BANDUNG (Aswajanews.id) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berharap proses hukum terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Panji Gumilang, berjalan lancar dan kondusif.

“Kami dari MUI Jawa Barat merasa bersyukur. Harapan kita, proses selanjutnya berjalan lancar. Kemudian kami tetap mengusahakan supaya ini kondusif,” kata Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, Rafani Achyar, di Bandung, Rabu (2/8/2023).

MUI Jawa Barat, kata Rafani, mengapresiasi keputusan Bareskrim Polri yang telah menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama.

“Kami berharap proses hukum lanjutan terhadap perkara Panji setelah penetapan ini dapat berjalan lancar,” kata dia.

Pihaknya juga meminta kepada seluruh pihak untuk sama-sama saling menjaga kondusivitas, dengan tidak melakukan intervensi selama proses hukum berlangsung.

“Kami akan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan melakukan tindakan yang menimbulkan kekisruhan dalam proses penanganan hukum Panji Gumilang ini,” ujarnya

Dia menuturkan pasca penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang maka hal itu dapat meredam keresahan masyarakat yang selama ini tersulut emosi atas pernyataan-pernyataan kontroversial dari Panji Gumilang. Sebab dapat dipastikan, kata Rafani, tidak akan ada lagi rekaman-rekaman gambar yang diduga terkait ajaran sesat dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaytun tersebut.

“Harapan kami, setelah Panji ditetapkan (sebagai tersangka). Paling tidak, tidak lagi menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversial yang menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.

Rafani menyampaikan sejak awal MUI Jawa Barat optimistis Panji Gumilang akan dijadikan tersangka oleh aparat penegak hukum, seiring banyaknya bukti-bukti yang memberatkan atas tindak tanduk Panji yang dinilainya mengandung unsur penistaan agama.

“Sedangkan proses penegakan hukum tidak sembarangan. Alhamdulillah, kami memberi apresiasi juga kepada Bareskrim, Pak Kapolri atas penetapan menjadi tersangka tersebut,” kata dia. *(Ant)

JAKARTA (aswajanews.id) – Pada saat dikonfirmasi dalam rangka menjawab surat terbuka dari FWJ Indonesia, pada Selasa 01 Agustus 2023, di Ancol Taman Impian, Ariyadi Eko Nugroho selaku Corporate Communication Manager PT Pembangunan Jaya Ancol menjawab terkait insiden penganiayaan hingga tewas pada Sabtu (29/07/2023) di Lobby Resto Ayam Tepi Laut.

Hadir dalam konferensi pers tersebut diantaranya, Ketua Umum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya, didampingi bendahara umum, dan beberapa perwakilan ketua DPD FWJ Indonesia dari berbagai wilayah.

Surat terbuka FWJ Indonesia mewakili suara keluarga korban, dan warga Pademangan tempat korban tinggal.

Disampaikan oleh Ariyadi Eko Nugroho yang akrab disapa Eko, “Yang melakukan tindakan tersebut itu adalah oknum dari outsourcing yang kami pakai sebagai jasa keamanan dan perlu digarisbawahi bukan petugas Ancol dan tidak ada petugas kami”.

“Saat ini kami sudah serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti kasusnya, biar para penegak hukum yang melanjutkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya pula.

“Dan mulai hari ini kami sudah putuskan kontrak kerja dengan pihak outsourcing tersebut, dan saya pribadi sudah sangat dengan tegas meminta pihak outsourcing untuk menyelesaikan terkait kemanusiaan dengan pihak keluarga korban,” ujarnya.

“Saya mewakili PT Taman Impian Jaya Ancol, mengucapkan duka dan belasungkawa dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya,” ungkapnya.

Usai konferensi pers, ketua umum FWJ Indonesia yang akrab disapa bang Opan, mendesak pihak yang berwajib terkait untuk membersihkan nama baik korban dikarenakan korban difitnah sebagai pencuri dan sekaligus membersihkan nama baik wilayah Pademangan Barat dimana tempat tinggal korban.

