Google search engine
Beranda blog Halaman 290

Pemerintah Hormati Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

0
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (29/11).

Jakarta (Aswajanews.id) – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Demikian disampaikan oleh Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11).

“Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ucap Presiden.

Kepala Negara menyebutkan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terkait putusan tersebut. Presiden menambahkan, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.

“Saya telah memerintahkan kepada Menko dan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya dan MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan,” tuturnya.

Presiden menegaskan, komitmen pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. Presiden juga memastikan bahwa pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia.

“Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri, bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang dan akan berproses, tetap aman dan terjamin,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (Humas Kemensetneg)

KPK Harapkan Kemenag Tingkatkan Integritas dan Budaya Antikorupsi

0
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, saat menghadiri webinar Komitmen Kementerian Agama Meningkatkan Integritas dan Budaya Anti Korupsi di Lingkup Kementerian Agama di Jakarta (1/12).

Jakarta (Aswajanews.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pegawai negeri/penyelenggara negara meningkatkan pemahamannya tentang tindak pidana korupsi, agar kemudian dapat dihindari dan dijauhi. Secara khusus, diharapkan pula tumbuh kesadaran untuk melawan segala bentuk gratifikasi, suap dan pemerasan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, saat menghadiri webinar Komitmen Kementerian Agama Meningkatkan Integritas dan Budaya Anti Korupsi di Lingkup Kementerian Agama di Jakarta (1/12).

Digelar secara daring dan luring, acara ini diikuti Inspektur Jenderal Kementerian Agama, pejabat eselon I Pusat Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Perguruan Keagamaan Tinggi Negeri serta Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala UPT di Lingkungan Kementerian Agama.

Dalam sambutannya, Nurul Ghufron mengapresiasi terselenggaranya webinar ini sebagai bentuk upaya meningkatkan pemahaman tentang bahaya tindak pidana korupsi. Ghufron mengingatkan, penandatanganan kerja sama KPK dengan Kementerian Agama terkait Penanganan Pengaduan dalam Pemberantasan Korupsi diharapkan menumbuhkan kesadaran seluruh insan di lingkungan Kementerian Agama untuk menumbuhkan semangat “Lihat, Lawan dan Laporkan”.

“Ketika melihat perilaku korupsi misal gratifikasi, suap, pemerasan maka ingatkan. Jika masih saja tetap melakukan, laporkan kepada atasannya atau kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” pesan Ghufron.

Wakil Ketua KPK juga mengingatkan, untuk meningkatkan kepatuhan melaporkan gratifikasi, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik telah melakukan berbagai upaya. Antara lain kampanye, sosialisasi, membimbing penyusunan kebijakan pengendalian gratifikasi, hingga pembentukan dan pembinaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk mengakselerasi internalisasi pengendalian gratifikasi sebagai upaya pencegahan pada hampir seluruh Instansi Pemerintahan di Indonesia.

Sebagai informasi laporan gratifikasi yang diterima oleh KPK sejak tahun 2015 hingga 31 September 2021 berjumlah sebanyak 14.019 laporan. Atas laporan tersebut sebanyak 6.310 laporan diantaranya telah ditetapkan menjadi Milik Negara dengan nilai total sekitar 171 miliar Rupiah.

Tren pelaporan gratifikasi seiring dengan munculnya pandemi Covid19 tidak menyurutkan animo pelaporan gratifikasi kepada KPK. Terdapat sebanyak 79,93% laporan yang masuk ke KPK pada tahun 2020 dan 73,07% pada tahun 2021 disampaikan secara online yakni melalui gol.kpk.go.id atau aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Padahal kanal pelaporan gratifikasi secara online baru live di tahun 2018. Angka ini menunjukkan tantangan sekaligus peluang bahwa pelayanan pelaporan gratifikasi harus beradaptasi untuk memastikan kemudahan, keamanan, dan sekaligus kepastian dalam melaporkan gratifikasi. (Humas KPK)

Ngawi Promosikan Museum Trinil Melalui Kegiatan Libatkan Pelajar

0
Petugas mempromosikan keberadaan Museum Trinil di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan para pelajar setempat guna tingkatkan kunjungan. (ANTARA)

Ngawi (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi berupaya mempromosikan keberadaan Museum Trinil yang ada di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan para pelajar setempat.

Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Parbudpora) Kabupaten Ngawi Istamar mengatakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021, pihaknya merencanakan sejumlah kegiatan yang melibatkan pelajar dan masyarakat umum.

“Kegiatan tersebut mulai dari pembelajaran langsung di museum dan dalam waktu dekat juga akan diselenggarakan lomba vlog yang mengambil lokasi dan tema di Museum Trinil,” ujar Istamar di Ngawi, Rabu (1/12).

Menurut dia, kegiatan yang melibatkan pelajar hingga masyarakat tersebut diharapkan mampu menarik minat warga sehingga mendongkrak jumlah kunjungan wisata museum di Trinil.

Pihaknya bertekad untuk menggali potensi wisata budaya dan edukasi yang ada di Museum Trinil. Tidak hanya dengan pembelajaran bagi siswa, namun ke depan berbagai kegiatan juga telah diagendakan agar Museum Trinil semakin dikenal masyarakat luas.

“Melalui dana alokasi khusus non-fisik, akan lebih dimaksimalkan untuk mengenalkan potensi Museum Trinil ini. Yang terpenting, Museum Trinil tidak boleh sepi,” kata dia.

Pengelola Museum Trinil, Sujono menjelaskan Trinil merupakan museum tempat pertama kali ditemukan kehidupan manusia prasejarah atau manusia purba di dunia. Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Ngawi untuk dapat dikenal baik di kalangan nasional maupun internasional.

“Ini dibuktikan dengan penemuan fosil manusia purba pertama yakni Pithecanthropus Erectus dulunya oleh ilmuwan Belanda. Baru setelah itu kemudian ditemukan di beberapa negara lain termasuk manusia purba tertua yang berada di Afrika,” katanya.

Adapun, Museum Trinil menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban manusia purba. Karena merupakan tempat penting, maka Trinil telah banyak dikunjungi sejumlah peneliti dari berbagai negara. Seperti Belanda, Jerman, Perancis, dan beberapa negara lain.

“Potensi Museum Trinil itu harus terus diangkat agar dikenal di tingkat internasional. Dengan demikian juga dapat menambah jumlah kunjungan wisatawan di Ngawi,” kata Sujono. (Ant)

Tim Saham Terdakwa Benny Tjokrosaputro Diperiksa JamPidsus Terkait Kasus PT ASABRI

0
JAMPIDSUS telah memeriksa 2 saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. ASABRI, Rabu (1/12)

Jakarta (Aswajanews.id) – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung, Rabu (1/12) telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019.

Saksi-saksi yang diperiksa antara lain: 1). CM selaku Tim Saham Terdakwa Benny Tjokrosaputro, diperiksa terkait pengelolaan dana investasi di PT. ASABRI (Persero) dengan Tersangka TT. 2). J selaku Tim Saham Terdakwa Benny Tjokrosaputro, diperiksa terkait pengelolaan dana investasi di PT. ASABRI (Persero) dengan Tersangka TT.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT. ASABRI (Persero). Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (Sumber : Kapuspemkum Kejagung)

Jelang Nataru, Kanwil Kemenag dan Forkopimda Sumut Gelar Rakor Lintas Sektoral

0
Koordinasi Lintas Sektoral Provinsi Sumatera Utara menghadapi Nataru dan Operasi Lilin 2021 di Aula Tri Brata Polda Sumut, Selasa (30/11).

Medan (Aswajanews.id) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Abd. Amri Siregar, M. Ag bersama Forkopimda Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Provinsi Sumatera Utara menghadapi Nataru dan Operasi Lilin 2021 di Aula Tri Brata Polda Sumut, Selasa (30/11).

Hadir dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Provinsi Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Musa Rajekshah, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin.

Kakanwil Kemenagsu dalam paparannya mengatakan siap menyukseskan pelaksanaan pengamanan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) di mana masih dalam situasi Pandemi Covid-19.

“Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK) Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 dan terus kita sosialisasikan kepada masyarakat melalui penyuluh agama, dan satuan kerja lainnya. Tentu kita semua ingin pelaksanaan Perayaan Natal dan Tahun Baru di tengah Pandemi Covid-19 bisa berjalan sesuai yang kita harapkan,” kata Kakanwil.

