SUBANG (Aswajanews.id) – Rencana pembangunan Subang Trade Center di kawasan pertokoan dan Pujasera, Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Subang, menuai kritik dari kalangan pedagang. Mereka meminta pemerintah daerah turun tangan memfasilitasi dialog dengan pihak pengembang agar hak-hak pedagang tidak diabaikan dalam proses pembangunan tersebut.
Salah seorang pedagang Pujasera, H. Endang Setiawan, S.Sos., M.Si., berharap Pemerintah Kabupaten Subang melalui dinas terkait dapat memfasilitasi para pedagang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pihak pengusaha Subang Trade Center maupun PT Subang Sejahtera.
Menurut Endang, terdapat tiga tuntutan utama yang harus dipenuhi apabila pembangunan tersebut berdampak pada pembongkaran kios dan keberlangsungan usaha para pedagang.
Pertama, pihak pengembang diminta memberikan dana kompensasi penggusuran maksimal Rp20 juta untuk setiap kios. Kedua, menyediakan tempat relokasi yang representatif, layak, dan siap ditempati. Ketiga, para pedagang menolak harga jual kios yang ditawarkan pihak Subang Trade Center karena dinilai terlalu mahal dan memberatkan.
“Kami bukan anti terhadap pembangunan. Namun, kami juga menuntut agar hak-hak kami sebagai pedagang Pujasera diperhatikan. Jangan sampai pembangunan justru mengorbankan kehidupan para pedagang kecil,” tegas Endang.
Ia mengungkapkan, kondisi ekonomi para pedagang saat ini sedang tidak mudah. Sepinya pembeli membuat pendapatan semakin menurun. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, sebagian pedagang mengaku kesulitan.
Dalam kondisi seperti itu, membeli kios baru dengan harga yang dinilai mahal tentu menjadi beban tersendiri bagi para pedagang.
Endang juga berharap pemerintah daerah mempertimbangkan kembali rencana pembongkaran kawasan pertokoan dan Pujasera. Menurutnya, alternatif yang lebih bijaksana adalah melakukan perbaikan dan penataan kawasan tersebut menjadi sentra jajanan kuliner yang representatif tanpa harus menghilangkan mata pencaharian pedagang lama.
Ia mencontohkan langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) ketika melakukan penertiban warung-warung di sepanjang jalan provinsi, termasuk kawasan Ciater dan Jalan Cagak. Dalam penertiban tersebut, menurut Endang, terdapat pemberian kompensasi sebesar Rp10 juta untuk setiap kios.
“Kalau pemerintah provinsi saja bisa memberikan kompensasi Rp10 juta per kios, masa Subang Trade Center tidak mampu memberikan kompensasi kepada masing-masing pedagang Pujasera? Kami berharap ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil,” ujarnya.
Para pedagang berharap Pemkab Subang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan investasi, tetapi juga memastikan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan di kawasan Pujasera.
Mereka meminta agar sebelum pembangunan direalisasikan, terlebih dahulu ada kesepakatan yang jelas mengenai kompensasi, relokasi, serta keterjangkauan harga kios bagi pedagang lama.
Hingga berita ini disusun, aspirasi dan tuntutan pedagang tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pihak pengembang untuk membuka ruang dialog dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
(Enjang Black)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