“Yang paling penting, saya meminta seluruh rekan-rekan media untuk terus mengawal setiap perkembangan terkait penanganan kasus ini agar para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal,” pungkasnya. *(Team Liputan/FWJI Bogor)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta kepada semua pihak terkait agar kasus Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi tetap fokus pada penanganan korupsi.

“Meskipun harus disesalkan, problem yang sudah terjadi itu tak perlu lagi diperdebatkan berpanjang-panjang. Yang penting kelanjutannya, yakni agar terus dilakukan penegakan hukum atas substansi masalahnya, yakni korupsi,” kata Mahfud saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Mahfud juga memahami bahwa kasus OTT oleh KPK yang berujung penetapan tersangka terhadap Letkol Adm. Afri Budi Cahyanto dan Marsdya Henri Alfiandi telah menimbulkan problem hukum dari sudut kewenangan. Namun, dia berharap perdebatan soal prosedur segera diakhiri dan fokus ke substansi utamanya, yakni kasus korupsi.

“Mengapa harus meneruskan masalah pokok dan berhenti memperdekatkan prosedurnya? Sebab KPK sudah mengaku khilaf secara prosedural, sementara di lain pihak TNI juga sudah menerima substansi masalahnya, yakni sangkaan korupsi untuk ditindaklanjuti berdasar kompetensi peradilan militer,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengingatkan bahwa perdebatan publik yang berkelanjutan malah kontraproduktif dengan harapan publik yang ingin kasus tersebut dituntaskan hingga ke meja hijau.

“Yang penting masalah korupsi yang substansinya sudah diinformasikan dan dikoordinasikan sebelumnya kepada TNI ini harus dilanjutkan dan dituntaskan melalui pengadilan militer. Perdebatan tentang ini di ruang publik jangan sampai menyebabkan substansi perkaranya kabur sehingga tak berujung ke pengadilan militer,” tuturnya.

Mahfud juga memahami soal opini publik yang menilai sulit menyeret oknum militer ke pengadilan. Kendati demikian, dia mengingatkan jika pengadilan militer mengatur sanksi yang sangat tegas bagi personel yang melanggar hukum.

“Meskipun terkadang ada kritik bahwa sulit membawa oknum militer ke pengadilan, biasanya jika suatu kasus sudah bisa masuk ke pengadilan militer sanksinya sangat tegas dengan konstruksi hukum yang jelas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rabu (26/7), KPK telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka atas dugaan menerima suap sebesar Rp88,3 miliar dari beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas dalam rentang waktu 2021—2023.

Wakil Ketua KPK Alexander menerangkan dalam perkara tersebut KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Berikutnya Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan (MG), Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya (MR), dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.

Kasus tersebut terungkap setelah penyidik lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada hari Selasa (25/7) di Cilangkap dan Jatisampurna, Bekasi. Salah satu pihak yang terjaring OTT tersebut adalah Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. *(Ant)

PASURUAN (Aswajanews.id) – M. Agil Nuruzzamam, Ketua PP IPNU menemui Walikota Pasuruan, H. Syaifullah Yusuf dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Rumah Dinas Walikota Pasuruan.

Kehadiran Agil bertujuan membangun dan menjaga jejaring silaturahmi dengan stakeholder untuk meminta arahan dan melaporkan agenda Konferensi Besar (Konbes) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 11 hingga 13 Agustus 2023 yang bertempat di Taman Candra Wilwatikta, Pasuruan Jawa Timur.

Dalam hal ini, Gubernur Jatim, Khofifah Indarparawangsa mendukung penuh agenda Konbes dan Rakernas yang diselenggarakan di Jawa Timur.

