Panglima TNI Pimpin Ziarah Nasional Peringatan HUT ke-79 TNI di TMPNU Kalibata

-

4 Oktober 2024

JAKARTA (Aswajanews.id) – Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin tinjau mobil Air Traffic Controller (ATC) Satkomlek Koops Udara I, usai melaksanakan Gladi Bersih Upacara Peringatan HUT TNI ke-79. Bertempat di Monas, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Saat meninjau ke Mobil ATC Pangkoops Udara I didampingi oleh Kolonel Pnb Taufik Andriadi Danwing Udara 2 Lanud Abdulrachman Saleh (Malang) beserta Staf Satkomlek Koopsud I.

Sebagaimana diketahui bahwa mobil Air Traffic Controller (ATC) atau Pemandu Lalu Lintas Udara merupakan mobil untuk mengendalikan lalu lintas udara dan memandu pilot selama penerbangan. ATC memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan penerbangan.

ATC tersebut digunakan untuk mengontrol semua pergerakan unsur demo udara yang terdiri dari pesawat Cessna, Bonansa TNI AL, Grob TP-120G, EMB-314 Super Tucano, JAT, CN-235/295, C-212 Cassa, Helikopter Gabungan TNI, C-130 Hercules, T-50i Golden Eagle, Hawk 100/200, F-16 dan Sukhoi Su-27/30. (Sumber : Pen Koopsud I)

Poktan Kurnia Desa Bunter Sukadana Mendapat Perhatian Pemerintah Melalui Program Gerbang Kapal

Penulis

-

3 Oktober 2024

CIAMIS (Aswajanews.id) – Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan-bahan industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Perhatian dari Pemerintah Kabupaten Ciamis yang disalurkan kepada Kelompok-kelompok tani melalui program yang sedang berjalan yaitu GERBANG KAPAL.

Nama program GERBANG KAPAL sendiri merupakan suatu singkatan yang memiliki kepanjangan Gerakan Pengembangan Kampung Pangan Lokal. Yang bertujuan untuk bisa meningkatkan sampai memaksimalkan potensi-potensi hasil tani guna mencipatakan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani.

Salah satu penerima manfaat program tersebut adalah Kelompok Tani (Poktan) Kurnia yang berada di Dsn. Cikondang, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis.

Di Kelompok Tani Kurnia yang memiliki cakupan lahan sawah 15 Hektar, seluruh tanah darat 50 Hektar. Kuswan sebagai ketua kelompok tani Kurnia menerangkan bahwa Program yang sedang berjalan yaitu Gerbang Kapal mencakup secara bertahap saat ini 9 Hektar.

“Saya berjuang dari tahun 90 hingga saat ini di dunia pertanian Mulai dari di bina dan terus mengikuti berbagai macam penyuluhan pertanian hingga saat ini pun masih terus berharap semoga perjuangan masih terus berlanjut hingga menjadi contoh dan ajakan untuk anak-anak muda supaya mempunyai keinginan memakmurkan dan mensejahterakan para petani di masa depan kelak,” terang Kuswan.

“Meskipun pekerjaan ini dikerjakan oleh pihak ketiga, tapi pekerjaan program Gerbang Kapal ini dikerjakan kebanyakan masyarakat sekitar wilayah diantaranya anggota-anggota kelompok tani kurnia yang luar biasa antusiasnya juga guna memberdayakan masyarakat dan untuk memiliki hasil pekerjaan yang maksimal,” jelasnya kepada Aswajanews, Selasa (1/10/2024).

“Saya berharap Kelompok Tani Kurnia ini menjadi kelompok tani terbaik dari sekian banyak kelompok tani di Kabupaten Ciamis khususnya mewakili Desa Bunter juga mewakili Kecamatan Sukadana,” ujarnya.

“Semoga kedepan nya kelompok tani Kurnia bisa sukses di komoditas-komoditas lainnya contohnya padi dan palawija juga sayurmayur seperti cabe, mentimun, saladah, dan lain sebagainya dengan tujuan membantu masyarakat meningkatkan perekonomian,” tambah ketua Kelompok Tani Kurnia.

“Yang namanya Galuh Pakuan itu Gali alam untuk harapan menjadi petani andalan, tidak bosan saya katakan bahwa saya memiliki harapan menjadi contoh untuk anak-anak muda generasi-generasi penerus yang siap bertani, bercocok-tanam untuk menunjang ekonomi yang sebaik-baiknya,” tegas Kuswan

“Saya pribadi sebagai ketua bersama jajaran lainnya di kelompok tani kurnia mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah kabupaten Ciamis, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis yang telah memberikan perhatian lebih kepada kelompok tani kami, Alhamdulillah rasa Senang bercampur bahagia terlihat dari antusias warga masyarakat. Semoga dengan adanya Program ini dapat memaksimalkan hasil tani juga menjadi faktor pendongkrak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (Nana S)

Awali Tugas, Pangdam III/Slw Kunjungi Polda dan Kejati Jabar

Penulis

-

3 Oktober 2024

BANDUNG (Aswajanews.id) – Mengawali tugas sebagai Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., melaksanakan silaturahmi ke Polda Jabar dan Kejati Jabar, Senin (02/10/2024).

Pada kesempatan tersebut Pangdam III/Slw didampingi Asintel, Aspos dan Aster Kasdam III/Slw serta Kakudam III/Slw. Tiba di Mapolda Jabar di sambut oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., MM., Wakapolda Brigjen Pol Wibowo dan para PJU Polda jabar.

Dalam pertemuan tersebut, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman menegaskan pentingnya kolaborasi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Barat. Sinergi yang kuat akan meminimalisir setiap potensi gangguan keamanan serta dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Setelah dari Polda Jabar Pangdam III/Slw bergerak menuju Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dan disambut oleh Kajati Ibu Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H., Wakajati Bapak Riyono, S.H., M.Hum beserta para Asisten Kejati Jabar. Silaturahmi dilakukan untuk memperkuat kerja sama antar institusi TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan.

Selama dialog berlangsung, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman tidak henti-hentinya menyampaikan tentang pentingnya koordinasi antar instansi untuk menciptakan situasi wilayah Jabar yang aman dan kondusif.

Sementara itu Kajati Jabar menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pangdam III/Slw serta mengungkapkan komitmennya untuk terus meningkatkan kerja sama dalam penanganan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan keamanan masyarakat. (Pendam III/Siliwangi)

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Dankodiklatal Berikan Penghormatan kepada Kusuma Bangsa

Penulis

-

2 Oktober 2024

JAKARTA (Aswajanews.id) – Dalam rangka memberikan penghormatan kepada Kusuma Bangsa yakni 7 Pahlawan Revolusi, Komandan Kodiklatal (Dankodiklatal) Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah menghadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, di Lapangan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (01/10/2024).

Presiden RI Ir. Joko Widodo, memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur

Upacara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara (Danup) Kombes Pol. I Ketut Gede Adi Wibawa kepada Presiden RI selaku Inspektur Upacara (Irup). Dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang bertemakan, “Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas” tersebut, turut dihadiri para Menteri RI, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf Angkatan, serta undangan lainnya.

Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah

Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur, seluruh peserta upacara mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.

“Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa utamanya pahlawan revolusi, mengheningkan cipta dimulai,” ucap Presiden selaku Inspektur Upacara.

Setelah mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Irup, selanjutnya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, membacakan naskah Pancasila, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Matalitti, membacakan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, berkesempatan membacakan sekaligus menandatangani naskah ikrar. Mengakhiri rangkaian upacara yang penuh khidmat tersebut, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, membacakan doa bersama.

