Jakarta (Aswajanews.id) – Pemerintah menggeser jadwal libur nasional dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi 20 Oktober 2021 mendatang. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus dari tingkat aktivitas masyarakat.

Diketahui, pemerintah kini tengah memfokuskan pada langkah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Apalagi, pasca terjadinya gelombang kedua lonjakan, imbas dari libur Idul Fitri beberapa bulan lalu. Keputusan ini disampaikan pada awal Oktober lalu oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

“Sebagai antisipasi munculnya kasus baru Covid-19, hari libur Maulid Nabi digeser 20 Oktober 2021,” tegas Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin seperti dikutip dari laman Kemenag, dikutip Senin (18/10/2021).

Perubahan ini tertuang dalam Keputusan bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB No 712, 1, dan 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menpan dan RB No 642, 4, dan 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.

Kendati begitu, Kamaruddin Amin menegaskan, bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW tidak berubah, tetap 12 Rabiul Awal. Jadi yang berubah hanya jadwal libur nasional dalam rangka memperingatinya saja yang digeser pemerintah.

“Maulid Nabi Muhammad SAW tetap 12 Rabiul Awal. Tahun ini bertepatan 19 Oktober 2021 M. Hari libur peringatannya yang digeser menjadi 20 Oktober 2021 M,” paparnya.

Sebelumnya, perubahan juga dilakukan pada hari libur peringatan tahun baru hijriyah. Tahun barunya tetap 1 Muharram 1443 H, bertepatan 10 Agustus 2021. Namun, hari libur dalam rangka memperingatinya digeser menjadi 11 Agustus 2021.

“Perubahan juga terjadi terkait cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal yang awalnya ditetapkan pada 24 Desember, akhirnya diputuskan untuk ditiadakan,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan penggeseran hari libur Maulid Nabi tersebut dilakukan untuk menghindari libur panjang.

“Mengenai penggeseran libur hari besar keagamaan itu pertimbangan semata-mata untuk menghindari masa libur yang panjang, karena celah antara libur reguler itu ada hari kejepit yaitu hari Senin,” kata Muhadjir usai olahraga bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Pangkalan Utama TNI AL, Kupang, Minggu (17/10/2021).

“Sehingga kalau libur hari selasa itu bakal dimanfaatkan hari senin itu untuk bolos atau izin, tapi sebenarnya niatnya untuk memperpanjang liburnya,” lanjut dia.

Muhadjir menjelaskan, jika pemerintah tidak menggeser hari libur Maulid Nabi, dikhawatirkan mobilitas masyarakat tidak terkendali. Hal tersebut juga terlihat pada pengalaman sebelumnya, saat libur panjang.

“Kita sudah sangat pengalaman setiap terjadi libur panjang, pergerakan orang besar-besaran dari tempat ke tempat lain itu bisa menaikkan Covid-19,” beber Muhadjir. (*)

Cirebon (Aswajanews.id) – Anggota Kompi 4 Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Jabar Aipda Putut Sihono melaksanakan sosialisasi Protokol Kesehatan serta bagikan masker gratis kepada masyarakat di jalan desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, Minggu (17/10/2021).

Pemberian masker kepada masyarakat oleh Aipda Putut Sihono Anggota Kompi 4 Batalyon C Pelopor serta memberikan sosialisasi penggunaan masker tersebut sebagai langkah antisipasi dan himbauan pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Tujuan pembagian masker yang dilakukan oleh Aipda Putut Sihono merupakan wujud peran serta Polri dalam menjalankan anjuran pemerintah yang telah mewajibkan agar warga selalu menggunakan masker, saat melakukan aktifitas di luar rumah, sebagai salah satu upaya pencegahan penularan Virus Covid-19.

“Bagi warga yang kedapatan sedang berkerumun namun tidak bermasker akan diberikan pembinaan dan pemahaman agar pada waktu yang akan datang tidak mengulangi tindakannya lagi,” katanya.

