INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat yang lebih baik, terutama disektor pertanian upaya terus dilakukan pemerintah desa Jambe kecamatan Kertasemaya  kabupaten Indramayu dalam hal pembangunan infrastruktur jalan (Rabat beton), TPT dan lainnya.

Kuwu desa Jambe Rudi Hartono atau yang akrab disapa Kuwu Rudi menjelaskan bahwa selama dua periode menjabat, dirinya beserta kaur pemerintah desa Jambe terus berupaya mendengarkan keluhan dan kritik dari warga yang mayoritas petani, terutama terkait persoalan saluran irigasi dan jalan.

“Kami pemerintah desa Jambe terus berupaya memaksimalkan pembangunan diberbagai bidang, dan yang kami dahulukan yang berskala prioritas, yang sudah kita sepakati dalam musyawarah desa (Musdes), seperti pembangunan rabat beton, pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk saluran irigasi, pemberdayaan masyarakat yakni padat karya, dan untuk anggaran ADD dan DD serta Banprov tahun 2023 kemarin kami prioritaskan untuk beberapa titik rabat beton jalan yang tersebar di desa Jambe”, ujarnya.

Sementara itu salah satu warga jambe Sukarna merasa sangat bersyukur punya pemimpin yang selalu mendengarkan keluhan warganya, Ia berterimakasih kepada kuwu Rudi beserta kaur pemerintahannya, atas pembangunan rabat beton di desanya, “terimakasih bapak kuwu dan pamong desa Jambe yang telah membangun jalan, sehingga jalan kami tidak becek lagi,” tukasnya. (Prapto/Herman Tongol)

Beberapa waktu yang lalu Penulis melihat di grup WA FKDT ada foto dengan bacdrop Pembinaan dan Pembekalan Guru Madin. Seluruh guru Madin dari tujuh lembaga MDT di desa Pengebatan hadir di ruang aula Balai Desa untuk mengikuti Pembinaan dan Pembekalan oleh beberapa nara sumber. Kegiatan tersebut bersumber dari dana desa atas kebijakan pemerintah desa, dalam hal ini desa Pangebatan Kec Bantarkawung Kab Brebes. Kebijakan tersebut tentu melalui proses musyawarah desa dengan keterlibatan BPD dan masyarakat lainnya.

Tidak semua desa di Kab Brebes melakukan kebijakan yang sama terkait dengan keberpihakan kepada Madrasah Diniyah (Pendidikan Keagamaan non Formal). Hal tersebut sangatlah berkait dengan kepedihan Pemdes terhadap Madin yang selama ini untuk operasional hanya mengandalkan dari iuran syahriyah (bulanan) dari murid MDT. Lain halnya dengan Pendidikan Formal setingkat MI/SD, MTs/SMP/ dan SMA/MA/ SMK yang mendapatkan dana dari Pemerintah dalam bentuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Sebagai bagian pemerintahan yang paling bawah, desa memilki peran secara bersama untuk mewujudkan  tujuan pendidikan nasional. Peran serta atau partisipasi Pemerintah Desa sesuai dengan amanat UU No 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut disebutkan, Kepala Desa berkewajiban, a). memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka tunggal Ika. Selanjutnya pada item d, mentaati dan menegakkan peraturan perundang undangan.

MDT merupakan irisan dari lembaga pendidikan keagamaan yang bergerak untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut sebagaimana termaktub pada pasal 30 UU Sisdiknas No 20 tahun 2003. Lebih dari itu proses pembelajaran yang dilaksanakan mencerminkan nilai nilai Pancasila khususnya sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian Pemerintah Desa yang melaksanakan program pembinaan guru Madin menjadi bagian dari implementasi Pancasila, UUD 1945 dan UU Sisdiknas.

Kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pangebatan bisa menjadi contoh Kepala Desa lain di Kab Brebes. Keterpanggilan nurani terhadap generasi bangsa yang ditempa pada pembelajaran MDT menjadi sangat penting. Karena dengan belajar ilmu agama maka generasi bangsa akan mematuhi norma-norma akhlak karimah. Kehadiran MDT dengan proses pembelajarannya dapat menjadi langkah preventif tindakan kenakalan remaja.