“Kami mendukung penuh pelaksanaan Agenda Konbes dan Rakernas IPNU di Jawa Timur. Semoga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) agar bisa menjadi organisasi terdepan di era teknologi digital dalam tantangan global, tentunya IPNU harus menjadi solusi dari persoalan bangsa dan negara di kalangan pemuda di Indonesia,” terangnya.

Sementara Gus Ipul yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU merespon dengan hangat kunjungan rombongan PP IPNU dan berkomitmen untuk mendukung agenda Konbes dan Rakernas IPNU di pertengahan bulan Agustus mendatang.

Ketua Steering Commite (SC) Panitia Pelaksanaan, M Ghulam Dhofir Mansur mengatakan, agenda Konbes dan Rakernas akan diikuti oleh perwakilan Pimpinan Wilayah (PW) ataupun Pimpinan Cabang (PC) dan harap memantau perkembangan informasinya melalui media resmi instagram PP IPNU dan selanjutnya mengenai kepesertaan penuh. “Mekanisme pendaftaran dan lain hal yang menyangkut agenda itu disebutkan dalamnya,” jelasnya. (Hanif)

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Tanah Waqaf Yang diberikan kepada Yayasan Darul Hikam Cirebon Jalan Syarif Abdurachman (Bahagia) No.51 Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat diduga dikomersilkan oleh oknum Pengurus.

Informasi ini diperoleh dari Narasumber yang dapat dipercaya, yang mana dirinya meminta diprivasikan indentitasnya di publik, pada selasa (25/07/2023).

Narasumber yang ikut menggali seputar tanah waqaf tersebut membeberkan, berdasarkan surat yang berkop Yayasan Darul Hikam Cirebon Nomor: 27/DEPEM/XII/2010 tertanggal 12 Desember 2010 perihal persetujuan Tukar Guling di Jalan ByPass Kota Cirebon.

Diketahui munculnya surat diatas, merupakan jawaban kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Yayasan dari surat yang disampaikan dengan nomor: 059/YDH/XII/2010, yang pada prinsipnya Dewan Pembina dapat menyetujui permohonan saudara untuk melakukan tukar guling Tanah waqaf tersebut diatas terbagi dalam 7 (tujuh) poin, sesuai dengan keputusan dewan pengurus yang diantaranya meliputi:

1. Yayasan Darul Hikam Cirebon menerima tanah yang menjorok ketanah yayasan Darul Hikam seluas kurang lebih 1.067 m2 dan tambahan dana sebesar Rp3.500.000.000 (tiga setengah milyar rupiah).
2. Yayasan Darul Hikam Cirebon menyerahkan tanah wakaf bagian depan sebelah kiri seluas 2.371 m2 (1.338 m2 kena sepadan jalan dan 1033 m2 yang masih dimanfaatkan) yang terletak di Jalan Brigjen Darsono (By pass) Kota Cirebon kepada SA.
3. Dalam Tukar Guling ini Yayasan Darul Hikam Cirebon tidak akan mengeluarkan biaya apapun yang berkaitan dengan pihak Notaris dan Badan Pertanahan Cirebon.
4. Pelaksanaan Tukar Guling baru dapat dilaksanakan apabila dewan pengurus telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
5. Dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan.
6. Tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tidak melanggar syare’at Islam, dibuktikan dengan fatwa tertulis.
8. Apabila tukar guling telah dilaksanakan maka dewan pembina menetapkan kebijakan sebagai berikut:
9. Dana yang diterima disimpan di Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Darul Hikam.
10. Penggunaan dan Pengambilan dana tersebut ditandatangani oleh 3 (tiga) orang, seseorang dari Dewan Pembina seorang dari Dewan Pengurus dan seseorang dari Dewan Pengawas.
11. Dana tersebut hanya dapat digunakan untuk pembangunan diatas tanah tersebut.
12. Dewan Pengurus menyusun master plan penggunaan tanah tersebut dan rencana penggunaan dana diatas tanah tersebut.
13. Rencana master- plan dan prioritas penggunaan dana tersebut disampaikan pada dewan pembina dan dewan pengawas untuk dibahas bersama dengan pengurus yayasan (Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Pengawas).
14. Dengan surat persetujuan ini Dewan Pengurus dapat melaksanakan tukarguling/tambah tanah waqaf tersebut dan menyelesaikan yang berkaitan dengan administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Dewan Pengawas agar melakukan pengawasan terhadap rencana dan pelaksanaan penggunaan dana tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang berdasarkan anggaran Dasar Yayasan Daru’l Hikam.

