JAKARTA (Aswajanews.id) – Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Muhammad Cholil Nafis memandang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dianggap tidak bisa diajak berdialog setelah tidak memenuhi undangan PBNU pada Selasa (21/8/2024).
Hal tersebut disampaikan Kiai Cholil Nafis bersama Tim Panel PBNU lainnya yaitu Ketua PBNU Najib Azca, Ketua PBNU Umarsyah, dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Sulaiman Tanjung di Plaza PBNU, Lantai 1, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024) dilansir dari nuonline.
Kiai Cholil mengatakan informasi mengenai ketidakhadiran Ketum dan Sekjen PKB akan diserahkan kepada tim panel yaitu KH Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni dan setelah itu akan menjadi keputusan PBNU.
Selanjutnya tim Panel PBNU H Umarsyah mengatakan, undangan terhadap Muhaimin Iskandar ke PBNU untuk meminta keterangan terkait tiga hal, yaitu soal kewenangan Dewan Syuro PKB yang semakin tidak memiliki fungsi, soal permusyawaratan, dan tata kelola organisasi.
“Tiga hal ini yang kita fokus untuk melakukan pendalaman. Dan tentu ini akan menjadi laporan kami kepada tim yang sudah dibentuk oleh PBNU,” jelas Umarsyah.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengaku siap berdialog. “Kita berdialog dengan siapa pun. Ngopi di rumah saya, ngopi dengan siapa pun, siap,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (19/8/2024).
Cak Imin menerangkan, pihaknya hanya menginginkan semua hal dalam kondisi damai. Karena itu, dia menerima semua kritik dan masukan. Namun, dia menegaskan PBNU dan PKB adalah organisasi yang berbeda. ***
