangan kepada siswa dan wali siswa. Sebab, seluruh Madrasah Negeri, baik Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) telah diberikan anggaran rutin dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah. Anggaran tersebut sudah ada pada DIPA masing masing madrasah.

“Seluruh madrasah negeri tidak boleh melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua atau wali siswa,” tandasnya. *(Kontributor : Moh Khoeron)

Kemenag Kawal Penggunaan Rp11 Triliun Dana BOS Madrasah

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Direktur KSKK Madrasah, Prof. Dr. H. Moh. Isom Yusqi, M.Ag

JAKARTA (Aswajanews.id) – Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun ini kembali mengalokasikan anggaran dana BOS Madrasah dan BOP Raudlatul Athfal. Total anggarannya sangat besar, mencapai Rp11.209.573.964.000. Anggaran sebesar ini diperuntukkan bagi 10.444.451 siswa.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiawaan (KSKK) Madrasah M Isom Yusqi mengatakan, alokasi dana BOS terbagi menjadi dua. Pertama, sebanyak Rp2.173.975.910.000 untuk 1.805.418 siswa madrasah negeri. Sementara sebesar Rp8.999.344.370.000 untuk 8.640.033 siswa madrasah swasta. Adapun anggaran BOP RA sebesar Rp808.229.400.000 untuk 1.347.049 siswa.

“Alokasi dana BOS Madrasah ini sangatlah besar karena tahun ini sudah memperhitungkan tingkat kemahalan daerah atau yang kita kenal sebagai BOS Majemuk,” jelas Isom, panggilan akrabnya, di Jakarta, Senin (17/7/2023).

BOS Majemuk adalah kebijakan pendanaan BOS yang menetapkan variatif nilai sesuai tingkat kemahalan di daerah tempat madrasah berada. Anggaran BOS setiap daerah tidak lagi sama rata, melainkan disesuaikan dengan tingkat kemahalan di daerah tempat madrasah berada.

“Madrasah harus bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan dana BOS untuk peningkatan mutu pendidikan di madrasah,” pesan Isom.

“Tata Kelola dan pertanggungjawaban penggunaan dana harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” sambungnya.

Lantas, bagaimana Kemenag mengawal penggunaan dana BOS Madrasah?

Isom menjelaskan, penggunaan dana BOS madrasah harus dikelola dengan baik dan benar. Pengawasan atas penggunaan dana ini dilakukan secara berlapis, mulai dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga seluruh masyarakat Indonesia.

Isom memastikan, pihaknya telah menerbitkan sejumlah petunjuk teknis terkait penggunaan dana BOS. Petunjuk teknis itu antara lain mengatur tentang mekanisme penetapan madrasah penerima, besaran alokasi, mekanisme penyaluran, pembelanjaan, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi (monev).

“Petunjuk teknis dimaksud disusun dengan melibatkan berbagai stakeholder yakni Itjen, perwakilan kanwil/kankemenag, dan perwakilan madrasah,” sebutnya.

“Pihak Kemenag (APIP/itjen dan Direktorat teknis) melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi tetapi secara sampling,” lanjutnya.

Selain APIP (itjen), kata Isom, penggunaan Dana BOS setiap tahun juga diaudit oleh BPK dan BPKP. Ditjen Pendidikan Islam juga telah menyediakan kanal/saluran untuk membimbing penggunaan dana BOS agar sesuai ketentuan dan tujuan peruntukan.

“Kita gelar tanya jawab atau Q&A yg rutin digelar online setiap dua Minggu. Kita juga gunakan dan aplikasi e-RKAM sebagai sarana perencanaan berbasis kinerja,” jelasnya.

“Ditjen Pendis juga menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik melalui surat elektronik, ataupun pengaduan langsung melalui Madrasah Digital Care (live agent/by WA),” tandasnya. *(Kontributor : Moh Khoeron)

Bupati Karawang: Laporan Praktik Transaksional PPDB Harus Gamblang

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana

KARAWANG (Aswajanews.id) – Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyampaikan agar masyarakat yang menjadi korban praktik transaksional dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP menyampaikan laporan secara eksplisit.