Kakanwil Kemenagsu sebelumnya telah berkoordinasi dengan seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota untuk memastikan Surat Edaran Menteri Agama dan Surat Edaran Menpan RB agar secara masif disosialisasikan dan disampaikan kepada masyarakat. Kakanwil juga menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja agar memantau dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

“Sebelumnya kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Kementerian Agama Kab/Kota se Sumatera Utara. Kami akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan forkopimda provinsi dan kab/kota,” tambah Kakanwil.

Kakanwil Kemenagsu berharap semoga operasi Lilin 2021 berjalan dengan sukses dan masyarakat Sumatera Utara selalu sehat sehingga dapat menjalankan aktivitas keagamaan dengan baik dan terkendali.

“Kita semua berharap semoga Covid-19 dapat dikendalikan. Melalui Rakor lintas sektoral ini, dan nanti berjalannya operasi Lilin 2021, semoga masyarakat terhindar dari penyakit Covid-19 dan perayaan Natal dan Tahun Baru bisa dirasakan umat kristiani dengan damai dan nyaman,” lanjut Kakanwil.

Kakanwil juga sudah memerintahkan kepada seluruh ASN agar tidak melakukan perjalanan jauh dan mengambil cuti saat Nataru. *(Arif/Humas)

Profil Gus Yaqut, Menag Kabinet Indonesia Maju

0
KH Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut)

Yaqut Cholil Qoumas yang lebih dikenal sebagai Gus Yaqut atau Gus Tutut adalah Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya, ia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Gus Yaqut lahir di Rembang, 4 Januari 1975. Ia adalah putra dari ulama terkemuka asal Rembang salah satu pendiri PKB, KH Muhammad Cholil Bisri (kakak KH Ahmad Mustofa Bisri).

Gus Yaqut adalah adik dari KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akan maju sebagai calon Ketua Umum PBNU bersaing dengan Ketum petahana KH Said Aqil Siradj dalam Muktamar ke-34 di Lampung 31 Januari 2022 mendatang.

Pendidikan :

  • SDN Kutoharjo (1981-1987)
  • SMPN II Rembang (1987-1990)
  • SMAN II Rembang (1990-1993)
  • Universitas Indonesia Jurusan Sosiologi

Saat menempuh studi S1 di UI (1996-1999), ia juga aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Depok sebagai salah seorang pendiri.
Sekilas Karier Politik Gus Yaqut

Pada usianya ke-30 tahun, Gus Yaqut mengawali karier berpolitiknya di PKB Rembang. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Rembang (2001-2014).

Selanjutnya, Gus Yaqut menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang di tahun 2005 dari partai yang didirikan ayahnya bersama KH Abdurrahman Wahid dan para kiai lainnya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian, ia mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati pada Pilkada 2005 dan terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang (2005-2010).

Pada tahun 2012-2017, Gus Yaqut menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah. Karena keaktifan dan kepiawaiannya memimpin organisasi, Gus Yaqut diberikan mandat untuk memimpin GP Ansor dan menjabat sebagai Ketua Umum di periode 2015-2020.

Di tahun 2014-2019 Gus Yaqut dilantik menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 menggantikan Hanif Dhakiri sebagai PAW karena saat itu, Hanif ditunjuk sebagai Menteri Tenaga Kerja pada periode Kabinet Kerja Jokowi.

Di tahun 2019, Gus Yaqut kembali memenangkan Pemilu dan melenggang ke Senayan untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II. *(Berbagai Sumber)

Japto Soerjosoemarno Pimpinan Tertinggi Pemuda Pancasila, 2024 Targetkan 10 Juta Anggota

0
Japto Soerjosoemarno, Pimpinan Tertinggi Pemuda Pancasila

Jakarta (Aswajanews.id) – Insinden perwira polisi yang menjadi korban pengeroyokan, Ormas Pemuda Pancasila (PP) kini menjadi sorotan publik. Diketahui insiden pengeroyokan yang dilakukan oknum Pemuda Pancasila terhadap seorang AKBP Dermawan Karosekali. Nama Pemuda Pancasila pun sempat menjadi trending topic di Twitter.

Unjuk rasa digelar organisasi tersebut sebagai buntut pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimar Girsang yang meminta ormas tersebut untuk dibubarkan.

Menanggapi aksi tersebut, Japto Soerjosoemarno melalui Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Razman Nasution mengatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan pelaku pengeroyokan. “Kalau ketemu, Pemuda Pancasila yang akan serahkan langsung, karena itu perintah dari ketua umum. Saya cari tahu siapa pelakunya,” kata Razman Nasution, Jumat (26/11/2021).

Razman menjelaskan bahwa Japto Soerjosoemarno melarang anggota Pemuda Pancasila untuk melakukan penganiayaan kepada aparatur sipil atau negara.

Lantas siapa Japto Soerjosoemarno?

Japto Soerjosoemarno sendiri merupakan tokoh Indonesia yang merupakan anak pasangan Mayor Jenderal (Pun) Ir. KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo Soerjosoemano dan Dollu Zegeroius, yang merupakan keturunan Belanda.

Pria 72 tahun ini lahir di Surakatra, 16 Desember 1949 dan dibesarkan di tengah keluarga ningrat. Japto memiliki seorang istri Bernama Retno Suciati. Dari pernikahan tersebut, Japto dan Retno dikaruniai tiga orang anak.

Salah satu putranya yang bernama Raden Mas Sahid Abishalom Benninu NugrohoSalah satu putranya yang bernama Raden Mas Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno menikah dengan aktris Tanah Air, Yasmine Wildblood.

Japto Soerjosoemarno merupakan adik kandung dari aktris Kanjeng Raden Ayu Soemarini Soerjosoemarno alias Marini. Kiprahnya di dunia politik terbilang cukup lama. Dia disebut-sebut sebagai satu-satunya tokoh utama ormas Pemuda Pancasila selama tiga dekade terakhir.

Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III yang digelar di Cibubur tahun 1981 menetapkan Japto Soerjosoemarno sebagai kemudi bagi organisasi tersebut. Pun hingga Musyawarah Besar IX tahun 2014 di Malang digelar, Japto Soerjosoemarno masih menjadi Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Selain ormas Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno juga aktif di Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI (FKPPI). Kemudian, dia juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot.

Dalam keseharian, Japto Soerjosoemarno juga dikenal sebagai sosok penyayang binatang.

Namun, di sisi lain, Japto juga seorang pemburu andal.Dia memiliki tropi dari Big Five Afrika dan koleksi binatang yang diawetkan.

Target 10 Juta Anggota

Dalam acara Pleno I dan Rapat Koordinasi MPN Pemuda Pancasila di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jumat (2/4/2021), Japto Soelistyo Soerjosoemarno mendorong pengurus Pemuda Pancasila terus melakukan rekrutmen anggota baru.

Menurutnya rekrutmen anggota baru penting agar kaderisasi di tubuh ormas Pemuda Pancasila terus berjalan. “BPK badan kaderisasi itu dia tidak bisa kerja kalau nggak ada anggota baru, dia tidak boleh stagnan, di satu titik habis anggotanya yang akan dikaderkan, sehingga bidang yang membidangi inventarisasi anggota, registrasi anggota, dan rekrutmen anggota itu tidak boleh berhenti,” ujar Japto ketika itu, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Menurutnya, pengurus Ormas Pemuda Pancasila harus memiliki motivasi agar tidak berhenti merekrut anggota baru. Bahkan, kata Japto, jumlah anggota Pemuda Pancasila harus mencapai 10 juta pada tahun 2024.

Ia mengatakan, pengurus Pemuda Pancasila di daerah tidak boleh berpuas diri merasa jumlah anggotanya sudah lebih banyak dari daerah lain.

Menurutnya pengurus Pemuda Pancasila harus terus merekrut anggota baru sebanyak-banyaknya. “Kita punya target, kita punya motivasi bahwa massa Pemuda Pancasila itu tidak hanya pengurus dan keluarganya, 10 juta di tahun 2024,” kata Japto.

Japto menjelaskan, target 10 juta anggota tersebut berkaitan dengan harapannya agar Partai Patriot dapat kembali berdiri di pentas politik nasional. “Kalau kita mempunyai anggota pemilih sebanyak itu, kita bisa bargain dengan partai politik. Bahkan kita bisa menghidupkan kembali partai politiknya Pemuda Pancasila, Partai Patriot,” kata Japto.