Setelah pembacaan doa, dilakukan penerimaan penghormatan kebesaran dari Danup kepada Irup. Selanjutnya Irup meninggalkan mimbar upacara, untuk kemudian bersama rombongan pejabat menuju ke Monumen Pancasila Sakti yang berlokasi di Lubang Buaya Jakarta Timur. (Dinas Penerangan Kodiklatal)

Pangdam III/Slw Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pamen

Penulis

-

1 Oktober 2024

BANDUNG (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., memimpin acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Menengah (Pamen) jajaran Kodam III/Slw Periode 1 Oktober 2024, bertempat di Ruang Soedirman Kodam III/Slw, Selasa (01/10/2024).

Pamen Kodam III/Slw yang dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi sebanyak 28 orang, yaitu 9 orang menerima kenaikan pangkat Kolonel, 4 orang menjadi Letkol dan 15 orang menjadi Mayor.

Pangdam III/Slw mengucapkan selamat kepada para perwira yang telah menerima kenaikan pangkat termasuk istri dan keluarganya. Kenaikan pangkat menjadi momen spesial bagi setiap prajurit TNI. Hal tersebut sebagai buah dari jerih payah pengabdian yang telah diberikan kepada negara dan bangsa.

Turut mendampingi kegiatan Kasdam III/Slw, Irdam, Danrindam, para Asisten, Dansat dan Kabalakdam, Dandim 0618/KB dan Ketua Persit KCK Daerah III/Slw beserta Pengurus.

“Keberhasilan kenaikan pangkat bukan karena hasil dari kerja pribadi semata, tetapi ada peran dari orang-orang di sekelilingmu yang sesungguhnya memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan para perwira sekalian,” jelas Pangdam.

Pada kesempatan tersebut ditegaskan kembali bahwa kenaikan pangkat mencerminkan penilaian obyektif berdasarkan profesionalisme, integritas dan kemampuan. Anugerah yang diberikan oleh negara tidak datang secara otomatis, namun melalui sebuah proses.

“Saya berharap dengan kenaikan pangkat, kalian dapat lebih mengembangkan kemampuan diri dengan beradaptasi sesuai tuntutan zaman, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah kita junjung tinggi di Kodam III/Siliwangi,” harap Pangdam. (Pendam III/Siliwangi)

Komentar Kiai Nawawi Banten dalam Kitab Maroqil Ubudiyah atas Kitab Bidayatil Hidayah Karya Imam al-Ghazali

Penulis

-

1 Oktober 2024

Oleh : **A. Miftahussalam**
(Catatan Kitab Bidayatul Hidayah Part II)

Kiai Nawawi Banten menulis karya dari berbagai bidang keilmuan, mulai dari gramatika bahasa Arab, fikih, tafsir, tawhid hingga tasawuf. Di bidang yang disebut terakhir ini, Kiai Nawawi Banten menulis kitab Maroqil Ubudiyah, komentar (syarah) atas salah satu karya Imam al-Ghazali, Bidayatul Hidayah.

Kitab Bidayatul Hidayah secara umum tebagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang ketaatan seperti niat mencari ilmu, memulai aktivitas dari bagun tidur hingga menjelang tidur dan ibadah sehari-hari seperti wudhu, salat, dan puasa. Namun tak seperti kitab fikih pada umumnya, Imam al-Ghazali menambahkan spirit yang tak menjadi fokus dari pada kebanyakan kitab fikih. Bab salat misalnya, oleh Imam al-Ghazali ditambahkan perihal khusu’ dan tips untuk mencapai itu.

Berbeda dengan bagian pertama, bagian kedua fokus menjelaskan tentang menjauhi ragam maksiat. Di bagian ini Imam al-Ghazali menjelaskan perihal menjaga anggota badan seperti lisan dari maksiat dan menerangkan pula penyakit-penyakit hati seperti dengki dan cara menyembuhkannya. Bagian kedua ini juga dilengkapi dengan tata cara bergaul dengan Allah, orang tua, dan pertemanan dengan sesama.

Dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, kita juga akan disuguhi berbagai klasifikasi dan perumpaan yang menjadi salah satu keistimewaan tulisan-tulisan Imam al-Ghazali. Salah satu contohnya bisa kita dapati ketika Imam al-Ghazali menjelaskan macam hamba perihal hubungannya dengan Allah, dan macam hamba perihal hubungannya dengan sesamanya.

Kata Imam al-Ghazali, seorang hamba dalam pemenuhan agamanya terbagi menjadi tiga: orang yang untung (robih), orang yang pas-pasan (salim), dan orang yang rugi (khosir). Orang yang untung adalah yang melaksanakan ibadah wajib, menjauhi larangan, dan menambah dengan berbagai amal sunnah. Sedangkan orang yang pas-pasan, kata Imam al-Ghazali, adalah yang menjauhi larangan, menjalankan ibadah wajib, namun tak menambahnya dengan amal sunnah. Adapun orang yang rugi adalah kebalikan dari pada orang yang untung. Alih-alih menambah amal sunnah, yang disebut terakhir ini justru bolong-bolong dalam melaksanakan ibadah wajib, dan menerjang apa yang dilarang.

Posisi kitab Maroqil Ubudiyah, yang ditulis oleh Kiai Nawawi Banten ini, menjelaskan apa yang telah ditulis oleh Imam al-Ghazali sebagaimana telah disinggung. Kiai Nawawi menjelaskan beberapa hal dari kitab Bidayatul Hidayah. Diantaranya adalah term-term seperti definisi Hujjatul Islam, dan menjelaskan arti dari huruf-huruf dalam basmalah.

Kiai Nawawi juga menjelaskan dengan bahasa lain apa yang ditulis Imam al-Ghazali. Kata Imam al-Ghazali, hidayah itu ada permualaannya (bidayah) dan ada akhirnya (nihayah), ada zahirnya ada batinnya. Orang tak akan sampai kepada akhir tanpa melalui permulaan, dan tak akan sampai pada batin sebelum melewati zahir. Oleh Kiai Nawawi Banten, nihayah ini diartikan sebagai buah dari syariat dan thariqat sekaligus (dengan mengutip Syaikhul Islam) atau buah dari thariqat saja (dengan mengutip Imam al-Shawi). Lebih lanjut Kiai Nawawi Banten juga menjelaskan secara detail apa itu syariat, thariqat dan hakikat. Kiai Nawawi juga mengetengahkan perumpaan tentang hubungan syariat, thariqat dan hakikat. Jika diibaratkan, syariat itu perahu, thariqat itu laut, dan hakikat merupakan mutiara yang tersimpan dalam laut.

Kiai Nawawi dalam menjabarkan kadang juga mengutip kisah. Kisah salah satu teman Imam Abu Hanifah yang diampuni Allah lantaran berbelas kasih kepada para santri, kisah seorang anak kecil menggugat pendapat seorang syaikh dalam sebuah forum ilmu, dan kisah alim yang fasik versus ahli ibadah yang bodoh adalah sekian dari kisah yang diketengahkan Kiai Nawawi dalam kitabnya.

Selain menjelaskan, Kiai Nawawi Banten kadang juga mengetengahkan pendapat yang menurut pemahaman penulis berbeda dengan Imam al-Ghazali. Yang demikian ini penulis jumpai ketika Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa orang bodoh yang enggan belajar itu akan celaka (wail) satu kali, sedangkan orang alim yang tak mengamalkan ilmunya akan celaka (wail) seribu kali. Menurut Kiai Nawawi Banten, kata “wail” bisa bermakna siksa (adzab). Oleh karenya siksanya orang alim yang tak mengamalkan ilmunya lebih berat dari pada orang bodoh yang enggan belajar. Namun, kata Kiai Nawawi Banten, yang demikian ini jika melihat kuantitas (‘adad) bukan kualitas (haiah). Karena bisa jadi satu kali siksaan untuk orang bodoh yang enggan belajar, lebih berat kualitasnya dari pada seribu kali siksaan untuk orang alim yang tak mengamalkan ilmunya. Menguatkan pendapat ini, Kiai Nawawi mengutip beberapa riwayat dan suatu hikayat.

Kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis Imam al-Ghazali ini bisa dikatakan sebagai sebuah kitab tasawuf untuk pemula. Isinya menuntun seseorang untuk bertasawuf seiring dengan syari’at. Ini tampak dalam perumpaannya tentang hidayah yang memliki bidayah dan nihayah, zahir dan batin. Kiai Nawawi sepertinya juga demikian, menekankan pentingnya tasawuf yang tak meninggalkan syariat. Hal ini terjelaskan dengan kutipannya di akhir kitab atas perkataan Imam al-Sirri kepada Imam Junaid:

“Semoga allah menjadikanmu ahli hadis yang sufi, dan tidak menjadikamu sufi yang ahli hadis”.

Maksud kalimat ini menurut Kiai Nawawi Banten adalah bahwa orang yang belajar hadis dan ilmu lalu bertasawuf, maka ia akan beruntung, namun jika sebaliknya, bertasawuf dulu sebelum belajar ilmu, maka keadaan dirinya mengkhawatirkan. Begitu kira-kira ulasan kitab karya ulama asal Tanara Banten ini. (*)

Orientasi Menjadi Intelektual dan Peran yang Menantinya

Penulis

-

1 Oktober 2024

Oleh: **A. Miftahussalam**
‎(Catatan Kajian Kitab Bidayatul Hidayah 1)

Ada dua hal yang menjadi perhatian penulis di pembukaan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam al-Ghazali. Pertama ‎tentang orientasi atau niat seseorang dalam mencari ilmu dan yang ke dua perannya ketika telah menjadi orang ‎berilmu atau seorang intelektual.‎

Pada poin pertama, sebelum Imam al-Ghazali menjelaskan orientasi yang tepat dalam mencari ilmu, lebih dulu ‎beliau mengemukakan orientasi yang salah dalam mencari ilmu. Namun walaupun begitu, alih-alih menggunakan ‎kalimat larangan yang jelas, Imam al-Ghazali mengajak pembaca kitabnya untuk menentukan pilihannya sendiri ‎setelah diberitahu perihal resiko dari pilihannya. ‎

Kata Imam al-Ghazali, jika niat kita mencari ilmu untuk mengistimewakan diri dari yang lain, berbangga, mendahului ‎teman sejawat, mencari perhatian manusia, mencari harta dunia, maka kita sedang merobohkan agama, ibarat ‎orang yang berdagang, kita rugi, dan guru kita laiknya orang yang menjual pedang kepada perampok. ‎

Peringatan Imam al-Ghazali ini menjadi penting untuk dirunungkan bersama. Mungkin kenapa tak sedikit orang ‎pintar, alih-alih membantu orang lain, justru menindas atau melegistimasi penindasan dan banyak intelektual ‎populer (seleb istilahnya) yang hanya berhenti pada popularitas, salah satunya lantaran orientasi awalnya yang ‎salah. ‎

Poin Imam al-Ghazali tentang niat mencari ilmu supaya bisa mendahului teman sejawat mengingatkan penulis ‎kepada film 3 Idiot yang menggambarkan bagaimana para murid dididk untuk bersaing satu sama lain, alih-alih ‎saling membantu. Murid-murid pun akhirnya mengejar nilai dan gelar, bahkan dengan tega berbuat curang untuk ‎mendapat itu. Dalam benak mereka, dipatrikan slogan “hidup adalah persaingan, yang tak mampu akan gagal”. ‎

Setelah menjelaskan macam orientasi yang salah itu, Imam al-Ghazali mengemukakan, bahwa niat yang benar ‎dalam mencari ilmu adalah merengkuh hidayah dari Allah. Seperti penjelasan sebelumnya, alih-alih menggunakan kata perintah, al-Ghazali menempatkan pembaca sebagai orang yang merdeka memilih. Beliau hanya ‎menjelaskan akibat dari orientasi yang dipilih.

Kata beliau, jika niat kita dalam mencari ilmu adalah memperoleh hidayah dari Allah, maka malaikat mengepakkan ‎sayap-sayapnya untuk kita, dan ikan-ikan laut memintakan ampun pula. ‎

Oleh Kiai Nawawi Banten, niat merengkuh hidayah ini dijelaskan lebih lanjut, seperti niat menghilangkan ‎kebodohan diri dan orang lain, menghidupkan agama, memperkokoh Islam dengan ilmu, akhirat, ridha Allah dan ‎bersyukur atas nikmat akal. ‎

Dari beberapa yang dijelaskan Kiai Nawawi Banten, poin menghilangkan kebodohan orang lain, walaupun tak ada ‎pembahasan tentang kewajiban, tampaknya bisa diperluas maknanya, dalam arti bagi mereka yang diberi ‎kesempatan mencari ilmu tertuntut untuk mengajari dan berusaha membebaskan masyarakat dari belenggu ‎kebodohan. ‎

Peran Intelektual

Selain membebaskan orang lain dari belenggu kebodohan di atas, ada peran orang alim atau intelektual yang ‎secara tersirat dijelaskan oleh Kiai Nawawi Banten di kitab Maroqil Ubudiyah (penjelas dari Bidayatul Hidayah) saat ‎memberikan komentar perihal ikan laut yang memintakan ampun. ‎

‎”Karena baiknya alam (dunia) itu tergantung orang alimnya,” tulis Kiai Nawawi, “dengan menyampaikan hukum-‎hukum syariat yang salah satunya adalah larangan menyiksa hewan”‎.

Penjelasan Kiai Nawawi Banten ini menegaskan bahwa seorang intelektual turut bertangung jawab atas ‎keberlangsungan dunia ini. Penjelasan ini bisa diartikan bahwa seorang intelektual harus turut aktif menumpas ‎kezaliman yang merusak kehidupan. Kalau melihat keterangan di atas, kezaliman yang dimaksud tak terbatas atas ‎apa yang menimpa manusia, tapi juga lingkungan yang dalam keterangan tersebut direpresentasikan oleh ikan ‎laut.‎

Perihal larangan menyiksa hewan, kalau kita melihat beberapa pemberitaan, tak sedkit hewan-hewan laut yang ‎menderita akibat sampah. Saya pernah melihat dalam sebuah video seokor hewan laut yang salah satu lobang ‎diatubuhnya kemasukan sedotan plastik, dan juga pernah membaca sebuah pemberitaan tentang ikan yang mati ‎dan perutnya penuh dengan sampah plastik. Tentang kasus ini saya pernah bediskusi dengan teman yang aktif di ‎kegiatan lingkungan, katanya, persoalan sampah ini tak hanya masalah membuang sampah sembarangan, namun ‎kita juga harus melihat ke skema yang lebih besar, misalnya tentang produksi plastik itu sendiri. Begitu kira-kira refleksi singkat dari kajian kitab karya Sang Hujjatul Islam ini. (*)

* A. Miftahussalam adalah Staf MHM Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur

Pemkab Karawang Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024

Penulis

-

1 Oktober 2024

KAB. KARAWANG (Aswajanews.id) – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 yang mengambil tema Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas.

Dalam kesempatan tersebut, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Karawang Teppy Wawan Dharmawan menjadi inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Plaza Pemda Karawang, Selasa (1/10/24).

Dalam upacara tersebut, naskah Pancasila dibacakan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Karawang Dian Fahrud Jaman. Sedangkan naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dibacakan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karawang H. Oma Miharja Rizki dan pembacaan naskah ikrar oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang H. Endang Sodikin.