“Masyarakat yang ingin melaporkan perihal penyimpangan PPDB, agar laporan tersebut dibuat secara eksplisit. Apa, siapa, lokasi dan bagaimana kronologisnya,” kata Cellica, di Karawang, Kamis (13/7/2023).

Selain menyampaikan laporan secara detail, ia juga berharap agar laporan itu disertai dengan bukti otentik. Sehingga laporan tersebut bisa langsung ditindaklanjuti oleh pemkab dan tim saber pungli.

“Kami telah bekerja sama dengan tim Saber Pungli, jika menemukan pungutan saat PPDB akan ditindaklanjuti,” katanya.

Terkait dengan dugaan pungutan liar PPDB di SMP Negeri wilayah Karawang Timur yang kini menjadi perbincangan, bupati memerintahkan para kepala SMP Negeri di daerah itu untuk menggelar pertemuan dengan komite dan orang tua siswa.

“Sampaikan bahwa pemda telah menindaklanjuti semuanya. Perihal jika ada kejanggalan, silahkan melapor ke kepala sekolah,” kata bupati.

Cellica menyebutkan, pada tahun ini jumlah anak yang masuk SMP di Karawang mencapai 34.000 siswa. Sebanyak 25.000 masuk di SMP Negeri dan sisanya 9.000 masuk di SMP swasta maupun MTs.

Sementara itu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Pertama atau PPDB SMP Tahun 2023 diduga diwarnai dengan adanya kegiatan transaksional.

“Biaya atau tarifnya lumayan, istilahnya itu beli kursi,” kata salah satu orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya ke salah satu SMP negeri.

Salah seorang warga Kecamatan Karawang Timur yang menginginkan namanya dirahasiakan ini menyampaikan kalau kegiatan transaksional dalam proses PPDB SMP itu dialami di jalur zonasi.

Ia mengaku harus mengeluarkan uang sekitar Rp3 juta agar anaknya bisa masuk ke sekolah menengah pertama negeri di Karawang. Istilah biaya dalam kegiatan PPDB itu disebut-sebut untuk beli kursi.

Sementara itu, salah satu sekolah SMP Negeri di Kecamatan Karawang Timur, juga memintai uang kepada seluruh orang tua siswa. Permintaan uang itu disampaikan pihak sekolah melalui pihak koperasi sekolah.

Pihak koperasi sekolah tersebut memintai uang setiap orang tua, dengan menyebutkan nominal sekitar Rp1juta.

Pembayaran awal harus dilakukan pada saat daftar ulang, dipatok minimal 800 ribu. Sedangkan sisanya bisa dibayar di lain waktu.

Pihak koperasi sekolah beralasan kalau biaya yang diminta kepada para orang tua siswa itu untuk pembayaran kelengkapan seragam atau atribut sekolah. (KR-MAK).

Disdik Jawa Barat Jamin PPDB 2023 Transparan dan Akuntabel

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan jalannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, SLB, Tahun 2023 memenuhi tiga aspek, diantaranya dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

“Transparan artinya keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pihak lain. Itu harus dipenuhi peserta didik dan panitia,” kata Sekretaris Disdik Jabar, Yesa Sarwedi Hamiseno, pada Diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol) yang digelar PWI Pokja Gedung Sate bertajuk “PPDB Jabar Objektif dan Transparan, Peserta Didik Bahagia Lanjutkan Pendidikan,” di Kota Bandung.

Yesa mengatakan PPDB Jawa Barat Tahun 2023 tahap pertama atau afirmasi sudah ditutup pada 10 Juni 2023. Tercatat ada sebanyak 317 ribu siswa-siswi yang mendaftarkan pada tahap tersebut.

Tahap pertama ini meliputi jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), kondisi tertentu, perpindahan tugas orang tua atau anak guru, prestasi, dan jalur rapor.

Persiapan hingga pendaftaran sesuai zona-nya ya harus transparan. Kalau bukan ekonomi tidak mampu, enggak usah ngaku peserta tidak mampu. Prestasi, enggak usah seolah-olah dibikin berprestasi,” kata Yesa.

Yesa mengatakan prinsip kedua PPDB Jabar 2023 yaitu keterbukaan informasi juga sudah dilakukan sejak awal, mulai dari sosialisasi, mekanisme yang nanti akan diterapkan, hingga koordinasi dengan pemangku kepentingan.

