Facebook Instagram Twitter Youtube
Facebook Instagram Twitter Youtube
Google search engine
Beranda blog Halaman 289

Serap Aspirasi Masyarakat, Anggota DPRD Subang Yayang Ari Wijaya Laksanakan Reses III di Desa Cinangsi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Yayang Ari Wijaya Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi Gerindra

Subang (Aswajanews.id) – Serap aspirasi masyarakat, Yayang Ari Wijaya Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi Gerindra laksanakan Reses III di Dapil (Daerah Pemilihan) yang meliputi wilayah Kecamatan Subang, Cibogo dan Cijambe, pada Kamis (9/12/2021).

Pelaksanaan Reses III kali ini digelar dilokasi yang berdekatan dengan area situ cinangsi, Tepatnya di Dusun Krajan Kulon Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Dan turut dihadiri oleh Warga dan Tokoh masyarakat sekitar.

Dalam rangkaian kegiatan Reses tersebut, Ustad Ali yang merupakan tokoh masyarakat cinangsi menyampaikan, terkait keberadaan Situ Cinangsi selain untuk mengairi pertanian kedepannya supaya dapat dimanfaatkan dan dikelola, Baik untuk budidaya ikan maupun sarana objek wisata. Karena apabila terealisasi hal tersebut tentunya akan mampu meningkatkan roda perekonomian warga masyarakat desa cinangsi maupun untuk PAD Desa.

“Sementara kan saat ini tampak sudah dimulai untuk tahap awalnya yaitu pengerukan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan apabila melihat gambar site plant atau perencanaannya itu sangat baik, Jadi untuk kelanjutannya berharap ke pak dewan sebagai wakil dari masyarakat agar dapat mendorong dan membantu untuk mengembangkan potensi situ Cinangsi ini,” terangnya.

Anggota DPRD Kabupaten Subang Yayang Ari Wijaya, Akan menyampaikan dan mendukung salah satu aspirasi masyarakat tersebut yakni mengenai Potensi Situ Cinangsi yang perlu dimaksimalkan.

Yayang menuturkan, Situ Cinangsi yang memiliki luasan kurang lebih sekitar 10 hektar, Tentunya Situ Cinangsi selain bermanfaat sebagai sarana penampungan air untuk pertanian, Memang betul dapat dikembangkan menjadi potensi lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, Seperti budidaya ikan maupun dikembangkan menjadi sarana objek wisata air seperti bebek gowes/dayung, Maupun yang lainnya bisa semacam dibuatkan pulau – pulau buatan yang akan menjadi daya tarik banyak pengunjung serta menjadi icon dan kebanggaan desa Cinangsi.

Untuk itu, Yayang menambahkan, saya siap mendukung dan akan mendorong secepatnya aspirasi terkait potensi situ cinangsi ini ke Bupati Subang. “Adapun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, Semuanya saya tampung dan masuk ke Pokok – Pokok Pikiran insya allah nantinya semua bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. (Akim S)

Dirut RS Muhammadiyah Nyatakan Wali Kota Bandung Meninggal Dunia Karena Serangan Jantung

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Dirut RS Muhammadiyah Kautsar Boesoiri mengungkapkan, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial telah meninggl dunia, Jumat 10 Desember 2021 pukul 11.55 WIB. Dari hasil diagnosa, Oded terindikasi terkena serangan jantung.

Bandung (Aswajanews.id) – Direktur Utama RS Muhammadiyah Kautsar Boesoiri mengungkapkan, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial telah meninggl dunia, Jumat 10 Desember 2021 pukul 11.55 WIB. Dari hasil diagnosa, Oded terindikasi terkena serangan jantung.

Kautsar menyatakan, Oded datang pukul 11.45 WIB diantar menggunakan ambulans. Saat tiba di rumah sakit, Oded sudah menggunakan oksigen untuk bantuan pernapasan.

“Beliau datang dari Masjid Mujahidin menggunakan ambulans dan sudah terpasang oksigen itu pukul 11.45 dan langsung masuk UDG,” kata Kautsar saat memberikan keterangan di RS. Muhammadyah Bandung, Jumat, 10 Desember 2021.

Saat masuk ke UGD, sambung Kautsar, kondisi tubuh Oded sudah menunjukan sejumlah tanda-tanda telah meninggal dunia. “Diperiksa nadinya sudah tidak teraba, dan pupilnya sudah melebar, itu adalah tanda tanda beliau tidak ada. Kalau mendadak gitu kemungkinan jantung,” imbuhnya.

Masih menurut Kautsar, kendati sudah tampak indikasi sudah meninggal dunia tim medis RS Muhammadyah tetap berusaha maksimal dengan Resusitasi Jantung Paru. Namun dalam kurun waktu 10 menit tetap tidak menunjukan perkembangan.

“Walaupun sudah ada tanda tidak ada tetap kita lakukan usaha mengaharapkan muzijat Allah. Tapi takdir Allah lain, dinyatakan tidak ada pukul 11.55 WIB,” ungkapnya.

Sebelumnya, Oded hendak bertugas sebagai khatib shalat Jumat di Masjid Raya Mujahidin, Jalan Sancang Bandung. Namun saat menjalankan shalat sunnat tak lama kemudian kehilangan kesadaran. (Benjamin/Elisa Nurasri)

Ketua PSI Jabar Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Walikota Bandung

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Mang Oded, panggilan akrab Walikota Bandung meninggal di RS Muhammadiyah setelah sebelumnya pingsan saat sholat Jumat di Mesjid Mujahidin Jl. Sancang No.6 Lodaya Kota Bandung.

Bandung (Aswajanews.id) – Marshall Chandra Ketua PSI Jabar mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Walikota Bandung M Oded Danial pada Jumat (10/12/2021). “Saya atas nama pribadi dan PSI Jabar ikut berbelasungkawa, duka yang mendalam atas meninggalnya Walikota Bandung, Mang Oded, semoga Khusnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan tabah,” tutur Marshall.

Diketahui bahwa Mang Oded, panggilan akrab Walikota Bandung meninggal di RS Muhammadiyah setelah sebelumnya pingsan saat sholat Jumat di Mesjid Mujahidin Jl. Sancang No.6 Lodaya Kota Bandung.

