Dalam bentangan panjang sejarah peradaban Islam, posisi ulama di hadapan kekuasaan dan masyarakat selalu menjadi titik pijak yang krusial sekaligus pelik. Ulama tidak pernah benar-benar berada di ruang hampa, setiap fatwa, sikap diam, maupun pernyataan publik mereka memiliki keberpihakan politik yang memengaruhi nasib umat. Di tengah pusaran zaman modern, pergulatan ini kerap memunculkan dua kecenderungan peran: ulama yang berdiri di barisan terdepan mengadvokasi hak-hak masyarakat yang terpinggirkan, serta ulama yang memilih jalur sunyi sebagai mediator dan penjaga stabilitas di sekitar lingkar kekuasaan. Kedua kutub sikap ini menemukan pantulan pemikiran yang sangat kuat pada sosok dua ulama besar kontemporer, yakni Yusuf Qardhawi dan Muhammad Said Ramadhan al-Buthi.
Di satu sisi, Yusuf Qardhawi merepresentasikan wajah ulama yang memandang keberpihakan kepada rakyat sebagai keniscayaan teologis. Baginya, Islam adalah risalah yang utuh dan menyeluruh, sehingga persoalan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perlawanan terhadap tirani tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama. Dalam pandangan Qardhawi, ketika penguasa menyimpang dan menindas rakyatnya, ulama tidak boleh berlindung di balik menara gading keilmuan atau bersembunyi di balik dalih menjaga ketertiban semu. Ulama harus menjadi penyambung lidah kaum tertindas, melakukan advokasi moral dan struktural, bahkan mendukung gerakan perubahan sosial demi tegaknya kebebasan dan martabat manusia. Keberpihakan semacam ini ia letakkan dalam kerangka besar tujuan syariat, bahwa hukum Islam hadir untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan selain kepada Tuhan. Hal ini terbukti saatdirinya beberapa kali dipenjara oleh rezim Presiden Gamal Abdel Nasser pada tahun 1954, 1956, dan 1963, akibatpandangan politik dan ceramahnya yang kritis terhadap penindasan pemerintah.
Namun, di sisi yang lain, Muhammad Said Ramadhan al-Buthi menawarkan perspektif yang lahir dari kehati-hatian mendalam terhadap dampak destruktif dari kekacauan sosial. Al-Buthi memandang bahwa tugas paling mendasar seorang ulama adalah memelihara keutuhan umat, menjaga keselamatan jiwa, serta mencegah terbukanya pintu fitnah dan pertumpahan darah. Dalam kacamata Al-Buthi, perubahan politik yang ditempuh melalui konfrontasi terbuka atau perlawanan massal sering kali membawa mudarat yang jauh lebih besar daripada kezaliman penguasa itu sendiri. Ketika negara runtuh dalam perang saudara, bukan hanya infrastruktur fisik yang hancur, melainkan juga sendi-sendi kehidupan beragama dan masa depan generasi umat. Oleh karena itu, Al-Buthi lebih menekankan pentingnya menasihati penguasa secara bijak dan internal, menjaga stabilitas negara, serta berperan sebagai perekat agar masyarakat tidak terpecah belah oleh provokasi politik yang belum terukur ujungnya.
Sekilas, kedua pandangan ini tampak berdiri berseberangan seperti dua garis sejajar yang tak pernah bertemu. Namun, jika diselami lebih dalam melalui kacamata etika politik Islam dan Maqashid Syariah, sikap Qardhawi dan Al-Buthi justru dapat diintegrasikan menjadi sebuah sintesis yang matang. Keduanya sama-sama berangkat dari niat tulus untuk melindungi umat, hanya saja masing-masing menyoroti dimensi kemaslahatan yang berbeda. Qardhawi berfokus pada perlindungan hak dan keadilan sosial agar umat tidak mati perlahan akibat penindasan struktural, sementara Al-Buthi berfokus pada perlindungan nyawa dan keutuhan kolektif agar umat tidak binasa seketika akibat kehancuran negara.
Integrasi dari dua teladan ini dapat dirumuskan melalui penerapan Fiqh al-Awlawiyat atau fikih prioritas yang selalu digaungkan oleh Qardhawi sendiri. Dalam praktiknya, seorang ulama dituntut memiliki kepekaan membaca realitas zaman untuk menentukan langkah mana yang paling mendesak dan paling sedikit mudaratnya. Ketika masyarakat menghadapi ketidakadilan yang nyata sementara ruang dialog dan stabilitas dasar masih terjaga, ulama perlu mengedepankan semangat advokasi Qardhawi dengan bersuara lantang membela rakyat serta mengoreksi kebijakan yang zalim. Sebaliknya, manakala situasi sosial telah berada di ambang jurang perpecahan dan ancaman perang saudara yang mengorbankan nyawa tak berdosa, kehati-hatian Al-Buthi menjadi kompas utama untuk menahan laju konflik, meredam amarah massa, dan menjadi jembatan mediasi demi menyelamatkan keutuhan bangsa.
Pada akhirnya, titik temu paling fundamental antara Yusuf Qardhawi dan Al-Buthi terletak pada independensi moral seorang ulama. Baik ketika memilih turun ke jalan bersama rakyat maupun ketika masuk ke ruang-ruang mediasi bersama penguasa, ulama tidak pernah boleh menggadaikan integritas ilmunya demi kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu, sekali lagi ini yang harus di pertegaskan. Advokasi bersama masyarakat harus dijalankan dengan adab dan kebijaksanaan agar tidak berubah menjadi anarki, sementara peran sebagai mediator penguasa harus dilandasi kejujuran profetik agar tidak tergelincir menjadi pembenar kezaliman. Dengan memadukan keberanian Qardhawi dalam membela keadilan dan kebijaksanaan Al-Buthi dalam merawat perdamaian, ulama dapat hadir sebagai penuntun umat yang kokoh prinsipnya sekaligus lembut langkahnya. ***
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.





