Surat diatas ditandangani oleh sejumlah Pengurus Yayasan Daru’l Hikam diantaranya, Ketua Dewan Pembina berinisial HA, wakil ketua inisial HAA, Sekretaris inisial HHS, Anggota berinisial HMB dan Anggota berinisial A.

Ironisnya, dalam berjalannya tukar guling tersebut, ternyata muncul akta yang melibatkan notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah saudara. SALEH BAFADAL, SH. Berdasarkan kesepakatan antara HHA selaku pihak pertama dengan jabatan Ketua Umum Yayasan Daru’l Hikam Cirebon dengan SA selaku pihak kedua (Pemilik Tanah yang akan ditukar gulingkan).

Lebih mengejutkan lagi, praktik tukar guling Tanah waqaf Yayasan Daru’l Hikam dipertegas dengan adannya Keputusan Walikota Cirebon nomor 593.83/Kep.231- Adm Fem Um/2012 tentang ”Penetapan Nilai Dan Manfaat Tanah Penukar Milik Saudara Saleh Al Waeni Untuk Penukaran Dengan Tanah Waqaf Yayasan Daru’l Hikam Cirebon di Jalan Brigjen Dharsono By Pass Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon” yang ditandatangani oleh Subardi selaku Walikota pada masa itu.

Kemudian, saat pelaksanaan SA selaku pemilik tanah diwakili oleh NZ dan pembeli diwakili oleh FJ tertanggal 10 November 2010. Keduanya menandatangani surat yang berisikan balasan yang ditujukan kepada Ketua Tim Pelaksana Tukar Guling Tanah Waqaf Yayasan Darul Hikam.

Sumber mengungkapkan, sejumlah pihak mengaku geram. Bahkan, temuan itu sudah dilaporkan kepihak Aparat Penegak Hukum Polresta Cirebon Kota guna dilakukan pendalaman lebih lanjut.

“Itu sudah ada yang melaporkan temuan itu, karena memang banyak pihak yang mengaku geram karena itu tanah waqaf yang seharusnya tidak ditukargulingkan,” ungkap sumber.

Sekedar mengingat, regulasi secara peraturan perundang-undangan “waqaf” diatur kedalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Waqaf BAB IV yang berisikan perubahan status harta benda waqaf tercantum pada pasal 40 yang berbunyi “harta benda waqaf yang sudah diwaqafkan dilarang: a. dijadikan jaminan, b.disita, c dihibahkan, d. dijual, e. diwariskan, f. ditukar, g.dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kemudian untuk ketentuan pidana dijelaskan pada Pasal 67 (ayat 1, 2 dan 3).

Sementara, tim awakmedia, (27/07) telah berupaya mendatangi beberapa pihak  diantaranya Pengurus Yayasan Darul Hikam Cirebon, Notaris SALEH BAFADAL, SH, guna meminta keterangan lebih lanjut tetapi tidak ada ditempat.

Tetapi ada hal yang lebih menarik saat awakmedia berhasil berjumpa dengan seorang pria berinisial NZ yang tercantum sebagai wakil dari Penjual tanah disalah satu rumah makan wilayah kota Cirebon.

NZ mengaku terkejut bahwa adanya praktik tukar guling Tanah Waqaf yang dilakukan oleh pihak Yayasan Darul Hikam.

Dijelaskan bahwa tanah wakaf itu tidak boleh untuk diperjualbelikan apalagi ditukargulingkan. Bahkan, NZ secara tegas menyangkal ikut serta menandatangani kesepakatan tukar guling.

“Saya tekankan Alwaini tidak pernah tukarguling dengan pihak Yayasan Daru’l Hikam, Adapun Alwaini hanya menjual tanah kepada Chinese,” ujar NZ selaku wakil SA.

NZ juga mengaku bahwa tidak pernah mendatangi surat terkait tukarguling tanah waqaf Yayasan Daru’l Hikam. “Tandatangan saya dari mana itu datangnya, Saya tidak pernah tandatangan soal tukarguling, saya tidak pernah cerita tukarguling, saya ceritanya jual -beli,” tegasnya.

Secara tegas, NZ meminta agar dipertemukan oleh pihak Yayasan Daru’l Hikam kemudian dirinya bakal siap memberikan penjelasan.

“Mau kemana saja saya siap, Ini maksudnya apa? saya panjangin sekalian, orang-orang darul harus klarifikasi karena saya tidak pernah menerima duit satu sen pun untuk urusan tukarguling,” tandasnya. (Sanaji)

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Publik masih dibuat penasaran perihal sumber anggaran dan pengusul program pembangunan jalan beton ready mix di blok Kantor Desa dan blok KPHI Desa Karangsong Kecamatan/Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

Selain itu, publik juga dibuat tercengang dengan adanya fenomena dua bangunan jalan beton tersebut lantaran kondisi keduanya sudah mengalami keretakan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Mengingat, proyek itu diketahui belum lama ini rampung dikerjakan.

Usut punya usut, dua titik kegiatan pembangunan jalan beton ready mix K300 di Desa Karangsong tersebut merupakan program aspirasi yang diusulkan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, yaitu Hilal Hilmawan.

Adapun untuk asal usul anggaran pada dua titik kegiatan pembangunan jalan beton tersebut masih dari satu paket sumber anggaran yang sama, yakni dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat non reguler tahun anggaran 2023, jumlah keseluruhannya senilai kurang lebih Rp.700 juta.

Hal itu diungkapkan oleh Tarika sebagai Ketua TPK Pembangunan jalan beton ready mix K300 di Desa Karangsong, pada Selasa (25/07/2023) di kediamannya.

“Dua kegiatan itu anggarannya dari Banprov Jawa Barat non reguler 2023, itu aspirasi dari Fraksi Golkar DPRD Provinsi, Pak Hilal Hilmawan,” ungkap Tarika.

Tarika juga mengakui bahwa saat pelaksanaan kegiatan, dirinya tidak memegang RAB secara detail. Ia juga menyadari perihal banyaknya keretakan pada bangunan jalan di blok KPHI itu. Tapi untuk keretakan pada bangunan jalan di blok Kantor Desa tersebut, menurutnya masih hal yang wajar.

Dihari yang berbeda, awak media mencoba menghubungi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hilal Hilmawan guna konfirmasi kebenarannya sekaligus meminta tanggapan atas rusaknya bangunan jalan beton di Desa Karangsong tersebut, pada Rabu (26/07/2023).

Lewat sambungan aplikasi whatsapp, Hilal mengatakan bahwa untuk program pembangunan jalan beton ready mix K300 di Desa Karangsong tersebut memang pihaknya yang mengusulkan berdasarkan aspirasi masyarakat. Namun, terkait untuk kerusakan pada kedua bangunan jalan beton itu, Hilal menjelaskan bahwa pihaknya sebagai pengusul aspirasi hanya sekedar memfasilitasi saja dalam hal untuk membantu masyarakat di desa.

“Saya hanya sekedar memfasilitasi saja untuk membantu masyarakat di Desa,” kata Hilal Hilmawan.

Hilal juga menegaskan bahwa, pihaknya tidak turut campur perihal teknis pelaksanaan dilapangan. Karena, kata dia, program itu sudah diserahkan ke pihak desa dan yang melaksanakan proyek tersebut adalah pihak desa dengan di pandu oleh dinas terkait.

“Untuk teknis pelaksanaan dilapangan saya tidak turut campur, yang melaksanakan itu pihak desa dengan di pandu oleh dinas terkait,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, kondisi bangunan jalan beton ready mix K300 di blok Kantor Desa dan blok KPHI Desa Karangsong sudah mengalami kerusakan. Diketahui, pelaksanaan pembangunan tersebut dimulai sekira pada 3 Juli 2023.

Hingga beberapa kali berita ini tayang, Kuwu Desa Karangsong Kadbarih masih belum memberikan keterangan secara resmi kepada awak media. Justru, ia memilih memblokir nomor telepon whatsapp milik awak media. (Sanaji)

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Pembangunan jalan cor beton ready mix Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat, tepatnya di blok Kantor Kuwu dan di blok KPHI diduga kurang berkualitas. Pasalnya, baru hitungan hari saja kondisinya sudah retak – retak.

Hasil pantauan tim jurnalinvestigasi di lokasi bangunan cor beton di perumahan nelayan blok KPHI Desa Karangsong, pada Minggu (23/07/2023), bangunan tersebut tampak kondisinya ada bagian yang sudah retak-retak, baik secara vertikal maupun secara horizontal,padahal di kerjakan belum lama.

Kejadian serupa terjadi pada bangunan cor beton di blok Kantor Kuwu. Ironi saat ini kondisi bangunan tersebut terlihat sudah retak terbelah. Terkait hal ini diduga pihak kontraktor atau pelaksana tidak memperhatikan kualitas yang sudah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Meski demikian, kerusakan pada ke dua bangunan cor beton jalan tersebut diatas, pihak kontraktor atau pelaksana nampaknya sudah berupaya menambal keretakan-keretakan dengan menggunakan cairan aspal. Namun, cairan aspal itu nampaknya masih belum bisa menutupi keretakan pada bangunan jalan tersebut.

Atas keretakan pada bangunan jalan beton ready mix di blok Kantor Kuwu dan KPHI tersebut, publik menduga bahwa hal itu terjadi lantaran terlalu tingginya pengerasan material batu di bagian tengah badan jalan. Sehingga ruang untuk beton ready mix nya di yakini sangat minim.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar, pekerjaan cor beton jalan perumahan nelayan blok KPHI dan di blok Kantor Kuwu tersebut dimulai pada sekira 04 Juli 2023. Untuk finishingnya, diperkirakan memakan waktu sekira satu Minggu pelaksanaan.

“Pembangunan cor beton jalan itu kalau tidak salah dimulai awal bulan juli, selesainya sekitar satu mingguan.”Ujar seorang masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya, pada Minggu (23/07/2023).

Jika melihat prasasti yang di terpasang di ujung bangunan cor beton jalan di blok Kantor Kuwu Desa Karangsong, biaya untuk pekerjaan fisik tersebut bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat tahun anggaran 2023. Adapun nama kegiatannya yaitu pembangunan jalan beton ready mix K 300.

Pada prasasti yang ditandatangani oleh Bupati Indramayu Hj.Nina Agustina, dan Kuwu Desa Karangsong Kadbarih, tertulis volume pembangunan cor beton yaitu di blok Kantor Desa yakni L 6m dan P 174 m serta di blok KPHI yakni L 4m dan P 190 m, untuk ketinggian tidak disebutkan.

Kuwu Desa Karangsong Kadmarih saat akan dikonfirmasi terkait hal tersebut, pada Senin(24/07/2023), ia tidak berada di kantornya saat jam kerja dengan alasan sedang tugas di luar. Padahal sebelumnya sudah ada komunikasi untuk agenda pertemuan.