Menurut Direktur Utama RS Muhammadiyah, Kautsar Boesoiri mengungkapkan, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial telah meninggl dunia, Jumat 10 Desember 2021 pukul 11.55 WIB. Dari hasil diagnosa, Oded terindikasi terkena serangan jantung.

Kautsar menyatakan, Oded datang pukul 11.45 WIB diantar menggunakan ambulans. Saat tiba di rumah sakit, Oded sudah menggunakan oksigen untuk bantuan pernapasan.

“Beliau datang dari Mujahidin menggunakan ambulans dan sudah terpasang oksigen itu pukul 11.45 dan langsung masuk UDG,” kata Kautsar saat memberikan keterangan di RS. Muhammadyah Bandung, Jumat, 10 Desember 2021.

Saat masuk ke UGD, sambung Kautsar, kondisi tubuh Oded sudah menunjukan sejumlah tanda-tanda telah meninggal dunia. (Benjamin/Elisa)

Innalillahi! Wali Kota Bandung Oded M Danial Meninggal Dunia Saat Sholat Jumat

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Walikota Bandung Oded M Danial meninggal dunia, Jum’at (10/12/2021)

Bandung (Aswajanews.id) – Kabar duka datang dari Kota Bandung. Walikota Bandung Oded M Danial meninggal dunia, Jum’at (10/12/2021). Kabar meninggalnya Wali Kota dikonfirmasi staf pribadinya, Dikdik melalui pesan WhatsApp.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Mang Oded ngantunkeun nembe pisan. (Mang Oded meninggal dunia barusan,” tulis Dikdik melalui pesan WhatsApp. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab meninggalnya Oded M Danial.

Oded sempat pingsan saat salat sunnah ketika menjalankan sholat Jumat di Masjid Raya Mujahidin Jl. Sancang No. 6 Bandung. Oded sempat dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bandung sebelum dinyatakan meninggal dunia.

Meski sempat mendapatkan perawatan, Oded tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandaru membenarkan hal itu. “Iya (Mang Oded meninggal) mohon doanya untuk Pak Wali Kota,” kata Haru.

Sementara Ketua DPW PSI Jawa Barat Marshal Chandra kepada media ini mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Walikota Bandung Oded M Danial. *(Muhamad Nur Hasan)

Wagub Jabar Imbau Orang Tua Aktif Awasi Anaknya di Pesantren

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum

Tasikmalaya (Aswajanews.id) – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengimbau orang tua lebih aktif mengawasi anaknya yang sedang belajar di pondok pesantren untuk lebih tahu setiap perkembangannya, termasuk bisa mencegah terjadinya tindakan melanggar hukum, seperti kasus asusila di Bandung.

“Kalau di pesantren yang benar orang tua ini tidak memberikan secara full, tetapi tetap harus ada ngalongok (menjenguk) ke pesantren. Pesantren saya ada libur setahun dua kali. Orang tua boleh menengok perkembangan anak di pesantren, sehingga terpantau pendidikan, kesehatan dan lainnya, tidak cukup dengan telepon,” kata Uu di Pondok Pesantren Al Ruzhan, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (9/12).

Ia menyampaikan adanya imbauan itu sebagai tindak lanjut munculnya kasus santriwati yang menjadi korban asusila oleh seorang oknum guru ngaji di Kota Bandung.

Uu menyampaikan prihatin dengan adanya kasus tersebut. Untuk itu pelakunya harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di lingkungan lembaga pendidikan. “Pertama saya berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Kedua, saya merasa prihatin sebagai komunitas pondok pesantren, kejadian semacam ini,” katanya.

Ia menyampaikan dengan adanya kasus itu menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih meningkatkan pemantauan atas perkembangan anak, mulai dari kesehatan fisik, mental dan hal lainnya.

Selain itu, lanjut dia, orang tua perlu mengedepankan kehati-hatian sebelum anaknya dipercayakan menjadi peserta didik, seperti melihat dari aspek biaya, fasilitas, metode belajar, asal usul pendidikan guru, pendiri, yayasan, hingga legalitas lembaga, sampai lulusannya.

“Kemudian juga kita harus mewaspadai seandainya ada pesantren-pesantren yang aneh-aneh, dari pendidikannya, perilaku dan lainnya. Jangan sampai orang tua ini memberikan anak kepada pesantren, tetapi tidak tahu latar belakang lembaga tersebut,” katanya.

Mantan Bupati Tasikmalaya itu berharap masyarakat tidak menyamaratakan semua guru ngaji punya perilaku serupa dan orang tua tidak perlu takut terhadap putra-putrinya yang sedang menempuh pendidikan agama di pondok pesantren atau madrasah. “Harapan kami tidak disamaratakan,” katanya.

Ia menyampaikan pemerintah sudah memberikan pendampingan terhadap korban yang mengalami trauma, kemudian disiapkan pola pendidikan baru sesuai hak tumbuh kembangnya.

Selain itu, Uu mengimbau semua lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, agar rutin memonitor setiap kegiatan di sarana pendidikannya dan lebih selektif memilih tenaga pengajar.

Uu juga berharap penerapan kegiatan belajar bagi santriwati dilakukan oleh guru perempuan, kemudian bagi santri laki-laki oleh guru laki-laki.

“Kecuali biasanya pimpinan umum pesantren atau pendiri sebagai syaikhul masyaikh baru bisa mengajar santri atau santriwati, tetapi itupun biasanya dibatasi dengan kelir pembatas antara laki-laki dan perempuan,” katanya. *(Ant)

Supervisi Layanan Nikah, Kasi Bimas Islam Tekankan Fungsi Bimwin dan Jomblokan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kantor Kementerian Agama Kota Batu melalui seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menggelar giat Supervisi Layanan Nikah pada Senin pagi (6/12).

Batu (Aswajanews.id) – Kantor Kementerian Agama Kota Batu melalui seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menggelar giat Supervisi Layanan Nikah pada Senin pagi (6/12). Acara yang berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumiaji ini merupakan agenda pertama dari rangkaian supervisi tiga KUA di Kota Batu. Rencananya, supervisi akan dilaksanakan selama tiga hari mulai hari Senin hingga Rabu, 6-8 Desember 2021. Giat yang dilaksanakan tiap tiga bulan sekali ini bertujuan untuk pengendalian internal, monitoring, pemantauan dan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi nikah atau rujuk.

Dalam arahannya, Kepala Seksi Bimas Islam Supriyadi menyebutkan penataan berkas, barang, dan arsip agar ditempatkan sesuai dengan tempat dan fungsinya. Selain itu pelaksanaan nikah di luar KUA agar diambil dokumentasinya untuk laporan dan kepastian petugas. Lebih jauh Supriyadi menekankan agar dilakukan antisipasi pelaksanaan pernikahan di awal Januari 2022, terkait dengan administrasi serta pembayaran biaya pernikahan di luar KUA melalui bank terkait. Sedangkan antisipasi angka perceraian yang tinggi melalui proses pendampingan dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan jomblokan.

Bimwin dan jomblokan mengambil peran strategis dalam upaya pendampingan pasangan pra-nikah. Pasangan calon pegantin dihadirkan secara langsung dan mendapatkan bekal materi serta pendampingan dari para penyuluh. Terakhir, Kasi Bimas Islam menghimbau kepada seluruh pegawai KUA agar meningkatkan pelayanan prima dengan memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi Pengaduan Masyarakat (Dumas).

Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan Bumiaji Muhammad Syifa’udin mengaku bersyukur dengan kegiatan supervisi yang sudah terjadwal. Ia berharap kinerja KUA dapat dievaluasi secara berkala dalam rangka meminimalisir kesalahan. (Kemenag Jatim)

Penguatan Kelompok Kerja Guru MDT, Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas dan Mutu

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kemenag Kab. Grobogan menyelenggarakan Penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala MDT di Hotel Fron One Purwodadi.

Grobogan (Aswajanews.id) – KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru/ustad ustadah di sekolah dasar/Madrasah/di pondok pesantren pada tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah. Dan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan pada ustad ustadah maupun lembaga pendidikan Madin, Kamis (02/12/2021) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Grobogan melalui Pendidikan Pondok Pesantren menyelenggarakan Penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala MDT yang diikuti 40 peserta dan dihadiri narasumber dari Kepala Bidang PD. Pontren Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Nur Abadi, di Hotel Fron One Purwodadi.

Menurut laporannya Kasi PD. Pontren, Purwadi, yang mengatakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabelitas bagi seorang ustad ustadah di lingkungan Madin, sehingga perlu adanya penguatan karakteristik bagi ustad ustadah dalam menjalankan tugas keseharianya lebih kreatif dan inovatif  dalam memberikan pengajaran kepada santrinya.

“Ini sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah dan untuk mendorong terwujudnya wadah bermusyawarah antar pendidik di Madin,” tandas Purwadi.

Kepala Bidang Pendidikan Pondok dan Pesantren, Kanwil Kemenag Jateng Nur Abadi menyampaikan dalam tuntutan perkembangan zaman dimasa sekarang, dimana perkembangan teknologi informasi yang menjadi factor pendorong revulusi Industri. 4.0 dan 5.0, di mana kedepanya semua kegiatan manusia sudah memanfaatkan teknologi digital, ini mengharuskan kita, agar dapat memanfaatkan sebaiknya-baiknya digitalisasi tersebut, guna mempermudan dan mengefisienkan pelayanan di semua aspek kehidupan, jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menguasai dan memanfaatkan digitalisasi tersebut untuk berinovasi dalam memberikan peningkatan mutu dan kualitas  pendidikan di MDT.

“Dalam zaman revulusi industri seorang guru MDT, agar senantiasa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di MDTnya , dengan menambah wawasan  juga bagaimana seorang guru juga dapat meningkatkan profesionalitas dengan memenajemen  administrasi yang ada di MDT-nya, dengan harapan peningkatan kapasitas guru  dan jangan lupa terus bersinergi dengan semua lini dalam mencarikan solusi atas persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan proses belajar mengajar,” jelas Nur Abadi.

Lebih lanjut, SDM yang profesional adalah orang-orang yang berintegritas, selalu berinovasi bagi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang ada sehingga dapat melahirkan santri–santri yang berkompeten dan mampu bersaing dikancah nasional maupun global dengan dalam dunia revolusi 4.0 dan revolusi 5.0 secara lokal dan global.

“Bapak dan Ibu  merupakan guru dan sekaligus pengurus Madrasah Diniyah di tuntut  agar meningkatka kualitas, baik dirinya maupun lembaga yang Anda semua bernaung didalamnya, sehingga kualitas mutu pendidikan di madin dapat di terus meningkat dan tidak kalah dari sekolah-sekolah Islam terpadu.  Kami dari bagian PD. Pontren siap mendukung dan mensukseskan pendidikan madin dalam rangka menciptakan generasi-generasi unggul yang berakhlakul karimah,” ungkapnya. (kemenag jateng)

Kapus Kecamatan Surian Sebut Vaksinasi Covid-19 Sudah Mencapai 72,3 %

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kepala Puskesmas Surian Sumedang, Agus Juardi

Sumedang (Aswajanews.id) – Puskesmas Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang telah melaksanakan Vaksinasi Covid-19 sebanyak 7.576 vaksin atau sekitar 72, 3 % dari total 10.479 warga. Sementara warga yang belum mendapatkan vaksinasi sekitar 2.903orang.

Keberhasilan capaian angka tersebut berkat adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan seluruh tim pelaksana vaksinasi Puskesmas Surian, TNI, Polri serta pemerintahan desa berserta jajarannya. Informasi tersebut disampaikan oleh kepala Puskesmas Surian Agus Juardi saat ditemui diruang kerjanya Kamis (3/12/2021).

Selanjutnya Agus Juardi menambahkan, pelaksanaan vaksinasi akan ditempuh secara door to door langsung di posyandu yang ada di tiap-tiap desa untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan proses vaksinasi.

Sementara yang telah terjadwal proses vaksinasi yaitu ada sekitar 15 kegiatan dan rencananya di puskesmas ada 3 kegiatan dalam kurun waktu 1 bulan ini. “Sementara bagi warga masyarakat yang punya riwayat TBC dan Gula Darah/Diabetes untuk sementara tidak akan divaksin dulu,” ujarnya.

“Adapun yang menjadi kendala untuk saat ini, Kami masih menunggu dana bantuan untuk operasional kesehatan yang sampai saat ini belum juga turun sudah hamper 6 Bulan padahal ini sangat membantu untuk kegiatan di puskesmas yang sangat padat dan banyak,” tambahnya.