“Transparan juga saat proses, seleksi, dan pengumuman. Masyarakat atau siswa sudah bisa lihat jalurnya, KETM, perpindahan, prestasi, akan kita sampaikan. Termasuk dasar daripada seleksi,” katanya. *(Ant)

FKDT Jawa Tengah dan Kecerdasan Pemilih pada Pemilu 2024

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Oleh : Akhmad Sururi

Perubahan kebijakan politik bermula dari pemilu sebagai perwujudan saluran aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi melalui suara dalam pemilu akan sangat berpengaruh bagaimana kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah lima tahun kedepan. Oleh karena itu melalui Pemilu sangat diharapkan wakil rakyat yang terpilih bisa bersuara untuk kepentingan masyarakat termasuk Madrasah Diniyah (Madin) di Jawa Tengah.

DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga legislatf salah satu tugasnya menyusun regulasi tingkat daerah yang disebut dengan peraturan daerah. Peraturan ini akan menjadi landasan yuridis dalam pengambilan kebijakan di tingkat provinsi. Disamping itu akan bisa memperkuat legalitas MDT di tengah masyarakat Jawa Tengah. Sehingga eksistensi MDT akan semakin memiliki makna dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Lebih dari itu masyarakat Jawa Tengah akan tergugah kesadarannya dengan memahami pentingnya pendidikan MDT.

Beberapa tahun yang lalu ketika muncul kebijakan full day school mayoritas Ulama, Kyai dan komunitas MDT menolak. Bahkan saat itu Rois Syuriyah PWNU sampai turun jalan untuk menolak full day school. Sebuah kebijakan politik hanya bisa dilawan dengan gerakan politik. Gerakan politik yang terstrutur sangat strategis bila diperjuangkan oleh para anggota dewan yang berpihak kepada kepentingan MDT di Jawa Tengah. Mereka memiliki kewenangan legislasi, pengawasan dan budgeting. Ketiga kewenangan tersebut akan memiliki kekuatan bila mendapatkan kursi yang mayoritas.

Mewujudkan Perda MDT di Jawa Tengah pertama bisa melalui jalur inisiatif anggota DPRD dengan kekuatan jumlah kursi yang ditetapkan oleh peraturan. Kedua bisa melalui jalur eksekutif yang mengusulkan Perda, dalam hal ini Bupati, Wali Kota dan Gubernur. Selaku kelompok masyarakat hanya bisa mengusulkan raperda kepada anggota legislatif. Tetapi usulan tersebut tentu melalui proses yang panjang dengan langkah langkah politis.

Semenjak tahun FKDT terbentuk di Jawa Tengah beberapa kali mengundang anggota legislatif, namun belum bisa memberikan angin yang segar untuk perkembangan MDT di Jawa Tengah. Sehingga sampai mendekati pemilu 2024 belum muncul kebijakan regulasi untuk MDT.

Raperda MDT Jawa Tengah masih sebatas wacana diluar arena gedung DPRD Jawa Tengah. Tampaknya FKDT Jawa Tengah belum pernah mendiskusikan secara intens tentang regulasi yang memperkuat MDT di Jawa Tengah.

Sekarang kita sudah saatnya memiliki komitmen untuk perubahan. Perubahan yang berimbas kepada Madin (Madrasah Diniyah Takmiliyah) yang menjadi harapan kita bersama. Oleh karena itu pergerakan secara bersama akan menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan yang akan menjadikan MDT semakin memiliki nilai yang tinggi ditengah tengah masyarakat.

Bagaimana kita memulai perubahan? Momentum tahun politik saat sekarang harus kita manfaatkan sebaik baiknya. Perubahan kebijakan pemerintah tidak lepas dari kekuatan politik yang akan diukur dengan kekuatan suara pada pemilu 2024. Kalau mindset politik kita tidak ada perubahan jangan berharap ada perubahan untuk Madin untuk lima tahun kedepan.