“Kami kembali mengingatkan agar masyarakat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik dan juga menghindari kerumunan,” imbuhnya.

Komandan Satuan Brimob Polda Jabar Kombes Pol. Yuri Karsono, S.I.K., Dalam arahan Apel gabungan mengatakan “Diharapkan masing-masing anggota berperan aktif selalu menghimbau, mengingatkan serta melaksanakan pesan-pesan Kamtibmas Serta membantu pemerintah dalam upaya Pencegahan Penularan covid-19 Kepada Masyarakat, juga menjalankan protokol kesehatan”.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Bakti Sat Brimob Polda Jabar untuk masyarakat dalam menghadirkan Negara di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

“Ini merupakan wujud Bhakti Sat Brimob Polda Jabar dalam hal ini di wilayah Cirebon, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman serta kedekatan emosional antara Sat Brimob Polda Jabar dengan Masyarakat dalam memutus mata rantai Virus Covid-19 ″, tambahnya. *(Asep NS/Sri P)

Ciamis (Aswajanews.id) – Kesadaran masyarakat perdesaan memahami potensi wisata di daerahnya sangat penting untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Selain untuk menarik minat wisatawan berkunjung, roda perekonomian di desa pun akan berputar semakin cepat.  Hal itu dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum saat menghadiri acara silaturahim Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Ciamis di Pasir Jati, Desa Sidamulih, Kabupaten Ciamis, Minggu (10/10/2021).

“Dengan adanya potensi wisata yang ada di desa-desa, kemudian kita angkat potensinya dan kita manfaatkan, maka InsyaAllah akan mampu meratakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di daerah,” kata Pak Uu –sapaan Wagub Jabar.

“Karena desa wisata ada di daerah, maka dengan potensi wisata yang dimanfaatkan dan dikembangkan, dengan sendirinya akan ada pengunjung yang datang, kemudian pengunjung membawa uang, kemudian jajan (membelanjakan uangnya), maka di situ akan meningkatkan daya beli di daerah tersebut,” imbuhnya.

Pak Uu pun mengucapkan terima kasih kepada penggerak Pokdarwis dan Karang Taruna Kabupaten Ciamis yang telah mendorong gerakan sadar wisata di masyarakat. “Karena kami yakin, kegiatan ini (sadar wisata) akan memberikan dampak dan manfaat bagi (ekonomi) Jawa Barat,” katanya.

“Saya berharap potensi (wisata) yang ada di desa ini terus dipelihara, dikembangkan, dan kalau perlu fasilitas-fasilitas ditambah. Untuk pembangunan sadar wisata yang ada di desa-desa apalagi desanya yang sudah di-SK-kan oleh bupati atau kepala daerah tentang desa wisata, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun bisa memberikan bantuan sarana yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan, seperti akses jalan, sarana parkir, tempat ibadah, atau berupa kedai-kedai,” tambahnya.

Acara silaturahmi Pokdarwis merupakan kegiatan rutin bulanan yang digelar oleh Pokdarwis di Kabupaten Ciamis. Kegiatan tersebut selain bagian dari kegiatan sosialisasi tentang Pokdarwis, sekaligus sebagai sarana edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran potensi wisata yang dimiliki desa-desa di Ciamis.

Silaturahmi ini dihadiri sebanyak 61 pengurus dan pengurus Pokdarwis se-Kabupaten Ciamis dari 146 destinasi wisata dan 22 manajemen pengelola kunjungan wisata menuju ke arah desa berkembang, serta 36 kepala desa dari Kabupaten Ciamis.

Melalui kegiatan silaturahim ini diharapkan timbul kesadaran dari semua pihak baik pemerintahan desa, pengelola wisata, serta masyarakat tentang potensi wisata yang dimiliki. Tujuannya adalah mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk mencapai desa mandiri dan desa juara.

Pak Uu sendiri sangat mengagumi keindahan alam Desa Sidamulih yang menurutnya sejuk dan nyaman, serta memiliki udara yang bersih dan segar. Untuk itu, ia berharap kegiatan silaturahim Pokdarwis ini dapat mendorong dan menyukseskan program sadar wisata.

“Desa Sidamulih ini memiliki pemandangan yang indah, sejuk, nyaman, dan udara yang bersih. Kegiatan silaturahim ini sebagai daya dorong untuk menyukseskan program sadar wisata. Di mana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sedang gencar mempromosikan potensi Jawa Barat baik potensi sumber daya alam laut, perikanan, dan yang lainnya termasuk di dalamnya potensi wisata yang ada di desa-desa,” ucapnya.

Pengembangan potensi wisata di desa-desa, kata Pak Uu membutuhkan perhatian tidak hanya dari pemerintah. Masyarakat pun perlu ikut terlibat aktif secara langsung untuk mendorong pengembangan potensi wisata dan lahirnya desa-desa wisata di Jabar.

“Oleh karena itu, saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya digelar satu kali, tetapi ada kegiatan lain. Kami juga berharap kegiatan seperti ini tidak hanya ada di desa ini, tetapi ada juga di daerah lain di Kabupaten Ciamis yang memiliki potensi wisatanya bisa dikembangkan,” ucapnya.

“Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selalu mendorong dan mendukung keinginan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah keinginan masyarakat untuk meningkatkan desa wisata. Justru kehadiran saya ke sini, jauh-jauh dari Bandung tiada lain adalah sebagai bentuk dorongan, motivasi kepada masyarakat untuk terus berkarya, berbuat kebaikan untuk masyarakat itu sendiri,” imbuhnya. *(Pemprov Jabar)

Sumedang (Aswajanews.id) – Jalan Tol Cisumdawu segera dioperasikan pada akhir Desember 2021. Hal itu diungkapkan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR RI Mochamad Basoeki Hadimoeljono dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi saat melihat perkembangan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Kamis (30/9).

Kedatangan rombongan yang juga didampingi unsur Forkopimda Jawa Barat dan Satker Jalan Tol Cisumdawu diawali dengan melihat Interchange Tol Cileunyi dan dilanjutkan menelusuri Jalan Tol mulai Cileunyi sampai ke ruas Jalan Tol Desa Sirnamulya Kecamatan Sumedang Utara. Di sana para Menteri beserta rombongan melihat langsung proses pengerjaan jalan.

“Akhir tahun ini Cileunyi sampai Cimalaka mulai dioperasikan. Nanti sebelum lebaran Tahun 2022 sampai Ujungjaya-Kertajati. Jadi ada dua kali pembukaan. Doakan lancar, tidak ada kejadian apapun dijauhkan dari bencana dan sebagainya,” ungkap Bupati Dony Ahmad Munir.

Dikatakan, dengan panjang ruas jalan 62 KM dari Sumedang sampai Cileunyi, di Tol Cisumdawu terdapat enam exit tol yang diarahkan ke tempat-tempat wisata.

“Kami siapkan juga setiap Exit Tol ada destinasi wisata unggulan yang akan menarik para pengguna jalan untuk berkunjung. Nanti kita siapkan wisatanya yang baik sehingga orang berwisata dengan mudah,” ucap Bupati.

Menurutnya, dengan beroperasinya Jalan Tol Cisumdawu, setidaknya dapat mengurangi jumlah kendaraan yang melewati Jalan Cadas Pangeran, terutama yang bermuatan berat.

“Sumedang tentunya berkepentingan agar jalan tol segera selesai karena bisa mempercepat aksesibilitas ke Sumedang dan Cadas Pangeran tidak terlalu berat bebannya,” katanya.

Bupati berharap bisa memanfaatkan semaksimal mungkin Rest Area untuk UMKM Sumedang menggerakan ekonomi warga Sumedang. “Dengan proyek strategis nasional Jalan Tol ini, harus betul-betul berdampak positif kepada kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan,” harapnya.

Ia juga meminta agar dalam pengelolaannya benar-benar memanfaatkan tenaga lokal, terutama yang masuk daftar terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data kemiskinan. “Jadi insyaallah dalam program strategis ini terdapat sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten beserta bisnis yang lainnya,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, jika melihat progres pembangunan dari beberapa seksi sampai Cimalaka sudah mencapai 100 persen untuk kontruksinya sehingga tinggal dioperasikan.

“Tambahan kita untuk bulan Desember itu Seksi 1 dan Seksi 2 dimana ada persoalan konstruksi yang harus diselesaikan untuk mengatasi wilayah yang rawan longsor. Kita harus perkuat betul supaya kualitas jalannya benar-benar saat dioperasikan,” ucapnya.

Dikatakan, dari Sumedang ke Kertajati sendiri masih ada persoalan lahan di Seksi 4 dan 5 sehingga ia memohon semua pihak, khususnya Pemda Sumedang turut membantu.

“Harapan kita ada percepatan. Juga dukungan dari Pak Bupati bisa mempercepat pengadaan lahan. Pada bulan April 2022 kita sepakati secara menyeluruh beroperasi dari Cileunyi sampai ke ujung Dawuan dan menyambung dengan Tol Cipali. Selanjutnya akan terhubung juga dengan Bandara Kertajati,” ujarnya.

Dikataknnya, mengenai akses ke Bandara Kertajati sudah proses dalam proses uji layak fungsi sehingga bulan November 2021 bisa dioperasikan dari Cipali hingga Bandara Kertajati. “Dengan demikian, pada saat Lebaran 2022 antara Kota Bandung menuju Kertajati maksimal 1,5 jam atau 1,2 jam,” pungkasnya. (Ade MS)

Subang (Aswajanews.id) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Adib, didampingi Kepala Kankemenag Kab. Subang, Agus Sutisna, melakukan monitoring penyelenggaraan Pembelajaran Tata Muka Terbatas (PTMT) di Subang, Kamis (7/10). Monitoring ini pun dilakukan dengan mengunjungi 2 madrasah yaitu MTsN 1 Subang dan MAN Subang.

Mengawali kunjungannya, Kakanwil langsung menuju MTsN 1 Subang dan disambut langsung oleh Kepala MTsN 1 Subang, Wawan Soleh Setiawan, dan kunjungan keduanya menuju MAN Subang yang tidak jauh dari lokasi awal dan disambut langsung oleh Kepala MAN Subang, Jahrudin.

Pada kunjungan sekaligus monitoring, Kakanwil menyapa langsung para guru dan siswa siswi madrasah. Kakanwil juga memberikan beberapa pesan penyemangat dan motivasi serta pengingat agar semua warga MTsN 1 Subang dan MAN Subang tetap disiplin mematuhi Protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Dihadapan Kepala MTsN 1 Subang dan Kepala MAN Subang, Adib, mengatakan bahwa PTMT dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada pada tiap daerah sesuai dengan levelnya. “Jangan sampai madrasah yang baru saja melaksanakan PTMT menjadi klaster Covid-19, maka dari itu sarana prasarana protokol kesehatan harus dipenuhi dan buat aturan yang ketat untuk menjaga kesehatan bersama,” ungkap Adib.

Pembagian jadwal pembelajaran yang diberlakukan, sambungnya, harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas siswa siswi madrasah. “Jangan sampai pembagian jadwal pembelajaran malah mempersulit siswa siswi untuk belajar,” katanya.

Masih pada kesempatan yang sama, Adib juga memberikan arahan kepada para guru agar tetap bersabar menghadapi regulasi pendidikan yang berubah-ubah selama pandemi.

“Terlebih saat ini para guru dituntut untuk kreatif dan inovasi dalam memberikan materi kepada siswa siswi madrasah. Pembelajaran daring bukanlah hal yang mudah, kemasan materi pembelajaran harus dibuat semenarik mungkin agar siswa siswi madrasah mau belajar lebih giat,” jelas Adib.

Disamping itu, tambahnya, siswa siswi madrasah saat ini lebih cepat tanggap dalam menggunakan teknologi digital sehingga para guru harus bisa menyesuaikan.

“Ini adalah saat yang tepat bagi para guru untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kompetensi diri. Selain sadar teknologi digital, guru juga harus terus memperbaharui wawasan literasinya untuk pengembangan materi pembelajaran agar tidak monoton,” ujar Adib.

“Siswa siswi madrasah cerdas lahir dari guru inspiratif, guru yang bisa memberikan teladan yang baik dan memberikan insipirasi untuk terus berinovasi,” pungkasnya. (Kontributor: Novam Scorpiantrien/Humas Kanwil Kemenag Jabar)

Bandung (Aswajanews.id) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunang Gunung Djati Cabang Kota Bandung menyelenggarakan pelantikan yang bertajuk “Possibilty and Hope : Getting from Here to There”. Kegiatan ini diselenggarakan pada 30 September 2021 di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Bandung.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh seluruh pengurus Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kota Bandung yang dihadiri oleh Ketua PMII Cabang Kota Bandung sahabat Agung Andrian beserta jajarannya.

Etic Susilawati Ketua KOPRI Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kota Bandung mengatakan,  dengan sahnya dilantik Kepengurusan Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kota Bandung, semoga kedepannya dengan apa yang sudah tercantum dalam visi misi kepengurusan dan dinahkodai oleh seluruh pengurus komisariat bisa sampai pada apa dicita-citakan kepengurusan.

“Kedepan kepengurusan beserta semua elemen yang berada di ruang lingkup Komisariat UIN mampu terus bersinergi untuk kemajuan komisariat, terkhusus kopri mampu mengawal kampus agar bisa tetap ramah gender, pelecehan seksual dan sebagainya,” ujar Ketua KOPRI Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kota Bandung.

Lebih lanjut lagi, Adrian Farhan Mubarok selaku Ketua PMII Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kota Bandung dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan tema yang dibangun “Possibility and Hope: Getting from Here to There”, kita jangan sampai kebingungan dipersimpangan antara kebingungan dan harapan, artinya pembacaan aspek historis dan pandangan visioner mesti diselaraskan.

“Oleh karena itu, bicara pelantikan tidak banyak yang bisa kita maknai sebab sebaik-baiknya gagasan adalah yang dilakukan dengan tetap secara berkala mesti melakukan evaluasi. Sehingga, membaca sambil berjalan mutlak mesti dijadikan pegangan. Terakhir, dimomen pelantikan hanya ingin mengingatkan bahwa semangat PMII yang tersurat di muqadimmah AD/ART ialah PMII mesti senantiasa kepada orientasi pembebasan dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan,” jelasnya.

Dalam hal ini, Agung Andrian selaku Ketua PC PMII Kota Bandung mengatakan bahwa PMII merupakan organisasi kaderisasi apapun yang terjadi kedepannya, sekecil apapun maka itu merupakan tanggungjawab bersama seluruh pengurus. Kegiatan pelantikan ini ditutup dengan closing statement dari Adrian Farhan Mubarok selaku Ketua PMII Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kota Bandung yang mengatakan, jika PMII ingin gede, maka jangan menganggapnya sepele. (Elisa Nurasri)

Jakarta (Aswajanews.id) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung dan mendorong pemerintah RI untuk terus mengembangkan vaksin  virus corona (Covid-19) nasional buatan dalam negeri. Hal tersebut merupakan salah satu keputusan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2021 di bidang kesehatan pada Minggu (26/9/2021).

“Ada penekanan sebagaimana yang kemarin ditekankan Kiai Said bahwa pemerintah (didorong) harus terus mendukung dan memprioritaskan pengembangan vaksin nasional agar tidak bergantung pada vaksin impor dari negara lain,” kata Sekretaris Komisi Rekomendasi, M Kholid Syeirazi dalam keterangan resminya.

Kholid mengatakan bahwa PBNU akan terus mendorong pemerintah untuk segera memperkuat kemandirian farmasi di dalam negeri.

“Selama ini pemerintah kerap mengimpor vaksin Covid-19 dari luar negeri,” kata dia.

Rekomendasi Munas dan Konbes NU 2021 juga mendorong pemerintah untuk segera menambah jumlah rumah sakit dan produksi alat kesehatan. Hal itu bertujuan agar pemerintah siaga menghadapi bencana non-alam seperti pandemi.

PBNU menilai kemandirian farmasi dan vaksin nasional merupakan upaya yang harus dilakukan pemerintah di sisi hilir. Selain itu, Dokter dan tenaga kesehatan juga harus ditambah. Hal itu untuk memperkuat kapasitas ekosistem kesehatan.

“Kesejahteraan tenaga kesehatan yang mau ditugaskan ke daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) harus ada jaminan kesehatan,” tambah Kholid.

Lebih lanjut, Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU 2021 juga mendorong agar pemerintah membenahi sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

PBNU juga mendorong pemerintah mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan seperti dokter atau dokter spesialis, perawat, dan bidang harus.

Melihat hal itu, PBNU meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus mengoptimalkan untuk mengoordinasikan dan mengonsolidasikan data dan penanganan pandemi, dibantu Satgas Covid-19 Pusat dan Daerah.

Tak hanya itu, Munas-Konbes NU 2021 mendorong pemerintah agar proses vaksinasi massal harus mencapai 70 persen populasi sebelum tenggat waktu satu tahun untuk mencapai target kekebalan komunitas atau erd immunity.

NU juga mendukung pengaturan penyelenggaraaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam peraturan perundang-undangan di Tim hal itu untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya sebagai upaya untuk mengatasi pemanasan global dan melestarikan lingkungan hidup. Hal itu juga menjadi satu butir kesepakatan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.

“Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dapat berupa bentuk pajak karbon, perdagangan karbon, dan pembayaran berbasis kinerja atas capaian kawasan pengurangan emisi,” kata sekretaris komisi membahas perundangan-undangan, Sarmidi Husna.

Sarmindi menilai pajak karbon merupakan kompensasi kerugian atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat emisi karbon.

Hasil pajak karbon, kata dia, wajib dialokasikan untuk penjagaan dan kelestarian lingkungan hidup, termasuk pembayaran kompensasi terhadap capaian kawasan pengurangan emisi.

“Penerapan pajak karbon harus konsisten dengan tujuan utamanya, yaitu perbaikan lingkungan hidup dan upaya pengalihan energi berbasis fosil kepada energi baru terbarukan, bukan semata-mata pemasukan pendapatan negara,” kata Sarmidi.

“Penerapan pajak karbon harus disinkronkan dengan perdagangan karbon sebagai bagian dari roadmap green economy dan harus ada pembahasan ulang tentang cara penghitungan karbon agar tidak dapat digunakan alat persaingan bisnis,” tambahnya.

Sarmidi juga mengungkapkan bahwa Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-29 tahun 1994 di Cipasung Jawa Barat telah memutuskan bahwa masalah lingkungan hidup bukan lagi hanya merupakan masalah politis atau ekonomis saja, melainkan juga menjadi masalah teologis (diniyah). Hal itu dikarenakan dampak kerusakan lingkungan hidup juga memberi ancaman terhadap kepentingan ritual agama dan kehidupan umat manusia. Karena itu, usaha pelestarian lingkungan hidup harus dipandang sebagai salah satu tuntutan agama yang wajib dipenuhi oleh umat manusia, baik secara individual maupun secara kolektif.

“Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup merupakan perbuatan maksiat (munkar) dan haram, karena termasuk tindakan merugikan,” kata dia. *(Munas Alim Ulama & Konbes NU)