Sebelum memulai tulisan ini, penulis memberikan satu jalan. Satu-satunya jalan menjadi Politisi Tanpa Korupsi. Yakni menjadi Pengusaha Kaya, dan berniat menjadi Politisi berkiprah dipolitik dengan niat mengabdi kepada masyarakat. Dan memahami regulasi yang ada secara komprehensif. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, Biaya Politik di Indonesia sangat mahal. Kabar dari orang ke orang, kalo mau jadi Lurah atau Kepala Desa minimal 500 juta. Ingin menjadi DPRD Kabupaten Minimal punya modal 1 Miliar, Ingin Menjadi DPRD Provinsi Minimal 5 Miliar, Ingin menjadi DPR RI minimal 15 Miliar itupun belum tentu Jadi. Ingin menjadi Bupati atau walikota minimal punya 30 Miliar dan seterusnya.
Biaya politik yang mahal ini tidak sejalan dengan dana yang di dapat oleh pejabat disemua tingkatan. Ada dua kemungkinan jika anda tidak kaya, pertama ada orang yang siap membiayai anda, yang kedua ada melakukan gerakan sosial ketemu dengan banyak orang, melakukan marketing diri dan orang mau memilih anda karena bagusnya nama anda. Cara yang kedua ini sepertinya aga sulit, karena toleransi terhadap Money Politic di Indonesia sangat tinggi.
Sedikit Frustasi, penyebaran amplop (serangan fajar) nyata didepan mata tapi susah untuk dibendung. Melanggar tapi susah untuk dikasuskan, akhirnya semua orang like or dislike melakukan money politic untuk jadi pejabat.
Jika seseorang mendapatkan funding dari “Bos nya”. Tentu secara moril dia harus mengembalikan secara sukerela dalam bentuk program dan proyek. Rentetan ini akan selalu ada dan tetap ada.
Kecenderungan ini membuat banyak orang tidak suka terjun dalam bidang politik. Pinter, Memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, tapi tidak punya uang maka bukan tidak bisa tapi akan sangat sulit untuk terpilih.
Selamat datang di dunia politik di Indonesia bagi kaum aktivis, tanpa uang anda tidak akan terpilih. Kecenderungan ini akan terus berlanjut hingga nantinya kursi di DPR ini hanya akan diisi oleh Orang yang punya kapital ntah itu Pengusaha, Artis, atau orang yang memiliki uang yang ntah dari mana sumbernya. (Penulis: Kamas Wahyu Amboro, Akademisi, Aktivis, Pengamat)
Dunia sekarang mengalami berbagai rentetan waktu sejarah. Peradaban mencatat sebuah kerajaan atau negara, atau sebuah dinasti dan lainnya menjadi maju karena penghargaan yang tinggi terhadap Guru.
Kita sebut peradaban awal ke-3 Hijriah, era sebelumnya yakni era Umayyah peradaban ilmu berkembang tapi tidak sehebat era Abassiyah. Di era Umayyah politisi menjadi primadona, atau era tersebut orang menyebutnya Khalifah. Suasana ini membuat ulama seperti Hasan Al Basri menginginkan semacam hidupnya ilmu kembali. Ulama menjadi dihormati.
Alhamdulillah, era Abassiyah, sebuah era paska Umayyah banyak khalifah yang menempatkan ulama dengan penghargaan yang tinggi. Sehingga perkembangan ilmu sangat pesat pada saat itu, seperti lahirnya para Fuqohaa seperti Imam Syafii, Imam Ahmad, dan lain sebagainya.
Problem Indonesia dari periode pemerintahan ke pemerintahan sama yakni peningkatan SDM, dan kunci ini ada pada Guru. Hari ini, guru masih meributkan kesejahteraan, administrasi untuk sertifikasi, tunjangan, PPPK dan menjadi ASN, dan itupun kuotanya sangat terbatas dan sangat sulit. Tapi di belahan profesi yang lain ratusan politisi mobilnya saja minimal Innova Reborn, atau kalo sudah di level pusat minimal ya Pajero. Artinya sederhana penulis mengambil sebuah konklusi. Jika Indonesia ingin maju, Guru harus diberi penghargaan setinggi-tingginya. Paling tidak kesejahteraannya sama kaya politisi kalo tidak bisa lebih. (Penulis: Kamas Wahyu Amboro, Akademisi, Aktivis, Pengamat)
JAKARTA (Aswajanews.id) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku mendapat banyak pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal yang melaporkan dugaan pemerasan untuk kepentingan calon petahana di Pilkada 2024 seperti kasus Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
“Saya setelah kejadian ini [penangkapan Gubernur Bengkulu dkk] mendapatkan WA dari beberapa nomor yang saya enggak kenal dan menyampaikan: ‘Pak, ini di daerah tertentu juga sama.’ Dia sebut bahkan sudah TSM: Terstruktur, Sistematis, Masif,” ujar Alex dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11) malam.
Pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini menuturkan fenomena tersebut sudah lama terjadi. Hal itu disebabkan oleh biaya politik yang tinggi.
“Ini kan sudah lama fenomena seperti ini. Bahkan, dari kajian KPK, LIPI dan Kemendagri kan sudah melakukan penghitungan rata-rata berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah, tingkat dua itu kalau enggak salah Rp20 sampai Rp30 miliar. Kemudian tingkat provinsi sekitar Rp50 miliar,” ucap Alex.
“Itu baru untuk mencalonkan loh, belum tentu menang. Kalau mau menang ya dua atau tiga kali lipat. Konon seperti itu,” sambungnya.
Alex menambahkan faktor utama yang harus dibenahi adalah pendidikan politik masyarakat. Sebab, pemilihan di Indonesia masih sangat bergantung hanya kepada uang.
“Kemenangan itu banyak bergantung hanya pada uang yang nanti akan diberikan kepada masyarakat. Salah satunya itu membeli suara. Ini biaya yang paling besar. Termasuk juga untuk honor dari para pendukungnya, saksi-saksi dan lain sebagainya. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan tentu membutuhkan kemampuan keuangan yang tinggi juga,” ucap Alex.
Ia menambahkan uang-uang tersebut tidak melulu bersumber dari kantong pribadi calon pemimpin kepala daerah, melainkan banyak dari sponsor.
“Termasuk antara lain dengan cara-cara seperti ini kan: dukungan dengan menjanjikan nanti kalau saya menang kamu tetap menjadi kepala dinas dan lain sebagainya, kalau enggak mendukung dan saya menang nanti kamu saya ganti,” tutur Alex.