Oleh karena itu bahasa negatif yang muncul disaat Ustad MDT bergerak pada arena politik pemilu jangan sampai mengkerdilkan pemikiran kita. Namun sebaliknya kita berupaya memberikan pemahaman yang santun dengan pendekatan persuasif. Peta pemikiran selaku Guru MDT sebagai orang yang berilmu tentu lebih mengedepankan keberlangsungan MDT secara umum.

Partisipasi politik dalam kehidupan berdemokrasi akan memilki kualitas bila mental cerdas pemilih menjadi warna dalam pelaksanaan pemilu. Mahalnya partisipasi politik guru MDT akan diukur dengan komitmen pengambil kebijakan yang berpihak kepada MDT secara umum.

Disisi inilah kita membutuhkan kendaraan politik  bisa  menjalin komitmen secara formal dengan komunitas MDT se Jawa Tengah untuk kepentingan eksistensi MDT. Oleh karena itu suara pemilu dari komunitas MDT di Jawa Tengah akan menjadi sumber kekuatan politik yang bisa diperhitungkan oleh.para kompetitor dalam Pemilu 2024 ketika seluruh komunitas MDT di Jawa Tengah mengikuti barisan yang akan memenangkan kontestasi Politik. (*)

MDT dan Kepentingan Pilpres 2024

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Oleh : Akhmad Sururi (Wakil Ketua DPW FKDT Jawa Tengah)

Membincang Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) tentu akan berfokus pada kegiatan pembelajaran keagamaan Islam yang dilaksanakan oleh Ustadz/Guru MDT. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka memliki peran yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan generasi yang berakhlaq mulia.

Peran ini terkadang luput dari perhatian pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sebagai penguasa negara. Peran pendidikan lebih didominasi oleh lembaga-lembaga pendidikan formal yang secara yuridis memiliki legitimasi dari negara. Sehingga eksistensi MDT yang mayoritas di pedesaan dan pelosok Indonesia kurang mendapatkan ruang dalam kebijakan negara yang bisa mendongkrak terhadap kekuatan peran MDT terhadap bangsa dan negara.

Oleh karena itu dalam rangka hal tersebut tentu pergerakan perubahan harus kita mulai bersama melalui Pemilu dan Pilpres 2024. Perubahan menuju kekuatan regulasi MDT dibutuhkan gerakan politik dan kepemimpinan nasional yang memiliki keberpihakan kepada MDT. Dua hal ini akan berpadu kepada partisipasi politik dari  komunitas MDT dengan menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas.

Mendiskusikan politik di arena komunitas MDT bukanlah hal yang haram. Bahkan menurut Imam Ghazali, politik dan kekuasaan itu sebagai penjaga agama. Dalam konteks yang lebih khusus didalamnya menjadi pendidikan agama sebagai implementasi pengamalan Pancasila. Oleh karena itu pendidikan dan politik kekuasaan merupakan dua sisi mata uang yang berjalan secara simultan untuk membangun peradaban bangsa.

MDT sebagai institusi pendidikan membutuhkan kekuatan regulasi nasional sebagai aspek landasan yuridis dalam menentukan kebijakan negara. Untuk mewujudkan kekuatan tersebut maka negara harus hadir dengan regulasinya yang berpihak kepadaku MDT.  Oleh karena itu momentum Pilpres akan menjadi pintu masuk dalam rangka melakukan daya tawar (bargaining) dengan poros kekuatan suara dari komunitas MDT.

Komunitas MDT bukan merupakan bagian dari partai politik yang memiliki kewenangan mengusung Capres dan Cawapres. Namun era demokrasi dengan Pilpres langsung maka partisipasi politik komunitas MDT se-Indonesia memiliki kekuatan nasional yang bisa digerakkan secara masif. Oleh karena itu Pipres 2024 diharapkan akan terpilih Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki komitmen membawa perubahan kemajuan MDT di Indonesia.

Kran demokrasi yang terbuka lebar untuk seluruh rakyat Indonesia memberi kesempatan kepada komunitas MDT untuk besuara sebagai kekuatan politik yang menguntungkan MDT se Indonesia.  Oleh karena itu agar suara komunitas MDT memiliki makna strategis untuk kepentingan MDT, maka dibutuhkan kekompakan dan bersatu dalam satu komando dalam Pilpres 2024.

Mewujudkan kekompakan untuk kepentingan bersama hendaknya menjadi komitmen nasional. Sehingga Guru MDT yang tersebar di seluruh nusantara menjadi kekuatan yang utuh. Oleh karena itu dibutuhkan konsensus nasional dengan membangun satu persepsi untuk kepentingan MDT sebagai pilar dari sistem pendidikan nasional. (*)

Bawaslu Cianjur Lakukan Pengawasan Kegiatan Bacaleg

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Komisioner Bawaslu Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Hadi Dzikri Nur

CIANJUR (Aswajanews.id) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) peserta Pemilu 2024, namun tidak dapat memberikan sanksi atau tindakan karena belum masuk tahapan Pemilu.

Komisioner Bawaslu Cianjur, Hadi Dzikri Nur di Cianjur Rabu, mengatakan untuk sejumlah pelanggaran yang dilakukan terkait kampanye melalui baliho bacaleg yang dinilai melanggar dilakukan Satpol PP Cianjur berdasarkan Peraturan Daerah.

“Kami hanya bisa melakukan pengawasan dan belum dapat melakukan tindakan atau sanksi karena belum masuk tahapan Pemilu. Beberapa waktu lalu pihak Satpol PP Cianjur sudah berkoordinasi untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye,” katanya.

Pihaknya menyerahkan penertiban alat peraga kampanye pada Satpol PP karena dinilai merusak keindahan dan ketertiban dipasang di sejumlah area terlarang, namun pihaknya tidak dapat mendampingi hanya sebatas melakukan pengawasan.

Termasuk anggota Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan, hanya bisa melakukan pengawasan tanpa harus membuat laporan, sedangkan tindakan hanya bisa dilakukan Satpol PP tingkat kecamatan terhadap alat peraga yang dipasang bakal calon. “Termasuk kampanye di media sosial tetap kami pantau dan awasi, namun lagi-lagi belum bisa dilakukan tindakan ketika ditemukan pelanggaran atau hal lainnya,” kata Hadi.

Bawaslu Cianjur meminta agar partai politik peserta Pemilu 2024 dan bacalegnya, tetap mematuhi Perda yang berlaku terutama terkait pemasangan alat peraga kampanye tidak dipasang di sejumlah area terlarang seperti memaku di pohon, lingkungan sekolah dan tempat ibadah.

“Kami meminta agar alat peraga tidak dipasang di lokasi terlarang, untuk saat ini Satpol PP yang berhak menurunkan alat peraga yang terpasang di lokasi terlarang dan tidak tebang pilih,” katanya. *(Ant)

DPC FKDT Brebes Serahkan Dokumen Guru MDT ke Kesra

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Ketua DPC FKDT Kab Brebes Akhmad Sururi menyerahkan Dokumen Guru MDT ke Kesra

BREBES (Aswajanews.id) – Bertempat di ruang Kesra Setda Brebes DPC FKDT Kab Brebes menyerahkan dokumen persyaratan pencairan pembinaan Guru MDT se Kab Brebes. Dokumen tersebut diserahkan oleh Ketua DPC FKDT Kab Brebes Akhmad Sururi didampingi oleh Sekretaris Moh Toha. Adapun dari pihak Kesra Setda Brebes sebagai penerima diwakili oleh Nasikhi selaku Staf Kesra yang menangani pendataan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Penyerahan dokumen tersebut dilaksanakan pada hari Selasa 10 Juli 2023.

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPC FKDT menegaskan bahwa proses pendataan MDT yang menjadi tanggung jawab FKDT sudah diselesaikan. FKDT Kecamatan se-Kab Brebes hanya mendata untuk pengajuan pencairan dana. Pembinaan. Sementara untuk kapan pencairannya menjadi kewenangan Pemda Brebes. Semoga tidak terlalu lama untuk menunggu pencairan dana pembinaan dari Pemda Brebes. Data atau dokumen yang kami kirim meliputi indentitas MDT yang dibuktikan dengan ijop dari Kemenag Kab Brebes, identitas atau foto copy KTP Guru Madin dan rekap seluruh Guru Madin se-Kab Brebes.

