BREBES (Aswajanews.id) – Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Jawa Tengah, Kyai Abdul Rohman merupakan salah satu tokoh yang pertama mendukung Gus Yasin maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Hal tersebut dengan pertimbangan untuk menyelamatkan angggaran insentif guru Madin se-Jawa Tengah.
“Saya termasuk bagian dari orang yang paling awal mendukung Gus Yasin maju dalam Pilkada Jateng tahun 2024. Hal tersebut karena sudah jelas kiprah dan perjuangan Beliau untuk guru Madin se-Jawa Tengah. Lebih dari itu Beliau adalah putra Mbah Maemun sebagai guru saya, tentu dalam konteks tradisi pesantren harus sami’na wa atho’na. Jadi dua hal inilah yang mendasar saya bersama dengan komunitas guru Madin di Jawa Tengah mendukung Gus Yasin sebagai Cawagub mendampingi Ahmad Luthfi,” kata Yai Dur saat dihubungi via telepon, pada hari Kamis, 21 Nopember 2024.
Menyikapi hasil survai pada saat ini Yai Dur tetap optimis Ahmad Luthfi dan Gus Yasin akan unggul dalam Pilkada Jateng. “Meskipun beberapa lembaga survei hari ini pasangan Ahmad Luthfi dan Gus Yasin mengalami penurunan, namun pada saatnya nantinya akan unggul alias menang dalam Pilkada Jateng yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024. Jadi kita tetap optimis dengan selalu berikhtiar dan berdoa untuk kemenangan Ahmad Luthfi dan Gus Yasin,” lanjut Yai Dur.
Oleh karena itu menurut Kyai Dur, memenangkan pasangan Ahmad Luthfi dan Gus Yasin menjadi keterpanggilan nurani, karena bagaimanapun Gus Yasin berjasa terhadap guru Madin Jawa Tengah. Sebelum Gus Yasin menjadi Wakil Gubernur belum ada kebijakan yang berpihak kepada Guru Madin.
Di tempat terpisah Akhmad Sururi selaku Ketua DPC FKDT Kab Brebes, mengatakan bahwa dukungan untuk kemenangan Ahmad Luthfi dan Gus Yasin kita buktikan besok saat di TPS. Lebih dari itu dirinya berharap agar guru Madin bisa menggerakkan masyarakat lingkungan masing masing untuk mencoblos Cagub Cawagub no 2.
“Kekompakan dan kesolidan guru Madin akan diuji besok saat Pilkada Jawa Tengah. Guru Madin memilki hak berpolitik, maka gunakan hak politiknya dengan santun dan sebaik baiknya. Kita berharap Pilkada Jawa Tengah tahun 2024 akan berlangsung aman damai dan tentram serta menyejukkan dengan suksesnya pilihan kita bersama,” pungkas Akhmad Sururi. (Red/Nas)
Pangdam III/Siliwangi didampingi Kapolda Jabar meresmikan Jembatan Gantung yang menghubungkan Desa Sirnagalih dan Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kamis (21/11/2024).
Bandung Barat (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., didampingi Kapolda Jabar Irjen Pol Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.IK., M.Si., meresmikan Jembatan Gantung yang menghubungkan Desa Sirnagalih dan Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (21/11/2024).
Pangdam III/Siliwangi didampingi Kapolda Jabar meresmikan Jembatan Gantung yang menghubungkan Desa Sirnagalih dan Cijambu, Cipongkor, Kamis (21/11/2024).
Jembatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat tersebut merupakan hasil dari kerja sama antara Kodam III/Slw dengan Yayasan Budha Tcu Chi serta disokong oleh berbagai pihak dan masyarakat.
Karya dalam struktur bangunan tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dengan memberikan akses jalan penghubung antar desa. Desa yang sebelumnya terisolir akibat tidak adanya akses utama kini telah mendapatkan solusi melalui pembangunan jembatan.
“Kita memahami betapa pentingnya aksesibilitas bagi masyarakat, baik untuk menunjang kehidupan sehari-hari, mendukung aktivitas ekonomi maupun untuk menjalin hubungan sosial antar komunitas serta menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong yang mengakar kuat di masyarakat,” ucap Pangdam.
Gagasan pembuatan jembatan merupakan hasil sinergi antar berbagai pihak. Segala partisipasi baik tenaga, pikiran hingga sumber daya telah dikerahkan bersama. Dengan akses jembatan, roda perekonomian masyarakat dapat bergerak lebih dinamis, akses pendidikan dan kesehatan menjadi lebih mudah dijangkau dan kehidupan sosial masyarakat berjalan lebih baik.
”Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan jembatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga dapat mempermudah akses untuk kegiatan sehari-hari, dapat meningkatkan taraf hidup serta dapat membangun solidaritas yang lebih erat antar warga desa. Mari kita jaga bersama jembatan ini agar dapat terus digunakan dalam jangka waktu yang panjang,” tutur Pangdam.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Pangdam III/Slw bersama Kapolda Jabar dan Ketua Yayasan Budha Tzu Chi dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat sekitar. (Pendam III/Siliwangi)
Rehab ruang kelas SMPN 1 Sindang Kabupaten Indramayu mengalami keterlambatan
INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi gedung ruang kelas SMPN 1 Sindang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diduga mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan alias “molor”. Akibat Lemahnya pengawasan oleh dinas penyelenggara kegiatan menjadi salah satu faktor utama pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan rekanan, Kamis (21/11/2024).
Rehab ruang kelas SMPN 1 Sindang Kabupaten Indramayu mengalami keterlambatan
Diketahui dalam dokumen kontrak SPK (Surat Perintah Kerja) dengan Nomor 400.3.13.1/5542-Pemb.SMP, dengan nilai anggaran Rp. 798.570.000 TA 2024 pelaksanaan dimulai pada 09 September 2024 selama 60 hari kerja. Faktanya, ditemukan sebagian pekerjaan masih beraktivitas, padahal pekerjaan tersebut sudah melebihi masa kontrak.
Saat dikonfirmasi Wartawan Kontraktor Pelaksana dari CV RIZKI HANIFAH di lokasi kegiatan ia tidak berada di tempat. Lebih lanjut Wartawan menghubungi melalui pesan Whatsapp. Dikatakan Jeni selaku direktur, Jeni dirinya menepis jika pelaksanaan pekerjaan molor. Ia berdalih salah cetak dalam penulisan waktu kerja pada plang informasi.
“Salah cetak, sampai dengan 9 Desember 2024 kontraknya (Red),” balasnya.
Diwaktu yang sama, Hj. Eti Herawati, M.Pd. Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saat didatangi di kantornya tidak berada di tempat, lebih lanjut Wartawan berupaya menghubungi melalui pesan Whatsapp mengkonfirmasi terkait dugaan keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV RIZKI HANIFAH. Dirinya masih belum siap memberikan jawaban.
“Punten sanget mas kula siweg kegiatan teng Cirebon sareng BBPM. (punten sangat mas saya lagi kegiatan di Cirebon sama BBPM), (Red),” ucapnya melalui pesan singkat whatsapp nya.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sanksi keterlambatan pembayaran proyek adalah denda sebesar 1 permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Denda ini ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak.
Selain denda keterlambatan, ada beberapa hal lain yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, di antaranya:
Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya.
Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran bulanan, pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan, atau pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. (Sn)
Penggerebekan Rumah Praktek Promosi dan Admin Judi Online
BANDUNG (Aswajanews.id) – Diduga Sebanyak 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini sedang menjalani pemeriksaan oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung.
Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dr. Budi Sartono, S.I.K. M.Si, M.Han, mengatakan, penggerebekan tersebut dilakukan pada Kamis 21 November 2024, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Saat mendatangi rumah tersebut berkedok sebagai tempat penjualan kain dan baju online.
Penggerebekan Rumah Praktek Promosi dan Admin Judi Online
“Ternyata di dalam sebuah rumahnya ada yang menjadi admin dan menjadi marketing judi online. Dan kemarin telah dilaksanakan penggerebekan oleh Satreskrim Polrestabes Bandung dan telah diamankan kurang lebih 5 orang yang berada di tempat ini, 1 orang inisial FG sebagai supervisor dan 4 orang ini sebagai telemarketing,” ujar Budi didamping Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rahman di lokasi penggerebekan, Kamis 21 November 2024.
Untuk sementara dari hasil pemeriksaan, para tersangka mengakunya hanya menyebarkan link-link situs judi online kepada masyarakat melalui pesan singkat. Situs judi online yang ditawarkan para tersangka bernama mabuk judi dan ggcuan.
“Mereka menyebarkan link-link situs judi online. Ketika ada masyarakat yang tergiur mengklik, mereka mendapatkan fee dari link tersebut. Jadi mereka memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara memakai judi online. Nanti kita akan telusuri dan berkerjasama dengan Mabes Polri, tapi yang pasti di sini web mabukjudi dan GGcuan. Iya semuanya di kamboja juga,” kata dia.
Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dr. Budi Sartono, S.I.K. M.Si, M.Han
Budi mengatakan, para tersangka mengaku telah meraup untung ratusan juta rupiah dari pekerjaan promosi judi online tersebut. Bahkan, praktik promosi situs judi online itu telah berjalan selama dua tahun.
“Dari hasil pemeriksaan sementara mendapatkan keuntungan dari 300 juta sampai 500 juta perbulan. Kurang sudah lebih dari 1 sampai 2 tahun tapi masih kita kembangkan, karena masyarakat tadi kita tanya di depan bahwa mereka (tersangka) berkilah bahwa mereka berjualan kain,” ujar Budi.
Sementara itu, salah sorang tersangka yang berprofesi sebagai supervisor berinisial FG mengatakan bertugas mengumpulkan data nomer telepon. Kemudian dia memberikan data tersebut kepada telemarketing untuk diberikan promosi judi online.
“Teknisnya marketing ngirim barcode baru saya scan di situ muncul di broswer ada data telepon terus dihubungi oleh telemarketing. Dapat fee bulanan target bulanan Rp1,2 juta. Karyawan ada 17, sudah 2 tahun dari 2022. Kalau lagi sepi 300 juta kalau lagi ramai 500 juta,” kata Budi. (Bambang K)
SUMEDANG (Aswajanews.id) – Pemkab Sumedang mengadakan Bimtek peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilaksanakan selama 2 hari (20 – 21 Nopember 2024) bertempat di aula Tampomas IPP Sumedang. Bimtek Bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di lingkup Setda Kab. Sumedang itu dihadiri oleh Sekda yang diwakili Asisten Administrasi Setda, Budi Rahman, S.Sos., M.Si, Plt Kabag PBJ Elis Komalasari, SP, MM, PPK tingkat SKPD, PPK Kecamatan, moderator Didi Sumarna dan narasumber Biro PBJ Provinsi Jabar, Rustiati, ST., MT dan Mira Agustiene, ST.
Bimtek Peningkatan Kompetensi PPK
Plt Kabag PBJ, Elis Komalasari, SP, MM. selaku panitia mengatakan, perencanaan PBJP dalam melaksanakan swakelola dalam PBJP dan dalam mengelola kontrak PBJP-PPK dapat melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa.
Menurutnya, Barang Pemerintah dalam Perpres Nomor 12 tahun 2021, PPK dapat menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, Lokasi dan penyedia, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Untuk jumlah peserta yang melaksanakan Bimbingan Teknis diikuti oleh 198 pejabat administrator dan 15 pejabat pengadaan/pokja pemilihan dari UKPBJ Kab. Sumedang, pada bagian barang dan jasa Setda Sumedang,” paparnya.
Sekda Sumedang yang diwakili oleh Asisten Administrasi Budi Rahman, S.Sos., M.Si. menyampaikan ucapan selamat datang kepada narasumber Rustiati ST, MT dan Mira Agustiene, ST yang telah berkesempatan hadir untuk memberikan materi bagi peserta Bimtek dalam peningkatan kompetensi PPK di Kab. Sumedang.
“Berkenaan dengan penyelenggaraan Bimtek Peningkatan Kompetensi PPK yang akan dilaksanakan pada hari ini, bahwa dalam pengadaan barang/jasa, pemerintah telah nengeluarkan berbagai aturan yang harus diikuti sebagaimana diatur dalam PERPRES Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah,” ungkapnya.
“Dengan telah ditetapkannya regulasi tersebut, menunjukkan keseriusan penerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel dan professional sehingga diharapkan penggunaan keuangan negara berjalan lebih efisien, efektif dan tepat guna,” ucapnya.
“Bimtek peningkatan kompetensi PPK, baru pertama kali dilaksanakan di Kab. Sumedang. Oleh karena itu, peserta diharapkan bisa menggunakan kesempatan untuk perbaikan pengadaan barang/jasa di Kab.Sumedang,” imbuhnya.
“Kita menyadari bahwa intansi pemerintah merupakan perangkat negara yang mempunyai tugas pokok serta tanggungjawab yang sangat berat terhadap masyarakat, terutama dalam upaya mewujudjan masyarakat yang sejahtera,” ujar Budi Rahman.
“Untuk itu, penerapan prinsip-prinsip good governace adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar atau ditunda program/kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan tak terkecuali dalam hal pelayanan publik sesuai dengan sistem dan standar pelayanan pemerintah,” sambutnya.
Diketahui, Kab. Sumedang saat ini memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Eselon III baru sebanyak 65 orang tersebar di seluruh perangkat daerah dan yang memiliki sertifikat kompetensi tipe C sebanyak 4 orang dan saat ini yang bertugas di bagian pengadaan barang yang menjadi pokja, pemilihan terdiri dari satu orang pengelola muda, tujuh orang pengelola ahli pertama dan tujuh orang fungsional umum yang ditugaskan menjadi pokja pemilihan/pejabat pengadaan. Jumlah ini masih jauh kurang dari jumlah yang direkomendasikan oleh LKPP yaitu sebanyak 20 orang.
Berdasarkan data SIRUP tahun 2024, saat ini ada 2.542 paket pengadaan melalui penyedia dan sebanyak 42% adalah pekerjaan jasa kontruksi. Dalam hal kegiatan ini sangat penting untuk mensukseskan program pemerintah mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, serta upaya meminimalisir permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. (Yana)
BANDUNG (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., memimpin Sidang Parade Calon Bintara PK TNI AD Reguler Pria Gelombang II TA. 2024 Tingkat Panda Kodam III/Siliwangi, di Graha Tirta Siliwangi Jln. Lombok No.10 Bandung, Rabu (20/11/2024).
Sidang Parade tersebut, diikuti 1.608 Calon Bintara PK TNI AD Reguler Pria yang telah lolos tahapan seleksi sebelumnya. Bagi yang dinyatakan lulus akan mengikuti pemeriksaan dan pengujian Tingkat Sub Panitia Pusat.
Para peserta yang mengikuti parade merupakan calon-calon prajurit terbaik yang telah melewati seluruh tahapan pemeriksaan awal yang sangat ketat dan teliti. Hal tersebut meliputi pemeriksaan Administrasi, Kesehatan dan Jasmani, yang dilaksanakan secara objektif dan transparan.
Kegiatan Sidang Parade membutuhkan kehati-hatian, kecermatan dan tanggung jawab yang besar. Panitia harus memastikan bahwa calon yang terpilih adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria baik dari segi kesehatan, fisik, mental maupun intelektual.
Pemilihan calon pada Sidang Parade senantiasa mengutamakan kualitas dalam pemilihan dengan mempertimbangkan alokasi. Sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan seleksi secara jujur, obyektif dan transparan sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggung-jawabkan secara moral maupun profesional.
”Saya berharap, seluruh proses Sidang Parade dapat berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari kita bekerja dengan hati yang tulus, pikiran yang jernih dan semangat yang tinggi untuk menghasilkan keputusan yang terbaik,” ungkap Pangdam. (Pendam III/Siliwangi)
Menteri Agama Nasaruddin Umar berswa foto dengan umat Konghucu, Rabu (20/11/2024)
JAKARTA (Aswajanews.id) – Kementerian Agama berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh umat beragama, tidak terkecuali bagi pemeluk Konghucu. Hal ini diungkapkan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menyapa ribuan umat Konghucu di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta.
Menag Nasaruddin Umar berswa foto dengan umat Konghucu, Rabu (20/11/2024)
Menag menuturkan, prinsip kesetaraan telah menjadi dasar kehidupan berbangsa sejak awal berdirinya Indonesia. Ini yang ia sebut sebagai pesan kebersamaan. “Di Indonesia ini kita tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Kita juga tidak mengenal agama yang paling istimewa atau dominan di Republik ini,” ujar Menag Nasaruddin, Rabu (20/11/2024) yang disambut riuh peserta yang hadir.
Menag Nasaruddin juga mengajak para umat Konghucu yang hadir dalam acara tersebut untuk bersatu meski dalam perbedaan. “Lupakanlah perbedaan agama kita, perbedaan etnik kita, bahkan perbedaan keyakinan kita. Yang penting kita hidup di bawah payung besar NKRI. Inilah Indonesia, yang tidak mendiskriminasi sekecil apa pun warganya,” kata Nasaruddin Umar.
Ia juga menegaskan, pemerintah memberikan perhatian kepada seluruh umat beragama tanpa terkecuali. “Perhatian pemerintah kepada warga masyarakat Konghucu sangat besar. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kuantitas bantuan dan kerja sama pemerintah dengan Konghucu semakin berkembang,” kata Menag.
“Alhamdulillah, perkembangan perhatian pemerintah terhadap agama Konghucu di Kementerian Agama luar biasa. Ada pembangunan sekolah tinggi agama Konghucu, bantuan tempat ibadah, hingga beasiswa untuk mahasiswa Konghucu. Kami berharap semua harapan warga Konghucu juga bisa terpenuhi sama seperti umat agama lainnya,” imbuhnya.
Turut hadir, Sekretaris Jenderal Kemenag Muhammad Ali Ramdhani, jajaran eselon I dan II Kementerian Agama, para staf khusus Menteri Agama, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu Setjen Kemenag Susari, dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Budi S Tanuwibowo. (Kontributor : Sarah Shafira Sandy)
Pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di sela-sela KTT G20 di Brasil
BRASIL (Aswajanews.id) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, Selasa, 19 November 2024. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor.
Pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di sela-sela KTT G20 di Brasil
Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas berbagai isu strategis yang menjadi prioritas bersama Indonesia-Prancis. Presiden Prabowo juga mengapresiasi hubungan kerja sama Indonesia dan Prancis yang dinilai telah mengalami peningkatan.
“Kita banyak kerja sama sama Prancis, banyak kemajuan,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan pers kepada awak media usai pertemuan tersebut, sebelum bertolak menuju Inggris untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya.
Pertemuan bilateral Indonesia-Prancis berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Hal tersebut mencerminkan kedekatan hubungan kedua negara yang terus berkembang.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Sumber: BPMI Setpres)
Plt Bupati Kabupaten Cianjur, Tb Mulyana Syachrudin. (ANTARA)
CIANJUR (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas terkait meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan cepat ketika terjadi bencana alam termasuk menyiapkan lokasi pengungsian.
Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin di Cianjur, Rabu (20/11/2024), mengatakan wilayah Cianjur masuk dalam zona merah rawan bencana kedua tertinggi di Jabar mulai dari utara hingga selatan sehingga perlu kesiapsiagaan petugas dan masyarakat terutama saat hujan turun lebat.
“Sejak beberapa hari terakhir curah hujan cukup tinggi terutama saat petang hari, sehingga dapat memicu terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir dan pergerakan tanah, bahkan informasi terbaru dua kecamatan dilanda bencana alam,” katanya.
Pihaknya juga sudah menginstruksikan seluruh desa dan kecamatan meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan melakukan penanganan cepat ketika terjadi bencana termasuk melakukan pemetaan serta menyiapkan lokasi pengungsian karena bencana alam tidak dapat diprediksi.
Serta meminta masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana alam banjir dan longsor jeli membaca tanda alam akan terjadi bencana segera mengungsi saat melihat debit air semakin tinggi seiring hujan turun deras lebih dari dua jam.
“Kami minta warga lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan karena cuaca ekstrem yang mulai melanda Cianjur sejak beberapa pekan terakhir, terutama warga yang tinggal di sepadan sungai dan perkampungan yang dikelilingi tebing,” katanya.
Pihaknya juga meminta masyarakat terutama pengguna jalan yang melintas di sepanjang jalur utama Cianjur mulai dari utara hingga selatan untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara pada musim hujan karena dapat memicu terjadinya pohon tumbang.
Meski beberapa hari terakhir dinas terkait sudah melakukan pemangkasan dan penebangan pohon kiri dan kanan jalan yang rawan tumbang di sepanjang Jalan Raya Cianjur-Cipanas dan Jalan Raya Cianjur-Bandung.
“Lebih baik mencari tempat aman untuk berhenti sambil beristirahat saat hujan turun lebat disertai angin kencang karena sepanjang jalur utama Cianjur rawan pohon tumbang seperti di Kecamatan Pacet, Cugenang, Karangtengah dan Ciranjang,” katanya. (Ant)
KSBSI saat mengumumkan usulan penghitungan kenaikan upah tahun 2025 di Matraman, Jakarta Timur, Senin (18 November 2024). (Foto: REDHUGE/Media KSBSI)
JAKARTA (Aswajanews.id) – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) secara resmi merilis usulan formula penghitungan kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten kota tahun 2025. Usulan ini dikaji berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/202) atas uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
KSBSI saat mengumumkan usulan penghitungan kenaikan upah tahun 2025 di Matraman, Jakarta Timur, Senin (18/11/2024). (Foto: REDHUGE/Media KSBSI)
Dalam kajiannya, KSBSI mengacu pada putusan MK yang menyebutkan, “Menyatakan frasa ‘indeks tertentu’ dalam pasal 88D ayat 2 dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh’.
“Kita mengusulkan kepada pemerintah bahwa dalam penetapan upah itu kita harus tetap sepemahaman. Tidak bisa lagi menggunakan PP Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan. Oleh karena itu kita kembali ke undang undang (sambil menunggu aturan baru yang akan dibuat pemerintah),” kata Sekjen KSBSI Dedi Hardianto saat konferensi pers usai melakukan kajian penghitungan Formula Upah 2025 bersama Kuasa Hukum KSBSI, Korwil KSBSI DKI Jakarta beserta federasi afiliasinya dan Pimpinan-Pimpinan Pusat Federasi afiliasi KSBSI di Bilangan Matraman, Jakarta Timur, Senin (18/11/2024).
Ada 3 usulan yang dibuat KSBSI. usulan pertama dan mendesak adalah terkait dengan formula penghitungan upah yang akan menentukan besaran upah minimum tahun 2025, dua usulan lainnya akan masuk dalam Jangka Menengah dan Jangka Panjang.
Usulan Mendesak
Dedi mengungkapkan, pertama dalam skema penetapan upah, KSBSI tetap mengacu pada Pasal 88D, ada pertumbuhan ekonomi (PE), inflasi dan indeks tertentu dengan nilai 1 – 1,2% (bukan lagi 0,10 – 0,30). Indeks tertentu dengan nilai 1 – 1,2 merupakan hasil kajian dari Dewan Pengupahan Nasional dan lembaga Kerjasama Tripartit Nasional dari unsur Buruh.
Sehinga Formula penghitungan upah tahun 2025 (DKI Jakarta) menjadi:
(PE) 4,84% + (Inflasi) 1,70% + 1,2 = 7,74%;
Artinya: Kenaikan upah Minimum Provinsi Tahun 2025, naik sebesar 7,74 persen. Untuk DKI Jakarta, kenaikan 7,74 persen adalah Rp 392.215,-
“Kita menggunakan undang undang yang ada (putusan MK) tapi dalam skema yang akumulatif, bukan perkalian. Jadi kita tetap menjalankan regulasi yang ada, bahwa kemudian ada perdebatan-perdebatan dari indeks tertentu, kita bisa mendiskusikan itu.” tandas Aktivis Senior KSBSI yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra bidang Perburuhan.
Terkait dengan indeks tertentu dimana pemerintah masih mengusulkan adanya perubahan-perubahan, menurut Dedi, KSBSI juga ingin mengusulkan perubahan-perubahan itu.
“Kita ingin investasi tumbuh, namun kita ingin hak-hak buruh juga tidak dihilangkan. Kita ingin negara ini aman, tapi juga negara tidak boleh abai terhadap hak pekerja buruh, itu yang mendesak!” kata Dedi.
Kemudian yang kedua, terkait upah sektoral, Dedi mengatakan, kembali kepada putusan MK bahwa upah sektoral tetap harus dijalankan dengan skema yang seharusnya sudah diperbarui. Jika masih mengacu pada aturan sebelumnya, maka ketetapan kenaikan upah sektoral paling minim adalah 5 persen.
“tentu dengan skema, kalau bicara undang undang terdahulu, paling minim adalah 5 persen. Kita ingin pemerintah menetapkan upah sektoral paling minim adalah 5 persen. Soal kemudian ada angka yang lebih tinggi, itu bisa disepakati antara serikat pekerja dan asosiasinya,”
Penetapan UMP 2025 Ditunda?
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli belum dapat memastikan apakah penetapan dan pengumuman upah minimum atau UMP 2025 dapat diumumkan pada 21 November 2024 atau justru diundur.
Jika merujuk aturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan, upah minimum ditetapkan dan diumumkan paling lambat 21 November untuk provinsi dan 30 November untuk kabupaten/kota. Namun atas dasar putusan MK, maka PP 51/2023 tidak dapat lagi digunakan Pemerintah untuk menetapkan upah minimum 2025.
Godok Aturan Pengupahan Baru
“Belum bisa dipastikan [pengumuman UMP],” kata Yassierli dikutip Minggu (17/11/2024). Yassierli mengatakan, saat ini pemerintah masih menggodok aturan pengupahan baru setelah adanya putusan MK.
Menurutnya, kondisi pada tahun ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat pemerintah perlu menindaklanjuti putusan MK yang meminta agar regulasi mengenai ketenagakerjaan dipisah dari Undang-undang Cipta Kerja.
Saat ini, dia menyebut bahwa pemerintah tengah menggodok rumusan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Selain itu, Menaker mengakui, pihaknya juga masih akan melaksanakan rapat bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional yang waktunya juga belum dapat ditentukan.
Sampai saat ini, belum bisa dipastikan apakah penetapan UMP 2025 akan sesuai jadwal atau tidaknya.
Jangka Menengah dan Jangka Panjang
Merespon hal itu, Sekjen KSBSI mengatakan, karena banyak dari putusan MK yang mendegradasi UU Nomor 13 tahun 2003, maka, kata Dedi, KSBSI akan mendorong pasal-pasal dalam Undang undang yang sudah diubah oleh MK, dimasukan ke dalam aturan perundang-undangan yang akan dibuat oleh Pemerintah.
“Kita ingin disinkronisasi terlebih dahulu,” kata Aktivis senior KSBSI ini. Menurut Dedi, sinkronisasi perubahan aturan baru itu menjadi bagian dari usulan KSBSI jangka menengah,” terangnya.
Sementara untuk jangka panjang, termasuk pertimbangan hasil putusan MK, Dedi mengatakan, dalam hal ini, KSBSI siap mendorong dilakukan kajian yang lebih mendalam agar regulasi yang akan dibuat pemerintah betul betul bermanfaat untuk pekerja buruh.
“KSBSI ingin undang undang yang baru yang akan dibuat Pemerintah, betul betul bermanfaat buat pekerja buruh, bermanfaat buat pemerintah dan pengusaha, sehingga pekerja buruh untuk nol sampai 1 tahun itu tidak perlu lagi berselisih dalam penetapan upah,” terangnya.
“Kita ingin Struktur skala upah betul-betul dijalankan menjadi wajib, wajib untuk pengusaha dan wajib untuk pekerja buruh. Sehingga upah yang ideal, upah yang equal betul betul dirasakan oleh pekerja buruh tanpa harus ada keributan,” tandasnya. (REDHUGE/REDKBB)
Menag sambangi Pondok Pesantren Salafi Terpadu Darussyifa Al-Fithroh, Sukabumi, Selasa (19/11/2024)
SUKABUMI (Aswajanews.id) – Menteri Agama RI mengunjungi Yayasan Pondok Pesantren Salafi Terpadu Darussyifa Al-Fithroh (Yaspida), Sukabumi, Jabar. Menag menyampaikan belasungkawa atas peristiwa longsor yang menyebabkan pematang kolam roboh dan menimpa sembilan santri, empat wafat dan lima terluka.
Menag sambangi Pondok Pesantren Salafi Terpadu Darussyifa Al-Fithroh, Sukabumi, Selasa (19/11/2024)
Turut hadir mendampingi, para Staf Khusus Menteri Agama, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag, Basnang Said, dan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, Ajam Mustajam.
“Pertama-tama saya ikut prihatin dan mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa pondok pesantren kita di sini yang sampai menelan korban,” ucap Menag di Pesantren Yaspida Sukabumi, Selasa (19/11/2024).
Menag bersama ribuan santri pun ikut mendoakan korban wafat, semoga diterima di sisi Allah. Untuk santri yang terluka, semoga lekas pulih. “Kami tadi berdoa semoga insya Allah para santri yabg wafat menjadi syuhada yang nanti akan menanti kita di pintu syurga. Mereka-mereka yang mendahului kita itu,” lanjutnya.
Longsor ini terjadi pada 13 November 2024. Kehadiran Menag juga sekaligus memberi bantuan kepada para korban dan pesantren. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para korban dan keluarga. Total bantuan yang diserahkan sebesar Rp200 juta.
“Jangan dilihat dari segi nilainya, tetapi lihat bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sangat konsen terhadap kejadian yang menimpa warganya,” ucapnya.
Menag berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di mana pun. Peristiwa ini juga sebisa menjadi pelajaran bagi siapa pun.
Pimpinan Pondok Pesantren Salafi Terpadu Darussyifa Al-Fithroh (Yaspida) Sukabumi, Supriatna Mubarok mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kepedulian Kemenag atas musibah yang terjadi.
“Terima kasih kepada Kemenag, khususnya kepada Pak Menteri, Al Mukarom, semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan di tengah kesibukan beliau,” ucapnya. (Kontributor: Hilman Fauzi)
Menag Nasaruddin Umar didampingi Wamenag Romo Syafi'i memberi keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/11/2024)
JAKARTA (Aswajanews.id) – Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i hari ini menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan.
Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa kedatangannya di KPK bertujuan untuk melakukan konsultasi dan membahas program antikorupsi di Kementerian Agama. “Kami bahagia sekali bisa diskusi secara terbuka apa yang bisa diperoleh, bantuan apa yang bisa kami peroleh dari KPK, karena kami berharap untuk jadi pendamping,” kata Menag Nasaruddin, Selasa (19/11/2024).
Menurut Menag, Kementerian yang dipimpinnya saat ini mengelola dana yang cukup besar. “Kami ingin ada pandangan yang sama, wawasan yang sama dalam me-manage instansi kami,” kata Menag.
“Poin konkretnya kami minta betul KPK mendampingi kami dalam beberapa program-program khusus, termasuk masalah haji, termasuk masalah-masalah Pendidikan,” imbuh Menag.
Cegah Korupsi
Selain itu, Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan kedatangannya bersama Wamenag serta para pejabat eselon I ke Gedung Merah Putih menunjukkan komitmen Kemenag untuk melakukan pencegahan korupsi. Di samping itu, Kemenag juga siap berjalan bersama KPK untuk melakukan penguatan moral serta spiritual dalam upaya memberantas korupsi.
“Di saat yang bersamaan juga kami akan memberikan masukan kepada KPK. Karena KPK juga membutuhkan penguatan moral, spiritual tentunya, sementara di Kemenag juga sehari-hari ya kita kan juga mengelola (penguatan moral dan spiritual) itu,” ujar Menag.
“Jadi kita memiliki pandangan yang sama bagaimana menciptakan masyarakat yang bersih, bagaimana menciptakan masyarakat yang menjauhi hal-hal terlarang, itu misi kami dengan KPK,” sambungnya.
Selama ini, lanjut Menag, Kemenag dan KPK sudah memiliki kerja sama yang baik terkait pencegahan korupsi. Hal ini perlu untuk dilanjutkan dan diberikan penguatan. “Masalah pencegahan kita sudah bekerja sama dengan bagus, termasuk masalah Pendidikan. Kemudian koordinasi, monitoring dan supervisi pendampingan di daerah juga,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan dalam audiensi, lembaga antirasuah dan Kemenag juga memperbarui nota kesepahaman yang pernah diteken bersama.
Ia menyebut nota kesepahaman yang telah diperbarui itu kini mencakup kerja sama kedua lembaga yang lebih komprehensif.
“Mulai dari peningkatan pendidikan antikorupsi di jaringan pendidikan agama mulai pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi,” kata Ghufron.
“Sampai juga kemudian pada tata kelola kewenangan maupun tata kelola pengelolaan misalnya ibadah haji,” sambungnya. (Moh Khoeron)
Sekda Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., MP
KARAWANG (Aswajanews.id) -Sekretariat Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) Kabupaten Karawang menggelar capacity building untuk staf, camat, kepala bagian dan juga kepala dinas Kabupaten Karawang. Acara capacity building ini mengangkat tema “Sinergitas Kebersamaan Untuk Komitmen Melayani Masyarakat” dan diselenggarakan selama dua hari di Chevilly Resort & Camp di wilayah Kabupaten Bogor, Jumat 15 November 2024.
Sekda Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., MP
Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., MP., mengatakan, kegiatan capacity building adalah untuk meningkatkan kemampuan kinerja dan kekompakan instansi dalam bekerja melayani masyarakat secara efektif dan efisien.
Capacity building ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, metode kerja. “Selain itu juga untuk memperkuat kemampuan individu atau kelompok dalam menggunakan sumber daya yang ada,” ujarnya.
Dalam agenda ini, jajaran kepala dinas, kepala bagian, camat hingga staf di Sekretariat Daerah juga mendapatkan pembekalan dan materi untuk meningkatkan kapasitas kinerja. Dalam pemaparan materinya, dijelaskan tentang pentingnya kebersamaan, disiplin, dan kesatuan visi di antara staf hingga pimpinan.
Materi yang disampaikan adalah tentang implementasi manajemen talenta yang disampaikan oleh Widyaiswara BKPSDM Karawang, Dr. Rahman Tanjung SE., MM.
Dalam paparannya, Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan manajemen talenta bagi ASN instansi berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional.
Menurut Rahman, manajemen talenta merupakan salah satu strategi peningkatan kualitas pegawai yang memberi kesempatan yang sama dalam pengembangan karir dan sarana perwujudan aktualisasi diri dari pegawai.
“Manajemen Talenta dirancang untuk mencari, mengelola, mengembangkan dan mempertahankan talent terbaik sebagai calon pemimpin masa depan,” ujar Rahman. (Red)
KARAWANG (Aswajanews.id) – Pjs Bupati Karawang, Teppy Wawan Dharmawan meresmikan gedung SDN Cilamaya 7 di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan pada Selasa (19/11/2024). Dalam peresmiannya ia menyampaikan apresiasinya kepada PT Jawa Satu Power (JSP) yang menunjukkan komitmen sosialnya dengan membangun gedung sekolah tersebut.
Pjs Bupati Karawang, Teppy Wawan Dharmawan
“Kami sangat berterima kasih kepada JSP atas kontribusi besarnya dalam dunia pendidikan di Karawang. Sinergi antara dunia usaha dan pemerintah seperti ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia di daerah,” ungkapnya.
Ucapan terima kasih juga datang dari masyarakat sekitar yang diwakili oleh Dede Koswara, Ketua Komite SDN Cilamaya 7. Pihaknya mengaku bangga dan terharu kini masyarakat memiliki gedung sekolah baru.
“Kami mewakili orang tua murid dan masyarakat Desa Cilamaya merasa sangat bersyukur atas bantuan ini. Gedung sekolah baru ini tidak hanya memberikan kenyamanan belajar bagi anak-anak kami, tetapi juga memotivasi mereka untuk terus meraih prestasi,” ucapnya.
Sementara itu, CEO PT Jawa Satu Power, Putri Dwi Kusumawati menegaskan, pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung pengembangan pendidikan. Menurut Putri, pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun generasi muda yang unggul dan siap menghadapi tantangan global.
“Kami percaya bahwa pendidikan yang baik adalah investasi jangka panjang untuk masyarakat dan bangsa. Melalui pembangunan gedung sekolah ini, kami berharap dapat memberikan fasilitas belajar yang layak, nyaman, dan inspiratif bagi siswa-siswi SDN Cilamaya 7,” ujarnya.
“Lebih dari itu, kami ingin mendorong semangat belajar mereka agar kelak menjadi individu-individu yang berkontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional,” tambahnya.
Diharapkan bantuan CSR dari PT JSP ini bisa bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan suasana proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) lebih aman, nyaman dan kondusif bagi semua guru dan ratusan peserta didik. (Red)
Porsadin VI Tingkat Nasional di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Kab Lampung Selatan, Ahad (17/11/2024)
LAMPUNG SELATAN (Aswajanews.id) – “Alhamdulillah Porsadin tingkat nasional di Lampung kontingen DPW FKDT Jawa Tengah memperoleh juara umum kedua. Ini merupakan lompatan prestasi yang membanggakan untuk Madin Jawa Tengah, khususnya DPW FKDT Jawa Tengah. Kesuksesan yang kita raih sesungguhnya atas upaya kita bersama dalam berikhtiar dan berdoa. Kepada para pendamping, pelatih dan semua yang terlibat dalam kesuksesan Jawa Tengah, kami menghaturkan terima kasih,” kata Akhmad Sururi selaku Wakil Ketua DPW FKDT Jawa Tengah sekaligus Ketua Kontingen Jawa Tengah.
Akhmad Sururi Bersama Ketum DPP FKDT, Drs. H. Lukman Khakim, M.Si.
Sururi juga menghaturkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah, Kabid PD Pontren dan Ketua Tim MDT yang telah mensupport kegiatan Porsadin mulai tingkat Provinsi Jawa Tengah di Banjarnegara sampai tingkat nasional di Lampung. Sebelum berangkat ke Lampung semua peserta mengikuti training center di Asrama Haji Manyaran yang dibantu oleh Kanwil Kemenag Jateng.
“Selama dalam training center kami berikan motivasi dan penguatan mental, agar dalam berlaga tidak berkecil hati. Kami haturkan terima kasih kepada Kanwil Kemenag Jateng yang telah memfasilitasi kegiatan training center untuk Peserta Porsadin. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia, bisa meraih sukses bersama,” sambung Akhmad Sururi.
Porsadin VI Tingkat Nasional di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Kab Lampung Selatan, Ahad (17/11/2024)
Sururi sangat berharap prestasi yang kita raih bisa menjadi motivasi kita bersama untuk menambah kecintaan dan kepedulian kita bersama terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ini sangat penting, karena Madin menjadi garda terdepan dalam mendidik generasi yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Dua tahun kedepan kita tetap berikhtiar untuk meningkatkan prestasi Jawa Tengah. Insya Allah Jawa Tengah menjadi tuan rumah.
Penutupan Porsadin Nasional di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Kab Lampung Selatan, Ahad (17/11/2024)
Saat ditemui di area penutupan Porsadin tepatnya di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Kab Lampung Selatan pada hari Ahad, 17 Nopember 2024, Ketua Kontingen Jawa Tengah menuturkan bahwa dirinya ikut turun langsung menjadi suporter beberapa cabang lomba.
“Kami ikut menyaksikan langsung dan jadi suporter beberapa cabang olahraga, termasuk tenis meja dan bulu tangkis. Baru kali ini saya ikut turun sekaligus memberikan motivasi saat training center. Al hamdulillah, semua kompak dan guyub rukun saling mendukung. Sekali lagi mewakili DPW FKDT Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Kita bersyukur Kyai Abdul Rohman selaku Ketua DPW FKDT Jawa Tengah mendampingi dari awal sampai akhir saat penyembutan di Kanwil Kemenag Jateng,” pungkas Akhmad Sururi. *(Red/Nas)
BANDUNG (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., memimpin Acara Tradisi dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Danrem 062/TN serta penyerahan tugas dan tanggungjawab jabatan Danrindam III/Slw di Makodam III/Slw, Senin (18/11/2024).
Danrem 062/TN Kolonel Arh Rudi Ragil Sang Putra, S.Sos. M.Si., digantikan oleh Kolonel Inf Nurul Yakin, S.E., M.M., yang semula menjabat Koorsmin Panglima TNI. Selanjutnya Kolonel Arh Rudi Ragil Sang Putra, S.Sos. M.Si., menduduki jabatan baru sebagai Dirbindok Pussenarhanud.
Sementara itu Danrindam III/Slw Kolonel Inf Mohammad Sjahroni, S.E., M. Han., menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan kepada Pangdam III/Slw. Selanjutnya akan menduduki jabatan baru sebagai Paban III/Binkar Spers TNI.
Pangdam III/Slw mengingatkan kepada para Dansat untuk selalu menegakkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Wangsit Siliwangi, yaitu semangat kebersamaan, keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap tantangan. Selain mempertajam pelaksanaan Binter, setiap satuan diharapkan juga melaksanakan Binsat secara benar dan terukur.
“Serah terima jabatan ini bukan hal yang luar biasa. Namun merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan karir dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas,” ucap Pangdam.
Serah terima Pejabat Kodam III/Slw tersebut juga diikuti dengan serah terima pejabat dalam organisasi di lingkungan Kodam III/Slw khususnya Ketua Dharma Pertiwi Koorcab Garut Daerah C maupun pengurus Persit KCK PD III/Siliwangi dengan dipimpin oleh Ny. Leni Dadang Arif A. (Pendam III/Siliwangi)
Kab. Karawang (Aswajanews.id) – Pjs. Bupati Karawang Teppy Wawan Dharmawan mengapresiasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang yang telah menggelar Deklarasi Pilkada Damai Berintegritas. Deklarasi tersebut digelar di Halaman Depan Plaza Pemda Karawang, Minggu (17/11/2024).
Menurut Teppy, dengan dilakukannya deklarasi ini menjadi wujud kesiapan seluruh jajaran penyelenggara pemilihan umum.
“Ini (deklarasi) menandakan adanya kesiapan bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilihan khususnya jajaran Bawaslu yang menjadi bagian dari penyelenggara pemilihan pada saat ini,” ucap Teppy.
Teppy pun berharap, dengan telah dilakukannya deklarasi ini semakin menguatkan profesionalitas dan integritas seluruh jajaran penyelenggara pemilihan umum.
“Semoga semakin menguatkan kita untuk sama-sama secara profesional, dan berintegritas melaksanakan tugasnya masing-masing,” ujar Teppy.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang Engkus Kusnadi menjelaskan, bahwa Deklarasi Pilkada Damai Berintegritas hari ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan serentak oleh seluruh Bawaslu se-Indonesia.
Engkus menyatakan, tujuan dari dilakukannya deklarasi ini adalah untuk mengajak kepada seluruh pasangan calon maupun tim pemenangan untuk menciptakan pilkada damai dan berintegritas.
“Pilkada damai adalah, pilkada yang tidak ada ekses apapun dan berintegritas dijalankan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan,” ucap Engkus.
Lebih lanjut Engkus menjelaskan, selain melakukan kegiatan penandatanganan deklarasi, Bawaslu Kabupaten Karawang juga melakukan senam bersama dengan masyarakat sekaligus mensosialisasikan Pilkada dan Pilgub Tahun 2024. (Red)
KARAWANG (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang melakukan simulasi pemungutan suara di TPS 13, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan teknis penyelenggara dan partisipasi pemilih menjelang Pilkada Kabupaten Karawang 2024.
Pjs Bupati Karawang, Teppy Wawan Dharmawan mengapresiasi antusiasme masyarakat yang secara sukarela hadir dalam simulasi ini. Sebab, hal ini demikian penting lantaran pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang tinggal menghitung hari lagi.
“Saya sangat kagum melihat masyarakat yang dengan sukarela datang. Ini menjadi ukuran apakah persiapan Pemilu sudah optimal. Dari sisi penyelenggara, kesiapan sudah terlihat, baik dari logistik maupun fasilitasi pemilih. Langkah antisipasi juga harus dilakukan untuk menghadapi kemungkinan bencana, termasuk perlindungan logistik,” ujarnya.
Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana menjelaskan bahwa simulasi ini diikuti oleh 461 pemilih dari Daftar Pemilih tetap (DPT) di TPS 13.
Selain itu, Mari menekankan pentingnya peran KPPS dalam memastikan pemilih terdaftar di DPT atau daftar pemilih tambahan (DPT).
“Pemilih harus dicek dengan teliti. Jika mereka sudah terdaftar di TPS lain tanpa mengurus pindah memilih, maka tidak bisa dilayani. Logistik juga harus dipastikan lengkap dan sesuai kebutuhan. Kekurangan surat suara saat ini sedang ditangani melalui proses sortir dan lipat di gudang logistik,” ungkapnya. (Red)
BANDUNG (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., membuka Lomba Pemulasaraan Jenazah yang diselenggarakan di Masjid Al-Ikhlas Kodam III/Slw, Jalan Aceh No. 69, Kota Bandung, Senin (18/11/2024).
Lomba Pemulasaraan jenazah diikuti oleh prajurit dan PNS dari satuan jajaran Kodam III/Slw. Selama lima hari pelaksanaan, para peserta akan menunjukkan keterampilan mereka dalam berbagai aspek pemulasaraan jenazah, yang meliputi adab dan tata cara penanganan jenazah, penguasaan teknik mengkafani, hafalan doa, serta cara men-Sholat-kan jenazah sesuai dengan ajaran agama Islam.
Pangdam III/Slw menekankan bahwa perlombaan tersebut bukan hanya untuk mencari pemenang, melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan prajurit dalam menghadapi tugas-tugas keagamaan yang dapat terjadi kapan saja baik di wilayah maupun daerah tugas operasi.
“Kegiatan ini juga untuk mengingatkan kita semua, bahwa kita akan menghadapi akhir kehidupan, dan hanya amal kebaikanlah yang akan menyertainya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menguasai tata cara pemulasaraan jenazah dengan baik,” ucap Pangdam.
Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan untuk Bintaljarahdam III/Slw selaku penyelenggara dan seluruh peserta yang telah mempersiapkan diri dengan baik termasuk kepada dewan juri yang akan bertugas.
“Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk kebaikan bersama, baik untuk prajurit, keluarganya maupun masyarakat luas,” ungkap Pangdam.
Hadir dalam kegiatan tersebut Irdam III/Slw, Kapoksahli Pangdam III/Slw, Danrem 063/SGJ, Asrendam III/Slw, serta para Asisten Kasdam III/Slw serta para Dansat dan Kabalakdam III/Slw. (Pendam III/Siliwangi)
KARAWANG (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten Karawang dan Bekasi, Jabar, berkolaborasi dalam membangun jembatan penghubung untuk meningkatkan perekonomian serta kemudahan mobilitas masyarakat di dua kabupaten itu.
Penjabat Sementara Bupati Karawang Teppy Wawan Dharmawan, di Karawang, Sabtu mengatakan, kolaborasi atau kerja sama dalam pembangunan jembatan itu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta kemudahan mobilitas masyarakat Karawang dan Bekasi.
Hal tersebut dilakukan karena wilayah Karawang dan Bekasi merupakan daerah yang memiliki potensi yang sama, yakni potensi perekonomian yang cukup bagus.
“Kerja sama dalam membangun jembatan ini juga sebagai upaya integrasi antar-kawasan industri,” katanya.
Dua pemerintah kabupaten tersebut bekerja sama dalam pembangunan jembatan, akses jalan dan peningkatan fungsi jalan primer untuk penghubung dua kabupaten antara Karawang dan Bekasi. Tepatnya di Boulevard Ganesha Deltamas di wilayah Bekasi dengan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat yang masuk wilayah Karawang.
Kolaborasi Pemkab Karawang dan Bekasi dalam pembangunan jembatan itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan Pjs Bupati Karawang Teppy Wawan Dharmawan, Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi serta Wakil Presiden Direktur PT Deltamas, Atsushi Dehara.
Penandatangan perjanjian kerja sama tersebut digelar pada Selasa 12 November 2024, di Kawasan Deltamas.
Pihak swasta yang dalam hal ini PT Deltamas dilibatkan, karena lokasi pembangunan jembatannya berada di Kawasan Komersil 2 Kota Deltamas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. (Ant)