Tidak sampai disitu saja, dihari berikutnya awak media pun kembali mendatangi Kantor Desa Karangsong, pada Selasa (25/07/2023). Namun, hasilnya tetap sama seperti hari sebelumnya. Malahan, Kuwu Kadbarih mengarahkan Wartawan untuk konfirmasi kepada perwakilan nya yang bernama Wika selaku bendahara Desa.

“Silahkan di kantor ada Wika, sama saja, konfirmasi dengan Wika,” tulisnya lewat Whatsaap, Selasa (25/07/2023).

Sementara itu, Wika ia mengaku bahwa tidak mempunyai kapasitas pada pelaksanaan pembangunan jalan beton ready mix K 300 di blok kantor desa dan blok KPHI tersebut.

Wika mengungkapkan bahwa, ia hanya sebatas ditugaskan oleh Kuwu Desa Karangsong untuk menemui awak media namun bukan soal pelaksanaan pembangunan jalan beton ready mix tersebut.

“Saya tidak ada kapasitas pada pelaksanaan itu, saya hanya diberi tugas oleh Pak Kuwu untuk menemui pihak media saja,” ungkapnya di kantor desa. (Sanaji)

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Pekerjaan infrastruktur yang yang bersumber dari anggaran negara semakin marak tanpa adanya papan informasi. Hal itu menjadi perhatian kalangan masyarakat dan diyakini ada unsur kesengajaan dilakukan oleh pihak kontraktor.

Seperti pada pelaksanaan pekerjaan cor beton jalan di Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu Jawa Barat, tepatnya di gang madrasah. Dalam pelaksanaannya, tidak ada papan informasi kegiatan yang terpasang.

Dari informasi yang diperoleh, pekerjaan cor beton jalan di gang madrasah Desa Panyindangan Kulon itu sudah berlangsung sekira dua hari. Dan pantauan tim jurnalinvestigasi, saat ini sedang tahap pemasangan bekisting, Kamis (20/07/2023).

Rustadi yang disebut-sebut sebagai pelaksana pekerjaan cor beton jalan di gang madrasah Desa Panyindangan Kulon saat dikonfirmasi terkait volume dan anggarannya, lewat pesan whatsaap ia mengaku tidak tahu dan hanya menerima pesanan beton saja.

“Mbuh wa …bli weruh …pesen beton bae meng kita (Tidak tahu, pesan beton saja sama saya – Red),” tulisnya singkat.

Sementara itu, Kuwu Desa Panyindangan Kulon Ono Daryono menyebutkan bahwa anggaran yang digunakan untuk pekerjaan cor beton jalan di gang madrasah tersebut bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) tahun anggaran 2023.

Dikatakan ia bahwa pekerjaan cor beton jalan gang madrasah itu volume awalnya yaitu panjang 175 m, Lebar 2 dan Tinggi 0,12 Cm dengan anggaran senilai Rp.75.000.000. Ono menjelaskan bahwa terjadi perubahan volume berdasarkan musyawarah dengan masyarakat.

Dijelaskannya bahwa hasil perubahan volume cor beton jalan di gang madrasah itu menjadi Lebar 2m, Tinggi 0,12 Cm. Saat ditanya soal volume panjang, ia menyarankan agar awak media menanyakan kepada masyarakat sekitar.

“Itu anggaran banprov, untuk volume panjang coba tanyakan ke masyarakat sebab ada perubahan,” ucapnya lewat sambungan telepon, Kamis (20/07/2023).

Sekedar mengingat, sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap bangunan fisik yang dibiayai oleh Negara wajib memasang papan nama proyek.

Papan nama penting sebagai sarana masyarakat mengetahui jenis kegiatan proyek, besarnya anggaran, asal usul anggaran (APBD/APBN), nama kontraktor, tenggat waktu pelaksanaan kegiatan dan perawatan.

Papan nama proyek juga sebagai bentuk transparansi sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pencurian uang rakyat. (Sanaji)