Sururi melanjutkan, semua data yang dikirim oleh masing-masing FKDT Kecamatan kami serahakan semua kepada Kesra. Semoga data yang diajukan semua bisa mendapatkan dana pembinaan dari Pemda Brebes. Bagi guru MDT uang pembinaan sekalipun nilainya 600 ribu tapi sangat ditunggu oleh mereka. Kita berharap tahun depan anggaran untuk guru Madin bisa ditingkatkan dan kuotanya bertambah.Kami menghaturkan terima kasih kepada Pemda Brebes yang mengalokasikan APBD Kabupaten untuk Guru Madin setiap tahun, pungkas Ketua DPC FKDT Brebes.

Secara terpisah Kasi PD Pontren Kemenag Kab Brebes, Muhamad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada FKDT Brebes yang telah mengkoordinir pendataan guru Madin. Proses validasi pendataan yang dilakukan oleh FKDT sangat penting karena sebagai persyaratan untuk pencairan dana pembinaan dari Pemda Brebes. *(Nuridin)

Dinkes Sumut Catat 34 Haji Meninggal Dunia

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Alwi Mujahit

MEDAN (Aswajanews.id) – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 34 haji asal provinsi itu meninggal dunia sepanjang proses pelaksanaan ibadah haji 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Alwi Mujahit Hasibuan di Medan, Rabu, mengatakan jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari perkiraan.

“Sampai sekarang tercatat ada 34 haji asal Sumut yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah rukun Islam kelima tersebut, itu termasuk sedikit,” ujar Alwi Mujahit.

Ia menyampaikan bahwa sekitar 70 persen dari sekitar 8.000 haji asal Provinsi Sumatera Utara sudah berusia lanjut, sehingga rentan mengalami gangguan kesehatan.

“Karena yang diberangkatkan tahun ini 70 persen lansia. Dari sekitar 8000 haji itu, 70 persennya lansia. Saya sudah sangat khawatir akan banyak yang meninggal. Alhamdulillah 34 orang, artinya itu jauh di bawah perkiraan kita,” kata Alwi.

Alwi menuturkan jamaah haji yang meninggal didominasi lansia dengan faktor memiliki komorbid atau penyakit bawaan, serta daya tahan tubuh yang sudah lemah. Sementara itu, Humas Haji Sumatera Utara H. Mhd Yunus mengatakan ke-34 haji asal Sumut itu meninggal dunia di Indonesia dan di Arab Saudi.

“Jamaah haji Sumut yang meninggal dunia itu saat masih berada di Tanah Air maupun ketika sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci,” ujar Yunus.

Yunus menyebutkan jamaah haji asal Sumut yang wafat di Mekah karena sakit dan dimakamkan di Al Sharayie Mekah.

“Jamaah haji tersebut meninggal saat berada di pemondokan dan RSAS Arab Saudi,” kata Yunus.

Adapun ke-34 jamaah haji asal Sumut yang meninggal dunia tersebut, di antaranya Suhaimi Aris Kliwon bin Kliwon, 74 tahun, asal Kota Medan, Habibah Saleh binti Saleh (59, Langkat), Muzerah Asnami Muala binti Asnawi Muala (66, Medan), Abdul Hakim bin Yahya (64, Medan), Mangaraja Buaya Harahap bin H. Abdul Manan Harahap (90, Paluta), dan Yakrub Muhammad Yaku Kadir bin Syekh M. Yaqub Abdul Kadir Nasution (66, Deli Serdang). *(Ant)

PCNU Brebes Melepas Kontingen PERSIMANU 1 Jawa Tengah

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Pengurus PCNU Kabupaten Brebes melepas kontingen PERSIMANU

BREBES (Aswajanews.id) – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Brebes melepas kontingen Perkemahan Prestasi Ma’arif Nahdlatul Ulama (PERSIMANU) 1 Jawa Tengah, di Gedung NU Brebes Jalan Yos Sudarso 36 Brebes, Selasa (11/7/2023).

Hadir dalam pelepasan tersebut H. Wahib, M.Pdi. mewakili PCNU Brebes, Ketua dan Sekertaris Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Brebes Muhammad Robikhun, S.Ag., M.Pd  dan Sayidin, M.Pd. Serta Hafidz Zamroni, S.Pd. selaku Pimpinan Ketua  Satuan Komunitas (KAPINSAKO) Ma’arif Brebes.

