JAKARTA (Aswajanews.id) – Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Rapat tersebut secara khusus akan membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan agenda tersebut kepada awak media, Minggu (8/11/2026). Ia menegaskan, rapat kerja itu tidak hanya membahas perkembangan penyidikan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik operasi penyadapan tersebut.
Menurut Habiburokhman, Komisi III ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai siapa aktor yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya pihak yang menjadi dalang utama dalam perkara tersebut.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis, 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” tegas Habiburokhman.
Selain mengungkap pihak yang diduga terlibat, Komisi III juga akan mendalami motif penyadapan yang menyasar Presiden. DPR ingin mengetahui tujuan di balik dugaan aktivitas pengawasan elektronik yang dilakukan tanpa kewenangan atau izin yang sah.
Dalam rapat tersebut, pihak kepolisian diharapkan memaparkan perkembangan penyidikan secara terperinci, mulai dari langkah-langkah yang telah dilakukan, bukti yang berhasil dikumpulkan, hingga kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap perkara tersebut.
Rapat kerja ini sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja aparat penegak hukum. Melalui forum tersebut, anggota Komisi III akan meminta penjelasan langsung dari Kapolri mengenai langkah penanganan perkara serta perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.
Publik kini menantikan hasil rapat kerja tersebut. Transparansi dan keterbukaan informasi dinilai penting agar penanganan kasus tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpastian di tengah masyarakat.
Komisi III juga diharapkan memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dihormati, sementara setiap dugaan keterlibatan pihak tertentu perlu dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan transparan.
Masyarakat diimbau tidak terburu-buru menyimpulkan maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Penanganan perkara harus mengedepankan bukti dan fakta hukum, bukan spekulasi.
Rapat kerja pada 12 November mendatang diharapkan menjadi momentum bagi Komisi III DPR RI untuk memperoleh kejelasan mengenai perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat serta motif di baliknya.
(Red)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
