MAJALENGKA (Aswajanews.id) – Pemulihan keuangan daerah Kabupaten Majalengka senilai sekitar Rp2,216 miliar menjadi sorotan. Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Majalengka melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), perkembangan pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan pihak ketiga dan denda keterlambatan masih membutuhkan penjelasan terbuka kepada publik.
Berdasarkan kajian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 Nomor 44A/LHP/XVIII.BDG/05/2024, ditemukan kelebihan pembayaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sekitar Rp2,07 miliar pada 12 paket pekerjaan.
Selain itu, terdapat denda keterlambatan sekitar Rp146 juta yang dalam bahan kajian disebut belum dipungut.
Jika kedua nilai tersebut diakumulasikan, jumlahnya mencapai sekitar Rp2,216 miliar. Angka ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan kewajiban pengembalian uang daerah yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Persoalannya bukan semata-mata berapa nilai temuan BPK, melainkan sejauh mana rekomendasi pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti dan berapa rupiah yang benar-benar sudah masuk ke kas daerah.
Pertanyaan publik pun mengemuka: jika Pemkab Majalengka telah menggandeng Kejaksaan untuk membantu penagihan, bagaimana hasil konkret kerja sama tersebut?
860 PEKERJAAN PIHAK KETIGA, BERAPA YANG SUDAH LUNAS?
Informasi dalam bahan kajian menyebutkan kerja sama Pemkab Majalengka dengan Kejaksaan Negeri Majalengka telah berjalan sejak 11 Juni 2024 dan diperkuat melalui kesepakatan bersama tertanggal 23 Juni 2026.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu penyelesaian persoalan hukum bidang Datun, termasuk penagihan kewajiban pihak ketiga atas kelebihan pembayaran pekerjaan maupun piutang yang belum terselesaikan.
Bahkan, muncul informasi mengenai 860 pekerjaan pihak ketiga yang masuk dalam penanganan atau menjadi sasaran upaya penyelesaian.
Angka tersebut tentu memerlukan penjelasan lebih terperinci. Apakah 860 pekerjaan itu seluruhnya merupakan pekerjaan yang memiliki kewajiban pengembalian? Ataukah mencakup berbagai jenis piutang dan persoalan administrasi yang berbeda?
Publik berhak mengetahui berapa pekerjaan yang sudah diselesaikan, berapa yang telah lunas, berapa yang baru membayar sebagian, dan berapa yang masih menunggak.
Termasuk, berapa kewajiban yang telah diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara melalui Surat Kuasa Khusus (SKK), serta berapa yang masih dalam proses penagihan atau penyelesaian hukum.
Sebab, keberhasilan pemulihan keuangan daerah tidak cukup diukur dari jumlah surat penagihan, pemanggilan kontraktor, atau banyaknya berkas yang ditangani.
Ukuran paling konkret adalah nilai kewajiban yang benar-benar telah dibayarkan dan tercatat sebagai penerimaan kas daerah.
KERJA SAMA DENGAN KEJAKSAAN HARUS TERUKUR HASILNYA
Keterlibatan Kejaksaan melalui bidang Datun merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membantu penyelesaian persoalan hukum, termasuk penagihan kewajiban pihak ketiga.
Namun, kerja sama kelembagaan harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
Jika kerja sama telah berlangsung sejak 2024, masyarakat wajar meminta laporan perkembangan yang terukur dari tahun ke tahun.
Apakah seluruh kewajiban yang perlu ditagih telah diserahkan kepada Kejaksaan? Apakah setiap penanganan memiliki target penyelesaian? Apakah terdapat laporan perkembangan secara berkala? Dan yang paling penting, berapa nilai uang daerah yang berhasil dipulihkan?
Apabila masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, Pemkab juga perlu menjelaskan kendalanya.
Apakah perusahaan tidak kooperatif, dokumen kontrak tidak lengkap, perusahaan sudah tidak aktif, jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan, atau terdapat hambatan administratif dalam proses penagihan?
Penjelasan tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan antara kewajiban yang masih dalam proses penyelesaian dan kewajiban yang tidak mengalami perkembangan.
Jangan sampai publik hanya memperoleh informasi bahwa penagihan sedang berjalan, tanpa mengetahui hasil dan target penyelesaiannya.
PEMBAYARAN SEBAGIAN TIDAK MENGHAPUS SISA KEWAJIBAN
Dalam kajian hukum yang menjadi bahan pemberitaan ini terdapat ilustrasi perusahaan dengan kewajiban pengembalian Rp2,07 miliar yang baru membayar 10 persen atau sekitar Rp207 juta.
Dengan ilustrasi tersebut, masih terdapat sisa kewajiban sekitar Rp1,863 miliar.
Perlu ditegaskan, angka pembayaran 10 persen tersebut merupakan simulasi dalam kajian hukum, bukan fakta transaksi aktual perusahaan tertentu yang telah terverifikasi.
Namun, ilustrasi itu memperlihatkan satu persoalan penting: pembayaran sebagian tidak otomatis menghapus sisa kewajiban.
Pemerintah daerah harus memastikan sisa piutang tetap tercatat, memiliki dokumen pendukung, serta ditagih sampai kewajiban tersebut diselesaikan sesuai ketentuan.
Apabila terdapat pembayaran bertahap, harus ada kejelasan mengenai jumlah angsuran, jadwal pelunasan, dan langkah yang akan ditempuh apabila pihak yang bersangkutan kembali mengabaikan kewajibannya.
Dengan demikian, penerimaan pembayaran sebagian tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proses penagihan atas sisa kewajiban.
INSPEKTORAT, BKAD, DAN OPD TEKNIS JUGA HARUS BERTANGGUNG JAWAB
Persoalan pemulihan keuangan daerah tidak semestinya hanya dilihat dari kewajiban kontraktor atau perusahaan pelaksana pekerjaan.
Tindak lanjut juga harus menelusuri peran masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya, mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan kontrak, pengawasan, pemeriksaan hasil pekerjaan, pembayaran, hingga penagihan.
Bupati sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretaris Daerah, Inspektorat, BKAD, OPD teknis, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pihak terkait lainnya harus memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti.
Inspektorat perlu menjelaskan hasil pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi BPK.
BKAD harus memastikan pencatatan piutang dan penerimaan pengembalian ke kas daerah dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara OPD teknis wajib memastikan dokumen kontrak, hasil pemeriksaan pekerjaan, serta dasar penagihan tersedia secara lengkap.
Apabila ditemukan indikasi kelalaian, pembiaran, atau penyimpangan, persoalan tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme yang berwenang.
Namun, penetapan tanggung jawab pribadi maupun dugaan tindak pidana harus didasarkan pada bukti dan proses hukum, bukan asumsi.
BATAS 60 HARI TIDAK BOLEH BERHENTI PADA ADMINISTRASI
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya Pasal 20, mengatur kewajiban pejabat untuk memberikan jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.
Ketentuan tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai catatan administratif.
Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bukti tindak lanjut, mulai dari penagihan, pengembalian uang ke kas daerah, penyelesaian kewajiban, hingga langkah hukum apabila pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.
Penyerahan penanganan kepada Jaksa Pengacara Negara juga tidak menghapus tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti.
Karena itu, kerja sama dengan Kejaksaan harus berjalan seiring dengan pengawasan internal, pencatatan piutang, dan pertanggungjawaban masing-masing perangkat daerah.
TUJUH PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB PEMKAB DAN KEJAKSAAN
Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan pemulihan keuangan daerah, Pemkab Majalengka, Inspektorat, BKAD, dan Kejaksaan Negeri Majalengka perlu memberikan penjelasan atas sejumlah pertanyaan berikut:
- Berapa total kewajiban pengembalian yang masih harus diselesaikan dari temuan kelebihan pembayaran sekitar Rp2,07 miliar dan denda keterlambatan sekitar Rp146 juta?
- Berapa nilai uang yang benar-benar sudah dikembalikan ke kas daerah, lengkap dengan bukti setor resmi dan tanggal penerimaannya?
- Bagaimana status 860 pekerjaan pihak ketiga yang disebut masuk dalam penanganan? Berapa yang sudah lunas, membayar sebagian, masih menunggak, dan belum berhasil ditagih?
- Bagaimana hasil konkret kerja sama Pemkab Majalengka dengan Kejaksaan sejak 2024? Berapa perkara yang ditangani melalui SKK dan berapa nilai kewajiban yang berhasil dipulihkan?
- Mengapa denda keterlambatan sekitar Rp146 juta disebut belum dipungut? Apa kendalanya dan perangkat daerah mana yang bertanggung jawab menindaklanjutinya?
- Apakah Inspektorat dan Majelis TPTGR telah melakukan pemeriksaan serta tindak lanjut sesuai ketentuan? Bagaimana perkembangan penyelesaiannya?
- Apakah Pemkab Majalengka memiliki target waktu penyelesaian seluruh kewajiban tersebut? Jika target tidak tercapai, langkah administratif dan hukum apa yang akan ditempuh?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari kepentingan publik untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Sebab, uang daerah merupakan uang publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
PUBLIK MENUNGGU BUKTI, BUKAN SEKADAR JANJI PENAGIHAN
Pemkab Majalengka perlu membuka perkembangan pemulihan keuangan daerah secara transparan dan terukur.
Inspektorat harus menjelaskan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK. BKAD perlu menyampaikan nilai piutang, penerimaan pengembalian, dan sisa kewajiban. OPD teknis wajib memastikan kelengkapan dokumen serta pelaksanaan penagihan.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Majalengka diharapkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan bantuan hukum yang telah dilaksanakan melalui bidang Datun sesuai kewenangannya.
Jika upaya persuasif dan nonlitigasi tidak membuahkan hasil, langkah hukum perdata dapat dipertimbangkan berdasarkan kelengkapan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi bahwa pemerintah telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan. Masyarakat juga berhak mengetahui berapa rupiah yang berhasil dipulihkan dan berapa kewajiban yang masih tertunggak.
Nota kesepahaman tidak bisa menggantikan uang daerah yang belum kembali. Pemanggilan kontraktor tidak sama dengan pelunasan. Begitu pula laporan tindak lanjut tidak boleh berhenti pada administrasi ketika kewajiban pengembalian masih harus diselesaikan.
Kini, Pemkab Majalengka dan Kejaksaan Negeri Majalengka ditunggu keterangannya.
Berapa yang sudah kembali? Berapa yang masih menggantung? Siapa yang bertanggung jawab menuntaskan? Dan kapan seluruh kewajiban itu diselesaikan?
Uang rakyat harus kembali ke kas daerah. Jangan sampai miliaran rupiah hanya terus menjadi angka dalam laporan pemeriksaan tanpa kejelasan penyelesaian.
(Adang)
