Beranda Nusantara Agus Wawan Gugat Panitia Pilkades Linggajaya ke PN Sumedang, Desak Pembukaan Kotak...

Agus Wawan Gugat Panitia Pilkades Linggajaya ke PN Sumedang, Desak Pembukaan Kotak Suara TPS 04 dan Uji Data Digital

3
0

Sengketa Pilkades Digital Linggajaya memasuki babak peradilan. Agus Wawan Dermawan, S.E., melalui dua advokat Kantor Hukum BSDR, mengajukan gugatan terhadap Panitia Pilkades dan pihak KPPS TPS 04. Perbedaan informasi suara, mekanisme pemindaian barcode, serta keabsahan proses tabulasi menjadi pokok persoalan yang diminta untuk diuji.

SUMEDANG, aswajanews.id — Selasa, 17 November 2026. Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kini memasuki jalur peradilan.

Calon Kepala Desa Nomor Urut 03, Agus Wawan Dermawan, S.E., menurut keterangan pihaknya, pada Selasa (17/11/2026) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Sumedang terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Linggajaya dan pihak Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) TPS 04 yang dipimpin ketuanya.

Gugatan tersebut diajukan melalui kuasa hukumnya, Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., dan Banelaus Naipospos, S.H., M.H., keduanya advokat pada Kantor Hukum Bernard Simamora & Rekan (BSDR) yang berkantor di Kota Bandung.

Langkah hukum ini ditempuh setelah keberatan mengenai hasil penghitungan suara TPS 04 belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan pihak Agus melalui mekanisme pengaduan dan musyawarah tingkat desa maupun kecamatan.

Salah satu tuntutan penting dalam gugatan adalah pembukaan kotak hasil cetakan suara TPS 04 untuk pemeriksaan dan penghitungan ulang secara fisik melalui prosedur hukum yang sah.

Pengajuan gugatan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya manipulasi suara ataupun menentukan pengadilan telah menyatakan berwenang. Kebenaran dalil, kewenangan mengadili, dan permintaan pembukaan kotak tetap harus diperiksa melalui proses hukum.

Selisih 83 Suara, Angka TPS 04 Dipersoalkan

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pilkades Linggajaya tanggal 28 Oktober 2026, calon nomor urut 02, Asep Yaya Sunarya, memperoleh 854 suara, sedangkan Agus Wawan Dermawan memperoleh 771 suara.

Selisih keduanya hanya 83 suara.

Persoalan muncul karena pihak Agus melaporkan adanya informasi perolehan suara TPS 04 sekitar pukul 13.20 WIB yang berbeda dari hasil akhir yang kemudian dicetak dan direkap.

Dalam informasi awal yang dipersoalkan, Asep disebut memperoleh 143 suara dan Agus 120 suara. Sementara hasil akhir TPS 04 mencatat Asep memperoleh 223 suara dan Agus 75 suara.

Artinya, terdapat perbedaan 80 suara untuk Asep dan 45 suara untuk Agus antara informasi awal yang dilaporkan dengan angka akhir.

Namun, sumber elektronik angka awal belum terverifikasi. Dokumentasi berupa foto kalkulator tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa angka tersebut merupakan hasil resmi perangkat e-voting.

Sebaliknya, hasil cetakan akhir TPS 04 sesuai secara aritmetis dengan rekapitulasi tingkat desa.

Karena itu, inti sengketa bukan sekadar penjumlahan angka, melainkan asal-usul informasi perolehan suara, proses pembentukan hasil akhir, dan cara penyelenggara memvalidasi data yang diumumkan.

Barcode Tidak Dipindai? Keterangan Ketua KPPS Perlu Diuji

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai mekanisme validasi hasil pemungutan suara elektronik di TPS 04.

Dalam pemberitaan DetikNews86.com pada 13 November 2026, pihak pelapor menyampaikan keterangan bahwa Ketua KPPS TPS 04 disebut mengakui tidak dilakukannya pembukaan atau pemindaian barcode saat proses penghitungan berlangsung di lokasi TPS.

Hasil yang diumumkan disebut bersumber dari data tabulasi yang kemudian dicocokkan dengan daftar hadir serta surat panggilan pemilih.