Sebagai informasi, Upacara Hari Kesaktian Pancasila dilakukan sebagai wujud mengenang dan menghormati para jasa Pahlawan Revolusi. (Red)

Resmi! Pertamina Turunkan Harga BBM di Seluruh SPBU Mulai 1 Oktober

Penulis

-

1 Oktober 2024

JAKARTA (Aswajanews.id) – PT Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi mulai Selasa, 1 Oktober 2024. Pertamina resmi menurunkan harga BBM non subsidi, antara lain Pertamax (RON 92), Pertamax Green 95 (RON 95), Pertamax Turbon (RON 98), Dexlite, dan juga Pertamina DEX.

Berdasarkan pengumuman resmi Pertamina, penyesuaian ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Di daerah DKI Jakarta misalnya, harga BBM Pertamax mulai 1 Oktober 2024 dibanderol Rp 12.100 per liter, turun Rp 850 dari sebelumnya Rp 12.950 per liter pada periode September 2024.

Lalu, Pertamax Turbo pada periode Oktober 2024 ini ditetapkan Rp 13.250 per liter, turun Rp 1.220 dari Rp 14.470 per liter sejak 2 September 2024. Kemudian, Pertamax Green 95 kini dibanderol Rp 12.700 per liter, turun Rp 950 dari sebelumnya Rp 13.650 per liter.

Sementara BBM Dexlite kini dibanderol Rp 12.700, turun Rp 1.350 dari sebelumnya Rp 14.050 per liter pada September 2024. Lalu, Pertamina DEX kini dibanderol Rp 13.150 per liter, turun Rp 1.400 dari Rp 14.550 per liter pada September 2024.

Selain DKI Jakarta, Pertamina juga menyesuaikan harga BBM di seluruh daerah, dari Aceh hingga Papua. Di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur misalnya, harga BBM Pertamax mulai 1 Oktober 2024 dibanderol Rp 12.100 per liter, turun dari sebelumnya Rp 12.950 per liter pada periode September 2024.

Lalu, Pertamax Turbo pada periode Oktober 2024 ini ditetapkan Rp 13.250 per liter, turun dari Rp 14.470 per liter sejak 2 September 2024. Kemudian, Pertamax Green 95 kini dibanderol Rp 12.700 per liter dari sebelumnya Rp 13.650 per liter.

Sementara BBM Dexlite kini dibanderol Rp 12.700 per liter, turun dari sebelumnya Rp 14.050 per liter pada September 2024. Lalu, Pertamina DEX kini dibanderol Rp 13.150 per liter dari Rp 14.550 per liter pada September 2024.

Begitu juga untuk daerah Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Harga BBM non subsidi di daerah tersebut juga mengalami penurunan. Harga BBM Pertamax kini dibanderol Rp 12.400 per liter, Pertamax Turbo Rp 13.550 per liter, Dexlite Rp 13.000, dan Pertamina DEX Rp 13.450 per liter. Sedangkan untuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, harga BBM Pertamax per 1 Oktober turun menjadi Rp 12.650 per liter, Pertamax Turbo Rp 13.850 per liter, Dexlite Rp 13.250 per liter, dan Pertamina DEX Rp 13.750 per liter.

Sementara untuk harga BBM bersubsidi untuk BBM Solar/Biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, masing-masing masih dibanderol Rp 6.800 dan Rp 10.000 per liter.

Berikut daftar terbaru harga BBM Pertamina di SPBU DKI Jakarta Per 1 Oktober 2024:

Biosolar: Rp 6.800 per liter

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax (RON 92): Rp 12.100 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.250 per liter

Pertamax Green 95 (RON 95): Rp 12.700 per liter

Dexlite: Rp 12.700 per liter

Pertamina DEX: Rp 13.150 per liter. (*)

Bjb Syariah Terima Uang Rp 12,7 Miliar Hasil Lelang Barang Rampasan Korupsi

Penulis

-

1 Oktober 2024

BANDUNG (Aswajanews.id) – Bank bjb syariah menerima dana sebesar Rp 12,7 miliar dari hasil lelang barang rampasan (barang hasil kejahatan) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung, Bandung, Senin (30/9).

Dana tersebut diperoleh melalui proses lelang barang-barang sitaan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dikelola oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyerahan dana ini dilakukan dalam sebuah acara resmi di Kantor Kejari Bandung. Hadir dalam serah terima itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Irfan Wibowo, S.H., dan Direktur Operasional bank bjb syariah, Vicky Fitriadi.

Bank bjb syariah secara terbuka mengapresiasi langkah-langkah Kejari Bandung yang terus menjaga integritas dan penegakan hukum yang adil dalam proses pengembalian aset negara.

Komitmen Penegakan Hukum

Direktur Operasional bank bjb syariah, Vicky Fitriadi, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen bank dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.

“Kami sangat menghargai kolaborasi solid yang terjalin dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Langkah ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kami sebagai lembaga keuangan syariah. Penyerahan dana hasil lelang ini menegaskan kesiapan bank bjb syariah untuk terus mendukung proses hukum yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,” kata Vicky.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keterlibatan bank bjb syariah dalam pengelolaan dana hasil lelang bukan sekadar bentuk kepatuhan hukum, melainkan juga bagian dari kontribusi aktif bank dalam memperkuat tata kelola keuangan negara.

“Sebagai bank syariah, kami berkomitmen untuk selalu menjalankan operasional yang amanah, menjaga integritas, serta mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Kami merasa bangga bisa menjadi bagian dari upaya mengembalikan aset negara dan turut menjaga ketertiban hukum,” tambahnya.

Peran Penting PPA dan Kejaksaan Agung

Proses lelang yang dikelola oleh PPA Kejaksaan Agung merupakan langkah krusial dalam pemulihan aset negara. PPA memiliki mandat khusus untuk mengelola, melelang, dan mengembalikan aset yang diperoleh dari berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, narkotika, dan kejahatan ekonomi lainnya. Dalam hal ini, bank bjb syariah berperan sebagai mitra keuangan yang terpercaya, mendukung sepenuhnya proses lelang dan pemulihan aset negara tersebut.

Dengan kerja sama erat antara PPA dan Kejari Bandung, bank bjb syariah turut andil dalam memastikan bahwa setiap proses lelang berjalan dengan baik dan transparan. Hal ini tidak hanya menunjukkan peran penting bank dalam pengelolaan dana negara, tetapi juga mempertegas komitmen untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan efisien.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset

Bank bjb syariah memandang kerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Pengalaman panjang di dunia perbankan syariah telah menempatkan bank bjb syariah pada posisi yang strategis untuk mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam setiap aktivitas perbankan.

Menurut Vicky Fitriadi, kepercayaan adalah elemen kunci dalam industri perbankan, terutama perbankan syariah yang mengedepankan nilai-nilai etika dan patuh terhadap hukum syariah.

“Dengan adanya sinergi antara bank bjb syariah dan Kejaksaan Negeri, kami ingin menunjukkan bahwa bank bjb syariah tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengelola aset negara secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Penyerahan hasil lelang ini hanyalah salah satu dari berbagai langkah yang diambil oleh bank bjb syariah dalam mendukung proses hukum yang berkeadilan. Bank terus berupaya menjaga kepercayaan publik serta pemerintah dengan peran aktifnya dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah.

Melalui hasil lelang barang rampasan ini, bank bjb syariah kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pemulihan aset negara, menjaga transparansi, dan mendorong akuntabilitas dalam sektor perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di bawah prinsip syariah, bank bjb syariah bertekad untuk senantiasa menjaga integritas dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan negara.

Dengan langkah ini, bank bjb syariah telah membuktikan dirinya sebagai mitra strategis dalam pemulihan aset negara, sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab, transparan, dan berkomitmen penuh terhadap penegakan hukum yang adil. (Nas)

PSPKB Menuai Sorotan Publik, Diduga jadi Ajang Bancakan

Penulis

-

1 Oktober 2024

KAB BANDUNG (Aswajanews.id) – Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB) yang diluncurkan Pemkab Bandung pada tahun 2024 ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Pasalnya, program yang tujuannya untuk menciptakan kesetaraan dalam pembangunan antara desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung tidak berjalan sesuai harapan. Beragam masalah muncul di tengah masyarakat.