“Harapan saya, Dana BOK bisa terealisasi pencairannya 2 bulan sekali, petugas kami ada 40 orang 1 orang dokter umum, 15 orang ASN, Adapun sisanya adalah tenaga honorer dan Bidan desa ada 18 orang, 4 orang ASN, Sisanya sebanyak 14 orang tenaga honorer. Tetapi kami selalu berupaya agar kinerja mereka yang masih menjadi tenaga honorer tetap selalu semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat,” pungkasnya. (Akim Suryadi)

Ini Penjelasan Mendagri Terkait Istilah PPKM Level 3 Batal

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

Jakarta (Aswajanews.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan alasan mengapa penyebutan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 menjelang perayaan Natal dan tahun baru batal.

“Tolong hindari bahasa (PPKM) level 3. Kenapa, karena tidak semua daerah itu sama tingkat kerawanan pandemi COVID-19-nya, tidak semua daerah sama,” kata Mendagri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Selain itu, Mendagri Tito menjelaskan World Health Organization (WHO) telah membuat empat level tingkat penilaian risiko untuk COVID-19. Level 1 berarti rendah, level 2 moderat atau rata-rata, level 3 tinggi, dan level 4 sangat tinggi.

Indonesia, kata Mendagri, masuk dalam kategori low atau rendah dari berbagai indikator, di antaranya kasus terkonfirmasi COVID-19 dan bed occupancy ratio (BOR) yang terkendali.

“Kita bersyukur atas itu, sehingga Bapak Presiden memberikan arahan agar kita tidak menerapkan (PPKM) level 3 tapi membuat pengaturan spesifik mengenai antisipasi atau penanganan penanggulangan pandemi COVID-19 di masa Nataru,” katanya.

Selain itu, alasan lainnya tidak menggunakan istilah PPKM level 3 yakni karena situasi pandemi COVID-19 sangat dinamis, termasuk di berbagai daerah. Karenanya, penggunaan istilah ini respons dari situasi dinamis tersebut.

“Kita tidak bisa konsisten membuat pengaturan pandemi COVID-19 ini karena yang kita hadapi situasi dinamis, dinamikanya bukan mingguan sebetulnya, harian, bahkan jam, tapi kita mengaturnya mingguan, sehingga perubahan pengaturan sudah kita lakukan berkali-kali sejak awal pandemi,” ujarnya.

Di lain sisi, Mendagri mengatakan pembatasan-pembatasan spesifik akan dilakukan saat pelaksanaan Natal dan tahun baru yang berlangsung dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Pembatasan spesifik sebagian mengadopsi substansi yang diatur dalam sistem PPKM level 3 dengan beberapa perubahan penting. *(Sumber : Antara)

Model-Model Pemilihan Pimpinan PBNU

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Oleh; Zainaldi Zainal

Model pemilihan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU) baik untuk jabatan Ro’is Aam maupun Ketua Umum dari masa kemasa berubah-ubah. Belum ada aturan dalam bentuk keputusan Muktamar yang menetapkan aturan baku yang bisa berlaku standar dari masa kemasa, dari Muktamar ke Muktamar.

Pada pemilihan Ro’is Aam dan Ketua Umum di Muktamar 1952 (Palembang) dilakukan secara aklamasi, melalui mekanisme musyawarah mufakat. Demikian juga halnya pada Muktamar 1956 (Medan) dan Muktamar 1959 (Jakarta).

Pada Muktamar 1962 (Solo) pemilihan Ro’is Aam dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, aklamasi. Tetapi pemilihan Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV dilakukan satu persatu melalui mekanisme pemungutan suara.

Pada Muktamar 1967 (Bandung), pemilihan Ro’is Aam melalui pemungutan suara.  Demikian juga halnya dalam pemilihan Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV.

Pada Muktanar 1971 (Surabaya), pemilihan Ro’is Aam dilakukan secara aklamasi tetapi pemilihan Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV melalui pemungutan suara.

Pada Muktamar 1979 (Semarang) pemilihan Ro’is Aam dan Ketua Umum dilakukan secara aklamasi, tetapi Muktamar juga menetapkan lima orang made formatur untuk membantu Ro’is Aam dan Ketua Umum didalam menyusun kepengurusan PBNU yang terdiri dari sembilan orang Ro’is (dibawah Ro’is Aam) dan sembilan orang Ketua (dibawah Ketua Umum) plus Sekjen dan beberapa orang Wakil Sekjen dan Bendahara Umum beserta beberapa orang Bendahara. Tetapi pada Muktamar 1984 (Situbondo) pemilihan Ro’is Aam dan Ketua Umum melalui AHWA.

Demikian juga pada Muktamar-Muktamar berikutnya aturan nya kemudian kembali berubah-ubah. Kedepan mungkin perlu menjadi pemikiran bersama bagaimana mekanisme terbaik untuk menentukan pemilihan kepemimpinan dari  tingkat PB dan level dibawahnya. Rasanya bagus jika model AHWA yang menjadi pilihan.

Muktamar bisa memilih (misalnya 17 orang) AHWA yang akan menyusun kepengurusan PBNU. Dan secara berjenjang kebawa h yang menjadi AHWA jumlahnya lebih mengecil. Pemilihan kepemimpinan di NU dengan model seperti ini tidak mengorbankan prinsip musyawarah dan pemungutan suara secara demokratis karena AHWA juga dipilih melalui pemungutan suara oleh para pemilik suara. Kalau di Muktamar ya PWNU dan PCNU.

Bisakah ini menjadi agenda pembahasan di Muktamar NU ke-34 yang bisa berlaku mulai Muktamar ke-35 pada tahun 2026? Goncangan bisa diminimalisir dan turbulensi bisa dihindari. (Zainaldi Zainal)

5 Kapolres Bahas Pengetatan Saat Libur Natal-Tahun Baru

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condoro

Kota Bogor (Aswajanews.id) – Sebanyak lima kepala kepolisian resor (kapolres) sekitar Puncak Bogor yang disebut wilayah Puncak Raya akan berkumpul pada Kamis (9/12) untuk membahas pengetatan libur Natal dan Tahun Baru 2022.

“Besok lima kapolres Puncak Raya akan rapat di Simpang Gadok untuk memberikan rekomendasi pengaturan kawasan wisata kepada Satgas COVID-19 Provinsi Jabar,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo kepada Antara di Bogor, Rabu.

Kombes Pol Susatyo menyebutkan lima kapolres tersebut ialah dirinya bersama Kapolres Bogor AKBP Harun, Kapolres Cianjur AKPB Doni Hermawan, Kapolres Sukabumi Kota Zainal Abidin, Kapolres Sukabumi Kabupaten Dedy Darmawansyah. Mereka akan membahas menyangkut kemungkinan titik-titik lokasi pemberlakuan ganjil genap pelat nomor kendaraan di lima daerah sekitar Puncak Bogor itu.

Tujuan pembahasan ini menyusul dengan keputusan pemerintah Mengenai pembatalan PPKM level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru mulai tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022.

Pengumuman pembatalan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menyebutkan PPKM level serentak yang pernah diwacanakan akan digantikan dengan memberlakukan sejumlah pengetatan.

Kebijakan PPKM di masa Natal dan Tahun Baru akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan. Pemerintah tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah menjelang momen Natal dan Tahun Baru lantaran penguatan 3T (testing, tracing dan treatment) dan capaian vaksinasi dalam satu bulan terakhir.

Vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali pun sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali. Oleh karena itu, kata Susatyo, Satgas COVID-19 yang diwakilinya dalam pertemuan bersama lima kapolres itu akan tetap menyampaikan program gerebek vaksin.

“Ganjil genap besok dibahas titiknya, Gerebek vaksin masih terus dilaksanakan,” ujarnya.

Dengan demikian, kata Susatyo, warga masyarakat tetap diimbau untuk tetep menjauhi kerumunan, berkesadaran mengikuti vaksinasi dan waspada penyebaran COVID-19 meskipun kebijakan pengetatannya masih dalam tahap pembahasan. (Ant)

Terduga Polisi dan Bhayangkari Gadungan Yang Viral di Tiktok, Diamankan Polres Karawang

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kedua orang yang berhasil diamankan mengakui bukan merupakan anggota Polri dan juga bukan anggota Bhayangkari

Karawang (Aswajanews.id) – Senin sore, (06/12/2021) Kapolsek Cikampek Kompol Ahmad Mulyana SH., didampingi Kanit Reskrim Polsek Cikampek Iptu Sidiq Akbar Kusuma S.Tr.K.,M.H., beserta anggota dan Kanit PPA Satreskrim Karawang Ipda Rita Zahara SH, berhasil melakukan penyelidikan terhadap terduga masyarakat mengaku sebagai Polisi dan Bhayangkari yang viral membuat postingan di Tiktok.

Pada penyelidikan tersebut berhasil diamankan 2 (dua) orang di Dusun Kalihurip RT 04 RW 08 Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, 2 (dua) orang, yaitu saudara “RI” (laki-laki, 35 thn, wiraswasta, Dusun Tegal Asem RT 12 RW 05 Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang) dan saudari “RW” (perempuan, 28 thn, swasta, Dusun Kalihurip RT 08 RW 04 Desa Kalihurip Kec. Cikampek Kab. Karawang).

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa penyelidikan bermula adanya postingan yang dianggap kurang pantas di aplikasi Tiktok.

“Penyelidikan ini bermula karena adanya kegaduhan di medsos yang diakibatkan oleh postingan tiktok yang bermuatan kurang pantas dan dapat memicu kesalahpahaman yang dibuat oleh akun tiktok @Ratna wulan256. Dimana pada postingan tersebut menampilkan pria yang mengenakan seragam PDH Polri dan wanita yang mengenakan baju Bhayangkari,” papar Kabid Humas Polda Jabar.

Disampaikan pula oleh Kabid Humas Polda Jabar bahwa kedua orang yang diamankan tersebut bukanlah anggota Polri dan anggota Bhayangkari. “Kedua orang yang berhasil diamankan mengakui bukan merupakan anggota Polri dan juga bukan anggota Bhayangkari. Sdri RW menggunakan seragam Bhayangkari karena karena diminta oleh sdr RI yang berjanji akan menikahinya sekitar Bulan Desember 2021 dan sdr RI mengaku sebagai anggota Brimob Cikole Lembang,” jelas Kabid Humas Polda Jabar.

Dijelaskan pula oleh Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, S.I.K., M.Si., bahwa sdri RW tidak mengetahui bahwa sdr RI adalah Polisi gadungan yang mengaku sebagai anggota Brimob yang bertugas di Lembang Cikole dan baru saling kenal 2 (dua) bulan yang lalu.

Keterangan didapat bahwa sdr RI dan sdri RW mendapatkan baju seragam Polri dan Bhayangkari melalui salah satu situs belanja online. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) stel Baju Dinas PDH Polri berikut atribut pangkat IPDA, 1 (satu) stell Baju PDU Polri dengan atribut dan pangkat Ipda serta 1 (satu) stel Baju Bhayangkari.

“Saat ini Polres Karawang masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang yang berhasil diamankan tersebut” pungkas Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, S.I.K., M.Si. *(Bidhumas Polda Jabar)

Wamentan Kunjungi Desa Guwa Lor Dalam Rangka Percepatan Tanam Padi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Bupati Cirebon H. Imron Rosadi, M. Ag bersama Wamentan Harfick Husnul Qolbi saat kunjungan kerja di Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon

Kab. Cirebon (Aswajanews.id) – Kurang lebih terdapat 492 hektare lahan produktif penghasil padi tepatnya di wilayah Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Jawa Barat. H. Maksudi selaku Kuwu Sesa Guwa Lor menginginkan hasil bumi yang lebih maksimal, Rabu (02/12/2021).

Kuwu H. Maksudi mengatakan, betapa penting kita menekan permodalan para petani di desa kita yang selama ini begitu mahal. “Contoh petani di desa kami sewa lahan per bau mencapai 7 juta permusim, belum pengeluaran yang lain seperti beli pupuk obat semprot, sewa orang ketika tanam dan belum lagi pengeluaran waktu pasca panen,minimal petani kita mengeluarkan uang kurang lebih 22 juta dalam per bau,” paparnya.

“Sedangkan hasil panen semusim dalam per bau cuma 5 Ton padi dikali 400 berarti 22 juta. Otomatis petani kita masih minus penghasilan. Mudah-mudahan dengan adanya minimalisir ini kita bisa menekan angka pengeluaran petani dengan tidak berpangku pada anggaran dana desa,” jelas H. Maksudi Kuwu Desa Guwa Lor.

Bupati Cirebon H. Imron Rosadi, M. Ag didalam sambutanya mengatakan, terimakasih dan selamat datang kepada Wamentan Harfick Husnul Qolbi berserta rombongannya yang sudah hadir, Insa Allah para petani di wilayah kabupaten Cirebon mau mengikuti program pemerintah dibidang pertanian diera sekarang era globalisasi,saya berpesan dan mengajak para Kuwu di kabupaten Cirebon harus bisa berinovasi bagaimana mengembangkan dan menggali potensi yang ada didaerahnya masing-masing yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Harfick Husnul Qolbi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) didalam pidatonya mengatakan, untuk memberikan keyakinan untuk para petani bahwa pemerintah hadir baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Jadi setiap kunjungan kerja kami pasti akan terkorfirmasi dengan presiden wakil presiden serta kawan kawan kabinet bahwa kita harus bekerja keras, ini tugas kita bersama tentu pemerintah tidak mampuh sendiri mengatasi ini, komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta para petani gapoktan,” jelas Wamentan.

“Kami berharap kedatangan rombongan kami bukan sekedar wacana ini harus ada manfaat untuk perkembangan pertanian yang ada di kabupaten Cirebon. Masyarakat yang penting bisa berinovasi dan berkreasi itu sudah cukup. Presiden menugaskan kami dari 270 sekian trilyun minimal 30 persen, membuat korporasi dari koperasi pertanian membuat melek teknologi pertanian, insa Allah ini yang lagi saya edukasi secara nasional,” ungkapnya. (Turah)

Pemkab Asahan Jalin MoU Serta Gelar Kegiatan PKM Universitas Medan Area

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Pemkab Asahan melakukan MoU serta meresmikan gelar kegiatan PKM) Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area (UMA), Jum'at (03/11/2021).

Asahan (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Muhilli Lubis melakukan MoU serta meresmikan gelar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Universitas Medan Area (UMA) di Kabupaten Asahan, Jum’at (03/11/2021).

Acara tersebut dilaksanakan di Aula Mawar, Kantor Bupati Asahan. Dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Direktur Pasca Sarjana UMA, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian UMA, Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pertanian UMA dan tamu undangan lainnya.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, UMA Prof. Dr. Zulkarnain Lubis mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Asahan kepada kami pagi hari ini. “Tujuan Pascasarjana UMA ke Kabupaten Asahan adalah melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi,” ujar Zulkarnain.

“Selain itu, kami juga akan melaksanakan PKM kepada mahasiswa yang menjalani Program Studi Doktor Ilmu Pertanian UMA, dan ini merupakan salah satu program utama yang harus dijalani oleh setiap mahasiswa,” tambahnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Muhilli Lubis melakukan MoU serta meresmikan gelar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Diakhir pembicaraannya, Zulkarnain berharap semoga apa yang dilakukan Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pertanian di Kabupaten Asahan dapat bermanfaat bagi Masyarakat Kabupaten Asahan.

Sementara, Bupati Asahan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Muhilli Lubis berharap dengan dilaksanakannya PKM oleh Dosen dan Mahasiswa UMA ini dapat membantu itu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian yang merupakan salah satu indikator kinerja utama dari Pemerintah Daerah.

“Semoga melalui kegiatan ini, semua pihak baik itu Pemerintah Daerah dan masyarakat dan pihak Perguruan Tinggi dapat memperoleh data yang lengkap serta mampu menghasilkan suatu rumusan dalam memajukan Kabupaten Asahan ini,” ucap Muhili.

Muhilli juga berharap, para mahasiswa nantinya dapat melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, sehingga dapat memberikan manfaat yang berdayaguna dan berhasil serta dapat memberikan kontribusi dan solusi terhadap potensi yang ada di Kabupaten Asahan, terkhusus dalam mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Asahan Wujudkan Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.

Pada Kegiatan ini, Direktur Pasca Sarjana UMA Prof. Dr. Ir. Retna Astuti, MS dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Muhilli Lubis menandatangani MoU sekaligus bertukaran plakat antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan UMA. (Arif)

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Menteri BUMN Erick Thohir resmi menjadi anggota Banser setelah berhasil mengikuti seluruh rangkaian Diklatsar sebagai syarat menjadi anggota Banser di Sekolah Citra Alam Jagakarsa, Jakarta Selatan, Ahad (28/11/2021).

Jakarta (Aswajanews.id) -Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyambut baik langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir untuk bergabung dengan Barisan Ansor Serbaguna alias Banser Nahdlatul Ulama.

”Kalau sekarang Pak Erick ada di situ bersama-sama kita maka kekuatan barisan ahlusnunnah wal jamaah, kekuatan ulama dan kekuatan barisan NKRI makin tegas karena Pak Erick sebagai tokoh muda, pengusaha, menteri, dan kami tahu beliau punya visi keumatan yang kuat karena beliau juga mendorong masyarakat ekonomi syariah,” ujar Jazilul dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Desember 2021.

Bergabungnya Erick dengan organisasi sayap Nahdlatul Ulama ini banyak dikaitkan dengan upaya menuju kontestasi politik atau Pilpres 2024 mendatang. Menurut Jazilul, pandangan itu sah-sah saja. Bahkan, ia mengatakan PKB membuka diri untuk Erick.

”Kalau Pak Erick Thohir masuk politik, cocok itu dengan PKB. Sudah pakai baju loreng (Banser), benteng ulama. Ada jalurnya. Jalur politiknya ya PKB kalau sudah Ansor, biasanya begitu,” tutur Wakil Ketua MPR ini.

Setelah Erick resmi bergabung dengan Banser, kata Jazilul, masyarakat menunggu apa kiprah yang akan dilakukan pendiri Mahaka Group itu bagi Banser, ulama, dan NKRI. ”Saya berharap Pak Erick dengan kemampuannya akan memberikan masukan kepada Banser-Ansor, terutama di bidang teknologi digital dan informasi, termasuk kewirausahaan karena beliau seorang pengusaha,” katanya.

Menurut Jazilul, bergabungnya Erick Thohir ke Banser juga akan memberikan keuntungan bagi mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin itu karena akan memiliki teman dan jaringan se-antero Indonesia yang punya pikiran dan baret yang sama dengan Banser Ansor.

”Intinya adalah beliau itu sebenarnya visinya sama dengan visi keislaman Ansor. Cara pandang terhadap komitmen kebangsaan beliau sama dengan cara pandang Ansor dan Banser,” katanya.

Sebelumnya, Erick Thohir resmi menjadi anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser), badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) dari Gerakan Pemuda Ansor, setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebagai syarat keanggotaan pada 28 November 2021 lalu. (red)

PSI Minta Soal Anggaran Kota Bandung Diketahui Publik

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari PSI, Erick Darmajaya

Bandung (Aswajanews.id) – Menanggapi respons Walikota Bandung terkait aksi Walk Out PSI dalam rapat paripurna Jumat lalu, anggota DPRD Kota Bandung dari PSI, Christian Julianto menjawab. “Kami mengapresiasi kalau Pak Wali mau membuka berkas APBD tersebut ke publik. Dibuka saja secara detail sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Publik juga kan berhak tahu dan ikut mengawasi APBD.”

Mengenai substansi dari APBD itu sendiri, menurut Christian memang masih ada beberapa hal yang kurang tepat, sehingga tidak akan bisa menjawab permasalahan kota.  “Terkait banjir misalnya, anggarannya minim sekali. Menurut data, di Kota Bandung ada 68 titik potensial banjir. Apa langkah antisipasi pemkot untuk mengurangi banjir? Bagaimana dukungan anggaran nya?”, tanya Christian.

“Anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air (dulu Dinas Pekerjaan Umum) seperti untuk pekerjaan tanggul dan pemeliharan jalan justru mengalami pemangkasan. Tetapi, anggaran yang tidak mendesak seperti program informasi dan komunikasi publik, dianggarkan sebesar 11 Milyar lebih, padahal di 2021, anggarannya hanya 1 Milyar,” paparnya.

Christian juga menyatakan bahwa bukan hanya PSI, tapi Fraksi Demokrat juga tidak puas dengan APBD 2022, sehingga tidak hadir dalam rapat paripurna yang lalu. Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari PSI, Erick Darmajaya menambahkan bahwa PSI senang berdiskusi dengan eksekutif tentang anggaran ini.

“Kami tentu senang jika bisa berdiskusi secara terbuka, agar publik juga bisa ikut memantau dan mengawasi anggaran ini.”, tutur Erick.

“Sebenarnya dari awal kan kami sudah pernah mengusulkan agar rapat-rapat itu dibuka ke publik, disiarkan secara live, agar publik bisa memantau proses penganggaran ini secara utuh. Toh anggaran ini milik publik.”, tambah Erick.

Mengenai tudingan politisi PSI asal bicara tanpa membaca, Erick pun menepisnya. “Tidak benar itu, kami kan memonitor rapat-rapat di banggar. Kami juga sudah mengutarakan keberatan. Tapi semua kan tetap kembali ke forum”, tutup Erick.

Marshall Chandra, Ketua PSI DPW Jabar

Sementara itu, ketua PSI DPW Jabar, Marshall Chandra, menyatakan apa yang dilakukan anggota dewan PSI kota Bandung sudah benar, terlihat banyak anggaran yang krusial untuk kepentingan masyarakat dikurangi.

“Saya mendukung apa yang dilakukan anggota dewan PSI Kota Bandung, karena menurut laporan, RAPBD 2022 kebanyakan hal hal yang gak jelas buang biaya ratusan juta, sedangkan kebutuhan yang krusial untuk kepentingan masyarakat malah dikurangi.” tegasnya.

Karena itu PSI DPW Jabar minta walikota Oded untuk transparan mengenai RAPBD 2022 karena masyarakat perlu tahu sesuai UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pinta Marshall. (Ben/Elisa)

Jenderal Dudung : Sinergitas TNI-Polri Tak Pernah Padam

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman

Jakarta (Aswajanews.id) – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman bersilaturahmi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia pun memastikan sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam menjaga kamtibmas tidak pernah padam. “Sinergitas dan soliditas TNI-Polri tidak pernah padam luar biasa,” kata Dudung usai silaturahmi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2021).

Dudung yang pernah menjadi Pangdam Jaya dan Pangkostrad mengaku telah sangat terbiasa dengan kegiatan ataupun pelaksanaan tugas yang bersinergi dengan kepolisian. “Saya sampaikan bahwa pengalaman saya waktu Pangdam dan tentunya saya dengan kepolisian sudah sangat, sangat familiar, dulu waktu Pangdam Jaya, Pangkostrad,” ujar Dudung.

Ditambahkan Dudung, TNI-Polri harus bergerak cepat dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang ada. Apalagi, di tengah Pandemi Covid-19 dewasa ini. “Jangan menunggu waktu, karena ini kita dukung program Pemerintah bagaimana pasca Covid-19 luar biasa. Masyarakat sangat menantikan bagaimana pemulihan perekonomian,” ujar Dudung. (*)

Presiden Jokowi Lantik Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas (KND), yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 1 Desember 2021. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta (Aswajanews.id) – Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 1 Desember 2021, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pelantikan keanggotaan KND dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas. Adapun nama-nama para anggota KND yang dilantik tersebut adalah:

  1. Dante Rigmalia, sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Deka Kurniawan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
  3. Eka Prastama Widiyanta, sebagai Anggota;
  4. Kikin Purnawirawan Tarigan Sibero, sebagai Anggota;
  5. Fatimah Asri Mutmainah, sebagai Anggota;
  6. Jonna Aman Damanik, sebagai Anggota; dan
  7. Rachmita Maun Harahap, sebagai Anggota.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada nama-nama tersebut.

Acara pelantikan yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh sejumlah tamu undangan terbatas lainnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia. (BPMI Setpres)

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Gongseng di Jawa Timur

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tugu yang terletak di Kabupaten Trenggalek dan Bendungan Gongseng yang terletak di Kabupaten Bojonegoro secara sekaligus

Trenggalek (Aswajanews.id) – Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur dengan meresmikan Bendungan Tugu yang terletak di Kabupaten Trenggalek dan Bendungan Gongseng yang terletak di Kabupaten Bojonegoro secara sekaligus. Acara peresmian digelar di Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek, pada Selasa, 30 November 2021.

Bendungan Tugu yang memiliki kapasitas tampung hingga 12 juta meter kubik dibangun dengan biaya Rp1,69 triliun dan diharapkan akan memberikan manfaat irigasi seluas 1.250 hektare. Selain itu, Bendungan Tugu juga bermanfaat bagi penyediaan air baku 12 liter per detik bagi 17.280 masyarakat di Trenggalek, potensi listrik sebanyak 0,4 megawatt, hingga reduksi banjir sebanyak 25 persen dari luas genangan terdampak.

Sementara itu, Bendungan Gongseng yang dibangun pada 2013-2021 memiliki daya tampung 22 juta meter kubik dengan luas genangan 390,6 hektare dan diharapkan bisa mengairi lahan seluas 6.200 hektare. Selain itu, Bendungan Gongseng juga memiliki manfaat penyediaan air baku 300 liter per detik bagi 120.000 jiwa, dan reduksi banjir hingga 45 persen.

Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, dan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah.

Keberadaan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng dinilai dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di wilayah sekitar, utamanya para petani. Saat di Bendungan Tugu, Presiden turut berdialog dengan para petani yang berada di wilayah sekitar Bendungan Tugu maupun Bendungan Gongseng. Salah seorang petani mengucapkan rasa terima kasih atas keberadaan kedua bendungan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden sudah membangun bendungan di desa kami. Bangunan ini sangat ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat karena yang pertama bisa mengendalikan banjir di Trenggalek, yang kedua saya selaku petani sawah harapan saya ke depan saya bisa panen tiga kali,” ucap Sutrisno, seorang petani sekitar.

Di samping itu, Ainur Rofiq, seorang petani lainnya berharap agar keberadaan kedua bendungan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Trenggalek melalui sektor pariwisatanya.

“Meningkatkan ekonomi masyarakat terutama pembukaan pariwisata baru, karena dengan adanya bendungan masyarakat punya rute baru untuk berpariwisata. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Presiden yang telah memberikan hadiah kepada masyarakat kita,” tuturnya. (Slamet Rosidin)

Perumahan KPR BTN GMA, Diduga Serobot Lahan Warga

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Sri Wiyatno, warga Dukuh Tegalsari Ds.Ngadirojo Kec.Gladagsari Kab. Boyolali Jawa Tengah adalah petani pemilik lahan yang sudah dirugikan pihak pengembang KPR BTN GMA

Gladagsari, Boyolali (Aswajanews.id) – Desas Desus informasi yang beredar di lapangan tentang dugaan pengolahan lahan tanpa ijin milik warga Dukuh Tegalsari Ds.Ngadirojo Kec.Gladagsari Kab. Boyolali Jawa Tengah oleh proyek pembangunan Perumahan KPR BTN GMA, dijawab oleh petani a/n Sri Wiyatno yang menjual tanahnya 2020 silam.

Kepada team liputan Sri Wiyatno yang dibantu oleh anaknya yang bernama Joni warga Tegalsari Ds. Ngadirojo Kec Gladagsari Kab.Boyolali Jawa tengah pada Kamis 18 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB dirumahnya mengatakan dengan jelas, “Tanah yang kami miliki sekitar 7100 m persegi dan yang telah dilunasi oleh pihak GMA adalah 2308 m persegi dan sisanya yang masih milik kami sudah diratakan dan dibangun oleh mereka”.

Ditambahkan oleh Joni anak dari Sri Wiyatno, “Dulu kami meminta untuk dibeli semuanya, tapi yang baru dibayarkan hanya seluas 2308 m persegi, dengan dibayarkan menggunakan metode pembayaran Cek dengan nilai rupiah sebesar Rp.446.604.000 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) ditanggal 7 Desember 2020”.

“Sampai saat kami tidak mendapatkan kabar kepastian kapan sisa tanah kami yang sekarang sudah dibangun proyek pembangunan perumahan akan dibayarkan,” tambahnya.

“Lahan kami masih produktif, kini sudah digunakan oleh mereka tanpa ijin, meski kami bolak-balik menanyakan ke pihak GMA alasannya janji-janji terus, kami pun mendatangi kepala desa kami, yang menjawab akan membantu menanyakan kepada pihak GMA, akan tetapi sampai kini tidak ada kepastian,” ungkap Joni.

“Saya bahkan telah meminta saran dan masukkan dari berbagai pihak yang saya anggap mengerti dibidangnya, dan sudah mempersiapkan pengacara,” tukasnya.

Demi mendapatkan statement yang berimbang, melalui chatting WhatsApp, ke T yang notabene adalah suami dari Dirut PT Graha Mulia Asri menjawab, “Sudah ada solusi dari saya, dan saya sudah DP 80 jt ke mereka dan mereka mengijinkan untuk diratakan dan bangunan yang ada disana dibangun oleh kontraktor sebelum pak Supri, dan pak Supri memakai bangunan tersebut, dan saya juga tidak tahu menahu masalah bangunan tersebut (bedeng),” ungkap T.

“Kami jelas sudah ijin karena ketika kami bayar lunas, kami sudah meminta mereka untuk lahan mereka kami ratakan karena kami sudah bayar DP untuk tanah yang lain dan sudah jelas tanah tersebut tidak kami bangun, bangunan permanen,” tambahnya melalui chatting WhatsApp.

Pada saat T menjawab pertanyaan melalui chatting WhatsApp tersebut perihal bangunan yang dibangun dilahan yang disebutkan oleh Sri Wiyatno serta Joni (pemilik lahan) dan menyebut nama Supri (Supriyanto) Kontraktor, pada saat kami tanyakan kepada Supriyanto dan dijawab ” Saya malah kaget setelah mendengar langsung dari keluarga petani bahwa bangunan yang saya bangun itu diatas lahan mereka yang belum terbayarkan, saya hanya menerima perintah kerja sesuai arahan dari pihak developer,” tegasnya. (Team Liputan)

1...288289290...297Halaman 289 dari 297
Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts

Facebook Instagram Twitter Youtube
© Newsmag WordPress Theme by tagDiv