H. Wahib, M.Pdi. mewakili PCNU Brebes, saat memberikan sambutan

H. Wahib dalam sambutanya mewakili PCNU Brebes mengatakan, kegiatan pramuka merupakan kegiatan positif dalam membentuk akhlakul karimah, generasi Annahdiyah yang taat beribadah dan berprestasi.

“Raihlah prestasi dengan baik karena anda semua adalah anak-anak berprestasi dan pilihan dari sekolah masin-masing, prestasi didapat dengan serius maka gunakan waktu seoptinal mungkin agar jiwa tetap sehat dalam bumi perkemahan dan pulang membawa piala,” imbuhnya.

“Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim saya atas nama mewaikili PCNU Brebes melepas secara resmi kontingan Persimanu 1 Jawa Tengah pada tanggal 12-15 Juli di Purbalingga,” ungkapnya.

Wahibpun mengucapkan terimakasih kepada para pembina dan Sako Ma’arif yang telah melatih anak didiknya untuk siap mengikuti Persimanu dan meraih juara.

Lebih lanjut ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif H. Robikhun, dalam sambutanya mengatakan agar para peserta menjaga nama baik Brebes, jaga kebersaaan dan kekompakan.  Diskusikan sama kakak pendamping bila ada hal yg perlu didiskusikan, kalaupun sedang dalam kondisi sakit istirahat saja jangan dipaksakan untuk bertanding.

Menurut Kak Hafid Zamroni, S.Pd, selaku ketua Kapinsako sekaligus ketua kontingan Ma’arif Brebes mengatakan, Kegiatan Persimanu 1 Jawa Tengah diikuti oleh 58 orang kontingen dari Brebes. 2 regu putra dan 2 regu putri, 1 sangga putra dan 1 sangga putri, 2 Pimpinan Cabang, 6 pendamping dan 6 pendukung.

Adapun lomba yang akan diikuti selama perkemahana adalah Pionering, Pentas Seni Budaya, PBB bertongkat, Tata Cara Upacara Pembukaan Penggalang, Scout Adventure, LCTP, Roket Air, Mr Cheff dan teknologi tepat guna. Sedangkan kegiatan lainnya selama berada di Bumi Perkemahan Munjuluhur Purbalingga; Giat keagamaan meliputi jumpa tokoh NU, Sakoma bersholawat, Wisata Moderasi Agama. Adapula seminar sadar wisata, Vlog, Olahraga, Giat Teknologi dan angsasana. *(Lukman Randusanga)

Dinas PUTR Cianjur Optimalkan P3A Antisipasi Dampak Kemarau

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar

CIANJUR (Aswajanews.id) – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengoptimalkan peran serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai upaya menutupi kekurangan jumlah Petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi terutama menghadapi musim kemarau.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar di Cianjur, Senin mengatakan dari 161 jaringan irigasi yang tersebar di wilayah Cianjur hanya ditangani beberapa puluh orang petugas OP yang idealnya satu irigasi dijaga satu orang petugas.

“Terutama memasuki musim kemarau fungsi dan tugas OP sangat berat, untuk membagi air agar seluruh lahan sawah ter-airi. Karena jumlahnya di bawah 100 orang, kami melibatkan P3A di masing-masing wilayah agar dapat membantu petugas OP,” katanya.

Pihaknya mencatat jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemkab berjumlah 161 buah, dimana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dengan luas lahan yang dialiri kurang dari 1.000 hektare dan terdapat 700 jaringan irigasi yang menjadi kewenangan desa.

Sedangkan kewenangan pemerintah provinsi ada 7 jaringan irigasi dengan daerah irigasi 1.000-3.000 hektare, dan kewenangan pusat terdapat 1 jaringan irigasi yang menangani daerah irigasi lebih dari 3.000 hektare.

“Menjelang masuknya musim kemarau dari seratusan lebih irigasi di Cianjur masih dapat mengairi 77 persen sawah yang ada dengan harapan pola tanam dapat dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun,” katanya.