Carut Marut Pelaksanaan PSPKB di Kelurahan Bedas Kab Bandung

Beberapa isu yang muncul termasuk resistensi dari sebagian anggota masyarakat, transparansi anggaran, aksi premanisme, dugaan korupsi oknum aparatur pemerintah dan kendala dalam koordinasi antar lembaga pemerintah. Selain itu, persoalan pendanaan dan keberlanjutan program itu pun tidak jelas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 249 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sinergitas Pembangunan Kelurahan Bedas (PSPKB) Pengelolaan anggaran ini dipegang oleh kelurahan yang kemudian melakukan alokasi dan pelaksanaan anggaran di setiap RW berdasarkan usulan warga dan musyawarah kelurahan.

Sejumlah media telah melakukan investigasi dan konfirmasi ke beberapa sumber. Banyak ditemukan permasalahan terkait PSPKB di beberapa kelurahan. Program dengan anggaran sebesar Rp 17,6 miliar yang diperuntukkan ke-176 Rukun Warga (RW) di 10 kelurahan di Kabupaten Bandung tidak tepat sasaran dan tidak efisien. Ada dugaan, bahwa program PSPKB 100 juta per RW tersebut dijadikan ajang bancakan oknum untuk kepentingan pribadi. Hal ini akan memperkuat persepsi bahwa anggaran hanya dihabiskan tanpa manfaat nyata bagi masyarakat kelurahan di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan temuan di lapangan, ada oknum kelurahan yang meminta setoran dari setiap Pokmas yang nilainya cukup fantastis. Menurut keterangan sumber, pada 12 Agustus 2024 dana yang sudah dimasukin amplop lalu disetorkan ke oknum kelurahan (inisial D).

Menurut keterangan Pokmas RW 16 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah, ada beberapa orang yang menerima setoran tersebut, diantaranya L 500 ribu, S 500 ribu, LP 500 ribu, D 500 ribu, N 250 ribu, T 250 ribu, me 250 ribu dan persiapan SPJ sebesar Rp 750 ribu.

Diketahui, bahwa dari program PSPKB di Pokmas RW 16 sebanyak 7 RT menerima dana sebesar Rp. 40.620.000,- Sementara berdasarkan kuitansi masing-masing RT hanya menerima Rp. 4.364.000,- lalu kemana uang yang Rp. 8.000.000,- Disinyalir dari masing-masing Pokmas ada anggaran yang diselewengkan oleh oknum.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan adanya surat edaran resmi yang mewajibkan setiap KK untuk memberikan bantuan terkait program PSPKB yang jumlahnya sudah ditentukan. Hal ini yang menimbulkan gejolak di lingkungan masyarakat. Swadaya Masyarakat adalah bentuk partisipasi warga dalam membangun atau mendukung kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Bersama, baik melalui tenaga, pikiran, waktu, maupun dana. Namun jika swadaya ini dilakukan dengan cara “dipaksakan” tentu dapat menimbulkan berbagai masalah.

Keluhan lainnya juga datang dari Panitia PHBN HUT RI ke-79 tahun 2024. Semestinya panitia menerima anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- per RW, namun hingga saat ini belum menerima. Padahal kegiatan dan SPJ sudah dilaksanakan.

Pemberitaan sebelumnya, salah seorang lurah merasa geram dan melontarkan kata-kata kasar, penghinaan kepada salah seorang jurnalis yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pimpinan daerah. Sikap arogan yang tidak mencerminkan kepribadian sebagai figur pejabat publik. “Sia Goblok,” kata lurah dengan nada geram hingga diulang kepada salah seorang jurnalis. Ini adalah salah satu bentuk intimidasi dan teror mental kepada wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya.

Meski mendapat kecaman dari berbagai pihak, tidak ada itikad baik dan upaya untuk mengklarifikasinya.

Permintaan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menindaklanjuti dugaan korupsi Program PSPKB di Kabupaten Bandung. Suksesnya PSPKB dan program-program serupa di masa depan akan sangat ditentukan oleh komitmen dan sinergitas yang terjaga oleh semua pihak yang terlibat. Mari bersama-sama memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. (Red)

Sekdisdik Purwakarta: BAP Pelapor Dugaan Pungli di SDN Cikadu Telah Diserahkan ke Dewan Pertimbangan

Penulis

-

30 September 2024

sekdis — Sekdisdik Kabupaten Purwakarta, Sadiyah, M.Pd

PURWAKARTA (Aswajanews.id) – 30 September 2024 – Menyikapi viralnya laporan dugaan pungli di SDN Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, yang dipublikasikan oleh puluhan media online, Sekdisdik Kabupaten Purwakarta, Sadiyah, M.Pd, memberikan klarifikasi.

Dalam keterangannya, Sadiyah menyampaikan bahwa lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelapor, Ahmad Alfian, telah diserahkan kepada Dewan Pertimbangan Disdik Kabupaten Purwakarta. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan tiga kali pembinaan kepada oknum kepala sekolah SDN Cikadu terkait dugaan pungli tersebut.

“BAP pelapor sudah kami terima dan langsung kami serahkan ke Dewan Pertimbangan Disdik. Kami juga sudah melakukan tiga kali pembinaan kepada kepala sekolah SDN Cikadu,” ujar Sadiyah.

Sadiyah menegaskan bahwa tindakan selanjutnya akan diambil berdasarkan keputusan Dewan Pertimbangan Disdik Kabupaten Purwakarta. Ia berharap agar proses penanganan kasus ini dapat berjalan dengan adil dan transparan.

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” tegas Sadiyah.

Klarifikasi Sekdis Disdik Purwakarta ini diharapkan dapat meredakan kegaduhan publik terkait dugaan pungli di SDN Cikadu. Publik pun menantikan keputusan Dewan Pertimbangan Disdik Kabupaten Purwakarta terkait tindakan yang akan diambil terhadap oknum kepala sekolah SDN Cikadu. (Ahmad Alfian)

Dede Mulyana Terpilih Kembali jadi Ketua ORARI Sumedang Periode 2024-2027

Penulis

-

29 September 2024

SUMEDANG (Aswajanews.id) – Musyawarah Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lokal tingkat Kab Sumedang ke-14 di laksanakan di Aula Tampomas IPP Sumedang, Sabtu (28/9/2024). Terpilihnya kembali Dede Mulyana, sebagai ketua ORARI Lokal tingkat Kab. Sumedang secara Aklamasi berdasarkan hasil Musyawarah dan Keputusan Bersama disampaikan oleh Faisal selaku ketua Dewan Pimpinan Orari Lokal Sumedang.

Disampaikan Ketua terpilih H. Dede Mulyana, S.Sos, acara yang dilaksanakan pada hari ini merupakan Rapat Musyawarah Lokal ke-14 tahun 2024 yang mana dalam kegitan ini dalam pemilihan ketua baru ORARI Lokal tingkat kabupaten Sumedang, periode 2024-2027.

Dikatakan dia, dari hasil musyawarah yang telah dilaksanakan pada hari ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Alhamdulillah dari hasil yang telah dilaksanakan, saya dipercaya kembali menjadi ketua ORARI Lokal Sumedang periode 2024-2027. Dan ini, periodesasi yang ketiga kali saya menjadi ketua ORARI lokal Sumedang,” ujarnya.

“Dengan terpilihnya kembali saya menjadi ketua Orari lokal Sumedang, akan melanjutkan proram program yang sudah berjalan dan menjalankan fungsi komunikasi, semoga kedepannya ORARI lokal Sumedang, dapat lebih baik, lebih bagus dan dapat lebih beresenergi dengan pemerintah Kab. Sumedang,” lanjutnya.

“Hal lain juga, ORARI dapat membantu hubungan komunikasi, jika terjadi sesuatu bencana di Kabupaten Sumedang dan membantu mempasilitasi komunikasi, melakui radio, itupun tidak lepas dari kerjasama/berkoordinasi dengan instasi/lembaga lain, yaitu dengan BPBD, Kodim, termasuk unsur lain,” ucapnya.

Sementara ketua ORARI Jawa Barat Ir. H. Yana Koryana mengatakan, ORRI Lokal Sumedang diharapkan di bawah ketua yang baru dikukuhkan untuk periode 2024-2027 kedepannya harus lebih dipicu lagi, dari berbagai program yang akan dijalankan, serta selalu bersinergi dengan Pemerintah Kab. Sumedang.termasuk dengan unsur lainnya sehingga fungsi komunikasi dapat membantu pemerintah daerah.

Sementara Sekretaris Kesbangpol Asep Rahmat mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi dengan kegiatan Musyawarah ORARI Lokal XIV Tingkat Kab. Sumedang dan mudah-mudahan musyawarah ini di samping nanti dapat menghasilkan pengurus pengurus baru yang intinya, dapat bersinergi dengan pemerintah kab. Sumedang.

Dia sangat bangga dengan kehadiran ORARI di kab. Sumedang, karena semua juga tahu, bahwa di kabupaten Sumedang merupakan daerah yang termasuk rawan bencana dan sudah terlihat peran serta ORARI dalam membantu berbagai kejadian bencana yang pernah terjadi/terlewati di Sumedang, selalu terdepan dalam memberikan informasinya.

“Dan sekarangpun sama, bahwa kita bukan saja pemerintah kab. Sumedang, tapi tentu di Indonesia, kita sedang melaksanakan pesta Demokrasi, khususnya pilkada ini. Mudah-mudahan eksetensi ORARI dapat memberikan edukasi yang baik kepada Masyarakat dan dapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan tahapan pilkada dalam pesta demokrasi,” ucapnya.

Lanjut dia, menghimbau dalam pesta demokarasi/pilkada ini masyarakat boleh berbeda pilihan yang terpenting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan itu salah satu Tagline ORARI yang sangat bangga, bahwa disamping menyampaikan beberapa komunikasi, ORARI juga bertekad tetap menjaga persatuan dan kesatuan Bangasa, NKRI harga mati.

“Saya berharap, ORARI Lokal Sumedang tetap bersinergi dengan pemerintah Sumedang dan kabupaten Sumedang siap membantu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ORARI,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua ORARI Lokal Sumedang, Ketua ORARI Jawa Barat, Ketua DPD ORARI Sumedang, Dandim 0610 Sumedang pengurus ORARI Lokal Sumedang dan para anggota ORARI Lokal Sumedang. (Red)

Guru MDT Pewaris Ulama

Penulis

-

29 September 2024

mendiskusikan — Oleh : Akhmad Sururi (Wakil Ketua DPW FKDT Jateng)

Guru MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah) adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas mendidik santri MDT. Tugas mendidik menjadi khidmah dan ibadah mulia, karena mewarisi tugas ulama dalam memberikan pencerahan dengan ilmu agama. Sebagai pewaris ulama seorang guru MDT memiliki akar geneologis keilmuan yang bersambung (sanad yang mutasil) sampai ke Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kalau ada hadis Ulama pewaris para Nabi, maka Ustad secara tersirat adalah pewaris para Ulama dengan keilmuannya.

Mayoritas Guru MDT adalah alumni Pesantren terutama pesantren Salaf yang hanya mengajarkan kitab kuning. Namun belakangan ada beberapa guru MDT yang berlatarbelakang pesantren modern. Guru MDT yang lahir era kolonial masih banyak, sehingga mereka tidak mengenal beberapa istilah metodelogi pembelajaran. Apa yang mereka laksanakan dalam proses pembelajaran di MDT mengacu saat dirinya belajar di Pesantren Salaf.

Sebagai pewaris Ulama yang menjadi amanat adalah menyampaikan ilmu agama dengan benar. Oleh karena itu keilmuan yang disampaikan oleh guru MDT memiliki dasar yang dipertanggungkan dunia akhirat. Disinilah kita diajari untuk mengambil ilmu dari seorang guru yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Saat sekarang orang bisa memahami agama bisa dengan berbagai cara, termasuk dengan medsos. Padahal keilmuan yang beredar di medsos kurang bisa dipertanggungjawabkan. Lain halnya dengan Guru MDT yang jarang mengenal medsos, karena masih banyak guru Madin yang terlahir saat kolonial.

Ilmu yang termaktub dalam kitab kuning merupakan warisan Ulama yang sungguh sangat berharga. Warisan tersebut tentu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar pemahaman keagamaan Islam tetap lurus pada garis tengah (washatiyah) tidak dibelokan ke kanan atau ke kiri. Oleh karena itu sesungguhnya guru MDT yang mewarisi ilmunya para Ulama sangat berperan besar terhadap perkembangan pemahaman agama Islam di Indonesia.

Ketika saat ini Guru MDT menanamkan pemahaman keagamaan yang moderat terhadap peserta didik dengan berbasis kitab kuning, maka memasuki dewasa kelak akan terpatri pemahaman tersebut. Ini yang harus kita pertahankan sampai kapanpun dalam rangka menjaga Indonesia dan menjaga Islam. Guru MDT dalam interaksi pembelajaran menjadi bagian dari menjaga Islam, dan menjaga Islam secara otomatis menjaga Indonesia dengan kemajemukannya.

Pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru MDT menjadi bagian dari proses mewujudkan generasi yang berakhlakul karimah. Ilmu dan akhlak menjadi satu paket yang sangat berguna untuk masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, mewarisi ilmu secara beririsan juga mewarisi nilai nilai akhlakul karimah. Inilah yang kita kenal dalam dunia pendidikan di Indonesia disebut dengan pendidikan karakter. Karakter religius merupakan inti pokok yang dibangun dalam proses pembelajaran di MDT. Dengan demikian Guru MDT menjadi garda terdepan dalam menjaga warisan ilmu dan akhlak untuk disampaikan kepada seluruh generasi bangsa di negeri Indonesia. (*)

Mendiskusikan Peran Kyai dalam Politik yang Santun

Penulis

-

29 September 2024

Membaca tulisan Reza Pahlevi (Matan Ketua KPUD Brebes) dalam blognya dengan judul “Kyai dan Politik”, Penulis tertarik untuk mendiskusikan lebih jauh tentang peran Kyai dalam berpolitik. Peran ini tentu disamping sebagai warga negara, namun lebih dari itu predikat “Kyai” yang memiliki ketokohan berpengaruh terhadap sikap pilihan politik yang dilakukan oleh umatnya. Fatwa dan ijtihad politiknya bisa menjadi kiblat bagi para pengikutnya. Kyai bisa disebut penguasa kultural yang memiliki kekuatan untuk membimbing masyarakat khususnya dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Di bidang politikpun Kyai bagi masyarakat pedesaan masih menjadi rujukan, meskipun mengalami proses yang fluktuatif.

Secara sosiologis Kab Brebes yang mayoritas pedesaan kedudukan Kyai memiliki strata terhormat di tengah masyarakat. Meskipun sebutan Kyai pada level tertentu masih relatif ataupun ada klaster tertentu. Ada kyai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Tingkatan tersebut bukanlah terikat dengan legal formal terikat dengan ormas dalam hal ini NU, akan tetapi hanya penilaian masyarakat kelompok tertentu atau komunitas dengan skala kecil (tingkat desa) sampai dengan skala besar (tingkat kabupaten).

Peran Kyai pasca orde baru tentu berbeda dengan saat reformasi dengan gelombang euforia dan munculnya multi partai. Bahkan saat sekarangpun berbeda dengan saat awal awal reformasi. Pergeseran tahap demi tahap tentang pengaruh Kyai terhadap politik tidak lepas dari pengaruh perubahan sosial dan budaya yang bergulir secara terus menerus. Tingkat pendidikan masyarakat yang sudah mulai cerdas dalam membedakan tipologi Kyai dalam berpolitik. Gelombang informasi yang diserap oleh masyarakat, sehingga mampu membedakan mana Kyai yang memiliki kompetensi dan moral politik dan mana Kyai yang sekedar hanya menarik suara untuk kepentingan politik.

Saat Kyai dihadapkan dengan politik tentu akan terlihat jelas sikap dan tanggapan terhadap pilihan politik. Stigma politik yang kotor saat zaman orde baru sebenarnya hampir hilang saat gelombang multi partai digemakan saat awal reformasi. Para kyai hampir mayoritas bersatu dalam satu barisan partai yang dibesut oleh Gus Dur. Mekipun ada beberapa Kyai yang masih Istiqomah atau membuat gerbong yang berbeda, akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap satu kekuatan barisan partai yang dibidani oleh PBNU.

Pasca Gus Dur lengser dari kursi Presiden, dinamika politik Kyai mengalami polarisasi yang berujung kepada turunya marwah Kyai dalam berpolitik. Kyai atau disebut dengan tokoh agama sudah tidak lagi sepenuhnya menjadi rujukan dalam persoalan politik.Urusan agama, ibadah dan hal lainnya terkait dengan ritual keagamaan mungkin masih mengiblat dengan pilihan Kyai, akan tetapi pilihan politik bagi warga masyarakat tidak serta merta ikut Kyai.

Lebih dalam pemahaman tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh pemikiran mendiametralkan antara agama dan politik. Kyai sebagai simbol agama tidak boleh dibawah ke arah Politik yang lepas dari ajaran agama. Politik dan urusan negara menjadi kewenangan para politisi, Kyai hanya mengurusi hal hal yang berhubungan dengan ibadah dan akherat. Politik urusan dunia sementara ibadah urusan akherat. Jadi dua hal ini menjadi entitas yang berbeda, laksana air dan minyak sampai kapanpun tidak pernah ketemu.

Namun demikian belakangan dengan tampilnya Kyai dan santri menduduki posisi di parlemen (legislatif) dan pimpinan daerah, mulai tumbuh kembali pemahaman keagamaan yang bersentuhan dengan politik. Meskipun kost politik sangat tinggi, namun hadirnya Kyai dan santri dalam panggung politik sedikit mengembalikan daya tawar Kyai dalam dunia Politik.

Pemilihan umum dan Pilres 2024 terlihat jelas peran dan pengaruh Kyai dalam kontestasi politik yang terpolarisasi. Kyai atau tokoh agama mendapatkan “keberkahan politik” setiap pemilihan. Karena bagi para politisi Kyai masih memiliki pengaruh dalam kekuatan suara dalam pemilu sebagai instrumen demokrasi.

Sebentar lagi Pilkada serentak akan berlangsung, tentu Kyai tingkat lokal akan menjadi salah satu pilar untuk mendongkrak suara. Dalam politik semua ingin menang dengan kekuatan suara. Kyai sebagai panutan umat, menjadi perhitungan oleh para calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada bulan Nopember 2024.

Kyai sebagai predikat tokoh agama tentu akan menjaga kesantunan dalam berpolitik. Kyai yang menjadi Politisi dan Kyai yang menjadi penjaga moral agama tentu menyadari betul terhadap nilai nilai kesantunan dalam berpolitik. Oleh karena itu “moral politik” yang didasarkan dari spirit keagamaan akan membawa kemenangan sejati. Kemenangan dalam berpolitik tidak menghalalkan segala macam cara, dengan meninggalkan etika politik.

Akhirnya kita berharap semoga Pilkada bisa berlangsung dengan aman, lancar dan tentram. Kemenangan siapapun menjadi kemenangan rakyat sepenuhnya. Pilkada, Politik dan Kekuasaan hanyalah washilah (cara) untuk mewujudkan kebijakan penguasa untuk menjadikan rakyat sejahtera, adil dan makmur. Sehingga setelah Pilkada semuanya menjadi rakyat yang bersatu membangun dengan guyub rukun dalam memajukan daerah. Kehadiran Kyai dalam Pilkada akan memberikan pencerahan umat, sekaligus menemukan titik kesadaran bahwa kesantunan dalam politik menjadi komitmen bersama. (*)

Warga Mengeluh, Dugaan Pungli PTSL di Desa Pangawinan Serang

Penulis

-

29 September 2024

SERANG (Aswajanews.id) – Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang digadang-gadang gratis oleh pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) justru menjadi ladang pungutan liar (pungli) di Desa Pangawinan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Sejumlah warga mengeluhkan adanya pungutan biaya hingga Rp1,5 juta per bidang tanah yang dilakukan oleh oknum Karang Taruna dan Sekdes setempat.

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya diminta membayar Rp1,5 juta oleh oknum Ketua Karang Taruna Desa Pangawinan. Uang tersebut, menurut oknum tersebut, diperuntukkan untuk biaya pengajuan Rp250.000, pembuatan surat hibah Rp1 juta, dan pengukuran Rp250.000.

“Saya yang ikut daftar PTSL dikenakan biaya Rp 1,500.000. Oknum Ketua Karang Taruna per bidang tanah beralasan untuk pengajuan Rp.250.000, Pembuatan surat hibah Rp.1000.000 dan pengukuran Rp.250.000,” jelas warga tersebut.

Ia menambahkan bahwa oknum Ketua Karang Taruna meminta uang tersebut melalui pesan WhatsApp. “Kamunya di mana sekarang di Bayur apa di mana? Jadi begini ya, kamu membuat surat gibah biayanya 1 jt, dan biaya pengajuan sertifikatnya biaya beli materai 250 rb serta biaya pengukurannya 250 rb,” tulis oknum Ketua Karang Taruna dalam pesan WhatsApp yang diterima warga tersebut.

Di waktu yang berbeda, oknum Sekdes Desa Pangawinan berinisial J membenarkan adanya pungutan biaya PTSL senilai Rp1,5 juta yang dilakukan oleh oknum Ketua Karang Taruna. “Iya benar di Desa Pangawinan Program PTSL di pungut biaya 1,5 jt Oleh oknum Ketua Karang taruna Desa Pangawinan,” ujar J melalui pesan WhatsApp.

Lebih lanjut, J bahkan mengaku terlibat dalam pungutan biaya PTSL tersebut. “Saya juga terlibat pak, tapi saya akan berkoordinasi dengan rekan saya jika ada berita berita terkait pungutan liar (Pungli) di Desa Penanganan,” jelasnya.

Terkait hal ini, warga berharap agar pihak berwenang segera menindak tegas oknum yang terlibat dalam pungli program PTSL di Desa Pangawinan. Program yang seharusnya membantu masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. (Red/Tim)

Kyai Sobirin : Santri Menjaga Ilmu Pesantren

Penulis

-

28 September 2024

TEGAL (Aswajanews.id) – “Sebagai santri memilki amanat untuk menjelaskan, memaparkan dan menyampaikan Ilmu Pesantren di tengah tengah masyarakat. Ini menjadi ciri santri sebagai penerus Kyai dan Masyayekh. Ilmu dari Pesantren, mulai dari Fathul Qorib, Jawahir Kalamiyah, dan kitab lainnya. Semua itu karena Ingin mengejawantahkan dawuh Kyai, santri kalau pulang harus mengajar (ngadep dampar). Ini artinya pesan Kyai harus kita pegang dengan kuat dalam menjaga ilmu Pesantren,” kata Kyai Sobirin selaku Ketua DPAC FKDT Kec Bojong saat memberikan Sambutan Pembukaan Pekan Madaris di desa Rembul Kec Bojong Kab Tegal, Jum’at,27 September 2024.

Lebih lanjut alumni Lirboyo angkatan tahun 2002 mengatakan, sebagai santri memilki amanat mengejawantahkan dawuh Kyai saat setelah pulang ke rumah dengan mengajarkan ilmu agama. Ngadep dampar artinya mengajarkan ilmu agama kepada anak anak, insya Allah hidupnya berkah.

Dihadapan tamu undangan, alumni Lirboyo yang berdomisili di desa Tuwel mengatakan, ilmu yang diajarkan di Madin itu bersambung dengan Kyai kyai di Pesantren. Keilmuan yang dimiliki oleh Ustadz Madin sesungguhnya memiliki persambungan (wushul) dengan Kyainya sampai dengan Rosulullah SAW.

Selaku Ketua DPAC FKDT Kec Bojong, Kyai Sobirin mengapresiasi Kepala Desa Rembul yang telah menggratiskan iuran gotong royong dari MDT. Semua ditanggung oleh Pemdes Rembul. Ini sungguh luar biasa peran Kades dalam suksesnya Pekan Madaris ke-24 tahun 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kyai Sobirin melaporkan bahwa peserta Pekan Madaris mencapai tiga ribu lebih. Mereka seluruhnya dari Madin Kec Bojong sebanyak 42 Madin dan 2 Madin dari Kec Balapulang. Peserta akan menginap selama dua malam tiga hari atau mondok di rumah rumah penduduk warga Rembul.Alhamdulillah semua antusias dan menyambut gembira dengan adanya kegiatan Pekan Madaris.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Rembul yang telah memfasilitasi kegiatan Pekan Madaris dengan meriah ini. Sekali lagi ini sungguh luar biasa masyarakat Rembul dalam menyukseskan acara ini,” pungkas Kyai Sobirin.

Saat memberikan sambutan Camat Bojong mengapresiasi kegiatan yang menjadi kebanggaan warga kec Bojong. Kegiatan yang ditunggu tunggu oleh warga masyarakat Kec Bojong setiap.tahun. Kegiatan ini hanya ada di Kec Bojong, mungkin se Jawa Tengah.

Kegiatan Pembukaan Pekan Madaris yang diselenggarakan di lapangan desa Rembul dihadiri oleh Kepala Desa , Kapolsek, Danramil, anggota DPRD Kab Tegal dari Fraksi PDIP. Rois Syuriah MWCNU Kec Bojong juga hadir turut memimpin doa.

Ketua DPW FKDT Jawa Tengah, yang diwakili oleh Akhmad Sururi selaku Wakil Ketua dan turut menyematkan tanda peserta sebagai santri MDT bersama dengan Kasi PD Pontren Kemenag Kab Tegal. H. Muslihudin selaku Ketua DPC FKDT Kab Tegal juga turut hadir dalam kegiatan Pembukaan Pekan Madaris tersebut. *(Red)

MDT Penjaga Turast di Tengah Masyarakat Modern

Penulis

-

28 September 2024

MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah) dan Pesantren merupakan pilar pendidikan Islam dengan sejarah yang sangat panjang. MDT hadir pada awal masuknya agama Islam di bumiy Nusantara dengan sistem pembelajaran di surau, mushola,masjid dan rumah rumah. Bersama itu pula berdiri pesantren untuk penyebaran agama Islam dengan sistem pembelajaran mukim (menginap) di asrama pemondokan.
Sebagai lembaga pendidikan keagamaan MDT secara geneologis bisa dikatakan lahir dari rahim Pesantren. Hal tersebut karena tradisi Pesantren diteruskan oleh MDT yang didirikan oleh alumni Pesantren.Salah satu tradisi pesantren dalam proses pembelajaran dengan kitab kuning (turast) sebagai rujukan utama. Kajian kitab kitab menjadi trademark Pesantren sejak dulu sampai sekarang. Oleh karena itu MDT sebagai pra pesantren tidak lepas dari rujukan kitab kuning untuk tingkatkan paling dasar.
Tradisi yang lain adalah “Arab Pegon”. Menulis Arab Pegon merupakan tradisi yang secara turun-temurun berlaku sampai sekarang. Menulis Arab pegon menjadi ketrampilan pokok yang harus dimiliki oleh seorang santri. Setiap santri pasti bisa menulis Arab pegon yang berfungsi menterjemahkan kalimat kalimat dalam kitab kuning.
Ketrampilan menulis Arab Pegon juga dipraktekkan di MDT. Semua pembelajaran yang diberikan oleh Ustadz Madin menggunakan tulisan arab Pegon. Oleh karena itu sejak lahir sampai era orde Baru, MDT dikenal dengan istilah sekolah Arab. Disebut dengan sekolah Arab karena tulisan mata pelajarannya menggunakan aksara Arab Pegon.
Kitab kuning (turast) dan arab Pegon menjadi tradisi yang melekat pada Pesantren dan MDT. Meskipun kitab kuning untuk MDT merupakan materi dasar tentang Aqidah, Syariah dan Akhlak, akan tetap sesungguhnya MDT dan Pesantren mengajarkan kitab kuning dan tulisan arab Pegon. Lebih dari itu santri yang mukim di Pesantren dulunya saat dirumah mengenyam pendidikan MDT.
MDT dengan jumlah yang sangat banyak di kampung kampung menjadi lembaga yang menjaga kelestarian kitab kuning di tengah tengah masyarakat. Ini sangat penting, karena karya Ulama Salaf harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Menjaga turast adalah menjaga warisan Ulama Salaf, menjaga warisan Ulama berarti menjaga warisan Rosulullah.
Sebagai penjaga turast (kitab kuning), MDT terus melakukan inovasi termasuk dengan aplikasi Pegon. Dengan aplikasi Pegon menjadi terobosan dan inovasi di tengah perkembangan informasi dan teknologi yang sungguh dahsyat di era modern. Hal ini tentu menjadi bagian dari kaidah, Al mukhafadhatu ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah (mempertahankan tradisi lama yang masih relevan dengan mengadopsi metode baru yang inovatif atau lebih bagus). (*)

Panwascam Pringkuku Ingatkan ASN, Kades, Perangkat Desa serta TNI POLRI Harus Netral pada Pilkada Serentak 2024

Penulis

-

28 September 2024

PACITAN (Aswajanews.id) – Panwaslu Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan mengingatkan Kepala Desa agar dapat menjaga netralitas dalam tahapan kampanye ini hingga hari H Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November mendatang.

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Helmy Yusuf Evendi mengungkap bagi Kepala desa dan perangkat desa dilarang terlibat kampanye aktif dalam bentuk apapun. Larangan kades maupun perangkat desa terlibat kampanye aktif di Pilkada tertuang dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Dalam UU itu, Pasal 71 menegaskan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, TNI-Polri, kepala desa/lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan maupun merugikan pasangan calon. Selain itu larangan keterlibatan kampanye tersebut juga di tuangkan pada Pasal 62 PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye.

“Panwaslu Kecamatan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan, pihaknya ASN/TNI dan Polri Kades harus tetap netral dan profesional demi Pilkada yang berkualitas,” tuturnya, Sabtu (28/9/2024).

Selian itu Ketua Panwaslu Kecamatan Pringkuku, Hermin Prasetyabudi menambahkan bahwa netralitas ASN dan Kades merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi yang berprinsip luber jujur, dan adil.

“Bahwa seluruh ASN di lingkungannya khusus di wilayah Kecamatan Pringkuku pasti sudah membacakan Ikrar Netralitas ASN, yang menegaskan komitmen mereka untuk menjaga prinsip-prinsip netralitas, menghindari konflik kepentingan, dan menggunakan media sosial secara bijak. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang,” ucapnya. *(Red)