Keterangan tersebut belum merupakan pengakuan langsung yang telah diuji dalam persidangan. Konfirmasi terhadap Ketua KPPS, dokumen teknis, dan prosedur yang berlaku tetap diperlukan.

Namun, informasi itu memunculkan pertanyaan penting.

Jika hasil diumumkan berdasarkan data tabulasi, bagaimana data tersebut dibentuk, diperiksa, dan dipastikan sesuai dengan pilihan yang terekam dalam sistem?

Apakah pemindaian barcode memang diwajibkan pada tahap penghitungan tersebut? Jika tidak diwajibkan, mekanisme validasi apa yang digunakan?

Apakah tersedia catatan aktivitas perangkat, laporan gangguan, hasil cetakan individual, serta data tabulasi yang dapat dicocokkan?

Tidak dilakukannya pemindaian barcode belum otomatis berarti terjadi pelanggaran. Akan tetapi, metode penghitungan dan validasi yang sebenarnya digunakan harus dapat dijelaskan secara teknis serta sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Pilkades digital.

Musyawarah Kecamatan Belum Menghasilkan Pembukaan Kotak

Sebelum menempuh jalur pengadilan, Agus Wawan telah menyampaikan pengaduan, termasuk LAPDU Nomor 002/LAPDU-AWD/XI/2026 tanggal 6 November 2026 kepada Camat Cisitu.

Pada 11 November 2026, dilaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan di Aula Kecamatan Cisitu.

Musyawarah tersebut melibatkan unsur kecamatan, BPD, panitia pemilihan, petugas TPS, saksi calon, dan Agus Wawan selaku pelapor.

Dalam berita acara musyawarah, pihak kecamatan menjelaskan keterbatasan kewenangan Sub Kepanitiaan Pilkades Tingkat Kecamatan untuk memenuhi permohonan pemeriksaan teknis.

Permintaan pembukaan kotak hasil cetakan suara TPS 04 juga dinyatakan tidak dapat dipenuhi berdasarkan penilaian terhadap ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal tersebut mengatur beberapa dasar pembukaan kotak hasil cetakan suara, yakni kerusakan permanen perangkat elektronik, perselisihan hasil yang memerlukan pembuktian fisik atas persetujuan Saksi dan Pengawas, dan/atau perintah pengadilan dalam sengketa sesuai ketentuan hukum.

Ketentuan itu menjadi salah satu titik penting dalam persoalan ini.

Pasal 64 huruf b dan huruf c memberikan dasar pembukaan yang berbeda. Tidak adanya perintah pengadilan tidak dengan sendirinya menutup mekanisme berdasarkan huruf b apabila seluruh persyaratannya terpenuhi.

Sebaliknya, perselisihan hasil saja juga tidak otomatis membenarkan pembukaan kotak tanpa persetujuan dan prosedur yang dipersyaratkan.

Karena itu, perlu diperjelas apakah persetujuan Saksi dan Pengawas telah dimintakan secara khusus, siapa pihak yang berwenang memberikan persetujuan, dan bagaimana hasil penilaiannya dicatat.

Berita Acara BPD Masih Diminta Pelapor

Selain persoalan teknis, pihak Agus juga mempertanyakan akses terhadap dokumen penanganan keberatan sebelumnya.

Berita acara musyawarah Kecamatan Cisitu merujuk Berita Acara BPD Linggajaya Nomor 006/X/BPD.2026 mengenai musyawarah tanggal 31 Oktober 2026.

Menurut keterangan pihak Agus, salinan berita acara tersebut belum diberikan kepadanya sebagai tanggapan atas pengaduan yang telah disampaikan.

Pihak pelapor menginginkan kejelasan mengenai dokumen yang diperiksa, keterangan para pihak, metode verifikasi, serta kesimpulan yang digunakan dalam penanganan perselisihan.

Belum diterimanya salinan dokumen oleh pelapor tidak dengan sendirinya menjadikan musyawarah BPD tidak sah. Namun, bahan pemeriksaan tersebut relevan untuk menilai bagaimana keberatan telah ditangani.

Gugatan ke PN Sumedang: Pembukaan Kotak Menjadi Tuntutan Utama

Perkembangan penting terjadi pada 17 November 2026, ketika Agus Wawan, menurut keterangan pihaknya, mengajukan gugatan melalui dua kuasa hukum BSDR, Bernard Simamora dan Banelaus Naipospos.

Gugatan perbuatan melawan hukum tersebut diarahkan terhadap penyelenggara Pilkades tingkat desa dan pihak KPPS TPS 04 terkait dugaan kelalaian dalam pertanggungjawaban penghitungan suara serta penanganan keberatan.

Berdasarkan pokok tuntutan yang disiapkan pihak Penggugat, permohonan tidak hanya berkaitan dengan penjelasan mengenai selisih informasi suara.

Penggugat juga meminta pengamanan bukti serta pembukaan kotak hasil cetakan suara TPS 04 untuk dilakukan pemeriksaan dan penghitungan ulang secara fisik.

Permintaan tersebut mencakup pemeriksaan kondisi segel, inventarisasi hasil cetakan suara, penghitungan hasil cetakan, pencocokan dengan data elektronik dan berita acara, serta penyegelan kembali setelah pemeriksaan.

Pembukaan kotak dimohonkan sebagai salah satu langkah pembuktian, bukan sebagai dasar otomatis untuk membatalkan hasil Pilkades atau menetapkan Agus sebagai pemenang.

Pihak Penggugat mendasarkan kemungkinan pembukaan melalui perintah pengadilan pada Pasal 64 huruf c Perda Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2026.

Akan tetapi, pasal tersebut tidak secara khusus menetapkan PN sebagai pengadilan yang berwenang untuk setiap sengketa Pilkades.

Kewenangan absolut PN, pertanggungjawaban para tergugat, serta dasar permohonan pembukaan kotak harus terlebih dahulu dinilai menurut hukum acara yang berlaku.

Dengan demikian, pendaftaran gugatan merupakan langkah untuk memperjuangkan pemeriksaan secara hukum, bukan jaminan bahwa seluruh tuntutan akan dikabulkan.

GRASI Desak Pemeriksaan Data Digital yang Dapat Dipertanggungjawabkan

LSM Gema Rakyat Anti Korupsi (GRASI) DPC Kabupaten Sumedang, yang sebelumnya mendampingi Agus Wawan dalam proses pengaduan, menekankan pentingnya keterlacakan data dalam penyelenggaraan Pilkades digital.

Dalam pemberitaan sebelumnya, GRASI memandang bahwa pemeriksaan tidak cukup berhenti pada pencocokan daftar hadir dan surat panggilan pemilih.

Pemeriksaan dinilai perlu mencakup data asli hasil pemungutan suara digital, catatan pemindaian apabila tersedia, data tabulasi, riwayat perubahan data, kesesuaian jumlah pengguna hak pilih, serta dokumen penghitungan dan rekapitulasi.

Pemeriksaan demikian dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Apabila hasil akhirnya benar, pemeriksaan yang sah justru dapat memperkuat kepercayaan terhadap penyelenggara. Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan prosedur hukum.

Demokrasi Digital Harus Bisa Diuji, Bukan Sekadar Dipercaya

Sengketa Pilkades Linggajaya kini bukan lagi hanya perdebatan mengenai angka perolehan suara.

Perkara ini juga menyoroti bagaimana teknologi pemungutan suara elektronik dipertanggungjawabkan ketika hasilnya dipersoalkan secara konkret oleh peserta pemilihan.

Kecepatan penghitungan memang menjadi salah satu manfaat sistem digital. Namun, kecepatan tidak dapat menggantikan kewajiban menjaga integritas data, keterlacakan proses, dan tersedianya mekanisme pemeriksaan yang sah.

Pengajuan gugatan oleh Agus Wawan ke PN Sumedang membawa persoalan ini ke tahap baru.

Kini, selain menunggu proses pemeriksaan pengadilan, publik juga berkepentingan memperoleh penjelasan mengenai sumber angka yang berbeda, cara kerja tabulasi, mekanisme barcode, serta kesesuaian hasil elektronik dengan bukti fisik.

Yang dibutuhkan bukan kemenangan berdasarkan prasangka, melainkan kepastian berdasarkan bukti.

Sebab, dalam pemilihan digital, angka akhir harus dapat dipertanggungjawabkan melalui proses yang sah, dan keberatan terhadap angka tersebut harus dapat diuji. (Red)


Eksplorasi konten lain dari News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan