Google search engine
Beranda blog Halaman 293

PSI DPW Jabar Tolak Kenaikan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Kota Bandung

0

Bandung (Aswajanews.id) – Wacana kenaikan tunjangan perumahan di kalangan anggota dewan kota Bandung menghangat. Dikabarkan anggota banggar DPRD kota Bandung akan menaikan tunjangan rumah di APBD 2022 nanti.

Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPW Jawa Barat, Iwan Koswara mengungkap fakta di balik proses penganggaran yang saat ini terjadi di Kota Bandung, dirinya menginstruksikan 3 orang anggota dewan Kota Bandung dari PSI untuk menolak kenaikan tunjangan perumahan tersebut.

Sekretaris PSI DPW Jabar, Iwan Koswara alias Bro Ikos

“Kami mendapat informasi bahwa di Kota Bandung terdapat usulan kenaikan tunjangan perumahan untuk tahun anggaran 2022. Dengan tegas kami menginstruksikan 3 anggota legislatif PSI untuk menolak anggaran tersebut,” ujar Iwan Koswara yang biasa dipanggil Bro Ikos.

Bro Ikos menyebut bahwa tunjangan perumahan diusulkan dari yang biasa Rp.46 juta, naik sekitar Rp.15 juta rupiah per bulan untuk setiap anggota dewan. Hal ini tentu sangat menyakiti perasaan masyarakat.

“Dalam masa pemulihan ekonomi dan PPKM level 2, di kota Bandung, dimana keadaan masyarakat masih sulit, sangat tidak pantas jika anggota legislatif malah menaikkan tunjangannya,” tambahnya.

“Sesuai slogan PSI, hadir kerja untuk rakyat, kami meminta Anggota Legislatif kami untuk kerja keras mengawal anggaran, sehingga tepat sasaran untuk kepentingan rakyat, untuk masyarakat luas,” tegasnya. (Elisa Nurasri)

PSI Soroti Kesungguhan Pemkot Bandung Mengatasi Pandemi Covid dan Pemulihan Ekonomi

0
Erick Darmajaya, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung dari PSI

Bandung (Aswajanews.id) – Menjelang akhir Oktober 2021, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 semakin mendekati finalisasi. Dari masukan berbagai pihak, PSI Kota Bandung membuat analisa atas RAPBD Kota Bandung dan mempertanyakan kesungguhan Pemerintah Kota Bandung mengatasi Pandemi Covid dan Pemulihan Ekonomi.

Erick Darmajaya, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung dari PSI mengungkapkan, bahwa analisa ini dilakukan dengan masukan dari banyak pihak. “Ini semua adalah pemikiran yang logis dan rasional tentang kondisi yang warga Kota Bandung hadapi pasca Pandemi Covid-19. Semua berdampak secara ekonomi. Kini jumlah pengangguran tahun 2020 tercatat 11,19%. Jadi ada kondisi luar biasa di Kota Bandung.

Sekarang kita lihat RAPBD 2022, kebanyakan program masih copy paste dari program tahun lalu. Seolah-olah, Pandemi Covid-19 hanya menjadi alasan mengapa PAD menurun dan anggaran Dinas ikut menurun. Tapi, dengan pendapatan yang lebih kecil, pertanyaannya adalah program apa yang dipikirkan matang-matang untuk mengatasi dampak ekonomi Covid-19? Program yang dianggarkan masih seperti biasa, seperti tahun-tahun lalu.

Padahal, arahan dari Pemerintah Pusat sudah jelas. Kita harus mengupayakan menanggulangi Pandemi Covid dan mengupayakan pemulihan ekonomi. Kita menyadari kini ada lebih banyak masyarakat menganggur, berarti butuh terobosan di bidang ekonomi.

Selain itu, Erick juga menyoroti keterbukaan informasi dari Pemerintah Kota Bandung. “Di sisi lain, kami juga terus meminta transparansi, karena sampai sekarang kami tidak dapat mengetahui apa saja detail-detail komponen dari Anggaran. Sulit untuk bekerja maksimal, jika tidak transparan.” tutur Erick menutup pernyataannya. (Ben/Elisa Nurasri)

Siswi SMA Negeri 1 Kawali Kab Ciamis Jadi Duta Musik Islami

0
Salma Hurul Aini, Siswi SMA Negeri 1 Kawali

Nama siswi tersebut adalah Salma Hurul Aini. Dua prestasi yang diraihnya; 1). Juara I Lagu Islami Irma Jabar, 2). Duta Musik Islami Irma Jabar.

Prestasi yang diraih siswi SMA Negeri 1 Kawali Kabupaten Ciamis baru-baru ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Talenta atau bakat yang dimiliki Salma sangat membanggakan dan menjadi contoh motivasi buat siswa-siswi yang lainnya.

Pihak sekolah merasa bangga sangat terharu, dan hanya berpesan, “Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini.”

Sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. *** (Vijay)

Jaksa Agung Segera Tetapkan Hukuman Mati Bagi Koruptor

0
Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof ST Burhanuddin tengah mengkaji penerapan hukuman mati bagi koruptor

Jakarta (Aswajanews.id) – Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof ST Burhanuddin tengah mengkaji penerapan Hukuman Mati bagi koruptor. Hal itu disampaikan Jaksa Agung Burhanuddin lewat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum), Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

“Jaksa Agung Republik Indonesia prihatin dengan kondisi yang ditimbulkan para pelaku tindak pidana korupsi bagi masyarakat dan Negara,” ujar Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (29/10/2021).

Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat (Wakjati Pabar) ini menegaskan, rencana penerapan Hukuman Mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi itu disampaikan Jaksa Agung Burhanuddin saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kalimantan Tengah, Kamis (28/10/2021).

Dalam kunker itu, Jaksa Agung Burhanuddin menggelar briefing dengan para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari).

“Keprihatinan Jaksa Agung itu diungkapkan pada kesempatan briefing kepada Kajati, Wakajati, para Kajari dan Kacabjari dalam rangka kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah,” sebut Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Leonard menjelaskan, Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 16,8 triliun dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri) sebesar Rp 22,7 triliun, sangat memprihatinkan.  Kasus korupsi PT Jiwasraya dan kasus korupsi PT Asabri itu tidak hanya menimbulkan kerugian Negara, namun sangat berdampak luas baik kepada masyarakat maupun para prajurit.

Perkara Jiwasraya menyangkut hak-hak orang banyak dan hak-hak pegawai dalam jaminan sosial, demikian pula perkara korupsi di PT Asabri terkait dengan hak-hak seluruh prajurit. Di mana ada harapan besar untuk masa pensiun dan untuk masa depan keluarga mereka di hari tua. Oleh karena itu, Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara dimaksud.

“Tentunya penerapannya harus tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM),” katanya.

Selain itu, lanjut Leonard, Jaksa Agung juga menyampaikan kemungkinan konstruksi lain yang akan dilakukan, yaitu bagaimana mengupayakan agar hasil rampasan juga dapat bermanfaat langsung dan adanya kepastian baik terhadap kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang terdampak korban dari kejahatan korupsi.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Tengah pada Kamis, 28 Oktober 2021, Jaksa Agung Burhanuddin menyebut, banyak perilaku tindak pidana korupsi yang sudah merenggut hak dan kehidupan masyarakat.

“Seperti kasus Jiwasraya, yang merugikan Negara Rp 16, 81 triliun. Dan kasus Asabri sebesar Rp 22,78 triliun. Itu adalah contoh. Tidak hanya merugikan negara, tapi juga berdampak luas, baik kepada masyarakat maupun para prajurit,” ujar Burhanuddin.

Namun demikian, kepada jajaran Korps Adhyaksa, Jaksa Agung Burhanuddin memastikan penerapannya tetap memperhatikan Hukum Positif yang berlaku, serta nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, lanjut mantan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) itu, dirinya juga menyampaikan kemungkinan konstruksi lain yang akan dilakukan.

“Dalam hal ini, bagaimana mengupayakan agar hasil rampasan juga dapat bermanfaat langsung. Serta, tentunya pula adanya kepastian, baik terhadap kepentingan Pemerintah maupun Masyarakat yang terdampak korban dari kejahatan korupsi,” tandas Burhanuddin.

Mengenai Hukuman Mati bagi koruptor, sudah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor No. 31 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. (Sumber : Puspenkum Kejagung)

Hari Santri Nasional, Jokowi Berbalas Budi

0
Oleh; H Dedi Asikin

Jika saja tidak ada covid19 yang mengakibatkan pandemic, Hari Santri Nasional tahun ini pasti diperingati dengan meriah. Tahun 2019 saya sedang berada di Tasikmalaya yang juga dijuluki kota santri dan menyaksikan sendiri kemeriahan itu. Hampir seluruh jalan “cettal”, macet total. Para santri turun gunung.

Mereka berpawai keliling. Berbagai alat transformasi digunakan. Mulai mobil besar,bus, truk, mobil kecil, sepeda motor. Bahkan ndelepak ceker alias berjalan kaki. Takbir dan shalawat bergema tak henti henti. Cekak aosnya para santri sejagat Nusantara sangat mengapresiasi Kepres Joko Widodo No. 22 tahun 2015 tentang HSN itu. Sejatinya HSN yang dikepreskan tanggal 22 Oktober 2015 itu  merupakan realisasi janji kampanye Pilpres 2014.

Jokowi memang paham betul ada 4,1 juta santri dan ribuan kiyai ditambah masarakat pondok merupakan ladang suara yang besar. Maka setahun setelah menduduki singgasana Jokowi pun berbalas budi.Kepres HSN pun ditanda tanganya.

Setelah itu masih ada sederet kebijakan dan keputusan negara untuk komunitas pondok pesantren. Yang paling crusial adalah UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Seorang pengamat kebijakan politik, menganggap apa yang dilakukan pemerintah adalah wajar. Bahkan itu sebuah keniscayaan.

Selain komunitasnya yang besar, juga peran juangnya yang tinggi. Catatan sejarah menunjukkan para santri tentu dengan para kiyai bahkan masarakat pondok berperan besar dalam perjuangan melawan kolonial merebut kemerdekaan.

Berbagai perang melawan penjajah mulai dari perang Diponegoro, Aceh atau Padri sudah mulai melibatkan santri dan pondok pesantren.

Ratusan santri Sukamanah terbunuh. Bahkan kiyainya HZ Mustofa dan 22 santri nya dieksekusi mati di Tanjung Priok, oleh tentara Jepang.

Jauh sebelum itu ratusan santri Buntet Cirebon tewas dalam perang melawan serangan tentara Belanda sekitar tahun 1878.

Pada perang Surabaya yang penomenal itu ribuan santri gugurdiantara 6.000 pejuang yang tewas. Bahkan meski masih kontroversi Brigjen Mallaby komandan tempur sekutu mati kerena ledakan granat. Konon pelemparnya seorang santri bernama Anwar. Wallahu alam.

Yang harus diacungkan jempol kepada para santri adalah kemandirian. Berpuluh tahun mereka hidup tanpa gapaian tangan pemerintah. Meski terpinggirkan pondok pesantren tetap eksis. Dalam tahun tahun terahir ini minat masyarakat masuk perguruan Islám ini meningkat dengan signifikan. Bahkan ada pondok yang terpaksa melakukan testing masuk. Sebut saja di Jawa Barat Husnul Khatimah Kuningan atau Darun Najah kabupaten Bogor.

Jadi kata pengamat itu sudah niscaya pemerintah memanusiakan bahkan memanjatkan para santri dan atau pondok pesantren. Subhanallah wabihamdika. ***

HATUR NUHUN KANG EMIL

0
Oleh; H Dedi Asikin

Bahagia dan gembira itu berbatas tipis. Jika orang gembira bisa jadi dia juga bahagia. Jika hatinya bahagia insaallah wajahnya pun akan tampak ceria, sumringah ketawa ketiwi. Hari hari ini saya sedang merasakan hal itu.

Saya boleh mewakili perasaan teman teman wartawan lalu bilang terima kasih, hatur nuhun, jazaakumallah kepada Gubernur Jawa Barat bapak Ridwan Kamil.

Beberapa hari yang lalu kang Emil menyampaikan niat dan dukungannya untuk membangun perumahan untuk para wartawan. Ini sebuah langkah bijak yang terpuji. Insyaallah pula menuai pahala ilahyrobby.

Wartawan memang harus dibantu kang Emil. Terlebih untuk kebutuhan yang primary seperti memiliki sebuah rumah. Itu asa yang sangat kuat tetapi memberi beban yang sangat berat.

Kehidupan wartawan itu secara umum memang tidak gemerlap. Tak ada harta berlebih hasil dari bekerja  menjajakan khabar kepada orang banyak. Mungkin pengaruh kesejarahan.

Jurnalistik nasional ini lahir bersama keinginan banyak orang untuk membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan. Adalah Djokomono Tirto Adhi Soerjo seorang wartawan yang boleh dinobatkan sebagai pelopor jurnalis pribumi.Sekaligus pelopor wartawan perjuangan.TAS awalnya mahasiswa kedokteran di STOVIA  tapi lebih tertarik pada pekerjaan kewartawanan.

Awalnya ia bekerja sebagai koresponden koran kolonial Hindia Olland Ia tak mendapat gaji disana kecuali selembar koran gratis. Lalu ia mendirikan koran sendiri bernama “Medan Prijaji”.

Koran ini dimaksudkan sebagai media warga pribumi untuk mendukung perjuangan mencapai kemerdekaan. Oleh kerena itu pemberitaan Medan Prijaji selalu menohok kebijakan dan perilaku pemerintah kolonial yang dianggap menindas bangsa pribumi. Akibatnya TAS ditangkap dan diadili.

Setelah berhenti terbitnya MP, ia lalu menerbitkan Sunda Berita. Modal penerbitan itu diperoleh dari bantuan dari bupati Cianjur RAA Prawiradiredja.

Soenda Berita just the samé, sarua wae , sami mawon , dengan Medan Prijaji, nyerang pemerintah kolonial terus. Akibatnya ia ditangkap lagi. Putusan pengadilan ia dibuang ke pulau Bacan.

TAS meninggal di Jakarta sepulang dari pembuangan. Jangan tanya gelar dokter nya. Itu mah “Gatot”. Gagal total. Hartanya saja habis disita untuk bayar denda perkara.

Mantan kepala Litbang Kompas Daniel Dakedae sangat kagum pada TAS. Ia mengaku kalau punya banyak duit akan mendirikan yayasan TIRTO ADHI SOERJO AWARD. Kritis wartawan ternyata tak sebatas kepada pemerintah jajahan.

Kepada pemerintah sendiri mereka tak putus putusnya cerewet. Wartawan Muhtar Lubis ditangkap gara gara menulis tentang bung Karno. Dalam koranya Indonesia Raya Muhtar menulis bahwa bung Karno harus bertanggung jawab atas kematian rakyat semasa penjajahan Jepang.

Saya harus menyampaikan kepada kang Emil bahwa tidak ada wartawan yang menjadi kaya kerena pekerjaannya mencari menulis dan menjual berita.

Mungkin hanya ada satu dua saja. Saya suka becanda, mereka itu kecelakaan. Gak sengaja ketabrak harta. Dalam literacy saya hanya ada 3 orang saja yang jadi kaya kerena profesinya. Yacob Utama, Dahlan Iskan dan Harmoko.

Ada sih wartawan lain yang menjadi kaya, tapi mereka jadi berpunya setelah pindah profesi. Ada yang jadi pengusaha, politikus atau pejabat negara.Ada yang jadi Dubes atau menteri. Tahun 1955 bung Karno mengangkat sekitar 15 wartawan menjadi Dubes dan Menteri.

Ada yang menyebut baik hatinya Presiden’ pertama itu sesungguhnya hanya sebagai politik taktis saja. Dia (Soekarno,) akan menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Maka sejumlah wartawan dicoba tuttup mulut dengan diberikan jabatan.

Mungkin saja jabatan itu memberi mereka kekayaan. Tapi sekali lagi kang Emil secara umum wartawan itu tak ada yang kaya. Saya gak berani bilang berada dibawah garis kemiskinan. Takut ditimpuk teman. Kan gengsi harus tetap dijaga. Aurat jangan dibuka. Malu hehehe.

