CIAMIS (Aswajanews.id) – Desa Wisata (Tourism Village), merupakan suatu produk wisata yang melibatkan anggota masyarakat Desa dengan segala potensi yang dimilikinya. Pengembangan Desa Wisata tidak hanya berpengaruh pada ekonominya, tetapi juga sekaligus dapat melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat, terutama berkaitan dengan nilai-nilai kegotongroyongan dalam mengembangkan berbagai potensi serta aktivitas masyarakat, yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
Jalatrang merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Ciamis tepatnya di Kecamatan Cipaku. Jaraknya 12 km dari Pusat Kota Kabupaten Ciamis sedangkan dari Kantor Kecamatan Cipaku berjarak 4 km. Suasana Pedesaan Masih terasa dengan banyaknya area pesawahan yang sejuk dan asri untuk dikunjungi.
Kampung Bungur merupakan Kawasan Eduwisata yang berada di Desa Wisata Jalatrang, hadir dengan menawarkan konsep wisata sambil belajar.
Salah satu unggulan di Eduwisata Kampung Bungur ini adalah adanya kawasan Rumah Dilan (Rumah Pendidikan dan Keterampilan). Banyak sekali kegiatan pembelajaran yang dapat diikuti oleh pengunjung, apalagi bagi pengunjung yang mengambil paket lengkap. Diantaranya adalah Keterampilan Pertanian, Keterampilan Membatik, Keterampilan anyaman bambu, Pendidikan Seni tari dan Pendidikan/Pelatihan Pertanian.
Selain Menyodorkan sarana edukasi dan wisata, Kampung Bungur Juga Menjadi Harapan Desa Jalatrang untuk menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat.
Dadi Haryadi Kepala Desa Jalatrang
Dadi Haryadi Selaku Kepala Desa Jalatrang, Kamis (26/9/2024) menuturkan, berawal dari pemanfaatan lahan tidur dengan tujuan menekan pengeluaran belanja masyarakat Desa Jalatrang, yang diantaranya untuk pembelanjaan komoditas tomat, bawang merah, dan cabe rawit. Sekarang Kampung Bungur sudah bisa berbagi bibit komoditas tersebut kepada masyarakat. Selain itu Kampung Bungur juga sudah bisa menjual langsung kepada pedagang-pedagang langsung untuk komoditas itu. “
“Sebagian besar masyarakat juga sudah memiliki kesadaran untuk mengembangan kuliner khas Lokal desa jalatrang salah satunya adalah olahan Umbi jalar Ungu atau biasa di sebut mantang bungur yang bisa di olah sebagai keripik, roti, onde, talam, dan olahan-olahan lainya,” tambah Dady Haryadi.
“Di samping itu besar harapan saya untuk adanya perhatian lebih agar apa yang di cita-citakan dapat berkembang dengan baik, Baik perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya. *(Nana S)
Mensos Saifullah Yusuf saat menghadiri wisuda Poltekesos Bandung di Auditorium Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung, Rabu (25/9/2024)
JAKARTA (Aswajanews.id) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan melapor kepada presiden terpilih Prabowo Subianto terkait rencana pembangunan Kampus II Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
Dalam keterangan di Jakarta pada Rabu malam disebutkan Kementerian Sosial (Kemensos) sedang berencana melakukan pengembangan Kampus II Poltekesos di atas lahan 14,9 hektare di Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Mensos Saifullah Yusuf saat menghadiri wisuda Poltekesos Bandung di Auditorium Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung, Rabu (25/9/2024)
Mensos beranggapan pengembangan Poltekesos perlu dilakukan karena tantangan masalah sosial ke depan yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan lebih banyak pekerja sosial.
“Kita tahu lembaga ini terus berbenah. Tadi direncanakan untuk membangun kampus 2 supaya bisa menerima lebih banyak lagi mahasiswa,” ujarnya.
Poltekesos Bandung adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Sosial yang menyelenggarakan Program Studi Pekerjaan Sosial tertua di Indonesia.
Sejak pertama berdiri di tahun 1964, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) yang berubah nomenklatur menjadi Poltekesos pada tahun 2019 itu telah mencetak puluhan ribu pekerja sosial yang bekerja dengan kelompok rentan, baik di pemerintahan ataupun di lembaga non pemerintahan.
Saat ini Poltekesos Bandung memiliki 2.202 mahasiswa dari 4 program studi yaitu Program Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial, Program Sarjana Terapan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dan Program Sarjana Terapan Rehabilitasi Sosial, serta Program Magister Terapan Pekerjaan Sosial.
Dengan perluasan kampus, kata dia, Poltekesos berencana membuka program studi baru yaitu Penyuluhan Sosial, Kewirausahaan Sosial, Program Doktor Terapan Pekerjaan Sosial, Program Studi Profesi Pekerja Sosial.
Lulusan agar Wujudkan Indonesia Emas
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta lulusan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos) Bandung agar turut membantu mengentaskan masalah sosial demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dalam rilis yang disiarkan pihaknya di Jakarta pada Rabu, pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat memberikan sambutan di hadapan 518 wisudawan.
“Yang penting kita ingin lulusan dari lembaga ini bisa berkiprah dengan baik di tengah-tengah masyarakat,” kata Gus Ipul.
Secara khusus, ia meminta para wisudawan yang merupakan generasi penerus bangsa agar menjadi generasi yang cerdas dan mau menerima perubahan, terutama dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi.
Gus Ipul mengatakan masalah kesejahteraan sosial di masa depan akan semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan komprehensif.
Menurutnya, terdapat enam masalah kesejahteraan yang menjadi fokus, yaitu kemiskinan, bencana (alam, non alam, sosial), penyalahgunaan NAPZA, masalah anak, kemiskinan komunitas adat terpencil (KAT) dan pekerja migran.
Sejumlah 518 wisudawan hadir pada wisuda kali itu dengan rincian sebagai berikut, Program Magister Terapan Pekerjaan Sosial 32 orang, Program Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial 306, Program Sarjana Terapan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial 82 orang, dan Program Sarjana Terapan Rehabilitasi Sosial 98 orang. (*)
Helmy Yusuf Evendi, inisiator pembuatan aplikasi Priwasi
PACITAN (Aswajanews.id) – Panwaslu Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, Kamis (26/9/2024) meluncurkan aplikasi PRIWASI dalam rangka mempermudah Panwaslu Desa untuk laporan hasil pengawasan dalam Pilkada 2024.
Panwaslu Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan meluncurkan aplikasi PRIWASI, Kamis (26/9/2024)
Ketua Panwaslu Kecamatan Pringkuku, Hermin Prasetya Budi menjelaskan aplikasi PRIWASI ini merupakan akronim dari Pringkuku Mengawasi. Keberadaan aplikasi ini dilatarbelakangi hasil evaluasi pelaporan hasil pengawasan Pemilu 2024 yang lalu.
“Pada Pemilu 2024 yang lalu banyak ditemukan pelaporan pengawasan yang tidak dilaporkan secara cepat oleh pengawas pemilu baik ditingkat desa dan pengawas TPS. Selain itu terdapat kendala dalam proses pencarian hasil-hasil pengawasan pada saat akan digunakan untuk penanganan pelanggaran,” ujar Hermin.
Dikatakan, melalui aplikasi PRIWASI ini nantinya semua hasil pengawasan dapat secara cepat dicari baik oleh pengawas pemilu desa, pengawas TPS maupun oleh Panwaslu Pringkuku. Aplikasi Priwasi ini dapat diakses oleh jajaran pengawas tingkat desa dan secara mudah dapat mengunggah semua hasil pengawasan sesuai tahapan Pemilihan.
Helmy Yusuf Evendi, inisiator pembuatan aplikasi Priwasi
Pada kesempatan yang sama Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Pringkuku, Helmy Yusuf Evendi selaku inisiator pembuatan aplikasi Priwasi menuturkan bahwa Priwasi sebenarnya hanyalah aplikasi sederhana yang semua orang bisa membuatnya namun kadang enggan memulainya, maka Panwaslu Pringkuku yang berinisiatif membuat aplikasi ini dengan tujuan utama sebagai alat bantu pelaporan hasil pengawasan.
Lebih lanjut Helmy Yusuf menuturkan, aplikasi Priwasi juga didukung fitur mengisikan Form A secara secara mudah melalui google form yang tersedia dan hasilnya berupa dokumen Form A yang rapi format PDF. Keberadaan aplikasi Priwasi ini diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan pengawasan jajaran pengawas tingkat Desa. Selain itu keberadaan Priwasi dapat meningkatkan kerja pengawas pemilihan yang professional dan akuntabel. *(Red)
JAKARTA (Aswajanews.id) – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan persetujuan dengan catatan terhadap 33 calon duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi I DPR RI.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. (ANTARA)
Ke-33 calon dubes LBBP RI itu telah selesai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar secara tertutup oleh Komisi I DPR pada Selasa hingga Rabu (17-18 September).
“Ya (disetujui), ada catatan, sifatnya rahasia, saya enggak mungkin sampaikan,” kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dari daftar nama yang diperoleh, sejumlah nama berasal dari berbagai latar belakang menjadi calon dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI. Mulai dari lingkungan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, anggota DPR RI, hingga mantan hakim konstitusi.
Berikut 33 nama calon dubes LBBP RI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPR RI:
Cecep Herawan, untuk Republik Korea, berkedudukan di Seoul.
Chandra Warsenanto Sukotjo, untuk Republik Islam Pakistan, berkedudukan di Islamabad.
Junimart Girsang, untuk Italia, berkedudukan di Roma.
Muhsin Syihab, untuk Republik Ferasi Brasil, berkedudukan di Brasilia.
Orias Petrus Moedak, untuk Jepang, berkedudukan di Tokyo.
Yuyu Sutisna, untuk Kerajaan Maroko, berkedudukan di Rabat.
Andreano Erwin, untuk Republik Serbia, berkedudukan di Beograd.
Didik Eko Pujianto, untuk Republik Irak, berkedudukan di Baghdad.
Fikry Cassidy, untuk Republik Bolivaria Venezuela, berkedudukan di Caracas.
Fransiscus De Salles Toferry Primanda Soetikno, untuk Republik Sosialis Vietnam, berkedudukan di Hanoi. 11. Rolliansyah Soemirat, untuk Republik Islam Iran, berkedudukan di Tehran.
Vedi Kurnia Buana, untuk Republik Chile, berkedudukan di Santiago.
Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo, untuk Republik Finlandia, berkedudukan di Helsinki.
Listiana Operananta, untuk Republik Bulgaria, berkedudukan di Sofia.
Penny Dewi Herasati, untuk Hungaria, berkedudukan di Budapest.
Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, untuk Republik Ceko, berkedudukan di Praha.
Siti Nugraha Mauludiah, untuk Kerajaan Denmark, berkedudukan di Kopenhagen.
Yayan Ganda Hayat Mulyana, untuk Kerajaan Swedia, berkedudukan di Stockholm.
Agung Cahaya Sumirat, untuk Republik Kamerun, berkedudukan di Yaonde.
Hendra Halim, untuk Republik Panama, berkedudukan di Panama City.
Kartika Candra Negara, untuk Republik Mozambik, berkedudukan di Maputo.
Mirza Nurhidayat, untuk Republik Namibia, berkedudukan di Windhoek.
Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji, untuk Republik Kenya, berkedudukan di Nairobi.
Ardian Wicaksono, untuk Republik Senegal, berkedudukan di Dakar.
Arief Hidayat, untuk Republik Zimbabwe, berkedudukan di Harare.
Bambang Suharto, untuk Republik Federal Nigeria, berkedudukan di Abuja.
Chery Sidharta, untuk Republik Deokratik Federal Ethiopia, berkedudukan di Addis Ababa.
Simon Djatko Irwantoto Soekarno, untuk Republik Kuba, berkedudukan di Havana.
Agus Priono, untuk Republik Suriname, berkedudukan di Paramaribo.
Dicky Komar, untuk Republik Lebanon, berkedudukan di Beirut.
31. Manahan MP Sitompul, untuk Bosnia dan Herzegovina, berkedudukan di Sarajevo.
Siti Ruhaini Dzuhayatin, untuk Republik Uzbekistan, berkedudukan di Tashkent.
Susi Marleny Bachsin, untuk Portugal, berkedudukan di Lisbon.
BANDUNG (Aswajanews.id) – Kodam III/Siliwangi menggelar Tradisi Penyambutan Pangdam III/Slw, Penyerahan Pusaka Kujang dan Serah Terima Pasukan bertempat di Makodam III/Slw Jalan Aceh No. 69 Kota Bandung, Rabu (25/09/2024).
Tradisi penyambutan Pangdam III/Slw Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., dan Ketua Persit KCK Daerah III/Slw, Ny. Leni Dadang Arif A diawali dengan jajar kehormatan dan laporan Perwira Jaga Makodam III/Slw. Selanjutnya naik Rantis ATAV mengelilingi Markas Kodam III/Slw dengan disambut seluruh PJU Kodam, para Danrem, para Dansat/Kabalakdam, para Dandim, prajurit dan PNS Kodam III/Slw.
Sedangkan Tradisi Penyerahan Pusaka Kujang dilakukan dari Mayjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT., kepada Pangdam III/Slw di ruang Sudirman. Untuk Serah Terima Pasukan dilaksanakan di lapangan Makodam III/Slw.
Mayjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT., pada sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi, kinerja dan loyalitas serta militansi yang sudah ditunjukkan seluruh personel Kodam III/Slw dan tidak boleh terhenti serta mundur dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung Pangdam yang baru.
“Jaga terus militansi dan jadilah yang terdepan didalam pembangunan. Jaga Marwah Kodam III/Slw dengan segenap jiwa raga dan tenaga serta pengorbanan,” Ungkap Mayjen Fadjar.
Sementara itu, Pangdam III/Slw pada arahannya mengucapkan terima kasih kepada Mayjen TNI Mohammad Fadjar atas dedikasi dan pengabdian yang tulus serta luar biasa dalam memajukan serta menjaga nama baik Kodam III/Slw.
“Saya akan melanjutkan estafet kepemimpinan Kodam III/Slw sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Mudah-mudahan Kodam III/Slw, tetap menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat baik itu Jawa Barat maupun Banten,” tutur Pangdam III/Slw.
Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman mengajak segenap prajurit dan PNS Kodam III/Slw untuk bahu-membahu dan terus bekerja sama serta bekerja keras dalam memelihara dan menjaga nama baik serta marwah Kodam III/Slw.
“Prajurit TNI harus memiliki loyalitas tegak lurus kepada negara dan bekerja dengan prinsip Kesatuan Komando. Pimpinan boleh berganti tetapi Kesetiaan kepada Bangsa dan Negara harus tetap dikerjakan dengan sebaik-baiknya,” tutur Mayjen Dadang.
Pada kesempatan itu juga dilaksanakan Pelepasan dan Pengukuhan Ibu Raksakarini Srisena III/Slw di Graha Manggala Siliwangi, dilanjutkan tradisi Paturay Tineung di Ruang Soedirman Kodam III/Slw. Rangkaian tradisi diakhiri dengan Kenal Pamit Dankogartap II/Bdg bertempat di Makogartap II/Bdg. (Pendam III/Siliwangi)
GARUT (Aswajanews.id) – Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menghadiri acara ‘Fun Walk’ dalam rangka syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Lalu Lintas (Polantas) Bhayangkara ke-69 di Lapangan Markas Polres Garut, Jalan Raya Suci, Kecamatan Karangpawitan, Senin pagi (24/9/2024).
Barnas Adjidin menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini yang berlangsung dengan baik. Setelah sukses dengan beberapa kegiatan sebelumnya seperti ‘fun bike’ dan gerak jalan, Barnas berharap momentum ini mampu memotivasi jajaran Polantas Polres Garut dalam menjalankan tugas memperlancar lalu lintas di wilayah Garut.
Pihaknya juga terus menerima masukan dari masyarakat dan akan memperbaiki pelayanan yang masih kurang, salah satunya melalui penerapan tilang elektronik. Barnas menambahkan bahwa upaya tersebut termasuk dalam edukasi pentingnya keselamatan berlalu lintas, seperti kewajiban penggunaan helm dan tata cara berkendara yang aman.
“Cara berkendara harus safety, lalu harus pakai helm, bunyi klakson juga diatur,” ucapnya.
Pj Bupati Garut juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Polres Garut, dan DPRD Kabupaten Garut untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas, demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kapolres Garut, AKBP Mochamad Fajar Gemilang, memaparkan sejarah Hari Lalu Lintas Bhayangkara yang diperingati setiap 22 September sejak tahun 1955. Fajar menekankan bahwa Polantas selalu berada di garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga kinerja mereka sangat berpengaruh terhadap citra kepolisian di mata publik.
“69 tahun itu cukup lama, rekan-rekan terutama yang lalu lintas selalu berada di dalam garda terdepan dengan masyarakat, selalu bersentuhan dengan masyarakat,” ucapnya.
Ia mengatakan, baik buruknya polisi pertama dinilai oleh masyarakat adalah melalui polantas. Maka dari itu, ia berpesan kepada seluruh jajaran Polantas di Kabupaten Garut untuk dapat memperbaiki kinerja serta berintrospeksi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
“Oleh karena itu di momen yang baik ini, saya mengharapkan lalu lintas meningkatkan kualitas kinerja dan melaksanakan berbagai kegiatan positif,” katanya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kasatlantas Polres Garut beserta seluruh jajarannya yang telah melaksanakan berbagai kegiatan positif selama peringatan HUT Polantas ke-69 ini, termasuk bakti sosial dan bantuan 600 paket sembako.
“Dengan bertambahnya usia, kami berharap Polantas semakin profesional, menginspirasi, dan dicintai masyarakat. Polantas hadir untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas demi menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan,” pungkasnya. (Red)
KUNINGAN (Aswajanews.id) – Kasus pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Wawan Kurniawan, ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, terus menjadi sorotan publik. Masyarakat mendesak Kepolisian Resor (Polres) Kuningan untuk segera menangkap terduga otak intelektual di balik aksi brutal tersebut.
Sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pengeroyokan telah diamankan oleh Satuan Reskrim Polres Kuningan. Namun, penangkapan tersebut belum memuaskan masyarakat. Mereka menuntut agar dalang di balik kasus ini segera diadili.
“Kami sangat berharap agar dalang/otak dari pelaku tersebut untuk segera ditangkap,” ujar Agung Sulistio, Pimred media online yang mengawal pemberitaan kasus ini. “Perkara ini diduga terjadi tidak secara spontan, namun terindikasi ada sebuah perencanaan dengan memerintah, mengarahkan, dan menggerakkan saksi-saksi. Kami mendesak agar perkara ini segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan, untuk dilakukan penuntutan dan persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan.”
Bambang LA Hutapea, S.H., M.H., C.Med, Kuasa Hukum korban, juga menyampaikan kekhawatirannya terkait keselamatan keluarga korban yang mendapat ancaman dari pihak terlapor. Ia mendesak pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini dan melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan untuk dilakukan penuntutan dan persidangan.
“Kami sangat mengkhawatirkan dengan keselamatan keluarga korban yang mendapatkan ancaman-ancaman yang diduga orang-orang suruhan dari pihak terlapor,” terang Bambang. “Kami juga mendesak pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus ini dan melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan untuk dilakukan penuntutan dan persidangan.”
Polres Kuningan telah memeriksa 11 orang saksi dan menetapkan status tersangka serta menahan 3 orang pelaku berinisial W, DJS, dan NF. Pihak kepolisian juga berencana memeriksa 2 orang saksi lainnya yang terlibat dalam penganiayaan tersebut.
Masyarakat Kabupaten Kuningan berharap agar Polres Kuningan dapat segera menangkap dalang di balik pengeroyokan ini demi kenyamanan, keamanan dan ketentraman masyarakat. *(Tim)
CIREBON (Aswajanews.id) – Kajati Jabar Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan terakhir Kejaksaan Negeri Sumedang pada Rabu 25 September 2024.
Kajati Jabar Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H
Dalam kunjungan kerja tersebut Kajati didampingi oleh Asisten Pembinaan Dr. Mia Banulita, Kabag TU Kejati Jabar Surya Budi Darma, S.H., M.H, Kasi Penkum Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H beserta jajaran.
Dalam kunjungan kerja tersebut Kajati meninjau kondisi kantor dan sarana prasarana seperti ruang barang bukti dan bagaimana manajemen perawatan terhadap barang bukti.
Dalam kesempatan tersebut Kajati bertatap muka secara langsung dengan para pegawai di Aula Tiap Kejaksaan Negeri.
Dalam arahanya Kajati menyampaikan bahwa sebagai insan Adhyaksa para pegawai harus turut serta menjaga nama baik institusi dengan cara bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.
Kajati juga menghimbau agar kebersihan kantor dan kekompakan antar sesama tetap dijaga serta menjalin kolaborasi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu Kajati meminta agar tiap Satker segera melakukan penyerapan anggaran semaksimal mungkin.
Kajati juga melarang seluruh pegawai terlibat dengan kegiatan yang melanggar hukum seperti judi online dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu Kajati juga mengingatkan agar para pegawai mengindari flexing dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam acara tatap muka Kajati berdialog secara langsung dengan para pegawai mendengarkan masukan-masukan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat mencari solusi mengenai masalah tersebut, Kajati juga berkesempatan memberikan bantuan berupa sembako untuk para pegawai Honor dan PPNPN di masing-masing Kejaksaan Negeri.
Mengakhiri arahannya Kajati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai
yang sudah bekerja keras dalam menjalankan tugasnya dalam membangun institusi dan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Kasi Penkum)
Festival Tunas Bahasa Ibu di Asia Plaza Sumedang, Rabu (25/9/2024)
SUMEDANG (Aswajanews.id) – Sebanyak 364 peserta jenjang tingkat pelajar sekolah dasar (SD) mengikuti Festival Hari Bahasa Ibu (FHBI) tingkat Kabuapten Sumedang, dengan Tema “Makalangan dina palangan basa sunda magelar karya mangala bagja.”
Festival Tunas Bahasa Ibu di Asia Plaza Sumedang, Rabu (25/9/2024)
Kegitan Festival Hari bahasa Ibu yang dibuka oleh Kepala Dinas Disdik Sumedang Dr. Dian Sukmara bertempat di Asia Plaza Sumedang, Rabu (25/9/2024).
Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sumedang Dr. Dian Sukmara mengatakan, kegiatan yang dibuka pada hari ini adalah dalam rangka pengembangan pendidikan merdeka di episode ke-17, yaitu tetang revitalisasi budaya yang dimaksudkan dapat menumbuhkembangkan bagaimana kebijakan kebijakan dalam mempengaruhi keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Pada intinya merdeka belajar adalah bahwa bagaimana daerah bisa meng-aplikasikan dan apapun kebijakan dalam rangka membangun sebuah sekolah yang diterapkan serta sekolah yang dicita-citakan,” ucapnya.
Dalam hal ini dikatakan dia, melalui revitalisasi budaya ataupun bahasa daerah ini diberikan kesempatan untuk 10 jenjang, baik tingkat SD, SMP dan pada kesempatan ini, kita dapat melihat dan kita menyaksikan bagaimana kepiawaian para siswa/siswi SD dari 26 Kecamatan dalam ajang pemilihan untuk ke tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Mudah-mudahan hasil dalam kegiatan ini dapat mengirimkan wakil-wakil untuk tingkat Jawa Barat. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, ada beberapa cabang yaitu, cabang nembang pupuh, cabang membaca dan menulis aksara Sunda, cabang bobodoran perseorangan, cabang dongeng dan cabang mengarang cerita pendek, diikuti oleh 363 peserta,” jelasnya.
“Dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini, salah satu upaya kita pemerintah Kab. Sumedang melalui Dinas Pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu, Bangsa yang cerdas, berkualitas dan berakhlak mulia,” ucapnya.
Sementara, Ketua Panitia Dani Setiawan mengatakan, dalam rangka mensukseskan revitalisasi Bahasa daerah tahun 2024 melalui program merdeka belajar Episot ke-17 dalam rangka meningkatkan sikap, nekatih dan mengembangkan bahasa daerah melalui pasang giri bahasa sastra dan bahasa seni Sunda.
“Kegiatan ini menjadikan sebuah bentuk evaluasi bahasa sunda pada jenjang sekolah dasar (SD) dan selanjutnya dapat menjaga, melestarikan bahasa sastra aksara dan seni Sunda. Selanjutnya, untuk peserta yang mengikuti berjumlah 364 peserta, yang terbagi 182 peserta putra, 182 peserta putri perwakilan dari 26 Kecamatan,” ucapnya.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sunedang, Kabid SD, Kepala Seksi, Pengawas SD, ketua PGRI Sumedang, ketua Dewan Pendidikan Sumedang, Forum K3S Kabupaten, para Ketua K3S Kecamatan serta jajaran Stuktural Dinas Pendidikan Sumedang. *(Red)
Perpres No 87 th 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter secara substantif berpihak kepada MDT. Namun sampai pada Permendikbud diterjemahkan dengan full day school yangr memancing polemik dan demonstrasi secara nasional dalam dunia pendidikan. Dengan dalih akan memberangus pendidikan keagamaan (MDT dan LPQ) banyak komponen masyarakat turun kejalan menyuarakan untuk menolak full day school. Namun demikian sebagian besar daerah daerah sudah memberlakukan full day school.
Secara tekstual dalam Perpres tersebut tidak mengharuskan pembelajaran dalam formal lima hari sekolah dan full day school. Karena ada beberapa pertimbangan yang bersifat lokal terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan pada tataran tingkat daerah. Lebih dari itu tentu sinergitas antara pendidikan formal dan non formal dalam rangka penguatan pendidikan karakter sangat penting. Sehingga tidak muncul kesan akan membrangus pendidikan formal, termasuk MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah) yang mayoritas mengambil waktu pembelajaran pada sore hari.
Penguatan pendidikan karakter bukan hanya pada lembaga pendidikan formal, secara implementatif penguatan pendidikan karakter juga dilaksanakan pada lembaga pendidikan non formal termasuk didalamnya MDT. Meskipun pada tataran teknis regulasi untuk MDT terkait dengan penguatan pendidikan karakter secara khusus tidak disebutkan.
Pada konsideran Perpres No 87 tahun 2017 disebut ” bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, yg mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter”. Diksi religius tentu yang dimaksudkan bahwa pendidikan karakter tidak lepas dari sikap religius. Hal tersebut karena bangsa ini adalah bangsa yang memiliki keyakinan dalam beragama. Lebih dari itu karakter keberagamaan menjadi bagian yang terpenting dalam penguatan pendidikan karakter.
Oleh karena itu, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang memberikan pemahaman dalam beragama tidak boleh tergeser ataupun hilang hanya karena dengan dalih penguatan pendidikan karakter pada lembaga formal. Nilai karakter seseorang sesungguhnya terbangun dari sikap seorang yang memahami dan menghayati ajaran agama. Salah satu wahana strategis untuk anak anak dalam memahami agama melalui proses pembelajaran di MDT. Kehadiran MDT sebagai lembaga pendidikan non formal keagamaan sangat memiliki arti penting dalam penguatan pendidikan karakter.
Meskipun di beberapa tempat eksistensi MDT semakin menguat dengan kemunculan Perda akan tetapi regulasi nasional yang menitikberatkan MDT sebagai irisan dari penguatan pendidikab karakter sangat dibutuhkan. Hal tersebut untuk menghindari salah tafsir terhadap munculnya lima hari sekolah yang akan menggerus pendidikan MDT. Lebih dari itu upaya menyandingkan lembaga pendidikan formal dan non formal keagamaan dalam satu barisan penguatan pendidikan karakter menjadi kebutuhan bangsa.
Pasal 9 Permendikbud No 20 th 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada pendidikan formal.disebutkan bahwa, dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter lembaga pendidikan formal dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan non formal, termasuk MDT. Pasal ini menjadi ruang untuk membuka kerjasama antara kedua lembaga dalam rangka penguatan pendidikan karakter. Wujud kerjasama tersebut akan saling menguatkan, dan eksistensi MDT akan semakin mendapatkan pengakuan perannya dalam penguatan pendidikan karakter.
Kita berfokus bukan pada lima hari sekolah, tapi lebih pada dua lembaga pendidikan formal dan non formal secara bersama mengambil peran dalam penguatan pendidikan karakter. Hal ini sangat penting, karena sesungguhnya pendidikan tangung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu MDT yang selama ini menjadi milik kelompok masyarakat harus tetap berjalan. Kehadiran program penguatan pendidikan akan semakin menambah dan memperkuat eksistensi MDT di tengah tengah masyarakat.
Penulis teringat gagasan dari seorang Kepala Dindikpora Kab Brebes, Ibu Caridah, M.Pd, dengan ide peserta didik SMP mengikuti pendidikan MDTW (Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho). Ide yang sangat bagus dan akan bermanfaat untuk umat hari ini masih menjadi mimpi besar, meskipun Kemenag Kab Brebes sudah membuat rencana mendirikan 99 MDTW. Beberapa skema yang ditawarkan oleh Ibu Caridah, M.Pd sebelumnya harus melalui proses diskusi untuk mencari formula yang terbaik. Nota Kerjasama (MOU) akan menjadi kunci pembuka untuk bersama membangun peradaban melalui pendidikan karakter. (*)
Sumedang (Aswajanews.id) – Sebuah momen menarik terjadi dalam rangkaian acara Deklarasi Kampanye Damai yang digelar di Alun-alun Sumedang pada Selasa (24/9/2024), dimana keempat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang yang berlaga pada Pilkada 2024 melakukan konvoi bersamau dalam satu mobil.
