KAB. BANDUNG (Aswajanews.id) — Sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bandung membentuk forum komunikasi untuk menyikapi kondisi internal partai yang mereka nilai belum menunjukkan aktivitas organisasi secara optimal pasca-Musyarawah Cabang (Muscab) 2026.
Forum tersebut kini mendesak Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat segera menindaklanjuti surat mosi tidak percaya yang telah mereka layangkan terkait kepengurusan DPC PPP Kabupaten Bandung periode 2026–2031.
Sebelumnya, DPC PPP Kabupaten Bandung telah melaksanakan Muscab di Hotel Antik, Soreang. Dalam forum tersebut dipilih empat orang formatur yang kemudian melakukan rapat untuk menentukan kepengurusan DPC.
Hasil rapat formatur menetapkan Edi Gunaedi sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bandung dan Muhamad Yusuf sebagai sekretaris untuk periode 2026–2031.
Pasca-terbentuknya kepengurusan baru, para pimpinan PAC berharap terjadi perubahan dan penguatan organisasi PPP di Kabupaten Bandung. Namun, menurut forum PAC, harapan tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Ketua PAC PPP Kecamatan Baleendah, yang akrab disapa Obet, mengatakan forum PAC dibentuk berdasarkan hasil rembukan sejumlah pimpinan PAC untuk menjadi ruang komunikasi sekaligus menyampaikan aspirasi terkait kondisi organisasi di tingkat kabupaten.
Menurut Obet, sejak keluarnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC PPP Kabupaten Bandung, belum ada kegiatan konsolidasi yang melibatkan para PAC secara menyeluruh.
“Pasca keluarnya SK Ketua DPC PPP Kabupaten Bandung, belum pernah ada acara sosialisasi kepengurusan DPC atau kegiatan lainnya bersama PAC,” kata Obet, sebagaimana disampaikan kepada wartawan.
Ia menyebutkan, pernah ada rencana kegiatan pendidikan politik, tetapi kegiatan tersebut batal digelar. Hingga kini, kata dia, sebagian PAC bahkan belum mengetahui secara lengkap susunan pengurus DPC PPP Kabupaten Bandung.
“Kondisi ini membuat ada PAC yang tidak tahu siapa saja pengurus DPC, bahkan ada yang tidak tahu siapa ketua dan sekretarisnya,” ujarnya.
Desak DPW Evaluasi Kepengurusan
Forum PAC menilai kondisi tersebut perlu segera mendapatkan perhatian DPW PPP Jawa Barat. Mereka mengaku telah memberikan waktu sekitar empat bulan setelah terbentuknya kepengurusan baru, namun belum melihat adanya aktivitas organisasi yang mereka harapkan.
Atas kondisi itu, forum PAC PPP Kabupaten Bandung kemudian melayangkan surat mosi tidak percaya kepada DPW PPP Jawa Barat.
Mereka meminta DPW melakukan evaluasi dan memberikan respons terhadap aspirasi yang disampaikan para PAC.
Desakan tersebut muncul di tengah agenda konsolidasi organisasi PPP Jawa Barat. Pada September 2026, DPW PPP Jawa Barat juga menggelar Rapimwil I yang antara lain membahas konsolidasi organisasi dan penguatan struktur partai.
Forum PAC menegaskan bahwa langkah tersebut, menurut mereka, bukan didasari kepentingan pribadi maupun perebutan posisi, melainkan sebagai bentuk perhatian terhadap keberlangsungan organisasi PPP di Kabupaten Bandung.
“Kami forum PAC PPP Kabupaten Bandung sangat berharap kepada DPW PPP Jawa Barat untuk mengevaluasi dan menyikapi surat mosi tidak percaya yang kami layangkan. Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan partai,” tegas Obet.
Forum PAC juga menyatakan, apabila surat tersebut tidak mendapat respons dari DPW PPP Jawa Barat, mereka berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Mereka bahkan menyatakan akan meminta agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi, termasuk kemungkinan pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) sesuai ketentuan dan mekanisme internal partai.
Sementara itu, PPP Jawa Barat dalam sejumlah agenda organisasi sebelumnya menekankan pentingnya konsolidasi dan penguatan struktur hingga tingkat kecamatan. Ketua DPW PPP Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum juga menyebut Muscab sebagai bagian dari agenda organisasi dan konsolidasi kader. (Yunyun Hermawan)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