“Ada semacam pemaksaan, intimidasi terhadap pejabat-pejabat di daerah termasuk pegawainya itu untuk mendukung petahana. Ini yang terjadi,” lanjut dia.
KPK baru saja menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan ajudan gubernur Evriansyah alias Anca sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Para tersangka sudah ditahan di Rutan Cabang KPK.
Tindakan tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan Rohidin yang maju kembali dalam pemilihan calon gubernur Bengkulu periode 2024-2029. Ia berpasangan dengan Meriani akan melawan Helmi Hasan-Mi’an.
Helmi Hasan merupakan adik dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
KPK seyogianya juga menangkap lima orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bengkulu, Sabtu (23/11) lalu. Namun, mereka dilepas karena berstatus sebagai saksi.
“Dengan tidak kita tetapkan para kepala dinas, kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai tersangka, karena mereka kami menilai sebagai korban pemerasan, kami berharap daerah-daerah lain yang barangkali pegawainya, pejabatnya, kepala dinasnya diminta oleh calon kepala daerah yang petahana, silakan lapor,” ucap Alex.
“Belajar dari ini kami berharap mereka semakin berani melaporkan tindakan-tindakan dari calon kepala daerah yang melakukan pungutan-pungutan atau pemerasan kepada pegawai-pejabat di daerah itu untuk mendanai pencalonan petahana. Silakan lapor. Sertakan misalnya ada bukti chatting, bukti rapat terkait dengan instruksi perintah petahana. Silakan sampaikan, laporkan,” jelasnya. (Nas)
PEKALONGAN (Aswajanews.id) – Salah satu bentuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan menjaga kelestarian alam yaitu dengan mengadakan penghijauan. Pada hari Jum’at, 22 November 2024, HMPS Ilmu Hadis berkolaborasi dengan kelompok 22 KKN 60 mengadakan Penghijauan yang bertemakan “Living the hadith by Ecogreen Plant Trees for the Future”.
Penghijauan ini dilaksanakan di Jalan Labuhan kelurahan Degayu kota Pekalongan yang bertemakan. Tujuan penghijauan ini dilakukan agar membuat lingkungan menjadi asri, mengurangi global warming, mengurangi polusi, serta mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda nabi yang berbunyi;
Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Hasan] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Lahi’ah] telah menceritakan kepada kami [Zabban] dari [Sahl bin Mu’adz] dari [Bapaknya] dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: “Barangsiapa yang membuat bangunan tanpa ada kedlaliman dalam membuatnya, atau menganggu yang lainnya, atau menanam tanpa ada unsur kedlaliman dan mengganggu yang lainnya, dia mendapatkan pahala yang mengalir.
Kegiatan ini dilakukan untuk menyadarkan Masyarakat bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
Bibit pohon yang ditanam yaitu bibit pohon Bintaro, Bintaro biasa digunakan untuk penghijauan penghias kota. Sebanyak 300 bibit pohon bintaro berhasil kami tanam sepanjang jalan Labuhan.
Acara ini berjalan lancar dan sukses dengan dukungan berbagai pihak yang turut mendukung penghijauan ini. Penghijauan ini diharapkan dapat menjadikan Masyarakat lebih sadar akan pentingnya merawat lingkungan sekitar. (Kontributor: M Arzaqi Nassani)
Kita tahu bersama bahwa Pak Jokowi Presiden 2 Periode hingga 2024 kemarin merupakan orang Jawa Tengah yakni Solo. Begitupun Prabowo, yang memiliki darah dari kakeknya orang Banyumas. Untuk itu pasca ditetapkan KPU menjadi Presiden Prabowo langsung ke Makam Kakeknya takut kualat kalo ngga ziarah.
Orang bisa mengatakan, ya itu takdir Allah. Atau ya itu wajar saja karena mereka orang jawa dan penduduk suku Jawa merupakan yang terbesar di Indonesia. Itu semua benar, tapi tentu menjadi ada hal yang unik ko Jawanya dari Jawa Tengah?. Why?
Sebuah analisa pribadi saya dan sangat subyektif. Memang bangsa indonesia ini tadinya adalah berisi kerajaan-kerajaan. Dan transformasi dari Kerajaan Mojopahit ke Islam ada di era perpindahan dari Raja Brawijaya V ke anaknya yakni Raden Patah. Melanjutkan kekuasaan ayahnya tapi dengan pengaruh yang berbeda terutama dalam hal agama yang memang Raden Fatah ini anak dari Ratu Champa dan Brawijaya V kemudian dididik di pesantren Ampel Denta oleh Sunan Ampel dan menjadi Raja Islam Pertama. Kita bisa menilai bahwa Sunan Ampel yang di Jawa Timur itu menjadi Guru, dan Raden Fatah adalah murid. yang juga raja Demak di Kerajaan Demak, tepatnya sekarang Jawa Tengah.
Penulis tidak dalam posisi yang mengharuskan pembawa memaknai hal yang sama dengan apa yang saya tulis. Tapi memang fase Islam, yang era Demak kemudian Pajang hingga Mataram, itu adalah proses wilayah yang sekarang Indonesia ini menjadi muslim.
Mungkin, karena itu kalo mau belajar baik agama dan lainnya bisa belajar sama “orang Jawa Timur”. Dalam artinya ada bagusnya. Faktanya memang pesantren yang besar banyak di Jawa Timur termasuk Ulama yang lahir. Seperti pesantren Ploso, Lirboyo, Gontor, dan banyak yang lainnya termasuk belajar fan ilmu lain. Tapi kalo mau belajar bagaimana menjadi seorang politisi itu sama orang Jawa Tengah, belajar dalam artian memang gerakan untuk cetak jadi menjadi Pemimpin atau Politisi. Karena memang kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram Islam berlokasi di wilayah Jawa Tengah sebagian sekarang menjadi DIY. Jadi mungkin saja ada psikologi masyarakat yang kita tidak tahu dimensinya, bahwa presiden orang Jawa Tengah karena melekatnya kerajaan Demak, Pajang dan Mataram dalam perjalanan hidup Bangsa Indonesia. Dan mungkin saja Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kecelup dapet barokahnya Sunan Ampel, Raden Fatah dan Hadiwijaya. Wallahualam Bisshowaab. (Penulis: Kamas Wahyu Amboro, Akademisi, Aktivis, Pengamat)
BANDUNG (Aswajanews.id) – Pada masa tenang Pilkada 2024, Kasi Trantib Satpol PP Kecamatan Baleendah Kab Bandung, H. Tata Suherlan, S.Sos., yang juga Ketua Sekretariat Panwas mengimbau masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar aturan pemilu. Imbauan tersebut disampaikan kepada media, Senin (25/11/2024) usai penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).