Mungkin dikota kota besar bisa diangun komplek perumahan wartawan. Di Bandung sudah ada dua. Di Cirebon, Bogor, Karawang atau kota lain bisa dibangun kompleks wartawan khusus. Tapi di kota kecil bantuan cukup diberikan untuk DP plus separuh cicilan misalnya.

Di Bandung sudah ads dua. Di Buahbatu dan Bale Endah. Yang di Buahbatu tanahnya pemberian pak Idji Hatadji Direktur CV HARUMAN. Yang Bale Endah tanahnya diberi bupati Bandung pak lili Sumantri.

Pernah terjadi masalah dengan proses pemilikan lahan kompleks Buahbatu. Terkatung bertahun tahun. Pasalnya tak ada bukti tentang pemberian tanah itu.

Saya tahu kerena kebetulan ikut terlibat penyelesaian sertifikat tanah itu. Waktu itu antara tahun 1977 sampai 1980 saya kebetulan duduk sebagai wakil ketua Yakeswari Jawa Barat. Bersama ketua H. Cece Padma pernah menemui gubernur H.Aang Kunaefi, Kepala Dinas Agaria (BPN) Jabar dan kotamadya Bandung.

Alhamdulillah masalah itu terselesaikan. Kalau gak salah tahun 1979. Saya ceritakan ini sekedar fakta buat kang Emil dan jajaran nya bahwa wartawan itu memang sangat butuh bantuan. Tetutama untuk rumah tempat mereka sekeluarga berteduh. Hatur nuhun, jazaakumallah, terimakasih , thank you, arigatogozaimashita,cie cie, Kang Emil. ***

Kapolda Jateng Ingatkan Penegakan Hukum Harus Tajam Dua Sisi

0
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi membuka rapat kerja teknis (Rakernis) Fungsi Reskrim di Hotel Patra Jasa Semarang, Selasa (26/10).

Semarang (Aswajanews.id) – Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi membuka rapat kerja teknis (Rakernis) Fungsi Reskrim di Hotel Patra Jasa Semarang, Selasa (26/10).

Hadir bersama jajaran pejabat utama, Kapolda turut memberikan sambutan dalam kegiatan yang diikuti seluruh kasat reskrim, kasat narkoba serta para penyidik di Ditreskrimum, ditreskrimsus dan ditresnarkoba Polda Jateng.

Dalam sambutannya, Kapolda menekankan tentang proses penyidikan yang taat aturan perundang-undangan serta harus tajam pada kedua sisinya.

“Penegakan hukum harus tajam ke atas dan ke bawah.  Jangan sampai tebang pilih. Itu sudah perintah Kapolri,” tegas Kapolda.

Dalam arahannya, Kapolda mengingatkan tentang tantangan penyidik di era saat ini.  Penyidikan Polri selalu mendapat sorotan dari berbagai pihak dan masyarakat saat ini tengah berada pada situasi sulit setelah dua tahun terlilit pandemi covid-19.

“Karena itu, penyidik harus betul-betul menguasai permasalahan.  Jangan sampai nanti proses penyidikan yang cacat melahirkan komplain dari masyarakat,” tambah Irjen Ahmad Luthfi.

Prinsip mempersulit yang mudah, ungkapnya, jangan sampai terjadi di era polisi modern saat ini. Kapolda mengingatkan, proses penyidikan tidak hanya diawasi pimpinan tapi juga Tuhan.

“Masyarakat kita saat ini tengah berada dalam situasi sulit. Untuk itu laksanakan tugas dengan cermat, jangan sampai proses penyidikan yang dilakukan melukai rasa keadilan masyarakat,” paparnya.

Penegakan hukum, ungkap Kapolda, merupakan upaya terakhir dalam penanganan perkara. Namun, pekerjaan penyidik reserse selesai begitu saja.

Penyidik harus tetap berpegang pada pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah dan permulaan yang cukup. Penegakan hukum, menurut Kapolda, adalah upaya terakhir yang dilakukan Polri.

“Oleh karena itu nanti ada materi tentang restorative justice dan materi penanganan perkara sesuai undang-undang,” kata Kapolda.

Dalam kegiatan rakernis fungsi reserse yang bertema Transformasi Penegakan Hukum Yang Presisi Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional di Jawa Tengah ini, Kapolda berharap, para penyidik dapat menyamakan persepsi dan mendapat pengetahuan baru dari materi yang akan diberikan para pembicara.

“Satu hal yang ingin saya ingatkan, para penyidik tidak tunduk pada perintah. Penyidik hanya tunduk kepada undang-undang,” tegas Kapolda. *(Bidhumas Polda Jateng)

HSN 2021 : Santri Jadi Garda Terdepan Pembangunan Indonesia

0
Ketua PCNU Cilacap H Nasrullah Muchon

Cilacap (Aswajanews.id) – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Cilacap diperingati dengan upacara di Kantor Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Cilacap di Jalan Raya Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan pada Jumat (22/10/2021).

Ketua PCNU Cilacap H Nasrullah Muchon bertindak sebagai Inspektur Upacara dan dihadiri Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama beberapa undangan undangan.

Ketua Umum Pengurus  Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. KH Said Agiel Siraj, melalui sambutan yang dibacakan Inspektur Upacara menyebutkan Perjuangan para Santri telah tercatat dalam sejarah  sejak zaman perjuangan melawan penjajah, mempertahankan keutuhan NKRI.

“Resolusi Jihad Fisabillah dengan jelas memuat nasionalisme Indonesia yang berbasis Ahlussunnah Wal Jamaah yaitu kewajiban mempertahankan Kemerdekaan RI sebagai satunya pemerintah yang sah,” jelas Nassullah.

Latar belakang  penetapan Hari Santri erat kaitannya dengan perjuangan melawan penjajah Belanda pada 22 Oktober 1945. Pendiri NU KH. Hasym Asyari mengeluarkan fatwa yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad.

Resolusi tersebut tegas bagi setiap muslim wajib hukumnya mengusir penjajah. Selanjutnya melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober Sebagai Hari Santri Nasional.

Wakil Bupati Cilacap Syamssul Auliya Rachman berharap santri menjadi garda terdepan pembangunan nasional. Amanat yang terkandung dalam Resolusi Jihad diharapkan senantiasa memberikan semangat dan inspirasi ditengah situasi pandemi, untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik lagi.

“Harapannya santri biasa generasi penerus bangsa ini menjadi tokol lokal,nasional, bahkan internasional untuk membanggakan bangsa Indonesia kedepan,” tandas Wakil Bupati Cilacap.*(KMI)

Bisik-Bisik Suami Istri Kok Pake Toa Gus Yaqut

0
H Dedi Asikin

Seorang teman di WAG (Whatsapp Group) menelfon saya. Dia bilang itu Menteri Agama kok ngeyel begitu kang. Kenapa emang?, Sudah bikin geger jagat Nusantara ini eh gak ngaku salah, apalagi minta maaf. Mana karakter kenegarawanannya. Mana jiwa ke islamanya? Ia mengatakan bahwa obrolannya tentang Kemenag hadiah spesifik untuk NU adalah obrolan internal antara dia dengan beberapa staf di Kemenag.

Ibarat bisikan sepasang suami istri “dunia ini milik kita berdua yang lain cuma ngekos”. Lalu dia nuduh bisikan itu digoreng-goreng sampai viral ke sana sini. Padahal yang cerita soal bisikan itu dia sendiri di Webinar PBNU dalam rangka Hari Santri Nasional 2021.

Ini kan ibarat bisik-bisik pake TOA masjid ya kedengar orang atuh. Yang ngekos juga bakal tersinggung, bisa bisa lalu hengkang. Dia bilang masalah internal NU tapi muncul dalam debat soal tagline Kemenag Ikhlas Beramal. Ya itu mah bukan internal NU atuh. Di sana pan banyak staf yang bukan NU. Kalau ngobrol masalah NU mah di markas NU saja. Lalu wanti-wanti “jangan bilang siapa-siapa”. Ini malah Yaqut sendiri yang cerita ke banyak orang.
Setelah banyak tanggapan kiri kanan,muka belakang atas bawah , baru dia beri penjelasan. Yang ga jelas juga tuh kang. Memang cuapan Menag Yaqut kemudian bergulir bagai bola liar. Menggelinding kian kemari’.