Sinergitas Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan kedamaian di desa dengan peningkatan perhatian kepada MDT menjadi langkah bersama yang sangat positif. Hal tersebut karena MDT mendidik dan membekali anak anak agar berbudi pekerti yang luhur dan memperkuat karakter kepribadian. Salah satu budi pekerti yang luhur adalah tidak meresahkan atau berbuat onar di tengah masyarakat. Disinilah nilai keyakinan beragama menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan prilaku yang baik dan luhur.

Apa yang dilakukan oleh Pemdes Pengebatan Kec Bantarkawung akan menjadi amal ibadah dalam bentuk kebijakan yang bermanfaat untuk umat. Sesungguhnya seorang pemimpin didalamnya pergerakannya (kebijakan) selalu dalam poros kemaslahatan umat atau rakyat. Pendidikan Keagamaan menjadi entitas investasi yang sangat berharga dalam membangun peradaban desa. (*)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Islam sebagai agama universal memberikan kontribusi dan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, menjadi pedoman bagi umat manusia, agar mampu mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya, baik untuk pribadi dalam kehidupannya, maupun berjamaah/kelompok, di lingkungan majelis taklim maupun di rumah-rumah warga jamaah.

Dalam mensyiarkan Islam, merupakan unsur yang dominan kepada penyuluh sebagai pelaku dakwah/kepenyuluhan diharapkan mampu merealisasikan kegiatan penyuluhan dalam masyarakat, dimanapun ia berada menjadi lebih religiusitas. Sebab tanpa perjuangan penyuluh dalam mensyiarkan Islam, mencetak umat yang relijius, dapat melakukan amar ma’ruf nahi mungkar dengan baik, maka kemungkinan sebagai ummatan wahidatan menjadi tidak mungkin.

Keberadaan penyuluh sebagai pendakwah agama Islam, sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, berperan mengatasi hambatan-hamabatan, sekaligus juga menjadi tempat bertanya dan mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan persoalan dengan nasehatnya, baik masalah agama, pribadi dan masalah kemasyarakatan dengan usaha untuk menjadikan sebagai umat yang rahmatan lil alamin.

Melalui fungsi dan tugas Penyuluh Agama, setidaknya terdapat peran Penyuluh Agama untuk ikut mewujudkan struktur masyarakat yang religius. Penyuluh Agama pun kemudian bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan agama di masyarakat melalui kelompok binaan masing-masing, baik secara individu atau secara berkelompok, melalui majelis taklim atau secara lembaga.

Peranan Penyuluh Agama sangat penting mengingat beberapa hal sebagaimana berikut :

Pertama, pembangunan memerlukan partisipasi seluruh anggota masyarakat dan umat beragama perlu dimotivasi untuk berperan secara aktif menyukseskan pembangunan. Kedua, umat beragama merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Oleh karena itu perlu dimanfaatkan seefektif mungkin, sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Ketiga, agama merupakan motivator pembangunan. Karenanya ajaran agama dapat menggugah dan merangsang umatnya untuk berbuat dan beramal saleh menuju kesejahteraan jasmani dan rohani. Keempat, media penyuluhan merupakan sarana dan modal penting dalam melaksanakan pendidikan agama Islam pada masyarakat sekaligus dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Penyuluh agama adalah ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama, maupun dalam menyampaikan pesan-pesan program pemerintah. Peran penyuluh agama dalam masyarakat sesungguhnya sangatlah penting sebagaimana diketahui bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih memandang pentingnya sosok ideal sebagai figur atau patron dalam kehidupannya. Penyuluh agama memiliki potensi untuk di dudukkan sebagai figur atau tokoh yang dianggap memiliki banyak pengetahuan keagamaan.

Kehidupan Keagamaan di Kota Pekalongan

Kota Pekalongan sejak dahulu telah dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat Religiusitas yang cukup tinggi. Dikatakan tinggi religiusitasnya mengingat banyaknya jumlah pondok pesantren. Keberagaman pemeluk agama tidak lagi menimbulkan permasalahan yang berarti menunjukkan kondusifnya kehidupan antar umat beragama di Kota Pekalongan. Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Kota Pekalongan, sedangkan agama lain yang dianut sebagian warga Kota Pekalongan adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dengan kemajemukan tersebut, sulit rasanya untuk menghindari konflik. Keberagaman masyarakat adalah salah satu ciri masyarakat multikultural, yaitu sebuah konsep yang menunjuk kepada suatu masyarakat yang mengedepankan pluralisme budaya.

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa relijiusnya, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dengan ragam ormas keagamaan seperti; dari NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Rifaiyyah dan LDII. Meskipun ormas Islam ini di dominasi oleh umat Nahdliyyin, namun dapat saling menjaga keharmonisan dalam intern umat beragama, maupun antar umat beragama. Tentunya kondisi harmonis tidak lepas dari peran FKUB yang terbentuk dari ragam tokoh masyarakat dengan upaya menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan umat beragama.

Pernah ada gesekan terkait pembangunan tempat ibadat dan kasusnya di Krapyak. Menurut penilaian masyarakat setempat yang menolaknya karena pembangunan musholla tersebut tidak sesuai peruntukkannya, karena orang-orang yang mendukung itu bukan asli dari orang-orang setempat dan berbeda pula dalam pemahamannya. Sehingga mendapat protes masyarakat setempat. Alasan lainnya pada prinsipnya karena warga setempat itu dominan masyarakat nahdliyin.

Terkait dengan pendirian rumah ibadat kerap menjadi konflik di Tengah masyarakat, dan bahwa sebenarnya hal tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dengan mengacu landasan yuridis dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan melestarikan budaya yang luhur serta dengan mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Sensasi Bimbingan atau Penyuluhan di Kota Pekalongan

Penyuluh agama Islam terkadang juga disebut sebagai pemuka agama mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan di majelis taklim, agar mampu menyebarkan segala aspek pembangunan melalui pintu agama. Oleh karena itu agar tugasnya dalam melakukan penyuluhan dapat berhasil, maka penyuluh dituntut dalam menjalankan fungsinya bisa sebagai informan, edukator, konsultan dan administrator. Tentunya juga diharapkan dapat memahami materi dakwah, metode dakwah dan teknik penyuluhan, sehingga seorang penyuluh agama diharapkan dapat mencapai tujuan dakwah yaitu dapat meningkatkan dalam pengamalan ibadahnya kearah kehidupan yang lebih baik, menjadi masyarakat yang relijius dan sejahtera lahir maupun batin.

Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kota Pekalongan memiliki tugas untuk menyampaikan pesan yang terdapat pada program sebagaimana tersebut kepada masyarakat binaannya. Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam melakukan pembinaan dan bimbingan di majelis taklim, dengan metode ceramah, metode tanya jawab/diskusi, dan praktik sebagai fungsi edukatif/informatif. Selain itu juga penyuluh melaksanakan fungsi konsultatif, baik yang bersangkutan datang untuk meminta saran/nasehat konsultasi atau sebagai mediator sosial di masyarakat/pribadi sebagai fungsi advokatif dengan diskusi atau musyawarah.

Penyuluh agama Islam Non PNS dalam membimbing agama kepada masyarakat binaannya, dengan menyampaikan berbagai materi dan metode melalui majelis taklim di masjid atau musholla setempat, termasuk di lingkungan Lapas dan Rutan seperti kewajiban untuk menuntut ilmu, wajibnya solat fardhu dan sunnahnya, bab thoharoh, wudhu dengan menggunakan metode ceramah, halaqah dan tanya jawab. Di akhir ceramahnya diberi kesempatan untuk bertanya atau mengulang pelajaran sebelumnya atas permintaan jamaah. Demikian pula halnya pelajaran bimbingan agama Islam bagi penyuluh Non PNS tidak hanya untuk kaum bapak dan ibu saja, tetapi juga melingkup pada tingkatan remaja usia SMP- Kuliah.

*Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur

www.youtube.com/@anas-aswaja

BREBES (Aswajanews.id) – “Selaku Pengurus MWC NU Wanasari mengucapkan selamat dan sukses atas direncanakannya pembukaan klinik kesehatan untuk warga NU khususnya desa Sawojajar. Dengan menjalin kerjasama bersama Lembaga Kesehatan PCNU Brebes, program yang dilaunching pada malam hari menjadi awal yang baik untuk tujuan yang baik. Semoga Alloh SWT memberikan kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan program yang baik ini,” kata Akhmad Sururi selaku Sekretaris MWC NU Wanasari Brebes saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Launching Program Klinik Kesehatan di kantor NU Ranting Sawojajar,pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024.

Sururi menuturkan, tiga hal yang menjadi kebutuhan warga NU, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting, karena dengan sehat kita bisa beribadah, bekerja serta melakukan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk umat. Ketika NU memiliki klinik kesehatan maka layanan kesehatan akan sangat bermanfaat warga NU, dari NU oleh NU untuk NU. Urusan teknis perizinan nanti menjadi domain PC LKNU Kab Brebes.

Dalam kesempatan tersebut, Dr Ramly selaku jajaran pengurus PC LKNU mempresentasikan secara daring, tentang prosedur dan mekanisme pendirian Klinik Kesehatan. Mulai dari sarana prasarana, tenaga medis dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi saat pengajuan pendirian. Dirinya optimis untuk NU Sawojajar bisa mendirikan klinik yang nanti akan menjadi kebanggaan NU.

Di ruang pertemuan Ranting NU Sawojajar, Dr Baihaqi menyatakan siap untuk menyukseskan pendirian Klinik Kesehatan NU Sawojajar. “Kami bersama dengan tim di PC LKNU siap memberikan pendampingan untuk proses pendidikan Klinik Kesehatan NU Sawojajar. Hal hal yang terkait dengan persyaratan perizinan bangunan bisa kita bicarakan.Insya Alloh untuk ranting Sawojajar dengan kepemilikan gedung yang sudah bagus ini bisa berdiri klinik kesehatan,” ujar Beliau di hadapan peserta sosialisasi launching Pembangunan Klini kesehatan.

Ikut serta memberikan dukungan rencana pembangunan gedung klinik kesehatan, dr Iqbal selaku jajaran PC LKNU Kab Brebes. dr Iqbal memberikan gambaran pangsa pasar kedepan serta pengelolaan Klinik kesehatan sangat bermanfaat untuk warga NU. “Warga NU di Sawojajar yang banyak pasti nanti akan merasakan manfaatnya klinik kesehatan. Ketersediaan obat dan tenaga kesehatan nanti bisa kita rembug bersama. Lebih dari itu kedepan semua warga Indonesia harus memiliki Bbjs Kesehatan. Hal ini akan menjadi peluang besar untuk berkembangnya klinik kesehatan di Sawojajar,” tutur Dr Iqbal.

Sebelumnya H. Arif Rahman Hakim selaku Ketua Tanfidziah NU Ranting Sawojajar menyampaikan rencana pembangunan Klinik kesehatan. “Rencana klinik kesehatan menjadi rencana yang sudah kami bicarakan matang dengan PC LKNU Kab Brebes bahka kami sudah kordinasi dengan PW LKNU Jawa Tengah. Semua sangat mendukung dan menyambut baik, karena hal ini akan menjadi contoh ranting yang lain,” kata H. Arif.

Lebih jauh Staf JFU PD Pontren Kemenag Brebes menyampaikan, kita memiliki kantor yang bagus agar lebih bermanfaat. Dalam rangka mengembangkan manfaat dan fungsi kantor ini, maka kita rencanakan klinik kesehatan. Sehingga setiap hari kantor bisa digunakan untuk klinik. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini , mohon dukungan dan doa restu hadirin untuk rencana yang baik ini.

Kegiatan Sosialisasi Launching Klinik Kesehatan ranting NU Sawojajar dihadiri oleh Rois Syuriah MWCNU Wanasari,KH Sobarudin, Wakil Ketua Tanfidziah ,H.Tobiin dan Sekretaris Akhmad Sururi. Beberapa pengurus badan Otonom NU ranting Sawojajar juga hadir bersama dengan warga NU setempat. (Red/Nas)

Indramayu (Aswajanews.id) – Hari ini Kabupaten Indramayu genap berusia 497 tahun. Berhitung angka, hampir lima abad dimana Raden Bagus Wiralodra menapakan jejak peradabannya di tatar pesisir sisi sungai Cimanuk.

Tapakan di pesisir utama Jawa ini sudah banyak dikenal orang sejak 500 tahun yang lalu. Catatan jalur rempah banyak menyebut Chiamo, Dermayu dan Indermajoe sebagai penghasil beras dan garam pada masa Hindu Budha hingga masa kolonial.

Di usianya yang ke-497, Indramayu tak mau kalah dengan daerah daerah lain. Keinginan untuk sepadan dan maju ditorehkan oleh Bupati Indramayu Hj Nina Agustina yang saat ini kembali maju mencalonkan diri sebagai bupati untuk periode lima tahun ke depan.
Program proteksi kesehatan untuk seluruh masyarakat Indramayu yang digelontorkan melalui anggaran APBD Kabupaten Indramayu sebesar Rp 89 milyar, merupakan upaya Hj Nina Agustina untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat di bidang kesehatan.
Program layanan kesehatan gratis ini berlaku untuk semua masyarakat yang ber KTP Kabupaten Indramayu tanpa terkecuali.
Universal Health Coverage (UHC), merupakan Program kebijakan Hj Nina Agustina terkait Pemberian Bantuan Iuran atau Premi asuransi BPJS kepada masyarakat untuk menjadi peserta BPJS kelas 3.
Proteksi kesehatan kepada masyarakat ini belum semua kabupaten/ kota di negeri ini merogoh APBD nya untuk Program yang dibutuhkan oleh semua orang ini.
“Pemkab Indramayu telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 89 Milyar dan ini semua bentuk keberpihakan saya sebagai kepala daerah dalam memproteksi masyarakat,” jelas Hj Nina Agustina dalam wawancaranya beberapa waktu lalu.
Tidak hanya bidang kesehatan, Kabupaten Indramayu yang dikenal sebagai lumbung padi nasional dengan luasan area tanam mencapai 125.442 hektar dan tingkat produksi mencapai 1,8 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) / tahun, juga di proteksi agar lahan pertanian tidak beralih fungsi.
Pemerintah Kabupaten Indramayu menjaga lahan pertanian melalui program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dua program ini tidak lain agar lahan pertanian padi yang menjadi andalan sekaligus mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indramayu tidak hilang seiring masuknya industrialisasi.
“Kita proteksi lahan pertanian agar tidak tergerus oleh industrialisasi yang perlahan mulai melirik Indramayu sebagai lahan utama para investor,” tutur Nina.
Meski berstatus sebagai daerah pertanian, Hj Nina Agustina juga memberikan ruang bagi investor untuk menanamkan investasinya di kabupaten Indramayu. Pemkab Indramayu menyiapkan enam wilayah kawasan industri sebagai penyangga kawasan Rebana. Ke-enam wilayah tersebut meliputi kecamatan Losarang, Sukra, Balongan, Cikedung, Gantar dan Terisi.
“Kita buka peluang seluas luasnya untuk investor berinvestasi di Indramayu. Sudah kita siapkan enam titik kawasan untuk mereka berusaha. Imbasnya pada penyerapan ratusan ribu tenaga kerja lokal,” jelas Nina yang meminta anak anak muda Indramayu mulai mempersiapkan kemampuan diri.
Nina sendiri meminta generasi muda Indramayu untuk fokus dengan melesatnya Indramayu ke arah industrialisasi ini, akan menjadi peluang bagi masyarakat Indramayu untuk bekerja di tanahnya sendiri. Artinya, lanjut Nina, program ini akan membawa masyarakat Indramayu sejahtera.
“Tidak perlu lagi kerja ke daerah lain kalo di daerah kita sendiri peluang kerja itu ada. Mulai hari ini ayo asah kemampuan dan ketrampilan kita terutama anak anak muda Indramayu. Kalian pasti bisa,” kata Nina menyemangati anak anak muda Indramayu.
Dalam kesempatan lain, Nina memaparkan selama tiga setengah tahun ini sudah 88 persen infrastruktur kita perbaiki. Dari mulai jalan desa, jalan Kabupaten, jalan usaha tani, hingga kebutuhan insfratruktur lainnya. Waktu yang tidak genap lima tahun dalam membangun Indramayu ini, kata Nina menjadikan dorongan agar rakyatnya yang tersebar di 31 kecamatan dapat merasakan sentuhan pembangunan. DIRGAHAYU INDRAMAYU. (Herman/Tongol)