Dia mengaku pihaknya akan membahas hal tersebut di dalam Mubes pada tahun 2024, dimana Mubes itu direncanakan diadakan sebelum pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

Mengutip TribunnewsWiki.com, Pemuda Pancasila adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang diinisiasi oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Organisasi ini dibentuk dari gangster politik semi-resmi (preman) yang mendukung kediktatoran militer Orde Baru Soeharto.

Pemuda Pancasila memainkan peran penting dalam mendukung kudeta militer Suharto pada tahun 1965: mereka menjadi pasukan kematian bagi tentara Indonesia, menewaskan satu juta atau lebih yang dituduh komunis dan Tionghoa-Indonesia di seluruh Provinsi Sumatra Utara, seperti yang dijelaskan dalam film dokumenter Jagal 2012. Dalam film dokumenter tersebut, dinyatakan bahwa organisasi saat ini memiliki tiga juta anggota. Perkiraan keanggotaan nasional dari akhir 1990-an berkisar 4 juta -10 juta orang.

Pemuda Pancasila didirikan pada 28 Oktober 1959, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda ke-31. Jalan panjang pembentukan organisasi ini dimulai pada tahun 1950-an. Kala itu Nasution masih aktif berpolitik. Partai yang ia dirikan, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) mengikuti Pemilu 1955. IPKI didirikan Nasution bersama Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Azis Saleh. IPKI menargetkan suara dari kalangan mantan pejuang dan prajurit TNI, yang pada saat itu masih boleh memilih dan berpolitik.

Namun, impian tersebut dipatahkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang jadi pemenang nomor 3 dan PKI di posisi 4. Nasution saat itu menjalani masa skors karena peristiwa 17 Oktober 1952.

Pada 17 Oktober, para perwira militer bersama 30 ribu demonstran berunjuk rasa ke Istana Merdeka, beserta tank, meriam, juga persenjataan artileri yang diarahkan ke Istana. Mereka menuntut pembubaran parlemen dan penghentian konflik di dalam tubuh militer. Ketika skorsnya habis, ia dipanggil oleh Presiden Soekarno. Nasution kembali menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Awalnya, tujuan pembentukan Pemuda Pancasila adalah untuk menghadapi dominasi Pemuda Rakyat (PR), sebuah organisasi sayap di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu PKI sedang kuat-kuatnya. Kekuatan itu bertambah ketika Pemuda Rakyat didirikan sebagai organisasi pemuda PKI. Nasution tak mau kalah. Beberapa bulan setelah dekrit dikeluarkan, tepatnya 28 Oktober 1959, Pemuda Pancasila dideklarasikan sebagai organisasi pemuda di bawah IPKI. Pemuda Pancasila memancing banyak anak tentara bergabung.

Pemuda Pancasila (PP) kian aktif di tahun 1965, tepatnya dalam peristiwa G30S. Eksistensi mereka yang kian kuat, membuat PP memancing lebih banyak orang untuk bergabung. Rata-rata dari mereka adalah preman. Semuanya tertarik mengenakan setelan loreng oranye, seragam kebesaran mereka.

Citra Pemuda Pancasila saat itu memang menarik. Mereka mengamankan persepsi mengamankan persepsi sebagai organisasi nasionalis yang disokong tentara. Pada masa orde baru, PP mengembangkan tiga prinsip: otot, omong, dan otak. Ketiga hal itu diudung dengan harapan anggota-anggotanya tak cuma kuat dan berani pasang fisik, tapi juga pandai bicara dan berpikiran cerdik serta pandai. Prinsip tersebut juga menjadi filosofi di balik seragam oranye yang awalnya polos, kemudian diganti dengan corak loreng. (Sumber : Kompas.tv/Tribunnews.com)

Pemkab Purwakarta Raih Penghargaan Pendataan Keluarga Tingkat Jawa Barat

0
Pemkab Purwakarta meraih penghargaan terbaik ketiga untuk kategori jumlah KK kurang dari 500 ribu pada Apresiasi Pengelolaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 tingkat Provinsi Jawa Barat.

Purwakarta (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten Purwakarta meraih penghargaan terbaik ketiga untuk kategori jumlah KK kurang dari 500 ribu pada Apresiasi Pengelolaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 tingkat Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan ini diberikan pada acara Saresehan Pendataan Keluarga 2021 dan Pengukuhan TIM Pendamping Keluarga tingkat Provinsi Jawa Barat di Hotel Horison Palma, Pangandaran, pada 23 dan 24 November 2021 lalu,” kata Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta Yayat Hidayat, Jumat, 26 November 2021.