Tanggapan bernada prihatin, kecewa bahkan marah, datang dari berbagai arah. Dari pengamat, politisi, organisasi seperti MUI, Muhammadiyah bahkan dari PBNU sendiri. Ketua MUI Sumatra Barat bilang silahkan ambil tuh Kemenag kami di luar saja dan akan bersikap. Tuan-tuan tidak dapat mengendali kami, kata Buya Gusrizal Gazahar yang lulusan Al Azhar Cairo itu.

Wakil Ketua MUI Pusat Dr KH Anwar Abbas bilang bubarkan saja tuh Kemenag.Ketua Umum PP Muhammadiyah Chaidar Nasir bilang tuh Menag belum Aqil baligh. Sekjen PBNU Helmy Faizal Zaini mengaku NU tidak setuju ucapan Menag itu. Itu ucapan kurang bijak dalam perspektif membangun spirit kebersamaan. NU tidak akan jumawa meski mungkin ada sedikit peran berkait dengan terbentuknya Kementerian Agama. Misalnya dalam perubahan piagam Jakarta.

NU sadar banyak pihak berpikir dan berbuat untuk itu. Komentar berkonten kesal dan marah juga seliweran di medsos. Di Twitter saja dalam sehari muncul 4.827 cuitan. Tidak dapat dihindarkan taggar “pecat Yaqut” pun terdengar menggelegar. Tak kurang pula dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla ikut memberi “fatwa”.

Kemenag itu hadiah untuk semua agama di republik ini. Semua ormas Agama harus dinaungi, kata ketua Dewan Masjid itu. Tapi diatas semua itu diatas komen kecewa, prihatin dan marah seorang tokoh NU malah menyalahkan Presiden’ Jokowi. Kenapa demikian? Kata sang tokoh itu, Habil Noval Assegaf , Presiden mengangkat Menag yang bukan ahli. Dia itu, Yaqut maksudnya tak hanya bukan ahli, ngerti tugasnya saja enggak. Oohhh gitu ya Habib . Susah juga pegang hak prerogatif itu ternyata. Kata orang Sunda mah bisa , “Tamiang meulit ia bitis atau nangkeup nawa eunyeuh.*

Moto “Ikhlas Beramal” Menjadi “Kemenag untuk NU”

0
Oleh ; DEDI ASIKIN

SEJATINYA Yaqut Cholil Qoumas tak suka hati pada tagline Kemenag “Ikhlas Beramal”. Katanya ikhlas itu ada di hati bukan ditulis. Lagian sudah ditulis gak dilakukan. Kalau memberi terus menerima, apalagi meminta bukan ikhlas namanya. Makanya Menag bontot itu berusaha mengganti.

Lalu sebuah diskusi pun digelar bersama sejumlah staf di Kemenag. Tapi ternyata jalan urun rembuk itu ngelantur kemana-mana sampai akhirnya muncul klaim pak Menteri bahwa Kemenag itu hadiah khusus untuk NU. Kok bisa? Rusuh itu kemudian mengentikan pembicaran tentang ubah tagline ‘Ikhlas beramal’.

Gak tahu piye juntrungannya. Seorang teman di grup Fans Susi Pujiastuti ngeledek, jangan-jangan tagline anyarnya jadi “Kemenag Untuk NU” kang hehehe. Lalu siapa sih yang punya ide bikin moto “Ikhlas Beramal” itu?

Syahdan menurut alkisah tak lain dan tak bukan adalah Menag terdahulu, Lukman Hakim Saefudin (LHS) dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 9 Juli 2014. Empat bulan menjelang suksesi jabatan presiden dari SBY ke Jokowi.

Pengangkatan dan pelantikan LHS termasuk reshuffle darurat karena Menag sebelumnya Surya Dharma Ali (SDA) diambil KPK dan dihukum 10 tahun. Sebenarnya di tingkat pertama SDA hanya diganjar 6 tahun. Tapi hakim banding menambah hukuman menjadi 10 tahun plus ganti rugi Rp1.821 miliar serta pencabutan hak politik 5 tahun.

SDA lebih memilih Peninjauan Kembali (PK) daripada kasasi ke Mahkamah Agfng (MA). Tapi keputusan PK menolak dan menguatkan keputusan banding. SDA dianggap terbukti korupsi dana haji dan penyalah gunaan Dana Operasional Menteri senilai Rp1,8 miliar. Ia telah merugikan negara sebesar Rp27 m dan SR17.967.405.

Karena itu pengangkatan LHS terkesan darurat. LHS sendiri merasa hanya sebagai pelaksana tugas (Plt) saja sampai habis masa jabatan ke 2 SBY bulan Oktober 2014. Karena itu kepada wartawan sehabis dilantik LHS mengaku berat melaksanakan tugas sesingkat itu. Ia tahu kondisi Kemenag yang serbakacau.

Dalam waktu singkat rasanya mustahil bisa melakukan suatu perubahan yang sesuai harapan publik. Kemenag sedang dilanda demoralisasi. Dan ia harus mengembalikan kepercayaan publik dan mental para karyawan. Tapi tak urung dia berjanji akan melakukan sesuatu yang mudah mudahan membawa perubahan.

Ternyata hari-hari pertama duduk di kursi menteri ia langsung mendeklarasikan moto Iklas beramal itu. “Bagi kita segala kiprah dalam menjalankan fungsi dan tugas adalah bagian dari ibadah dan harus dilakukan dengan ikhlas”.

Itu pesan pertama Menag baru yang satu partai dengan SDA, PPP. Subhanallah ternyata eh ternyata, Presiden R.I. Joko Widodo masih mempercayai dia terus duduk sebagai Menteri Agama dalam kabinet Indonesia kerja. Tak cukup dengan tagline Ikhlas Beramal, bulan Februari 2015 LHS menurunkan lagi slogan 5 Budaya Kerja Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung jawab dan Keteladanan.

Beberapa bulan kemudian LHS merilis hasil survei LSI dan Harian Kompas yang menyebutkan kinerja Kemenag telah memenuhi harapan publik. Tampaknya LHS termasuk tipe penyelenggara negara yang senang simbol-simbolan. Kemenag adalah satu-satunya kementerian yang mendeklarasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Deklarasi itu dilaksanakan di Gelora Bung Karno tanggal 15 Desember 2015. Hadir disana perwakilan dari seluruh wilayah dan daerah serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Tapi mungkin benar kata menteri Yaqut bahwa tagline, atau moto itu hanya simbol belaka. Hanya ditulis dan diucapkan tapi tidak diimplementasikan dalam perbuatan.

Ternyata yang berkembang kemudian adalah pelayanan publik stagnan, tak sesuai dengan hasil survei. Pungli dan korupsi makin marak. Menag Fachru Razi pernah mengatakan Kemenag berada ditingkat ke 3 dalam hal rasuah. Menteri saja sudah dua orang masuk penjara. Hampir tiga orang malah.

Ternyata menteri LHS sendiri diduga terlibat dalam korupsi jual beli jabatan bersama shohib separtainya Romahurmuziy alias Romy. Dalam amar putusan terhadap Ketum PPP itu, hakim Riyanto menyebut LHS dan Romy bersama sama melakukan intervensi kepada panitia seleksi sehingga Haris Hasanudin sempat dilantik jadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Hal ini muncul ke permukaan, sebab seharusnya Haris gugur dalam seleksi administrasi. Ia sempat mendapat hukuman administrasi penundaan kenaikan pangkat pada tahun 2016, yang diharamkan dalam peraturan seleksi jabatan. Ulah sekongkol LHS dan Romy itu kena OTT KPK ketika Romy sedang menjemput uang dari Haris di Surabaya.

Dalam fakta persidangan ternyata LHS juga menerima uang dari Haris sebesar Rp70 juta. Uang itu diterima dua kali masing masing Rp50 juta dan Rp20 juta melalui ajudan Menteri Heri Purwanto. Terhadap fakta persidangan yang memastikan LHS turut serta melakukan tindakan korupsi bersama Romy yang diganjar bui 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta itu.

KPK saat itu baru sebatas janji akan mengkaji status LHS. Plt Jubir KPK Ali Fikri menjamin KPK pasti menelusuri temuan majelis hakim itu. Bila faktanya terbukti maka LHS dapat dikenakan pasal 55 KUH Pidana (turut serta melakukan tindak pidana) yang ancaman hukumannya sama dengan pelaku utama.

Tapi ternyata tunggu punya tunggu KPK hanya sebatas janji belum ada bukti. LHS masih bebas bergentayangan kian kemari. Begitu juga dengan setumpuk uang berjumlah sekitar Rp180 juta yang disita KPK di ruang kerja LHS. Uang sitaan itu diperintahkan hakim untuk dikembalikan ke tempat dimana uang itu disita.

Sampai sekarang belum ada rilis KPK tentang eksekusi pengembalian uang itu. Kondisi inilah barangkali yang tidak disukai Yaqut Cholil Qoumas hingga ingin mengganti tagline itu. Namun sayang cara mengemas ide itu yang tidak dimiliki YCQ dengan mahir. Akhirnya dia kesasar ke moto “Kemenag hadiah untuk NU”. “Dasar Yaqut, nyangkut melulu” teriak teman tadi di ujung handphonenya.**

Gus Yahya : NU Perlu Melakukan Pembaruan Memasuki Abad Kedua

0
Katib Aam Syuriyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya)

Jakarta (Aswajanews.id) – Katib Aam Syuriyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan NU perlu melakukan pembaruan memasuki seratus tahun kedua organisasi kemasyarakatan Islam itu. Dari segi kepengurusan, misalnya, kata Gus Yahya, sapaan akrabnya, harus ada jaminan berlangsungnya regenerasi secara alamiah pada setiap jenjang kepengurusan.

“Apakah kita siap melakukan regenerasi?” tanya Gus Yahya saat bersilaturahmi dengan pengurus PWNU dan PCNU Bali, NTT, dan NTB di Denpasar, Bali, Kamis malam. Serempak peserta pertemuan menyatakan siap.

Pembaruan lainnya, menurut Gus Yahya adalah terkait dengan pengelolaan organisasi. Dia mengusulkan pola kerja di jajaran tanfidziyah atau eksekutif PBNU seperti sebuah pemerintahan. Seorang ketua umum, ujarnya, mesti berfungsi seperti seorang presiden. Ia memimpin rapat seperti seorang presiden memimpin sidang kabinet.

“Seluruh program dan agenda kerja diputuskan bersama,” kata Gus Yahya, dikutip dari siaran pers di Jakarta, Jumat.

Selain menyampaikan gagasan tentang NU masa depan, dalam kesempatan itu Gus Yahya mengutarakan niatnya maju dalam pemilihan Ketua Umum PBNU pada Muktamar Ke-34 NU di Lampung, 23-25 Desember 2021.

Gus Yahya mengatakan sudah menyampaikan sekaligus meminta izin kepada Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj atas niatnya itu.

Menanggapi paparan Gus Yahya, Ketua PWNU Bali KH Abdul Aziz menyatakan sangat dapat memahami.

“Rasanya gagasan-gagasan besar Kiai Yahya kalau dilaksanakan akan mengubah wajah NU sehingga manfaatnya akan kian terasa,” ujarnya.

Ketua PWNU Nusa Tenggara Barat Prof Masnun Tahir mengapresiasi rencana kerja Gus Yahya terkait desentralisasi program. Ia membayangkan program kerja PBNU didistribusikan ke wilayah dan cabang-cabang.

“Jangan hanya sekali pas muktamar saja kami ini disapa,” katanya.

Sementara itu Ketua PWNU Nusa Tenggara Timur KH Umbu Nay berharap PBNU bisa dirasakan kehadirannya di tingkat bawah, tidak hanya ketika menjelang muktamar saja. (*)

Polda Jatim Tangkap 72 Pesilat Pelaku Kekerasan dan Perusakan

0
Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan polres jajaran menangkap sedikitnya 72 orang pesilat yang melakukan tindak kekerasan disertai perusakan

Surabaya (Asawajanews.id) – Petugas gabungan dari Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan polres jajaran menangkap sedikitnya 72 orang pesilat yang melakukan tindak kekerasan disertai perusakan selama bulan September hingga Oktober 2021.

“Peristiwa kekerasan dan perusakan yang melibatkan perguruan silat terjadi di delapan polres atau polresta jajaran Polda Jawa Timur, yakni di Polres Lamongan, Polres Kediri Kota, Polres Gresik, Polresta Malang Kota, Polres Blitar, Polres Jombang dan Polres Nganjuk, dan Polres Bojonegoro,” kata Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Gatot Repli Handoko di Surabaya, Kamis.

Gatot menjelaskan dari September hingga Oktober 2021, pihaknya menerima sebanyak 22 laporan soal kasus tindak kekerasan dan perusakan yang dilakukan anggota perguruan silat di beberapa daerah.

“Dari laporan tersebut, Polda Jatim menangkap sebanyak 72 orang pelaku kekerasan dari masing-masing polres. Dari total tersebut, jumlah orang pelaku dengan usia dewasa sebanyak 53 orang, sedangkan 19 orang masih anak-anak atau disebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH),” katanya.

Ia merinci Polres Lamongan menangkap 16 orang pesilat yang terdiri atas 13 orang dewasa dan tiga anak, Polres Jombang (6), Polres Kediri Kota (2), Polres Gresik (1), Polres Nganjuk menciduk 34 orang pesilat (24 dewasa dan 10 anak-anak), Polresta Malang Kota (4 dewasa dan 1 anak), Polres Blitar (2) dan Polres Bojonegoro (6).

“Anggota perguruan pencak silat ini melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada orang atau pun barang di muka umum saat melakukan konvoi di jalan setelah melaksanakan kegiatan latihan rutin maupun kegiatan pengesahan,” ujarnya.

Gatot menegaskan Polda Jatim tidak memberikan ruang kepada para pelaku kekerasan, baik terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, khususnya yang melibatkan anggota perguruan pencak silat di wilayah Jawa Timur.

“Oleh karenanya, Polda Jatim akan melakukan penindakan hukum secara tegas, termasuk kepada para ketua perguruan pencak silat yang anggotanya terlibat untuk dimintakan pertanggungjawaban secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Selain itu, menurut Gatot, aparat penegak hukum di jajaran polres maupun Polda Jatim telah berulang kali melakukan pertemuan dengan para pimpinan dari masing-masing perguruan pencak silat.

“Namun, nyatanya sampai saat ini masih saja terjadi kekerasan dan perusakan di muka umum. Nanti kita akan panggil masing-masing pemimpinnya guna mempertanggungjawabkan perbuatan anggotanya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombes Polisi Totok Suharyanto berharap dengan penangkapan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan perusakan ini, kasus serupa tidak terulang kembali.

“Saya berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari,” ucapnya.

Para pelaku ini akan dijerat Pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman hukuman pidana penjara tujuh tahun jika menyebabkan luka, sembilan tahun jika menyebabkan luka berat, dan 12 tahun jika menyebabkan meninggal dunia.

Sementara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Tersangka Anak/ABH tidak dilakukan penahanan.(*)

Jurnalis Nahdliyin Merilis 12 Tokoh Muda Inspiratif Jatim 2021

0
Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) melakukan refleksi Hari Santri Nasional 22 Oktober dan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dengan merilis "12 Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Jawa Timur Tahun 2021".

Surabaya (Aswajanews.id) – Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) melakukan refleksi Hari Santri Nasional 22 Oktober dan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dengan merilis “12 Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Jawa Timur Tahun 2021”.

“Parameter utama kami, muda dan Nahdliyin atau warga NU,” kata Koordinator Forkom Jurnalis Nahdliyin Muhamad Didi Rosadi di Surabaya, Kamis (28/10).

Kader GP Ansor ini menjelaskan pada penghargaan tahun kedua ini, pihaknya sangat berbesar hati karena 12 tokoh tersebut tidak sekedar berlatar belakang NU, tapi juga santri. Bahkan, ada yang tingkatannya sudah kiai muda, seperti Gus Salam.

Pria yang akrab disapa Diday ini menambahkan untuk syarat muda, pihaknya menjabarkannya lebih luas lagi. Mereka yang terpilih tidak sekadar muda secara fisik, tapi juga penggerak dan pembina anak muda.

“Alhamdulillah, 12 tokoh muda Nahdliyin ini tak sekedar berlatar NU, tapi juga santri, termasuk Kapolres Kota Mojokerto AKBP Rofiq Ripto Himawan. Beliau ini polisi berlatar santri. Ia tak sekadar piawai mengungkap kasus kejahatan, tapi juga pintar membaca kitab kuning. Ini patut kita apresiasi,” kata jurnalis Harian Bangsa ini.

Sementara itu, Purnawa Kromojoyo, jurnalis TV9, mengatakan penghargaan ini bentuk apresiasi dari para jurnalis Nahdliyin kepada para tokoh muda NU yang prestasinya bisa menginspirasi anak-anak muda NU untuk maju.

Ketua PP IPNU Bidang Kajian Sosial dan Politik ini membeberkan bahwa sejak mulai penilaian hingga pengumuman, pihaknya tidak ada komunikasi sama sekali dengan para penerima penghargaan. Hal ini untuk menjaga independensi dan kemandirian FJN.

“Penghargaan ini murni apresiasi dari kami, lewat riset yang dilakukan secara internal. Kami tidak mengklaim nama-nama ini yang terbaik, tapi yang jelas mereka bisa menginspirasi anak-anak muda,” kata alumnus UINSA Surabaya ini.

Berikut ini 12 Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Jawa Timur 2021 pilihan Forkom Jurnalis Nahdliyin:

  1. Emil Elestianto Dardak, Ph.D (Wakil Gubernur Jatim)
  2. Anwar Sadad, S.Ag, M.Si (Wakil Ketua DPRD Jatim)
  3. Eri Cahyadi, S.T., M.T (Wali Kota Surabaya)
  4. K.H. Abdussalam Shohib (Wakil Ketua PWNU Jatim)
  5. Ahmad Muhdlor Ali, S.I.P (Bupati Sidoarjo)
  6. Fandi Akhmad Yani, S.E (Bupati Gresik)
  7. Muhammad Al Barra, Lc, M.Hum (Wakil Bupati Mojokerto)
  8. Mohammad Haerul Amri, SP, M.Pd (Wakil Ketua Umum PP GP Ansor)
  9. Fauzan Fuadi, S.I. Kom (Ketua F-PKB DPRD Jatim)
  10. AKBP Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H (Kapolresta Mojokerto)
  11. Dewi Mariya Ulfa, S.T (Wakil Bupati Kediri)
  12. Dr. Surokim Abdussalam (Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura). (Pewarta : Abdul Hakim/Ant)

Kepala Kanwil Kemenag Sulut Copot Kepala Kemenag Sangihe Jarang Ngantor ?

0
Ketua MUI Kabupaten Sangihe Ustazd Wahidin Mandahari mengatakan, Kepala Kemenag itu selalu bermodus kepentingan dinas, hingga selalu berada di luar daerah namun ntah benar tidaknya dan dalam sebulan hanya beberapa hari masuk kantor dan ini sudah terjadi berbulan-bulan

Kab. Sangihe (Aswajanews.id) – Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara, menjadi sorotan kalangan masyarakat, lantaran kepala kantornya diduga jarang masuk kantor (mangkir) bahkan sering berada di luar daerah.
Selaku pimpinan Kepala Kantor Kementrian Agama baiknya memberi contoh untuk lebih sering masuk kantor, bukan sebaliknya. Hal tersebut sudah jelas akan menganggu pelayanan publik.
Awak media sudah beberapa kali mencoba menyambangi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sangihe guna konfirmasi terkait pelayanannya terhadap publik. Sangat disayangkan karena yang kepala kantor yang bersangkutan selalu tidak ada di tempat.
Salah seorang pengawai di lingkup Kementrian Agama Kabupaten Sangihe yang tidak mau menyebutkan namanya kepada wartawan memaparkan terkait kepala kantornya yang jarang ngantor. “Ya, benar kepala kantor kami disini memang jarang masuk kantor dan beliau selalu memberi alasan dinas luar kota,” katanya sumber pegawai kantor tersebut.
Awak media meminta tanggapan tentang hal ini kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sangihe Ustazd Wahidin Mandahari mengatakan Kepala Kementerian Agama itu saat ini selalu bermodus kepentingan dinas, hingga selalu berada di luar daerah namun ntah benar tidaknya dan dalam sebulan hanya beberapa hari masuk kantor dan ini sudah terjadi berbulan-bulan.
Sudah banyak tokoh masyarakat yang mengeluh tentang sering mangkirnya Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Sagihe namun belum ada dan yang melaporkan hal ini kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara di Manado, maksud untuk dapat segera ditindaklanjuti.
“Jadi saya bilang usul itu kalau boleh nanti disampaikan pada pertemuan lebih besar, karena waktu itu pertemuan cuma beberapa orang, menindaklanjuti aspirasi beberapa tokoh yang disampaikan itu.
Disinggung tentang putra daerah, untuk dapat mengganti Kepala kantor tersebut Mandahari mengatakan baiknya Kementerian Agama harus memperhatikan serta memilih kader-kader Kabupaten Sangihe sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. (Tim)

Giring Ganesha : PSI Bekerja untuk Rakyat

0
Plt Ketum DPP PSI H. Giring Ganesha saat memimpin MOU beberapa Ketua DPW maupun DPD di Basecamp DPP PSI Jakarta, Senin (25/10/2021).

Jakarta (Aswajanews.id)Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak mengenal istilah penokohan. Semua kader PSI adalah tokohnya. “Cuma partai kita PSI yang tidak ada istilah penokohan, jika ada yang tanya siapa tokoh di PSI, kita harus jawab kita sendiri sebagai tokohnya” terang Plt Ketum DPP PSI H. Giring Ganesha saat memimpin MOU beberapa Ketua DPW maupun DPD di Basecamp DPP PSI Jakarta, Senin (25/10/2021).

Tidak seperti partai lain, DPP PSI setiap Minggu melakukan MOU pembentukan DPW DPD se-Indonesia. “Kita terus bergerak, kader PSI harus mempunyai semangat tinggi, tidak menunda nunda,” tegas Giring.

PSI merupakan partai harapan masa depan, tambah Giring. Kita tidak bekerja 5 tahun sekali, dari sekarang kita sudah bergerak, baik program Rice box, vaksinasi maupun anggota legislatif kita yang sudah ada benar benar tegas mengawal anggaran pemerintah, seperti amanah Ketum Grace Natalie bahwa PSI walaupun tidak lolos parlemen, tetap bekerja untuk rakyat.

Plt Sekjen DPP PSI DR.Dea Tunggaesti, SH,MH menambahkan bahwa PSI adalah partai yang anti mahar. “Kita adalah partai yang anti mahar, karena itu gimana caranya dengan bekerja keras, bekerja untuk rakyat, selalu hadir untuk rakyat,” jelas Dea.

Ketua DPW Jawa Barat (Jabar) yang baru yang juga ikut MOU, Marshall Chandra menerangkan target untuk Jabar untuk menempatkan minimal 1 anggota dewan di tiap kota/kabupaten se Jabar.

Susunan Pengurus DPW Jabar yang baru periode 2019-2024, adalah sebagai berikut; Ketua : Marshall Chandra, Wakil Ketua : Lim Sianghwa, Kezia Mary Abraham, Anas Nasikhin, Sekretaris : Iwan Koswara, Wakil Sekretaris : Indri Hafsari, Bendahara : Benjamin Christian, Wakil Bendahara : Elisa Nurasri, Tjutjun Sutrisna, Teddy JG. *(Singa Adrian)

DPP PPSI Sosialisasi Penilaian Pasanggiri Jawara Muda Bekasi

0
Kunjungan DPP PPSI (Persatuan Pencak Silat Indonesia) di Sekretariat DPD PPSI Kabupaten Bekasi, Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani, Sabtu (09/10/2021).

Kabupaten Bekasi (Aswajanews.id) – Kunjungan Pengurus Pusat PPSI (Persatuan Pencak Silat Indonesia) di kantor Sekretariat DPD PPSI Kabupaten Bekasi, Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani pada Sabtu (09/10/2021) dalam rangka persiapan Pasanggiri Jawara Muda Bekasi Berprestasi akan digelar pada tanggal 20 dan 21 November 2021.

Selaku ketua penyelenggara acara Aby Suherman Haromain, Ketua  DPD PPSI Kabupaten Bekasi M. Imat Rahmatulloh atau Abah Tapak, Irwan Kosasih Sekjen DPD PPSI Kabupaten Bekasi Bersama jajaran pengurus DPD PPSI Kabupaten Bekasi mengundang Pengurus DPP dan para Dewan Juri pada ajang pasanggiri tersebut, untuk mensosialisasikan kriteria penilaian di Pasanggiri jawara Muda Bekasi. Kehadiran rombongan pengurus Pusat PPSI dipimpin oleh Sekjen DPP PPSI Mulyana beserta pengurus pada Sabtu malam (09/10/2021).

Kepada awak media Buser Indonesia Mulyana mengatakan, ”Kedatangannya bersama pengurus DPP dalam rangka kunjungan dan sosialisasi kriteria penilaian pada pasanggiri yang akan diselenggarakan DPD PPSI Kab. Bekasi.”

“Pasanggiri PPSI tidak akan merubah jurus-jurus yang ada di masing -masing paguron,” ucapnya.

Lebih lanjut Mulyana memaparkan, DPP PPSI Telah mensosialisasikan kriteria penilaian pasanggiri di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Bekasi Adapun kriteria yang akan dinilai dalam pasanggiri yaitu ada 4 tahap, Nilai yang paling besar yaitu intisari pola pencak, Adapun intisari pola penca dibagi menjadi 3 (tiga). Pertama, untuk penilaian gerakan harus beruntun istilahnya pas dalam alunan Irama dan gerak harus sesuai dan selaras dengan musik yang dikategorikan nilai wirahma dan wiraga. Kedua, genre dengan tenaga jelas dan ketiga baru asli pencak, yaitu nilai yang tertinggi, karena PPSI ialah pencak asli buhun, kemudian materi penilaian.

Menurutnya, kuda-kuda itu ada 3 (tiga) kriteria kuda-kuda juga jangan goyang harus antap dan harus pas. Sedangkan penilaian Irama karena nada Irama harus pas antara gendangnya dengan tari, yang ke-4 penghormatan, cara pakaian, mimik muka yang bagus, itulah yang menjadi dasar penilaian.

Mulyana mengajak masyaralat pelaku seni budaya yang ada di kabupaten Bekasi, “Yuk kita bareng-bareng mengikuti pasanggiri jawara muda bekasi, yang mana untuk penilaian dan aturan umuun seperti yang telah dijelaskan tadi. Karena pasanggiri di kabupaten Bekasi ini adalah yang baru pertama kali, diselenggarakan oleh PPSI Kab. Bekasi,”

Mulyana mengajak kepada para pelestari seni budaya dan paguro sama-sama belajar agar masyarakat tahu bahwa asli pencak silat itu ada dan murni.

Ketua DPD PPSI Kabupaten Bekasi M. Imat Rahmatulloh atau Abah Tapak mengucapkan, “Terima kasih atas kunjungan DPP Pusat PPSI yang telah memberikan pencerahan tentang penilaian Pasanggiri PPSI, untuk seni Ibing pencak Silat secara pribadi Abah Tapak mengajak kepada semua paguron-paguron yang ada di Kabupaten Bekasi untuk bergabung dan bersatu meramaikan Pasanggiri Jawara Muda Bekasi yang di selenggarakan oleh PPSI.

“Kita tidak akan merubah gerak dari masing-masing perguruan yang ada, justru kita dari PPSI sendiri akan menambah wawasan dari seni pencak silat itu sendiri,” ucapnya.

Menurut Abah Tapak, “pencak silat merupakan kekayaan seni budaya khusus Kabupaten Bekasi untuk Ibing Pencug, PPSI Kabupaten Bekasi akan terus bersinergi dengan seluruh padepokan – padepokan yang ada di Kabupaten Bekasi dan kami dari PPSI sangat menghargai perguruan-perguruan, karena di Bekasi ini punya ciri khas tersendiri yaitu Ibing Pencug.

Ibing Buah Kawung itu sendiri adalah Ibing Buhun yang tidak bisa dilepaskan karena ini sudah menjadi budaya di Kabupaten Bekasi. Adapun untuk Ibing Pencug jika dimasukkan dalam buah Kawung kalau memakai gendang itu masuknya diranah tepak dua naik ke tepak tilu, karena di sana ada yang namanya Buah Kawung naik ke Kembang Beureum nah ditutup dari Limbung terus masuk ke Padungdung sebenarnya kalau kita memakai gendang pencak.

Masuk ke ranah itu sendiri inilah kebudayaan Bekasi yang betul-betul dahsyat ciri khas kabupaten Bekasi. Oleh karena itu besok di pasanggiri akan ada 2 kategori yaitu Ibing Buah Kawung dan yang keduanya kita akan Tunjukkan bahwa PPSI ini ada Ranah nya pencak silatnya yaitu dari Awal kita main di Buah Kawung kemudian setelah itu kita akan Tunjukkan inilah pencak silat asli PPSI untuk menambah giro merupakan kolaborasi antara pencak silat dan Buah Kawung.

Abah Tapak berharap, dengan diselenggarakannya pasanggiri pada tanggal 20 dan 21 November mendatang, semoga semua perguruan-perguruan yang ada di Kabupaten Bekasi bisa ikut serta dalam ajang PPSI Jawara muda. Oleh karena itu untuk mencetak prestasi anak-anak didik yang ada ditiap perguruan masing-masing, karena dari PPSI ini akan menghasilkan sebuah prestasi yang Insya Allah ke depannya membawa ke ranah pendidikan yang mana PPSI Kabupaten Bekasi telah berkolaborasi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan beberapa sekolah serta Universitas Perguruan Tinggi yang ada di kabupaten dan kota.

“Kalau ada anak-anak yang putus sekolah dan ikut di PPSI ada yang namanya Penerimaan Siswa Tidak Mampu akan diberikan Beasiswa pendidikan dimana nantinya anak didik akan mendapatkan pelajaran dan pendidikan yang sama dan setara, Alhamdulillah Program tersebut telah berjalan,” ucap Abah Tapak Ketua PPSI kabupaten Bekasi. (Koresponden : Icun/Wisnu)

PSI Kembali Bagikan Ricebox di Kabupaten Bandung Barat

0
Ketua PSI KBB Lysa Veronica membagikan 700 Ricebox untuk masyarakat yang membutuhkan di wilayah KBB dari tanggal 8 sampai 21 Oktober 2021 lalu.

KBB (Aswajanews.id)Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali membagikan 700 Ricebox untuk masyarakat yang membutuhkan di wilayah KBB dari tanggal 8 sampai 21 Oktober 2021 lalu.

Kali ini bertema Ricebox Pancasila Sakti karena bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021.

Ketua PSI KBB Lysa Veronica menerangkan pembagian Ricebox Pancasila Sakti kali ini dibagikan ke 4 DPC yang ada di KBB antara lain DPC Ngamprah, Padalarang, Cihampelas, Lembang. Seperti bulan lalu rice box dibagikan ke pedagang keliling, driver ojek, warga di pelosok pelosok perkampungan, uniknya kali ini karena di musim penghujan, pembagian sempat dibawah guyuran hujan.

”Pembagian kali ini sempat terhambat karena memang bulan ini udah masuk musim penghujan, jadi pembagian sambil diguyur hujan,” terang Lysa sambil tertawa semangat.

Dalam pantauan wartawan terlihat antusias warga di lokasi sangat besar dengan kedatangan beberapa kader PSI dengan memakai kaos berwarna merah bertuliskan Solidaritas membagikan Ricebox di wilayah Kabupaten Bandung Barat. (Ben)

Dua Siswi MTs Tarbiyatul Islamiyah Pati Raih Prestasi Tingkat Nasional

0

Pati (Aswajanews.id)Dua siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tarbiyatul Islamiyah Gabus berhasil meraih 2 medali perunggu pada Olimpiade Pendidikan Agama Islam (PAI) 2021 yang digelar Lembaga Kompetisi Indonesia secara online baru-baru ini.

Kepala MTs Tarbiyatul Islamiyah Gabus Juri dalam keterangannya saat diwawancara pada Kamis (21/10/2021) menjelaskan, ada lima peserta didik di madrasahnya yang mengikuti Olimpiade tersebut.

“Alhamdulillah, dua dari lima siswa kami yang mengikuti olimpiade berhasil memperoleh medali perunggu. Selain itu mereka juga mendapatkan piagam dan E-sertifikat,” jelasnya.

 “Saya berharap olimpiade seperti ini dapat meningkatkan semangat para pendidik dalam membimbing anak-anak meski dalam kondisi yang masih terbatas. Mengingat pandemi covid-19 belum benar-benar berakhir,” imbuhnya.

Juri pun menambahkan, di masa pandemi covid-19 MTs Tarbiyatul Islamiyah Gabus memanfaatkan peluang dengan banyaknya kompetisi sacara daring yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga dengan mengikutsertakan siswanya dalam beberapa event tersebut

“Hal ini juga dimaksudkan untuk memotivasi para siswa di masa pembelajaran daring, dan sekaligus memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat khususnya wali siswa yang menyekolahkan putra/putrinya di madrasah kami,” pungkasnya. (Kemenag Jateng)

Polres Banjar Bersama PCNU Gelar Gerai Vaksinasi Presisi

0
Kapolres Banjar AKBP Ardiyaningsih, S.I.K.,M.Si. saat meninjau gerai vaksinasi di Sekretariat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Banjar lingkungan Panatasan Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman, Rabu (20/10).

Banjar (Aswajanews.id) – Kosistensi Polres Banjar dalam menyukseskan pencapaian vaksinasi herd imunity 70% di Kota Banjar terus dilakukan. Salah satunya dengan menggelar gerai vaksinasi di Sekretariat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Banjar lingkungan Panatasan Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman, Rabu (20/10).

Kegiatan yang dilaksanakan mulai jam 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB tersebut sempat ditinjau langsung oleh Kapolres Banjar AKBP Ardiyaningsih, S.I.K.,M.Si. dengan disambut langsung oleh Ketua PCNU Kota Banjar KH Roidi Alfarizi beserta Kapolsek Pataruman, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasi Dokkes, serta personel Polres Banjar dan mahasiswa STIKES Bina Putra Kota Banjar yang tergabung dalam Tim Vaksinator Polres Banjar.

Dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut melalui beberapa tahapan, yakni tahapan verifikasi data dan pendaftaran peserta vaksinasi, skrining, vaksinasi selanjutnya pencatatan dan observasi, dengan petugas pelaksana vaksinasi dari Tim Polres Banjar. Hasil yang diperoleh dalam vaksinasi tersebut hadir 68 Orang, yang berhasil divaksin sebanyak 67 Orang dengan rincian Dosis ke-1 sebanyak 41 Orang, sedangkan Dosis ke-2 sebanyak 26 Orang dan yang ditunda hanya 1 Orang.

Di sela-sela kegiatan tersebut Kapolres Banjar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk konsistensi Polres Banjar dan stakeholder terkait dan komunitas masyarakat dalam menyukseskan capaian herd imunity di Kota Banjar yang mana sampai dengan saat ini menurut data dari kementrian kesehatan untuk dosis 1 mencapai 71.4% sedangkan dosis kedua sudah 52.5%.

“Jadikan PCNU ini sebagai contoh, Kami mengajak unsur-unsur kelompok maupun komunitas masyarakat untuk menyukseskan pencapaian vaksinasi ini, serta Kami ucapkan terima kasih kepada PCNU yang telah bersedia menggelar vaksinasi ini,” ucap Kapolres Banjar. (Koresponden : Endang/Ohir)

“Politik Gentong Babi”, Apaan Tuh?

0
Oleh ; H Dedi Asikin

Pengamat dan elit politik kita memang piawai membuat istilah istilah yang unik dan menarik. Kemarin Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto  melempar wacana “pasukan celeng”, sekarang muncul istilah “Politik Gentong Babi”. Yang melempar adalah peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati. Ia mengingatkan potensi beberapa menteri yang bisa nyapres 2024 dengan mengendarai politik Gentong Babi.

Disebut misalnya Mensos Risma dan Menparekraf Sandiaga Uno. Atau menteri lain yang menjelang pelaksanaan pilpres kerena jabatan dan instansinya bisa menyelenggarakan kegiatan/proyek yang bersentuhan dengan keperluan masarakat banyak. Semisal bantuan sosial, hibah atau proyek negara tetapi sangat terasa manfaat seketika oleh masyarakat.

Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama menyebut Poltik Gentong Babi itu berpotensi terjadi jual beli suara. Lu ngasih gua pilih. Terjadi pemanfaatan dana publik untuk kepentingan ambisi pribadi. Dan ini banyak terjadi terutama pada pemilihan kepala daerah. Dampak serius kata Heroik adalah :

Pertama, merusak rasionalitas pemilih. Setelah ada transaksi para pemilih harus berhitung aspek materi.Pertimbangan obyektif tentang kualitas calon menyangkut rekam jejak, kapasitas, integritas, menjadi terkesampingkan.

Kedua, persaingan kandidat menjadi tidak seimbang.Petahana atau pejabat yang memiliki akses kekuasaan akan lebih dominan dan berpeluang menang secara tidak adil.

Salah satu solusi mengindari politik Gentong Babi itu ya menghilangkan periodesasi masa jabatan sejak presiden sampai kepala daerah. Hal ini pernah diusulkan profesor Salim Said. Menurut guru besar ilmu pertahanan itu jabatan presiden dan kepala daerah cukup at periode saja. Masa jabatannya bisa ditambah, misalnya 7 atau 8 tahun. Tapi ide mantan wartawan Tempo itu bagai gayung tak bersambut. Sepi sepi wae.

Memang tak mudah melaksanakan alam pikir itu. Itu harus dilakukan dengan amandemen UU1945.  Itu bukan perkara enteng. Bukan Sim salabim Abra kadabra. Dengan menghilangkan petahana itu tentu jual  jasa pejabat bisa dihindarkan. Dengan demikian juga gak bakal ada istilah politik Gentong Babi itu.

Lalu apa sih  itu Gentong Babi ?

Menurut pengamat dan dosen Politik Universitas Muhammadiyah Jogyakarta Bambang Eka Cahya secara historical itu lahir di Amrik dimasa perbudakan sekitar tahun 1800an.Para tuan tanah yang kaya raya kecewa pada kinerja para budak belian. Mereka dianggap bekerja malas malasan. Sebenarnya para budak itu sengaja bekerja lamban agar para majikan berkurang keuntungannya. Hadi ada aspek perjuangan disitu  Kalau perlu mereka bangkrut .

Lalu tuan tuan kaya itu memutar otak. Di buatlah shop babi didalam dan disimpan dalam gentong. Diumumkan pula siapa yang kerjanya baik dan cepat akan diberi hadiah makan shop babi yang ada di dalam gentong itu.

Ternyata perut tak bisa diajak kompromi . Tidak ada jalan lain kerena lapar mereka terpaksa bekerja baik dan produktif. Nah cara ini juga pernah diterapkan di Amerika.Untuk kepentingan politik petahana Presiden James Madison, wapres George Clinton mengusulkan dibangun jalan tembus dari timur ke barat dengan melingkar ke Utara.

Nah rupanya inilah yang ditempuh oleh para politikus kita dalam meraih jabatan periode berikut. Ini yang minta diwaspadai oleh Wasisto Raharjo Jati. Hati hati dengan menteri yang punya peluang bikin gentong babi. Jual beli suara. Lu ngasih gua pilih. ****

Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts