INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Dugaan praktik ijon proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu memicu aksi demonstrasi. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) menggeruduk halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (16/11/2026), mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik transaksional tersebut.
Dalam aksinya, massa mendesak Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengambil langkah konkret untuk membenahi birokrasi pemerintahan. Mereka menilai dugaan transaksi proyek yang bersumber dari APBD serta praktik jual beli jabatan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan.
Kecaman disampaikan melalui orasi dan sejumlah spanduk bernada keras. Di antaranya bertuliskan, “Ijon Proyek di Kabupaten Indramayu—Jual Beli Jabatan”, “Tangkap Bupati Indramayu”, “Kejari Jangan Tutup Mata atas Kasus Ijon Proyek”, hingga “Indramayu Tidak Butuh Pemimpin yang Banyak Drama” dan “Ganteng-ganteng Korupsi”.
Koordinator lapangan, Nasrudi, bersama sejumlah orator lainnya, termasuk Tobiin dan Febi S., meminta pimpinan daerah memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Nasrudi menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Pihaknya berharap Bupati Lucky Hakim bersedia menemui massa secara langsung untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Menurutnya, peserta aksi tetap bertahan di bawah terik matahari karena ingin memastikan aspirasi masyarakat diterima langsung oleh kepala daerah.
Sejumlah perwakilan Pemkab Indramayu, termasuk Kepala Satpol PP, sempat menemui demonstran. Namun, massa menolak apabila aspirasi hanya diterima melalui perwakilan. Mereka tetap meminta kesempatan bertemu langsung dengan Bupati.
Massa bahkan mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta lebih besar apabila pemerintah daerah tidak memberikan respons.
Dalam rangkaian demonstrasi, peserta juga menggelar doa bersama. Mereka berharap dugaan praktik ijon proyek dan jual beli jabatan segera diusut tuntas serta pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum.
APIB Serahkan Pengaduan ke Kejari
Usai menggelar aksi di Pendopo, massa bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan praktik ijon proyek.

Setibanya di kantor kejaksaan, mereka diterima Kepala Seksi Intelijen Kejari Indramayu. Pihak kejaksaan menyatakan bersedia menerima dokumen pengaduan yang diserahkan APIB.
Perwakilan kejaksaan juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau perkembangan penanganan perkara serta membuka ruang audiensi bagi masyarakat.
Seluruh berkas pengaduan kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan.
Aksi yang mendapat pengamanan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP tersebut berlangsung kondusif.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Lucky Hakim maupun Pemkab Indramayu terkait tuntutan yang disampaikan APIB.
Dugaan Ijon Proyek Juga Dilaporkan ke KPK
Dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu sebelumnya juga telah dilaporkan kepada KPK. Praktik tersebut diduga berkaitan dengan permintaan uang atau fee kepada pengusaha sebelum pekerjaan proyek pemerintah dilaksanakan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya 10 pengusaha atau kontraktor diduga menjadi korban praktik tersebut dan telah melaporkannya kepada lembaga antirasuah. Dua di antaranya disebut merupakan pengusaha asal Cirebon berinisial RS dan pengusaha asal Sukabumi berinisial HH.
Seorang sumber dari kalangan advokat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, laporan tersebut dilengkapi sejumlah bukti, termasuk foto pertemuan dan dugaan transaksi yang berkaitan dengan ijon proyek.
Sumber tersebut juga menyampaikan rencana mendatangi KPK untuk mendorong percepatan penanganan laporan sekaligus meminta pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan dimintai keterangan.
Salah satu pengaduan disampaikan kepada KPK di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Dalam dokumen tersebut, pelapor berinisial HK menyebut nama seorang pejabat tinggi aktif Pemkab Indramayu berinisial LH serta pengusaha asal Cirebon berinisial RS.
Berdasarkan salinan uraian peristiwa yang diterima redaksi Intijayakoran.com, dugaan transaksi bermula dari pertemuan antara LH dan RS di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024. Pertemuan tersebut disebut difasilitasi HK.
Dua hari kemudian, tepatnya 10 Desember 2024, RS diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan harapan memperoleh pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2025.
Dalam dokumen pengaduan disebutkan, uang tersebut kemudian disetorkan ke salah satu bank swasta di kawasan Gunung Sari, Cirebon, oleh dua orang berinisial AS dan FR yang disebut sebagai orang dekat pejabat tersebut.
Pengaduan HK juga menguraikan dugaan transaksi yang melibatkan pengusaha asal Sukabumi berinisial BZ dan HH pada Mei 2025.
Dalam kronologi yang disampaikan, pertemuan antara pengusaha dan pejabat berinisial LH disebut berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta dan Tangerang Selatan.
Pada 27 Mei 2025, pengusaha HH disebut dipertemukan dengan LH melalui seorang perantara. Sehari kemudian, HH diduga menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar kepada HK untuk diteruskan kepada LH dalam bentuk mata uang dolar.
Dokumen pengaduan tersebut juga menyebut adanya permintaan tambahan dana sebesar Rp2,5 miliar pada 30 Juli 2025. Permintaan itu diduga berkaitan dengan harapan pengusaha bersangkutan memperoleh prioritas pekerjaan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.
Selain itu, RS disebut kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta pada 29 Desember 2024 di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Cibubur. Pada Januari 2025, RS juga disebut menjanjikan tambahan uang sebesar Rp500 juta.
Kronologi pengaduan turut memuat dugaan pemberian draf pekerjaan konstruksi kepada RS pada Maret hingga April 2025 melalui orang kepercayaan pejabat berinisial HL.
Draf pekerjaan tersebut disebut berasal dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), dengan nilai keseluruhan mencapai Rp7.022.566.000.
Forum Peduli Indramayu Desak KPK Transparan
Sementara itu, Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi, mengaku telah mendengar adanya laporan dugaan ijon proyek tersebut kepada KPK.
Menurutnya, dugaan transaksi jual beli proyek di lingkungan pemerintahan merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan dan profesional oleh aparat penegak hukum.
Masdi juga mengaku pernah menerima informasi mengenai tawaran transaksi serupa dengan permintaan uang muka hingga 15 persen dari nilai pekerjaan melalui orang dekat penguasa. Namun, ia menyatakan telah meminta pihak yang menerima tawaran tersebut agar tidak terlibat.
Ia menambahkan, pihaknya memperoleh informasi mengenai kemungkinan pemeriksaan sejumlah orang asal Indramayu oleh KPK. Karena itu, ia berencana bersama tim mendatangi lembaga antirasuah untuk mendorong tindak lanjut laporan tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Indramayu Lucky Hakim belum memberikan tanggapan atas dugaan yang mencatut namanya dalam dokumen pengaduan tersebut.
Sebelumnya, saat dihubungi media melalui pesan WhatsApp pada Senin (2/11/2026), yang bersangkutan juga belum memberikan respons.
Seluruh uraian mengenai dugaan transaksi dan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pemberitaan ini masih merujuk pada dokumen pengaduan dan keterangan sumber. Kebenarannya harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum. Pihak-pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun menggunakan hak jawab.
(Sn)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.





























