KABUPATEN BANDUNG (Aswajanews.id)– Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) atau kirmir di Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, mendapat sorotan warga dan pemerhati pembangunan. Proyek yang sudah berjalan beberapa hari itu dinilai kurang terbuka karena tidak memasang papan informasi kegiatan. Sejumlah pekerja juga terlihat bekerja tanpa alat pelindung diri (APD).
Pantauan di lokasi pada Selasa (17/11/2026) menunjukkan belum ada papan yang memuat nama instansi penanggung jawab, sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, maupun identitas pelaksana. Kondisi ini memunculkan pertanyaan warga soal asal anggaran dan mekanisme pelaksanaan proyek.
Hedi, pemerhati proyek pembangunan di Kabupaten Bandung, menyayangkan hal tersebut. “Kami tidak tahu ini proyek dari dinas mana, apakah dari kabupaten atau desa, berapa anggarannya, dan siapa pemborongnya. Ini kan uang negara, seharusnya transparan,” ujarnya di lokasi.
Menurut Hedi, tanpa informasi proyek, masyarakat dan lembaga kontrol sosial sulit mengawasi pelaksanaan pembangunan. Ia merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi dasar hak masyarakat mengetahui penggunaan anggaran publik.
Ia juga mempertanyakan kualitas dan kesesuaian spesifikasi teknis kirmir tersebut, dan berharap instansi teknis mengawasi secara serius agar hasilnya memenuhi standar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pekerja yang tidak memakai APD dinilai perlu mendapat perhatian pelaksana, karena keselamatan dan kesehatan kerja (K3) wajib diperhatikan dalam setiap kegiatan konstruksi.
Hingga berita ini diterbitkan, pemborong, pelaksana lapangan, dan instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi. Sumber anggaran, nilai kontrak, dan identitas perusahaan pelaksana pun belum diketahui. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang bersangkutan.
Warga berharap dinas berwenang segera turun ke lapangan memeriksa legalitas, sumber dana, dan kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, serta meminta pelaksana segera memasang papan informasi sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
(Red)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.





