Pasangan Eni Sumarni dan Ridwan Solichin, Dony Ahmad Munir dan Fajar Aldila, Irwansyah Putra dan Mustikaningrat, serta Hendrik Kurniawan dan Luky Djohari Soemawilaga tampak duduk berdampingan penuh keakraban di dalam mobili terbuka usai mereka membacakan dan menandatangani Deklarasi Kampanye Damai di Alun-alun Sumedang.
Hal ini menjadi sebuah simbol kuat dari semangat persatuan dan sportivitas masing-masing pasangan calon yang ditunjukkanii kepada masyarakat.
Pj. Bupati Sumedang Yudia Ramli yang juga hadir dalam acara tersebut menilai hal itu sebagai teladan yangu patut diikuti oleh seluruh warga Sumedang dalam menjaga suasana kondusif selama masa kampanye.
“Ini adalah contoh yang luar biasa bahwa meski mereka bersaing untuk kursi kepemimpinan, persatuan dan kesatuan tetap menjadi prioritas. Masyarakat harus meniru semangat ini dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung,” ungkap Yudia.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi menambahkan, deklarasi damai dan konvoi bersama
seluruh Cabup dan Cawabup mencerminkan harapan untuk menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan menyenangkan.
“Dengan simbol seperti ini, kami harap Pilkada 2024 berlangsung dalam suasana riang gembira dan penuh semangat kebersamaan, bukan permusuhan,” kata Ogi.
Selain itu, kata dia, setiap pasangan calon juga menyampaikan visi dan misi mereka di depan masyarakat, menegaskan komitmen untuk membawa perubahan positif bagi Kabupaten Sumedang.
“Mereka semua sepakat bahwa pemilihan ini harus menjadi ajang pembelajaran politik yang sehat dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat,” terangnya.
H. Opin AR, SAg., M.Pd.I, Kasi PD Pontren Kemenag Ciamis
CIAMIS (Aswajanews.id) – Pesantren kini makin diminati masyarakat. Keseimbangan antara ilmu umum dan agama dinilai menjadi alasan utama masyarakat mendidik anak-anaknya di pesantren. Tak ayal, lembaga pendidikan asli Nusantara itu dinilai akan menjadi destinasi pendidikan utama.
Kantor Kemenag Kab Ciamis
Hal itu disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Abu Rokhmad dalam Rapat Kerja Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, baru-baru ini.
PD Pontren adalah kepanjangan dari Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang menjadi salah satu seksi di Kementrian Agama yang berada di tiap wilayah kabupaten/kota. Seksi PD Pontren sebagai pelayanan masyarakat di bidang lembaga pendidikan Islam non Formal yang meliputi pendidikan Al-Qur’an pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan pondok pesantren.
H. Opin AR, SAg., M.Pd.I, Kasi PD Pontren Kemenag Ciamis
H. Opin AR, SAg., M.Pd.I, selaku Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Kabupaten Ciamis, menjelaskan, “Pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan nonFormal milik masyarakat, yang didirikan oleh masyarakat untuk masyarakat guna membantu peran pemerintah dalam dunia pendidikan, Sesuai dengan isi Undang Undang Dasar (UUD) No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” terangnya.
“Melalui Undang-Undang ini juga, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional. Memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga negara menggakui tentang keberadan pesantren dan salah satu tugas kementrian agama adalah mendorong supaya pesantren-pesantren milik masyarakat itu di data dan diregistrasi,” kata Opin saat ditemui Aswaja News di ruang kerjanya, Rabu (24/09/2024).
Opin AR juga menjelaskan bahwa sesudahnya di data dan regristrasi maka keluar surat ijin oprasional pesantren, pesantren itu milik masyarakat, biaya sendiri, hidup sendiri, dan berdiri sendiri.
“Pemerintah alhamdulilah ada perhatian untuk pesantren, ada pun bentuk dana hibah untuk pesantren dari pemerintah, saya ikut senang sebagai kasi PD Pontren. Total jumlah pondok pesantren di kabupaten Ciamis sendiri yang terdiri dari pesantren yang tercatat, dan ada yang belum tercatat, mungkin juga ada yang tidak mau dicatat, jumlah total seluruhnya adalah 520 pesantren di kabupaten Ciamis ini, untuk harapan kami mudah-mudahan pemerintah pusat dan daerah selalu bersinergi dan berkolaborasi lebih perhatian khususnya dunia pendidikan pondok pesantren dan selalu banyak perhatian penuh dan kami juga sanggat berterimakasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” pungkas H. Opin. (Nana S)
Bandung (Aswajanews.id) – Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., resmi menjabat Pangdam III/Siliwangi menggantikan Mayjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT.
Serah terima jabatan (Sertijab) Pangdam III/Siliwangi beserta Perwira Tinggi TNI AD lainnya dipimpin oleh Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., di Gedung Nasution Mabesad, Selasa (24/09/2024).
Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., merupakan lulusan Akmil 1991 yang semula menjabat Koorsahli Panglima TNI dan menggantikan Mayjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT., yang menjabat Pangdam III/Slw sejak bulan Maret 2024. Selanjutnya Mayjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT., menduduki jabatan baru sebagai Dankodiklat TNI.
Kasad menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pejabat yang melaksanakan sertijab dan berpesan untuk terus melanjutkan program yang sudah dilaksanakan serta menciptakan kreatifitas yang baru.
“Kembangkan apa yang bisa dilakukan dan silahkan berinovasi serta berkomunikasi yang baik, mudah-mudahan TNI AD bisa semakin jaya,” ucap Kasad.
Pada kesempatan itu juga dilaksanakan serah terima jabatan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah III/Slw, Ketua Dharma Pertiwi Daerah C, Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang BS VIII Kogartap II Bandung, serta Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang XIX Siliwangi dari Ny. Ira M. Fadjar kepada Ny. Leni Dadang Arif A. (Pendam III/Siliwangi)
Sumedang (Aswajanews.id) – Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli membuka acara Sosialisasi Surat Edaran Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Menteri Dalam Negeri di Gedung Negara, Senin (23/9/2024). Acara ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan publik dan transparansi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya dalam sektor kesehatan.
Sosialisasi dihadiri perwakilan instansi terkait dan UPTD Puskesmas ini membahas pedoman baru yang tercantum dalam Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2024 dari LKPP dan Nomor 000.3.3.2/2067/SJ dari Mendagri. Pedoman ini mengatur penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan BLUD, serta pedoman pengadaan di sektor kesehatan.
Direktur RSUD Umar Wirahadikusumah sekaligus Ketua Panitia dr Enceng menjelaskan, sosialisasi ini berfokus pada pedoman penyusunan Perkada pengadaan barang/jasa di BLUD. Pedoman ini diharapkan mampu mempercepat penyusunan peraturan daerah, sehingga dapat segera diimplementasikan.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap instansi di Sumedang memahami pedoman pengadaan barang/jasa dengan lebih baik, sehingga pembangunan, khususnya di sektor kesehatan, bisa dipercepat. Meski anggaran perubahan belum selesai, kami optimis peraturan ini bisa diterapkan tahun ini atau tahun depan,” jelas dr. Enceng.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus seperti Jatigede dan sektor pariwisata lainnya, yang sangat bergantung pada implementasi pedoman ini.
Pj. Bupati Yudia Ramli menegaskan, penyusunan Perkada ini adalah langkah strategis untuk memastikan pengadaan barang/jasa di BLUD dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. “Penyusunan Perkada ini penting agar pengadaan barang/jasa di BLUD berjalan sesuai aturan, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” katanya.
Yudia menambahkan, dengan pedoman yang jelas, pengadaan barang/jasa di BLUD akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan, sehingga pelayanan publik di Sumedang dapat lebih baik dan terpercaya. “Proses pengadaan barang/jasa harus sesuai kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat, terutama di sektor kesehatan yang kita layani,” katanya. [*]
Bancakan sebagai tanda syukur atas pembangunan jalan beton
Indramayu (Aswajanews.id) – Warga Blok Pondok Asem desa Jengkok kecamatan Kertasemaya kabupaten Indramayu, mengadakan acara makan bersama (Bancakan) di jalan beton yang baru selesai beberapa Minggu yang lalu, hal ini sebagai bentuk kegembiraan warga atas terealisasinya jalan beton Pondok Asem – Tulungagung dan juga ucapan terimakasih kepada bupati Nina Agustina.
Warga Pondok Asem bancakan sebagai tanda syukur atas selesainya pembangunan jalan beton
Ustad Mufidz salah satu tokoh masyarakat blok pondok asem menyampaikan sebagai bentuk rasa syukur dan ucapan terimakasih kepada ibu bupati Nina Agustina yang telah membangun jalan beton blok pondok asem, warga blok pondok asem mengadakan acara makan bersama atau Bancakan ditengah jalan beton, “setelah penantian yang panjang akhirnya jalan menuju daerah kami dibeton, terimakasih ibu bupati Nina Agustina yang telah mendengarkan keluhan warga masyarakat perbatasan,” katanya.
Kuwu desa Jengkok Ramidi mengucapkan banyak banyak terimakasih kepada bupati Nina Agustina yang sudah merealisasikan keinginan masyarakat blok pondok asem dengan dibetonnya jalan pondok asem – Tulungagung sehingga mempermudah akses buat warga sekitar.
“Saya atas nama pemerintah desa beserta warga masyarakat desa Jengkok khususnya blok pondok asem mengucapkan banyak terimakasih kepada ibu bupati Nina Agustina yang sudah membeton jalan pondok asem, semoga dengan dibetonnya jalan tersebut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat blok pondok asem,” ucapnya.
Sementara itu camat Kertasemaya Ade Sukma Wibowo meminta kepada warga masyarakat blok pondok asem untuk bersama sama menjaga infrastruktur yang sudah ada, salah satunya rehabilitasi jalan poros Tulungagung – Jengkok merupakan bentuk dari perhatian bupati Indramayu Nina Agustina yang sangat respon terhadap persoalan infrastruktur.
Dijelaskan Ade Sukma Wibowo, perbaikan jalan poros Tulungagung – Jengkok ini dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kabupaten Indramayu, dengan anggaran 1.948.089.000.00 bersumber dari APBD kabupaten Indramayu.
“Sebagaimana yang diharapkan oleh bupati Indramayu Nina Agustina dengan selesainya reahabilitasi jalan poros Tulungagung – Jengkok nanti akan bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar, warga blok pondok asem khususnya,” pungkasnya. (PRAPTO)
Rapat pleno terbuka penetapan nomor urut paslon, di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Senin (23/9/2024)
KABUPATEN BANDUNG (Aswajanews.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung menetapkan nomor urut untuk dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Kedua pasangan tersebut telah ditetapkan melalui rapat pleno terbuka, di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Senin (23/9/2024).
Rapat pleno terbuka penetapan nomor urut paslon, di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Senin (23/9/2024)
Pasangan calon (paslon) Sahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan mendapatkan nomor urut 1. Sementara pasangan calon Dadang Supriatna-Ali Syakieb mendapatkan nomor urut 2.
Nampak kedua paslon berkesempatan langsung untuk mengambil nomor undian nomor urut. Pertama yang mengambil adalah Sahrul Gunawan. Setelah itu disusul Dadang Supriatna.
Suasana para pendukung kedua paslon langsung bergemuruh saat paslonnya membuka nomor urut. Mereka langsung meneriakkan nomor urut mereka masing-masing.
“Tadi saya lihat semuanya tegang. Tapi pas sudah mendapatkan nomer urut semuanya langsung diluapkan emosinya. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah cair suasananya,” ujar Ketua KPU Kabupaten Bandung, Syam Zamiat Nusyamsi.
Syam mengatakan, pengundian tersebut telah disepakati oleh kedua pasangan calon. “Alhamdulillah pengundian nomor urut sudah dilaksanakan dan sudah diketahui bersama. Bahwa yang mendapatkan nomor urut satu adalah Sahrul Gunawan dan Gun Gun. Kemudian yang mendapatkan nomer urut dua adalah pasangan calon Dadang Supriatna dan Ali Syakieb,” katanya.
Sementara itu, Sahrul Gunawan mengatakan saat ini telah melewati proses demokrasi yang penting di Kabupaten Bandung. Sehingga, kondusifitas Pilkada di Kabupaten Bandung bisa tetap terjaga.
“Kami harapan pengambilan nomor ini tidak hanya sekedar formalitas dan mewujudkan momentum pilkada yang transparan dan sportif yang terjaga,” kata Sahrul dalam sambutannya.
Sahrul meminta masyarakat untuk bisa memilih pemimpin yang bisa membawa perubahan yang positif. Kata dia, perubahan tersebut harus dirasakan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.
“Ke depan kita ingin membangun yang menawan. Menawan masyarakat, menawan birokrasi, menawan lingkungan, dan menawan sagala rupina. Kita akan bangun Kabupaten Bandung Alus Pisan,” ucapnya.
Sementara itu, Dadang Supriatna menyambut baik setelah mendapatkan nomor urut dua. Menurutnya hal tersebut telah sesuai dengan kenginan dirinya dan relawan.
“Nomor urut dua merupakan istimewa. Di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Ada siang ada malam, ada suami ada istri, ada baik ada buruk, ada hitam dan putih,” jelas Dadang, dalam sambutannya. (*)
Indramayu, 22 September 2024 – Di tengah gemerlap Hari Tani Nasional, sebuah syair terukir dari tanah Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Syair ini bukan hanya tentang kejayaan para petani, namun juga tentang perjuangan mereka menghadapi pembangunan yang mengancam mata pencaharian mereka.
Kami segenap Pimpinan Redaksi media online dan cetak yang membantu mengawal pemberitaan terkait dengan terisolirnya lahan milik warga desa Tegal Taman Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, tuliskan tinta hasil karya jurnalistik kami guna tetap perjuangkan hak-hak warga yang terisolir.
Syair ini bergema dari hati para ahli waris lahan yang terisolir akibat pembangunan PT Tesco Indomaritim. Mereka yang dulunya menjejakkan kaki di sawah dan ladang, kini terkurung oleh beton dan pagar pabrik.
Syair Tanah:
Tanahku, tanah airku,
Yang dulu subur dan hijau,
Kini terkurung oleh beton,
Mimpi kami sirna, harapan kami terlunta.
Syair ini juga terukir di hati para jurnalis dari media online yang telah setia mengawal pemberitaan tentang terisolirnya lahan pertanian milik warga Desa Tegal Taman.