Menurutnya, masa tenang adalah periode sebelum hari pemungutan suara, di mana semua kegiatan kampanye harus dihentikan, termasuk penyebaran materi promosi, pemasangan alat peraga kampanye, atau kegiatan lain yang bertujuan memengaruhi pemilih.
Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kecamatan Baleendah Kab Bandung
Ia menegaskan bahwa semua bentuk kampanye, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dilarang.
“Warga diimbau untuk tidak melakukan tindakan provokasi yang bisa memicu konflik atau kegaduhan,” ujarnya.
Jika ada indikasi pelanggaran selama masa tenang, masyarakat diharapkan melaporkannya kepada Panwaslu setempat.
Tata berharap pelaksanaan Pilkada Kab Bandung dapat berjalan lancar, jujur, adil, serta bebas dari tekanan atau intimidasi. (Red)
Cimahi (Aswajanews) – Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi tahun 2024,diantaranya kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debut publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lainnya.
Ketua Bawaslu Kota Cimahi Fathir Rizkia Latif
Hari ini Bawaslu menerbitkan Surat Imbauan Nomor: 516/PM.00.02/KJB- 23/11/2024 tentang Imbauan Masa Tenang Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Tahun 2024 tanggal 22 November 2024, agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
Bahwa Bawaslu Kota Cimahi dengan kewenangan melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota sebagaimana ketentuan pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dun Wakil Wali Kota:
Bahwa Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
Bahwa Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya Masa Tenang jo Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota:
(a) Pasal 1 nomor 18: Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
(b) Pasal 4 ayat (2): Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
(c) Pasal 31 ayat (1): Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang.
(d) Pasal 45: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya Masa Tenang.
(5) Pasal 46: Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang.
(6) Pasal 47 ayat (4): Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama Masa Tenang.
(7) Pasal 63: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada hari Pemungutan Suara.
Berdasarkan uraian diatas berkenaan dengan tahapan Masa Tenang. Bawaslu Kota Cimahi
mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
November 2024 s.d Selasa, 26 November 2024;
a. Agar memperhatikan Jadwal Masa Tenang yang dilaksanakan pada hari Minggu, 24
b. Agar tidak melakukan Kampanye pada Masa Tenang dan pada Hari Pemungutan Suara;
c. Agar tidak melaksanakan Kampanye dalam metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
d. Agar menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya Masa Tenang. (Sinto)
Beberapa hari belakangan ini sempat ada hal yang akan memicu permasalahan, dimana ibu-ibu menyanyikan lagu kurang lebih “..yo maju yo terus maju. Singkirkan bima bima bima..”. Dimana kubu 01 merasa tersakiti tapi direspon cepat oleh calon bupati tegal yakni Mas Bima dengan memberikan respon kurang lebih seperti ini “..Ini ibu-ibu ga salah sebenernya. Saya yakin ini ada komandannya. Jadi yang salah bukan ibu-ibunya. Untuk relawan Bima-Mujab aja ditanggepi sing sabar bae.”
Sebagai warga tegal, saya ingin menyampaikan dalam sebuah tulisan.
Pertama pilkada ini adalah sebuah momentu, politik, sebuah pesta rakyat, dimana rakyat memiliki hak untuk memilih siapapun yang dia kehendaki untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Perhelatan ini akan ada setiap 5 tahun sekali. Jangan sampai momen 5 tahunan ini menjadikan kerenggangan dalam sebuah persaudaraan diantara warga tegal.
Sadar bahwa bupati adalah sesuatu yang sangat menggiurkan, pemenang pilkada ini akan menjadi penguasa disebuah wilayah bernama Kabupaten Tegal. Anggaran triliunan tiap tahun ada ditangan kebijakan Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal. Walau hanya 5 tahun. Tentu semua partai, semua tokoh yang ingin berkuasa pasti menginginkan itu.
Calon sudah ada, mereka adalah tokoh dan rakyat terbaik kabupaten tegal sehingga di percaya oleh partai politik untuk maju. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Silahkan memilih dengan keyakinan dan sadar bahwa ia mampu mengemban Amanah sebagai pemimpin kabupaten tegal.
Ketika ada hal yang menyakiti perasaan dalam dinamika yang terjadi. Segera klarifikasi dan saling memaafkan. Sungguh indah perdamaian itu jika kedua belah pihak yang berseteru saling memaafkan. Apalah arti sebuah kemenangan jika didapatkan dengan hasil permusuhan antar warga kabupaten tegal. Saya yakin semua calon bupati dan wakil bupati tegal ingin menang dan juga ingin rakyat kabupaten tegal tetap batiran ora tukaran lan ora musuhan. ***
SEMARANG (Aswajanews.id) – Usai meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 7 Semarang, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming beranjak ke GOR Jatidiri, Kota Semarang untuk menghadiri acara silaturahmi dengan para peserta dan pendamping program Mekaar (Membina Keluarga Sejahtera) binaan PT. PNM (Permodalan Nasional Madani), Jumat (22/11/2024).
Dalam kesempatan ini, Wapres menyampaikan dukungannya terhadap keberlanjutan program PNM Mekaar sebagai salah satu upaya strategis untuk memperkuat sektor UMKM dan menciptakan lapangan kerja. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo mengenai peningkatan lapangan kerja berkualitas dan pemberdayaan kewirausahaan.
Selain menghadiri acara silaturahmi, Wapres juga sempat mengunjungi satu per satu stan UMKM yang dikelola oleh peserta program PNM Mekaar. Ia juga tampak membeli beberapa produk dan berinteraksi langsung dengan para pelaku usaha yang antusias menyambutnya.
Artiningsih, seorang pelaku usaha kerupuk kulit yang ditemui Wapres menceritakan bahwa dirinya telah menjadi nasabah program PNM Mekaar sejak 2019. Menurutnya, setelah bergabung dan mendapatkan pendampingan di program PNM Mekaar, usahanya terus berkembang dengan baik.
“Iya, dulu (awalnya) memang ini (kerupuk kulit), terus (usaha) saya berkembang ke bagian cumi ikan, jual cumi sama ikan,” jelas Artiningsih kepada Wapres.
Mendengar cerita Artiningsih, Wapres pun mengapresiasi keberhasilan program PNM Mekaar dalam memacu pertumbuhan UMKM daerah.
“Ini bisa ditingkatkan lagi ya Bu. Tingkatkan lagi, nggih,” pesan Wapres.
Melalui dukungan yang berkelanjutan dari seluruh pihak terkait, Wapres berharap program PNM Mekaar dapat terus menjadi bagian penting dalam mendorong UMKM untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas.
Dengan demikian, program ini secara langsung berkontribusi positif pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (BPMI Setwapres)
Petugas Satpol PP tengah melakukan menertibkan APK Pilkada 2024 di Kota Bandung, Minggu (24/11/2024).
Kota Bandung (Aswajanews.id) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sama dengan Satpol PP Kota Bandung menertibkan alat peraga kampanye (APK) pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024 di masa tenang.
Petugas Satpol PP tengah melakukan menertibkan APK Pilkada 2024 di Kota Bandung, Minggu (24/11/2024).
Koor Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Bandung Indra Prasetyo Hardian mengatakan, penertiban ini dilakukan guna memastikan seluruh wilayah bebas dari unsur kampanye sebelum hari pencoblosan, memberikan suasana netral bagi masyarakat saat memilih.
“Namun, untuk memastikan tidak ada apk yang terlewat, tadi malam kami bersama Satpol PP melakukan penertiban secara menyeluruh,” kata Indra di Bandung, Minggu.
Indra memastikan Bawaslu Kota Bandung telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan patroli pengawasan di masa tenang agar tidak ada kegiatan yang mengandung unsur kampanye.
Ia menambahkan pihaknya pun melarang bagi seluruh media massa untuk melakukan kampanye digital selama masa tenang Pilkada 2024.
“Kami memastikan semua pasangan calon diperlakukan sama. Jika ada apk yang masih terpasang atau terlewat, kami akan membantu Satpol PP untuk mengarahkannya,” kata Indra.
Adapun pelaksanaan masa tenang kampanye Pilkada 2024 diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Masa tenang kampanye berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara, yakni pada hari Minggu, 24 November 2024 sampai Selasa, 26 November 2024.
“Kami mengimbau kepada pasangan calon dan tim kampanye agar mematuhi aturan dan menurunkan apk secara mandiri. Hal ini untuk memudahkan kerja tim di lapangan,” kata dia. (Red)
JAKARTA (Aswajanews.id) – Kementerian Agama hari ini, Sabtu (23/11/2024) melepas keberangkatan 20 Awardee Non Degree Santri International Fellowship di salah satu hotel sekitar Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta. Mereka akan memperkuat interfaith (hubungan antar umat beragama) ke Coventry University, Inggris.
Santri peserta international fellowship ke Ingris
Keberangkatan 20 Awardee ini dilepas Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Basnang Said. Hadir, Ketua PMO DAP Mahrus El Mawa, tim DAP dan 20 Santri dari berbagai penjuru nusantara yang terpilih untuk mengikuti program ini.
Sebanyak 20 santri ini berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Mereka dipilih melalui proses seleksi administrasi dan wawancara, termasuk tes kemampuan membaca kitab kuning, bahasa Inggris hingga pemahaman tentang moderasi beragama.
Santri International Fellowship (SIF) ini akan dilaksanakan selama tiga pekan yang bertempat di dua kota yaitu Coventry dan London, dari 24 November hingga 15 Desember 2024. Prof. Mike Hardy (Coventry University) dan Prof. Phil Champain (Director of Faith and Belief Forum) Inggris menegaskan bahwa berbagai kegiatan ini dimulai dari kegiatan kelas, visit, presentasi hingga kajian dengan tiga pertanyaan utama yaitu what is interfaith?, who does it? dan Why is it needed?
“Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Agama dengan LPDP Kementerian Keuangan RI dari Dana Abadi Pesantren, sesuai amanat UU Pesantren No. 18 tahun 2019,” terang Basnang Said di Jakarta.
Menurut Basnang Said, 20 santri ini merupakan ‘ambassador’ setiap masing-masing pesantren dan Indonesia. Sehingga, mereka harus mengingat tujuan awal belajar, memperkuat pemahaman dan mampu menebarkan secara kolektif ilmu yang didapatkan di Inggris.
“Kami harap mereka dapat menginspirasi semua santri di masing-masing pesantren untuk terus kompetitif dan memiliki daya juang yang tinggi,” pesannya.
Basnang mengimbau emua santri untuk senantiasa menjaga diri, mengharumkan almamater dan menjaga nama baik bangsa mengingat di Inggris sana menjadi perwakilan resmi santri Indonesia. “Jadilah santri yang mampu mengembangkan softskill guna berkontribusi dalam kemajuan peradaban bangsa,” harapnya.
Koordinator PMO, Mahrus, menambahkan bahwa Santri International Fellowship ini merupakan program bergengsi. Santri tidak hanya mahir dalam pembelajaran agama tetapi juga mampu bersaing secara global dengan menimba ilmu di luar negeri untuk sharing terkait nilai-nilai kebangsaan dan civic value pesantren.
Ketua Awardee SIF 2024 yang berasal dari Pesantren Al-Ittihad Poncokusumo Malang, Ida Fitri Anggarini menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai ajang aktualisasi santri utamanya menjadi duta moderasi. Sehingga, mereka dapat menebarkan nilai-nilai pancasila dan moderasi beragama seperti yang sering digaungkan ‘unity in diversity’. (Kontributor: Ida Anggraeni)
Makkah (Aswajanews.id) – Menag Nasaruddin Umar mengajak ribuan jemaah umrah untuk mendoakan Indonesia. Menag juga mengajak jemaah umrah mendoakan perjuangan Palestina.
Pesan ini disampaikan Menag usai menjalankan umrah di Masjidil Haram, Makkah, Sabtu (23/11/2024) malam waktu Arab Saudi. Menag saat ini berada di Tanah Suci untuk memenuhi undangan Menteri Haji dan Umrah Saudi Tawfiq F Al Rabiah. Pertemuan yang akan berlangsung di Makkah itu rencananya membahas persiapan penyelenggaraan haji 2025.
Menag Nasaruddin Umar
Saat umrah, Menag melihat langsung ribuan jemaah Indonesia berbaur dengan jemaah dari berbagai negara hingga memadati tempat thawaf (mathaf) dan sa’i (mas’a).
“Saya baru menunaikan umrah. Saya melihat banyak sekali jemaah yang hadir, mungkin karena cuacanya sangat mendukung. Saya yakin jemaah umrah dan jemaah haji Indonesia akan menjadi yang terbaik,” ujar Menag.
Menurut Menag, jemaah Indonesia selama ini terkenal sopan santun dan menghargai orang lain. Menag mengajak mereka untuk mendoakan kemajuan Indonesia.
“Mari kita doakan bangsa kita, negara kita. mendoakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita,” ujar Menag.
“Mari kita juga mendoakan rakyat Palestina, semoga cepat selesai perjuangannya dan berakhir dengan baik dan mendapat berkah,” tutupnya.
Menag dijadwalkan berada di Arab Saudi hingga 26 November 2024. Selama di Tanah Suci, ada sejumlah agenda yang terjadwal. Selain bertemu Menteri Tawfiq F Al Rabiah, Menag juga akan menggelar rapat di Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah bersama Dubes RI untuk Saudi Abdul Aziz, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambari, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
Menag juga akan meninjau persiapan awal proses penyediaan layanan haji di Madinah Al-Munawwarah. (Kontributor: M Rusydi Sani)
Apel akbar siaga Pilkada 2024 di Gedung Tecknopark, Jln. Baros, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Minggu (24/11)
CIMAHI (Aswajanews.id) – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cimahi menggelar apel akbar siaga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 bersama 823 anggota Panwaslu di Gedung Tecknopark, Jln. Baros, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Minggu (24/11). Kegiatan itu terkandung maksud untuk menunjukkan kesiapan, serta keseriusan Bawaslu Kota Cimahi bersama unsur Forkopimda dalam memulai tahapan masa tenang di Kota Cimahi.
Apel akbar siaga Pilkada 2024 di Gedung Tecknopark, Jln. Baros, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Minggu (24/11)
Acara yang diawali dengan upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu itu, berjalan penuh hikmat dan tertib. Dengan berpakaian putih dan rompi hitam, para peserta Panwaslu yang akan ditempatkan di 823 tempat pemungutan Suara (TPS) terlihat antusias mengikuti acara yang digelar khusus untuk mereka itu.
Pj. Walikota Cimahi, Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc dalam wejangan selaku pembina upacara mengatakan, Badan Pengawasan Pemilu sudah siap mengawasi masa tenang ini dan mahkotanya di pemungutan dan perhitungan suara, sampai pada pergeseran surat suara. Dengan itu, beliau mengajak kepada peserta upacara yang adalah anggota Panwaslu untuk mengawal jalannya pilkada serentak ini, sehingga bisa berlangsung dengan aman dan damai, jujur serta menghasilkan demokrasi yang benar-benar sesuai harapan kita bersama.
Ketua Bawaslu Kota Cimahi Fathir Rizkia Latif bersama Forkopimda saat konferensi pers
Dikatakannya pula, demokrasi di kota Cimahi sudah berjalan baik, tinggal kita jaga dan kita rawat. “Salah satu yang kita harapkan dengan pesta demokrasi ini, semua dapat menikmatinya dan mengikutinya dan pada akhirnya kita melihat tingkat partisipasi yang jauh lebih meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya. Gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Karena keterpilihan pemimpin bagi kota Cimahi maupun Jawa Barat tergantung dari suara rakyat itu sendiri,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiatmoko kepada sejumlah insan media yang hadir, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Bawaslu untuk mengawasi segala bentuk kegiatan jelang pelaksanaan Pilkada 27 November mendatang. “Sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Sekiranya dengan jumlah pemilih yang makin meningkat nanti akan merepresentasikan bahwa pemimpin yang kita pilih adalah representasi dari rakyat kota Cimahi dan Jawa Barat,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kota Cimahi Fathir Rizkia Latif menuturkan, apel siaga adalah apel terakhir sebagai bentuk kesiapan kita dalam memasuki masa tenang. Sekiranya melalui wejangan dan arahan Pj Walikota tadi memperkuat para panwaslu untuk menjaga dan mengawasi pesta demokrasi di Kota Cimahi.
Awak Media – Diharapkan cita cita bersama untuk mewujudkan pemilukada yang jujur, adil dan bermartabat dapat terwujud. Sekurang-kurangnya dengan kehadiran panwaslu akan mampu meminimalisir pelanggaran.
Dengan bekal pelatihan dan bimtek sebelumnya, tentu mereka harus berani melakukan tindakkan terhadap pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS. Selain mengawasi, mereka juga harus memastikan bahwa sekitaran TPS tidak ada alat peraga kampanye dan tidak ada money politik di sekitarnya. (Sinto)
ASN Pemkab Bogor memcahkan rekor MURI di lapangan utama SMKN 1 Cibinong, Jumat (22/11/2024). (Humas Pemkab Bogor)
Kabupaten Bogor (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memecahkan rekor MURI melalui kegiatan pemakaian sarung tenun Majalaya secara massal oleh ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lapangan utama SMKN 1 Cibinong, Jumat.
ASN Pemkab Bogor memcahkan rekor MURI di lapangan utama SMKN 1 Cibinong, Jumat (22/11/2024). (Humas Pemkab Bogor)
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin saat menyaksikan pemecahan rekor MURI itu mengapresiasi upaya Pemkab Bogor dalam mengampanyekan salah satu program yang digalakkan oleh Pemprov Jabar, yakni Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Ia menilai kegiatan tersebut juga sebagai seruan untuk melestarikan tenun Jawa Barat. Karena bagi masyarakat Jawa Barat sarung bukan hanya sekedar kain, tetapi juga mencerminkan filosofi kehidupan yang sederhana, rapi, dan santun.
“Pemakaian sarung khususnya sarung tenun Majalaya menjadi simbol bagaimana cara menghormati warisan budaya sekaligus mendukung kemajuan ekonomi Jawa Barat,” ungkap Bey.
Bey menjelaskan, sarung tenun Majalaya sebagai wastra dari Jawa Barat yang telah berkembang sejak tahun 1930-an, memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekonomi yang luar biasa.
Kegiatan tersebut, kata dia, menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga identitas budaya, sekaligus mendukung program nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Pariwisata Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah mempersiapkan dan menyukseskan kegiatan ini, mulai dari perajin sarung, tenun, pelaku UMKM hingga seluruh peserta ASN yang hadir dan juga para pelajar dan tentunya juga menggunakan sarung secara luring maupun daring,” ujarnya.
Menurut dia, kerja keras dan kebersamaan ini menunjukkan semangat Sarindeg Saigel, Sabobot Sapihaneun, yaitu semangat kebersamaan yang menjadi kunci dalam membangun Jawa Barat menjadi provinsi termaju dan berbudaya.
“Sarung tenun Majalaya harus terus kita lestarikan, ini bukti kekayaan budaya yang membanggakan,” kata Bey. (Humas)
Musancab DPAC FKDT di rumah makan Podomoro Larangan Brebes, Sabtu (23/11/2024)
BREBES (Aswajanews.id) – Musyawarah Anak Cabang Dewan Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPAC FKDT) Kecamatan Larangan mengamanatkan kembali kepada Kyai Fahruri, M.Pd untuk memimpin lembaga yang menaungi MDTA masa khidmat 2024 – 2029. Proses pemilihan Ketua yang berlangsung secara demokratis dipimpin oleh Warim Abd Karim selaku Wakil Sekretaris DPC FKDT Kab Brebes.
Musancab DPAC FKDT di rumah makan Podomoro Larangan Brebes, Sabtu (23/11/2024)
“Saya menghaturkan terima kasih kepada seluruh peserta Musancab FKDT Kec Larangan yang telah berkenan memberikan amanah untuk kembali berkhidmah untuk Madrasah Diniyah. Tentu dengan kebersamaan semuanya untuk mewujudkan Madrasah Diniyah di kec Larangan untuk lebih maju dan bermutu. Oleh karena itu kontribusi pemikiran Bapak dan Ibu menjadi kekuatan untuk memperkuat FKDT Kec Larangan dalam melaksanakan program lima tahun kedepan,” kata Kyai Fahruri, M.Pd sesaat setelah terpilih dengan mendapatkan suara mutlak.
Sebelum pemilihan Ketua DPAC FKDT Kec Larangan, Akhmad Sururi selaku Ketua DPC FKDT Kab Brebes menegaskan bahwa salah satu amanat AD ART FKDT adalah musyawarah anak cabang untuk FKDT tingkat Kecamatan setiap lima tahun sekalian. Kegiatan lima tahunan ini untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama lima tahun dalam satu periode, menyusun program kerja lima tahun kedepan dan memilih kepengurusan. Tiga hal ini menjadi hal yang pokok untuk dilaksanakan dalam setiap musancab.
“Adapun untuk kepengurusan dalam hal ini Ketua tidak seperti dengan Kepala Desa, Bupati atau Presiden yang terbatas dengan dua kali periode. Artinya setiap lima tahun pemilihan, namun demikian menurut ketentuan dalam AD ART tidak dibatasi dengan dua kali periode. Hal tersebut karena semua kita niati berkhidmah untuk Madrasah Diniyah,” kata Akhmad Sururi.
Musancab DPAC FKDT di rumah makan Podomoro Larangan Brebes
Di hadapan peserta musancab yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 23 Nopember 2024 di rumah makan Podomoro Larangan, Akhmad Sururi mengatakan bahwa FKDT sebagai lembaga yang menaungi MDTA memiliki prinsip kepengurusan kolektif kolegial. Demikian demikian semua jajaran kepengurusan agar bisa menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan dalam organisasi. Hal ini menjadi bagian dari ikhtiar dari penataan organisasi agar pola pergerakan FKDT semakin maju dan kuat dalam menjalankan program kegiatan lima tahun kedepan.
“Prinsip kebersamaan dalam mengelola organisasi harus kita wujudkan dimanapun tempatnya. Kami di Kabupaten Brebes sudan mulai berbenah dengan berbagi tugas sesuai dengan tupoksi dalam organisasi. Kedepan kita yakin FKDT semakin hebat dengan menjadi kesolidan kepengurusan. Oleh karena itu kepengurusan masa khidmat lima tahun kedepan semoga semakin semangat untuk membawa FKDT semakin maju dan bermanfaat umat,” pungkas Alumni Lirboyo.
Turut hadir dalam Musyawarah Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kec Larangan, Moh Toha selaku Sekretaris DPC FKDT Kab Brebes, Sanuri Nur Salim selaku bendahara dan Warim Abd Karim selaku Wakil Sekretaris. Seluruh kepala Madin se-Kec Larangan sebagai peserta hadir dengan penuh semangat bermusyawarah untuk kemajuan FKDT lima tahun kedepan. (Red/Nas)
Kabid Yankes Dinkes Kab Sumedang, Hj. Atik Nurhayati, SKM, MKM.
SUMEDANG (Aswajanews.id) – Dinas Kesehatan Sumedang dalam rangka mendukung penuh pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024. Adapun Langkah-langkah dan persiapan yang telah dilaksanakan yaitu, telah membentuk Tim Kesiapsiagaan pelayanan kesehatan secara berjenjang, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pasyankes, perencanaan, pelayanan dan monitoring pelayanan kesehatan, menyiagakan PSC 119 dan Emergency Medical, melakukan upaya pencegahan, mitigasi adanya potensi bencana dan menetukan pelayanan tingkat pertama dan rujukan. Demikian dikatakan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab Sumedang, Hj. Atik Nurhayati, SKM, MKM. kepada media di ruang kerjanya, Jumat (23/11/2024).
Kabid Yankes Dinkes Kab Sumedang, Hj. Atik Nurhayati, SKM, MKM.
“Untuk pelayanan yang dilaksanakan di setiap Puskesmas adalah melakukan pemeriksaan/screening KPPS/PPS, melakukan edukasi kepada calon KPPS dan PPS (4C), melakukan rapat koordinasi Tingkat kecamatan minimal H-1, melakukan piket 24 jam dari H-1 sampai dengan H+5 pada pelaksanaan Pemilu dan pilkada tahun 2024, menyepakati media komunikasi dan nomor hotline 24 jam aktif di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa,” ucapnya.
“Jumlah fasilitas pelayanan yang disiapkan adalah 35 puskesmas, 277 pustu/poskesdes (Desa), dengan jumlah TPS sebanyak 2.012 TPS, Klinik Swasta, sedangkan untuk fasilitas pelayanan rujukan sudah ditentukan yaitu RSUD Sumedang, RS Pakuwon, RS Harkel, RS Unpad dan RS Cimalaka,” jelasnya.
“Sedangkan untuk fasiltasi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan, yaitu pemeriksaan kesehatan kepada calon Bupati dan wakil Bupati, petugas KPPS, PPS, sedangkan untuk jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan fisik,Hipertensi, Gula darah dan Kholestrol,” imbuhnya.
Dia menghimbau kepada masyarakat yang datang ke TPS untuk selalu menjaga protokol kesehatan, selama masa pemilu termasuk kepada himbauan kepada petugas KPPS dan PPS, selalu menjaga kesehatan.
“Harapannya, pelayanan dalam dukungan pemilu dan pilkada melalui Dinas Kesehatan Sumedang dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa menimbulkan yang tidak diharapkan, semoga pelaksanaan pilkada di Sumedang berjalan dengan lancer,” pungkasnya. (Yana)
BANDUNG (Aswajanews.id) – Kodam III/Siliwangi menggelar silaturahmi dengan klub motor se-Wilayah Kodam III/Siliwangi yang berlangsung di Ruang Silihwangi pada Jum’at (22/11/2024). Kegiatan dihadiri oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., Kasdam, Irdam, Kapoksahli, Para Asisten, Danpomdam, Kakumdam, Kapendam, Pa Lo TNI AL dan TNI AU serta berbagai komunitas klub motor.
Silaturahmi berlangsung hangat dan penuh keakraban dilakukan untuk mempererat hubungan antara TNI dengan berbagai komunitas motor di wilayah Jawa Barat sehingga komunikasi sosial dapat berjalan lebih kuat dengan masyarakat. Pangdam III/Slw menyambut dengan baik kedatangan seluruh anggota klub motor di Makodam.
“Silaturahmi ini merupakan bagian dari tugas pokok Kodam untuk melaksanakan pembinaan teritorial. Salah satunya adalah melalui komunikasi sosial dengan berbagai komponen masyarakat seperti klub motor,” kata Pangdam.
Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Barat, terlebih menjelang Pilkada Serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
“Tanpa dukungan dari seluruh masyarakat Jabar termasuk Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak akan bisa menjaga situasi wilayah tetap kondusif. Kebersamaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa wilayah kita aman dan tentram,” tegas Mayjen Dadang.
Sementara itu Kabid Organisasi IMI (Ikatan Motor Indonesia) Jawa Barat, Dedi Desyato, S.E., mengungkapkan rasa terima kasihnya atas undangan Pangdam III/Slw dan mengungkapkan harapannya untuk bisa terus berkolaborasi dengan Kodam III/Siliwangi.
“Kami sangat berbahagia bisa hadir dalam acara ini. Kami berharap dapat berkolaborasi lebih lanjut dengan Kodam III/Siliwangi dengan mendukung inovasi-inovasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan keselamatan berkendara dan kegiatan sosial lainnya,” tutur Dedi Desyato. (Pendam III/Siliwangi)
Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pilkada Serentak di GOR Pakansari No. 26 Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab.Bogor, Jum’at (22/11/2024).
BOGOR (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si Bersama Kapolda Jabar Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus menghadiri Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 bertempat di Gor Pakansari No. 26 Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab.Bogor, Jum’at (22/11/2024).
Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pilkada Serentak di GOR Pakansari No. 26 Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab.Bogor, Jum’at (22/11/2024).
Bertindak selaku pimpinan apel Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin dihadiri Danrem 061/SK, Asops Kasdam III/Slw, Ketua Bawaslu Provinsi Jabar, Ketua KPU Provinsi Jabar, Kasi Ops Kasrem 061/SK, Forkopimda Kab. Bogor, Ketua KPU Kab. Bogor, Ketua Bawaslu Kab. Bogor serta 1000 orang peserta apel.
Pilkada serentak adalah wujud nyata dari demokrasi yang sehat. Melalui Pilkada, masyarakat memilih pemimpin yang akan membawa masa depan daerah menuju arah yang lebih baik. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya bagi penyelenggara dan pengawas, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
“Masa tenang, pemungutan suara, dan penghitungan suara adalah tahapan yang sangat krusial. Masa tenang merupakan waktu bagi masyarakat untuk merenungkan pilihan terbaiknya tanpa gangguan kampanye,” ucap Pj. Gubernur.
Bey Machmudin mengingatkan seluruh jajaran pengawas untuk memastikan tidak ada pelanggaran seperti politik uang, kampanye terselubung, atau bentuk pelanggaran lainnya. Netralitas, profesionalisme, dan integritas juga harus dijaga.
“Saya berharap dan memastikan proses Pilkada berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Jawa Barat adalah provinsi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” tutur Bey Machmudin. (Pendam III/Siliwangi)
Kunjungan Study Banding dalam rangka kaji terap regulasi MDT Brebes di ruang Wakil Bupati Sukabumi, Kamis (21/11/2024).
SUKABUMI (Aswajanews.id) – Dalam rangka melaksanakan rencana penerbitan Peraturan Bupati tentang MDT di Kab Brebes, Pemkab Brebes bersama dengan DPC FKDT melakukan kunjungan “Kaji Terap” di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Kunjungan dalam rangka kaji terap regulasi MDT di Brebes merupakan tindak lanjut dari beberapa tahapan sebelumnya termasuk FGD bersama dengan Asisten Satu Sekda Brebes.
Kunjungan Study Banding dalam rangka kaji terap regulasi MDT Brebes di ruang Wakil Bupati Sukabumi, Kamis (21/11/2024).
“Kami sengaja memilih Kab Sukabumi sebagai rujukan dalam studi Kaji Terap dalam penguatan regulasi MDT, karena jauh hari sebelumnya ada Perda Pendidikan Keagamaan, terlebih dahulu muncul Perbup tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah. Hal tersebut kami tahu saat tahun 2008 berkunjung ke Sukabumi Study Banding bersama dengan Kemenag Kab Brebes. Sampai saat sekarang MDT di Sukabumi menjadi icon pergerakan Madin dalam konteks nasional. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran Pemda, Kemenag dan FKDT Sukabumi yang bersinergi dalam mewujudkan visi Kab Sukabumi,” kata Akhmad Sururi.
Oleh karena itu menurut Akhmad Sururi, kami dari Kab Brebes perlu belajar banyak kepada Kab Sukabumi tentang bagaimana peran Pemerintah Kabupaten dan Kemenag terhadap MDT. Tentu hal ini sangat penting agar study kaji terap ini bisa dilaksanakan di Brebes. Meskipun tidak semuanya namun setidaknya langkah penguatan regulasi bisa diwujudkan di Kab Brebes.
“Kehadiran Asisten Satu Sekda Brebes, bagian Kesra, bagian Hukum, Dindikpora dan Dipermades yang membersamai Study Kaji Terap ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Brebes untuk merealisasikan Perbup tentang MDT di Kab Brebes. Inilah yang sedang ditunggu oleh seluruh guru Madin di Brebes. Dari dulu masih pada tahapan wacana, hari Al hamdulillah sudah ada langkah kongkret dari Pemda Brebes untuk segera menerbitkan Perbup tentang Fasilitasi Pengembangan MDTA di Kab Brebes,” kata Ketua DPC FKDT Kab Brebes usai diskusi di ruang Wakil Bupati Sukabumi, Kamis 21 Nopember 2024.
Sebelumnya di ruang tersebut Kabag Kesra Setda Kab Sukabumi, Wawan Setiawan, MM memaparkan kebijakan daerah terkait dengan MDTA di Sukabumi. “Kebijakan Pemda Sukabumi terkait dengan MDTA berawal dari Surat Instruksi Bupati yang ditetapkan pada tahun 2008. Surat instruksi tersebut berisi tentang Wajib Belajar MDTA yang kemudian dilanjutkan dengan Perbup dan Perda. Dan saat sekarang diperkuat dengan SE (Surat Edaran) Bupati tentang PPDB yang didalamnya mencantumkan persyaratan ijazah MDTA sebagai lampiran persyaratan untuk masuk SMP dan MTs di Kab Sukabumi,” kata Wawan.
Kabag Kesra Sukabumi menuturkan, bahwa Pemda, Kemenag dan FKDT secara rutin menyelenggarakan Rapat Kordinasi. Sehingga apapun yang terkait dengan MDTA secara bersama saling menggerakkan. Bahkan MUI dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat desa mengkampanyekan Madin kepada masyarakat. Sehingga masyarakat termotivasi untuk menyekolahkan anaknya di Madin, bahkan menganggap bahwa pendidikan Madin sangat penting untuk anak anak mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kab Sukabumi yang diwakili oleh Kasi PD Pontren, H. Henda, M.Ag memaparkan sebaran MDTA di seluruh desa se-Kab Sukabumi yang mencapai 2500 lebih. Hal tersebut tidak lepas dari sinergitas Pemda, Kemenag, FKDT dan para ulama di Sukabumi. Lembaga dibawah naungan PD Pontren meliputi Pondok Pesantren, Madin dan LPQ. Ketiga lembaga tersebut sangat banyak yang tesebar di desa-desa.
Sementara itu Asisten Satu Sekda Brebes mengungkapkan terimakasih kepada Pemda Sukabumi yang telah menerima kunjungan dari Kab Brebes. “Kunjungan yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan regulasi MDTA. Oleh karena itu kami berharap kepada semua peserta dari Brebes untuk bisa menyerap semuanya terhadap informasi yang berhubungan dengan kebijakan Pemda Sukabumi terhadap Madin. Meskipun Madrasah Diniyah dalam binaan Kemenag sebagai lembaga vertikal akan tetapi santri dan guru Madin merupakan warga daerah, maka selaku pemerintah daerah bisa memberikan fasilitasi untuk pengembangan Madin,” kata H. Khaerul Abidin.
Oleh karena itu menurut Asisten Satu Sekda yang membidangi Pemerintahan Kesra, hari ini menghadirkan, Dipermades, bagian Hukum, Kesra dan Kemenag sebagai bagian dari ikhtiar untuk belajar kepada Pemkab Sukabumi terkait dengan kebijakan daerah yang berhubungan dengan Madin.
Lebih dari itu tentu kolaborasi dan regulasi menjadi langkah yang sangat tepat untuk menindaklanjuti studi terap pada hari ini. “Kami akan segera merapat setelah ini untuk menyelesaikan rancangan Perbup yang kemarin sudah mulai berproses melalui beberapa diskusi,” lanjut Asisten Satu yang dulu pernah mengenyam pendidikan Madrasah Diniyah.
Mewakili Kemenag Kab Brebes, H Arif Rahman Hakim menyatakan siap untuk berkordinasi menindaklanjuti study terap hari ini. “Semuanya sudah jelas dan gamblang yang dipaparkan oleh Pemkab Sukabumi. Dengan demikian kita yakin Brebes pasti bisa untuk mewujudkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Sukabumi. Kepala Kantor Kemenag Kab Brebes, Pak Wahab kemarin sudah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan hari ini, dan Beliau mendukung dan siap untuk menindaklanjuti langkah untuk penguatan regulasi MDT di Brebes,” kata Mas Arif panggilan akrab H. Arif Rahman Hakim yang mewakili Kemenag Kab Brebes. (Red/Nas)
Bawaslu Kota Cimahi Gelar Media Gathering wujudkan pemilu santun, tanpa money politik dan praktik kecurangan lainnya
CIMAHI (Aswajanews.id) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cimahi menggelar “Media Gathering” di Imah Seniman, Jln. Kolonel Masturi No VIII, Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/11). Dimana posisi media yang strategis dalam proses demokrasi di Kota Cimahi dinilai Bawaslu perlu diikutsertakan dalam perjalanan pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 hingga tahapan pemilihan selesai.
Bawaslu Kota Cimahi Gelar Media Gathering wujudkan pemilu santun, tanpa money politik dan praktik kecurangan lainnya
Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Riskia Latif sebelum membuka kegiatan tersebut menjelaskan mengenai lembaga Bawaslu, dimana salah satu tugasnya adalah memastikan warga masyarakat yang memenuhi syarat itu berhak memilih, memastikan bahwa Pilkada yang ada di depan mata tidak ada pelanggaran dan memastikan pilkada berjalan dengan jujur dan adil.
Maka dengan itu, dihadapan 80 wartawan yang hadir beliau mengajak untuk ikut berpartisipasi menjadi mitra Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah Kota Cimahi.
“Moment ini menjadi moment penting untuk kita berkolaborasi, memperkuat sinergitas sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan bersama, agar pemilihan Kepala Deerah di kota Cimahi yang berkualitas benar-benar terwujud. Untuk itu, kami butuh informasi berkaitan dengan pencegahan pelbagai praktik kecurangan di lapangan, sehingga kehadiran media turut menopang keberhasilan pelaksanaan Pilkada 27 november mendatang,” tukas Ketua Bawaslu.
Sambil berharap agar parpol peserta pemilu dengan kesadaran bisa menjadi lokomotif untuk melakukan praktik-praktik pemilu dengan santun, tanpa money politik atau praktik praktik kecurangan lainnya. (Sinto)
Acara ini berjalan lancar dan sukses dengan dukungan berbagai pihak yang turut mendukung penghijauan ini. Penghijauan ini diharapkan dapat menjadikan Masyarakat lebih sadar akan pentingnya merawat lingkungan sekitar. (Kontributor: M Arzaqi Nassani)