Kabupaten Bekasi (Aswajanews.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi menggelar Kirab Pilkada Tahun 2024 di Halaman Museum Gedung Juang 45, Jl. Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, pada Sabtu (5/10/2024) malam.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Ali Rido menyampaikan, Kirab Pilkada merupakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2024.

“Melalui Kirab ini kita sosialisasikan terkait tahapan Pilkada 2024, kapan hari pemungutan suara, calonnya siapa saja dan hal lainnya untuk meningkatkan partisipasi dan menjadikan pemilih yang cerdas,” terangnya.

Kirab Pilkada ini, kata Ali Rido, akan diteruskan pelaksanaannya dalam lingkup yang lebih kecil, yakni di 23 kecamatan dan 187 desa/kelurahan, dengan dibantu oleh PPK dan PPS dan akan dimonitoring oleh KPU Kabupaten Bekasi.

“Kegiatan ini akan dibagi penyelenggaraannya di wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat, untuk mengajak masyarakat menggunakan hsk pilihnya pada tanggal 27 November 2024,” ujarnya.

Mewakili Pj Bupati Bekasi, Pj Sekretaris Daerah (Sekda), Jaoharul Alam yang hadir pada acara tersebut mengatakan, digelarnya Kirab Pilkada 2024 diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

“Kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024 dengan memberikan hak pilihnya. Karena suara yang kita miliki sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan,” ungkapnya.

Momentum Pilkada Serentak tahun 2024, lanjutnya, merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memilih para pemimpin terbaik yang dapat membawa kemajuan dn kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

“Kami berharap, Kirab ini bukan hanya sebatas seremonial saja, tapi juga menjadi simbol dari harapan dan semangat masyarakat Kabupaten Bekasi dalam menyambut pesta demokrasi yang akan datang,” katanya.

Lebih lanjut, Jaoharul Alam menyampaikan, semua pihak mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan lancar, aman dan damai. (Red)

Sumedang (Aswajanews.id) – Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) melaksanakan Musyawarah Wilayah ke-10 tingkat wilayah 13 Kab.Sumedang Daerah 10 Jawa Barat Masa Bakti 2024-2028.

Dengan mengambil tema “Menata organisasi untuk relawan komunikasi yang multi kompetensi Bersama Rapi Sumedang semakin tandang medal ngawujudkeun kahayang balarea” kegiatan yang dilaksanakan di aula Gedung Korpri Sumedang.

Acara yang dihadiri oleh Ketua RAPI Wilayah 13 Sumedang, Ketua RAPI Daerah 10 Jabar, Ketua Orari Sumedang, Sesepuh RAPI, perwakilan forkopimda, Kadis Diskominfosanditik Sumedang dan para anggota RAPI Lokal Sumedang, Minggu (6/10/2024).

Dalam sambutannya, Ketua RAPI Wilayah 13 Sumedang Periode 202-2024, H. Dikdik menyampaikan, sekilas perjalanan selama menjadi ketua kepengurusan RAPI di Sumedang. Selama menjadi ketua bersama dengan pengurusan RAPI di Sumedang periodesasi 2020-2024 yang berakhir pada tahun 2024 meski banyak rintangan, namun semuanya dapat berjalan dengan baik.
“Kami berharap dengan tidak ikut serta lagi dalam pencalonan yang sekarang akan dilaksanakan masa bakti 2024-2028, ada regenerasi yang dapat melanjutkan dan lebih maju lagi RAPI di Sumedang,” ucapnya.

Dikatakan dia, selama pengurusan kami dapat membentuk 9 wilayah lokal rapi yang tadinya kepengurusan RAPI lokal baru terbentuk 4 wilayah lokal, di Kab. Sumedang.

Mudah-mudahan, setelah Muswil X wilayah 13 tingkat Kab.Sumedang dengan kepengurusan baru bisa melanjutkan menambah lokal lokal, karena pada Prinsipnya AD/ART, dibolehkan satu kecamatan, satu lokal dan diharapkan juga, kepada para anggota RAPI yang hadir pada hari ini, harus lebih giat, serta terus bersemangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain itu juga, dapat merekrut anggota lain.

“Sehingga RAPI kedepanya di Sumedang dapat lebih semarak dan lebih maju, tetap berkaloborasi, serta bekerjasama baik dengan pemerintah daerah Kab.Sumedang dan unsur lainnya,” ucapnya.

Disampaikan ketua RAPI 10 Jabar, Yaya, SE mengatakan, dengan diselenggarakannya Muswil ke-10, wilayah 13 Sumedang dan siapapun yang terpilih menjadi ketua RAPI Sumedang, nantinya dapat merangkul teman-teman, karena kita sama dalam satu kepengurusan.

“Selanjutnya, kepengurusan dan terbentuk,yang nantinya dapat berkoordinasi dengan pemerintah Kab.Sumedang termasuk dengan unsur lainnya,seperti dengan Kodim, Polres, para dinas terkait yang ada di Kab. Sumedang,” ucapnya.

Sementara Pj Bupati Sumedang yang diwakili oleh Dinas Kominfosanditik Sumedang, Bangbang mengatakan, siapapun yang terpilih menjadi ketua RAPI yang baru Kab. Sumedang, berharap nantinya bisa lebih intens, berkaloborasi, berkoordinasi dan kedepannya harus lebih berinovasi, banyak program dari pemerintah daerah yang harus bisa dikomunikasikan dan yang harus diinformasikan kepada seluruh warga masyarakat, terkait pelayanan-pelayanan, program dan hal lainnya.

“Harapan kami, kaloborasi dan kerjasama dengan Rapi Kab Sumedang mengajak seluruh jajaran pengurus RAPI Sumedang, dan endingnya adalah bagaimana untuk dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di Wilayah Kab. Sumedang,” ucapnya. (Yana)

Jakarta (Aswajanews.id) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang telah beroperasi sejak tahun 2014 di Indonesia, bertujuan untuk menyediakan jaminan kesehatan nasional. Layanan ini menyerupai asuransi kesehatan dan memerlukan pembayaran iuran bulanan dari pesertanya.

Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan meliputi layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan mitra, termasuk pendaftaran, konsultasi dokter, obat-obatan, dan tindakan medis seperti operasi.
Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua jenis penyakit dan pelayanan medis masuk dalam cakupan BPJS Kesehatan.
Lantas, apa saja layanan dan penyakit yang tidak ditanggung BPJS? Simak informasinya pada artikel di bawah ini.
21 Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS
Berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 52 ayat (1), berikut ini adalah manfaat kesehatan yang tidak dijamin atau tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Berikut adalah daftar 21 poin terkait pelayanan kesehatan yang tidak mendapatkan jaminan atau tanggungan dari BPJS Kesehatan, berdasarkan Pasal 52 Perpres Nomor 82 Tahun 2018:

1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
3. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
4. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib, sampai nilai yang ditanggung oleh program tersebut sesuai dengan hak kelas rawat peserta.
5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik.
7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas atau gangguan kesuburan.
8. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi.
9. Gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan alkohol.
10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
13. Alat dan obat kontrasepsi dan kosmetik.
14. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa, atau wabah.
16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah.
17. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.
18. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

20. Pelayanan lain yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

21. Pelayanan yang sudah ditanggung oleh program lain.
    Demikian 21 layanan dan penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan yang harus diketahui. Baca, pelajari, dan manfaatkan BPJS dengan bijak, ya! (Red)