Syair Keadilan:
Kami jurnalis, suara rakyat,
Mencatat kisah pilu dan perjuangan,
Menuntut keadilan,
Agar tanah kembali bernyanyi.
Para pemimpin redaksi media online yang telah membantu mengawal pemberitaan ini, juga menyuarakan syair harapan:
Semoga syair ini menjadi lantunan,
Yang menyentuh hati para pemimpin,
Agar keadilan tercipta,
Dan tanah kembali bersemi.
Syair-syair ini menjadi bukti bahwa Hari Tani Nasional bukan hanya tentang merayakan hasil panen, tetapi juga tentang memperjuangkan hak-hak para petani dan menjaga kelestarian tanah air.
Oleh : Akhmad Sururi (Wakil Ketua DPW FKDT Jateng)
Oleh : Akhmad Sururi (Wakil Ketua DPW FKDT Jateng)
Tadi malam penulis menyimak pidato Sambutan Kepala Kantor wilayah Kemenag Jawa Tengah, Dr H Musta’in Akhmad, SH, MH pada acara Penutupan Pekan Olahraga dan Seni antar Diniyah (PORSADIN) yang diselenggarakan di Kab Banjarnegara pada hari Sabtu 21 September 2024, tepatnya di gedung Aswaja NU. Upacara penutupan dihadiri oleh Sekda Banjarnegara, beberapa Kepala Kantor Kemenag wilayah Banyumas Raya (Banjarnegara, Wonosobo, Cilacap, Purbalingga, Banyumas) bersama Kasi PD Pontren.
Ada sesuatu yang sangat menarik bagi penulis tentang isi pidato yang disiarkan secara live oleh tim Humas Kemenag Banjarnegara. Pertama tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah yang menjadi penyempurna dan pelengkap bagi peserta didik pada lembaga pendidikan formal. Pelengkap dan penyempurna (takmiliyah) menjadi sebuah kebutuhan bagi peserta didik yang mendapatkan pengetahuan agama di sekolah formal sangat minim. Maka kehadiran MDT menjadi model pembelajaran yang melengkapi peserta didik dengan tokus ilmu agama Islam. Melengkapi dan menyempurnakan sesungguhnya sangat penting, karena jam tatal muka mapel pengetahuan agama yang diajarkan di lembaga pendidikan formal tidak mencukupi. Sehingga secara pribadi sebagai orang Islam membutuhkan tambahan pembelajaran sebagaimana yang diselenggarakan oleh MDT.
Kedua, pergerakan “Budi Utomo” oleh para pejuang sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 searah dengan tradisi Madin yang seluruhnya memberikan layanan pendidikan keagamaan Islam dan mengedepankan nilai-nilai akhlak. Sesungguhnya Budi Utomo adalah dilatarbelakangi oleh spirit keagamaan dan akhlakul karimah yang diperankan oleh para pendiri bangsa. Spirit agama dalam bentuk nilai nilai akhlakul karimah dan kebersamaan itulah yang menjadi kekuatan bangsa ini dalam meraih kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan saat sekarang ini.
Ketiga, ikhtiar mendidik dengan penuh kasih sayang menjadi amanat yang harus dilaksanakan oleh semua komunitas pendidikan, termasuk MDT. Peran orang tua dan guru sangat menentukan untuk membentuk kesuksesan peserta didik. Metode kekerasan dalam dunia pendidikan untuk generasi saat ini sudah tidak relevan. Oleh karena itu kedepan tidak boleh ada kekerasan di lingkungan pendidikan khususnya di bawah Kementerian Agama.
Terlepas dari faktor perbedaan makanan orang dulu dan anak anak sekarang, akan tetapi secara psikologis kekerasan baik verbal atau non verbal kepada peserta didik akan menghambat perkembangan mental anak anak. Metode pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW selalu mengedarkan kasih sayang, sebagaimana KH Said Aqil Siraj mengatakan, Islam agama Ramah bukan akan marah.
Keempat, memasuki Indonesia emas pada tahun 2045, maka hari ini seluruh santri MDT harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mereka akan mengisi ruang ruang kepemimpnan kedepan baik dilingkungan birokrasi, korporasi dan lainnya. Ledakan penduduk atau yang disebut dengan bonus demografi akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Oleh karena itu generasi calon pemimpin masa depan harus disiapkan dengan penguatan pendidikan keagamaan di Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Kelima, penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh guru Madin yang telah menyelenggarakan event kegiatan Porsadin. Lebih dari itu kegiatan sehari hari yang dilakukan oleh seluruh guru Madin dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan sabar,tekun dan ikhlas. Semangat belajar santri Diniyah akan menjadi modal untuk berprestasi dalam menghadapi masa depan. (*)
Ketua FKDT Brebes menyerahkan Trophy Juara Porsadin tingkat Provinsi Jateng yang diraih oleh Kafilah FKDT Brebes
BREBES (Aswajanews.id) – Bertempat di ruang kantor DPC FKDT Kab Brebes Jl Yos Soedarso Kelurahan Pasar Batang pada hari Ahad 22 September 2024, Ketua DPC FKDT Kab Brebes, Akhmad Sururi menyerahkan Trophy Juara Porsadin tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diraih oleh Kafilah FKDT Kab Brebes. Tropy Juara tersebut diterima oleh Warim, SH selaku Ketua Kafilah PORSADIN dari Kab Brebes.
Ketua FKDT Brebes menyerahkan Trophy Juara Porsadin tingkat Provinsi Jateng yang diraih oleh Kafilah FKDT Brebes
Selaku Ketua DPC FKDT Kab Brebes menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Kafilah PORSADIN dan seluruh pendamping atau official dan peserta yang telah bersama berusaha dan berikhtiar memberikan yang terbaik untuk Brebes. Segala upaya sudah kita upayakan semaksimal mungkin, dan Al hamdulillah, ada 3 mata cabang lomba yang masing-masing mendapatkan juara dua. “Ini sebuah prestasi yang meningkat untuk Kab Brebes, karena Porsadin dua tahun yang lalu berada pada ranking 25 dan pada Porsadin tahun ini (2024) menempati urutan ke-17,” kata Akhmad Sururi.
Lebih lanjut Sururi mengatakan permohonan maaf atas segala kekurangan kami selaku Ketua DPC FKDT Brebes. “Kami tidak bisa mendampingi sepenuhnya karena kebetulan menjadi bagian dari Panitia Provinsi. Selanjutnya kami juga menghaturkan terima kasih kepada Kepala Kantor Kemenag Kab Brebes, Dr H Abdul Wahab, Kasubag Dr H Akrom Jangka Daosat, Kasi PD Pontren H. Akhmad Fauzi dan beberapa Staf PD Pontren yang telah mendampingi peserta dan berkunjung di tempat penginapan peserta,” ujarnya.
Adapun untuk juara Porsadin tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh sebagai berikut, juara 2 Tahfidz Juz Ama nama Hasan Tuqo, juara 2 Pidato Bhs Indonesia Putra atas nama Imam Abil Asyari dan juara 2 Pidato Bhs Jawa Putri atas nama Zelita Rahmalia Pratama. Secara resmi nanti seluruh juara tersebut akan menerima Tropy dan Uang Pembinaan nanti pada hari Senin,30 September 2024 di Kantor Kemenag Kab Brebes. *(Red)
INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, tengah dibayangi ketidakadilan. Sebuah laporan masyarakat yang mewakili pemilik lahan terisolir akibat pembangunan PT Tesco Indomaritim kini dihadapkan pada situasi yang ironis. Tujuh petani yang menjadi korban dampak pembangunan PT Tesco Indomaritim menerima undangan dari Polres Indramayu atas laporan dari H. Gendut Darsono, kuasa PT Tesco Indomaritim, dengan pasal Pelaporan sesuai Perpu No 51 Pasal 6 tahun 1960 dengan Nomor Pelaporan Kepolisian B/2087/IX/2024/Reskrim. Laporan ini muncul di tengah hasil monitoring Ombudsman RI yang menyatakan bahwa PT Tesco Indomaritim tidak memiliki perijinan dasar.
H. Gendut Darsono
Suara Warga Terancam. Awalnya, laporan masyarakat yang dilayangkan kepada Ombudsman RI bertujuan untuk menyuarakan keresahan dan kerugian yang mereka alami selama tiga musim tidak dapat menggarap lahan nya yang terisolir akibat pembangunan PT Tesco Indomaritim, Penutupan saluran irigasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut telah mengakibatkan lahan warga terisolir dan terdampak selama tiga musim tanam, menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi para petani.
Namun, laporan tersebut justru berbalik menjadi ancaman bagi warga. PT Tesco Indomaritim, melalui kuasanya, H. Gendut Darsono, mengajukan laporan balik kepada kepolisian dengan tuduhan pelaporan yang terkesan sebagai dugaan upaya intimidasi dan pembungkaman.
Tokoh Masyarakat yang Diam. Di tengah situasi ini, muncul pertanyaan mengenai peran seorang yang mengaku sebagai tokoh masyarakat saat diwawancarai oleh awak media melalui sambungan telpon pada Minggu 22 September 2024 dan berdinas sebagai anggota kepolisian Polsek Sukra dengan jabatan Kanit Intel. Menurut pantauan team awak media setelah mendapatkan informasi dari masyarakat desa Tegal Taman Rumah sang Kanit Intel tersebut bersebrangan dengan Desa Tegal Taman, namun ia diduga tidak peduli atas kejadian penutupan saluran irigasi yang merupakan fasilitas umum milik Pemdes oleh PT Tesco Indomaritim.
Ketidakpeduliannya ini menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan di tengah masyarakat dikarenakan saat ditanyakan apakah selaku yang mengaku sebagai tokoh masyarakat dan diluar kedinasannya, tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan adanya bukti penutupan saluran irigasi dan dijawab. “Meskipun saya mengaku sebagai tokoh masyarakat yang ditokoh kan oleh masyarakat, saya bisa apa, karena yang harus melaporkan adalah mereka-mereka yang pemilik lahan, atau apalagi jika saluran irigasi tersebut milik Pemdes maka seharusnya mereka-mereka (Pemdes) yang melaporkan nya ke Kepolisian,” ujar Tarmudzi.
Padahal jika mengacu kepada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak melaporkan tindak pidana kepada kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan jika mengacu kepada kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 10 Kode Etik menyatakan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menghormati hak azasi manusia.
Terlebih jika menurut narasumber yang mana sebagai masyarakat desa Tegal Taman menyebutkan bahwa Sang Kanit Intel Polsek Sukra yang juga mengaku sebagai tokoh masyarakat adalah masih keterikatan family dengan para pemilik lahan yang terisolir dampak pembangunan PT Tesco Indomaritim, juga dengan 7 para petani yang mendapatkan undangan dari Mapolres Indramayu tersebut.
Ada sebuah dugaan kecurigaan kepada Sang Kanit Intel tersebut dari para petani saat tertanggal 12 September 2024 pasca mereka mendapatkan surat panggilan dari Polres Indramayu, lalu mencoba mendatangi rumah H Gendut Darsono untuk mencoba menanyakan kebenaran terkait sebagai pelapor nya, ternyata didalam rumah H Darsono sudah terdapat Tarmudzi dan langsung keluar bergabung dengan warga.
Di hari yang sama saat awak media masih berada di Purwakarta, dan mencoba menelpon kepada sang Kanit Intel tersebut setelah mendapatkan informasi dari para petani yang mendapati Tarmudzi sedang berada di rumah H Gendut Darsono dan mewawancarai apakah tahu atau tidak terkait dengan adanya para petani yang diundang oleh Polres Indramayu, dijawab ” tidak tahu”.
Akan tetapi lain halnya dengan Taroni selaku Kadus atau Bekel (Perangkat desa) saat diwawancarai mengatakan, “Saya disuruh oleh Tarmudzi (Kanit Intel Polsek Sukra yang juga mengaku sebagai tokoh masyarakat Tegal Taman) untuk menyerahkan atau mengantarkan surat dari kepolisian tersebut kepada nama nama yang tertera di suratnya.”
Saat mewawancarai H Gendut Darsono warga desa Tegal Taman yang mengaku sebagai diberi kuasa oleh PT Tesco Indomaritim untuk melaporkan tujuh petani dirumahnya di tanggal 22 September 2024 mengatakan, “Intinya saya hanya diperintahkan oleh Bigboss (Jamin Basuki sebagai Direktur PT Tesco Indomaritim) untuk sebagai pelapor, kalau soal pasal-pasal nya saya tidak diberitahukan, artinya saya hanya disuruh untuk sebagai pelapor saja soal lahan yang sudah dibeli oleh PT Tesco Indomaritim digarap oleh seseorang”.
“Sebelum laporan ke Polres, saya diajak oleh Bigboss (Direktur PT Tesco Indomaritim) ke Polsek Sukra lalu berangkat bersama ke Polres Indramayu untuk melaporkan, dan Saya tidak pernah membaca surat laporan tersebut,” ujarnya.
Ditanya apakah benar yang dilaporkan nya adalah masih keterikatan family (keluarga) ” Ya, saya tahu mereka masih keterikatan keluarga, tapi saya hanya mengikuti perintah Bigboss, betul pada saat sebelumnya ketika di RM Bunda Sukra saat saya diwawancarai oleh bapak selaku wartawan saat itu saya menjawab hanya sebagai jembatan jual beli lahan antara warga dengan PT Tesco Indomaritim, dan kalau pemilik kuasa dari PT Tesco Indomaritim adalah bapak Waryadi (Anggota TNI AL yang mengaku mendapatkan perintah dari koperasi Balurjabar yang menjadi mitra PT Tesco Indomaritim) “.
Dilema Keadilan Laporan balik yang dilayangkan oleh PT Tesco Indomaritim mengaburkan fakta dan mengalihkan fokus dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hasil monitoring Ombudsman RI yang menyatakan bahwa PT Tesco Indomaritim tidak memiliki perijinan dasar menjadi bukti kuat bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran hukum.
Kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya keadilan di tengah dominasi kekuatan ekonomi dan politik. Warga Desa Tegal Taman, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, justru menghadapi ancaman balik dari pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan dan hak-hak mereka menjadi cerminan betapa pentingnya peran lembaga pengawas seperti Ombudsman RI dalam mengawal keadilan bagi masyarakat. Peran tokoh masyarakat yang juga merupakan anggota kepolisian juga menjadi sorotan, mengingat tanggung jawab moral dan hukum mereka untuk melindungi kepentingan dan hak-hak warga. *(Ikhwanto/Roziki)
Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman mengajak segenap prajurit dan PNS Kodam III/Slw untuk bahu-membahu dan terus bekerja sama serta bekerja keras dalam memelihara dan menjaga nama baik serta marwah Kodam III/Slw.