Setiap jaringan irigasi bervariasi mengairi luas areal pertanian, ada yang 300 hektare, 500 hektare dan 900 hektare, sehingga pihaknya dapat memastikan debit air jaringan irigasi tetap lancar sesuai prediksi BMKG memperkirakan musim kemarau tetap masih ada turun hujan di Cianjur.

“BMKG memprediksi bulan September puncak musim kering, namun sebagian besar wilayah Jawa Barat masih ada turun hujan, sehingga menjelang kemarau berbagai persiapan dan antisipasi sudah dilakukan termasuk meminta petani beralih menanam palawija,” katanya.

Antisipasi yang dilakukan menghadapi musim kering dengan mempercepat masa tanam kalau sudah tahu akan ada musim kemarau, ketika kemarau tidak menanam padi yang membutuhkan banyak air, sesuaikan pola tanam karena pembagian air harus ketat dan ada sosialisasi. *(Ant)

Telah Terealisasi, Impian Kuwu Raidi Membangun Kampung Adat Ngarot

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Pembangunan kampung adat di desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu

INDRAMAYU (aswajanews.id) – “Impian Raidi Kuwu Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, mendambakan pembangunan kampung adat di desanya kini telah terealisasi, walaupun baru pemagaran, silakan Mas dilihat disana kalau bisa ngambil gambarnya pakai Dron,” kata Raidi Kuwu Lelea ketika ditemui Media Pelitaindo.news di kantornya, Senin (10/7/2023).

Raidi Kuwu Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu

“Raidi memiliki keyakinan kapanpun waktunya pembangunan kampung adat itu bisa dilaksanakan.Saya optimis niat baik saya untuk membangun kampung adat ini bisa terealisasi seperti sekarang ini,” tuturnya.

Menurutnya kalau kampung adat sudah berjalan, itu akan bisa menambah pendapatan desa, bahkan kabupaten, yang pada gilirannya bisa untuk membangun infrastruktur lainnya.

“Karena, diarea kampung adat itu nantinya akan dibangun tempat-tempat yang strategis, baik untuk tempat rekreasi, jual jajanan khas Indramayu, akan terlihat indah dan sedap dipandang mata,” ujarnya.

“Harapanya dibangunnya kampung adat bertujuan agar setiap kegiatan yang berkaitan dengan adat desa itu bisa terpusatkan, termasuk Adat Ngarot itu sebagai titik sentral pertemuan dari semua adat desa yang ada, sehingga kegiatan yang dilakukan selama ini dinilainya kurang efektif,” katanya.

“Kalau rumah adat itu sudah ada, maka titik sentralnya dirumah adat, kuwunya juga diarak dari rumah adat, karena disitu juga nantinya dibangun rumah kuwu selama menjabat, termasuk juga rumah kemit dan keindahan lainnya, jelas kuwu Raidi penuh semangat, tentu ini harus ada semangat bersama, bukan hanya dari seorang kuwu, melainkan dari  seluruh Stakeholder yang ada didesa Lelea tersebut,” jelasnya.

Camat Lelea, Achmad Fauzie Romdhon menambahkan, sangat mendukung pembangunan rumah adat Desa Lelea dan dapat bermanfaat bagi seluruh kegiatan kemasyarakatan dan berguna sebagai ikon Terbaik diwilayah Indramayu, bil khusus kecamatan Lelea, serta menambah kecintaan terhadap budaya yang ada, yakni adat Ngarot.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan lahir batin dalam naungan Ridho ilahi Robbi dan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik, lancar yang ditunjang oleh pemerintah kabupaten Indramayu, menuju INDRAMAYU BERMARTABAT

Matur kesuwun Ibu Bupati bahwa, pelaksanaan Pemagaran Gapura sudah rampung yg didanai dari DD Tahap 1 tinggal untuk Pelaksanaan pembuatan Pendopo Pagelaran Wayang yang dari Pemerintah Kabupaten (APBD) Indramayu.

Sekali lagi Matur kesuwun sanget IBu Bupati atas perhatian dan perkenannya Salam sehat Walafiat selalu dan dalam naungan Ridho ilahi Robbi Aamiin Allahumma Aamiin. (Prapto/Herman Tongol)

1...191192193...296Halaman 192 dari 296
Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts

Facebook Instagram Twitter Youtube
© Newsmag WordPress Theme by tagDiv