Menurutnya, indikator untuk penilaian tersebut ada lima, diantaranya; pertama, target dan capaian PK21; kedua, pelaksanaan rapat posko dan evaluasi rutin tingkat kabupaten/kota; ketiga, pengamatan dan evaluasi PK21 menggunakan lembar supervisi; keempat, dukungan APBD Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan PK21; dan terakhir, rencana pemanfaatan data hasil PK21. “Alhamdulillah dari hasil penilaian tersebut, Purwakarta meraih ketiga terbaik se-Jawa Barat,” kata Yayat.

Ia juga menjelaskan bahwa data keluarga sangatlah penting dalam perencanaan pembangunan, karenanya setiap lima tahun sekali pemerintah melaksanakan pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Purwakarta.

“Pada Tahun 2021 ini Pendataan Keluarga melalui Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebagai suatu cara mengukur standar hidup di Purwakarta. IPK merupakan penentu dari ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan pada suatu keluarga,” ungkap Yayat.

Selain dapat digunakan sebagai tolak ukur dari sebuah keluarga, menurutnya, IPK bisa mengukur bagaimana ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Purwakarta, yang nantinya bisa menjadi indikator pembangunan pemerintah daerah.

“IPK ini bisa digunakan untuk membuat diagnosis ditingkat keluarga. Karena indikator dalam IPK bisa digunakan untuk menyusun strategi dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mampu melihat akar masalah dalam pembangunan keluarga,” tuturnya.

Ia juga mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak atas hasil yang dicapai oleh Kabupaten Purwakarta. “Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, para Camat, para Kepala Desa, serta seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, terutama para kader dan petugas lapangan KB yang dikoordinir oleh para kepala UPTD Dalduk se-Kabupaten Purwakarta,” kata Yayat.

Sementara, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta yang telah meraih penghargaan kategori terbaik ke 3 dalam Pengelolaan Pendataan Keluarga tahun 2021.

“Penghargaan ini merupakan bagian dari Seserahan Pendataan Keluarga 2021 yang dilaksanakan oleh BKKBN RI. Terima kasih kepada semua tim yang membantu dan melaksanakan pendataan PK21 ini dengan penuh tanggung jawab,” demikian Ambu Anne. (Akim Suryadi/Diskominfo)

Berikut Peraih Tanda Jasa & Penghargaan Pada Peringatan HUT ke-50 Korpri Tingkat Kabupaten Subang

0
Wabup Subang Agus Masykur Rosyadi menyerahkan tanda jasa dan penghargaan bagi ASN, Fasilitas Kesehatan, dan Insan berjasa dan berprestasi lainnya dalam upacara peringatan ke-50 HUT KORPRI, Hari Guru Nasional dan Hari Kesehatan Nasional

Subang (Aswajanews.id) – Dalam Upacara peringatan Ke-50 HUT KORPRI, Hari Guru Nasional, dan Hari Kesehatan Nasional tingkat Kabupaten Subang, Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi atau akrab disapa Kang Akur menyerahkan tanda jasa dan penghargaan bagi ASN, Fasilitas Kesehatan, dan Insan berjasa dan berprestasi lainnya di Kabupaten Subang.

Kang Akur menyerahkan Piagam Penghargaan Republik Indonesia Karya Satya Lencana yang diberikan kepada perwakilan ASN yang telah mengabdi selama 30, 20 dan 10 tahun.

Untuk penerima Karya Satya Lencana dengan masa bakti 30 tahun secara simbolis diberikan kepada:

  1. Drs. H. Syawal M.Si – Kepala Dinas PUPR Kab. Subang
  2. Dr.Ir.H. Besta Besuki Kertawibawa, M.PPM – Asisten Administrasi Umum
  3. Drs. Asep Setia Permana, M.Si. – Staf Ali Bupati Bidang Pembangunan
  4. Rd. Maman Firmansyah, S.Sos., M.Si. – Kepala Dinas Perikanan Kab. Subang
  5. Drs. R. Memet Hikmat M. W – Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Subang
  6. Dr. H. Sumarna, S.Sos., M.A.P. – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Subang

Selanjutnya untuk masa bakti 20 tahun:

  1. Drs. Enjat Rohdiat, M.M. – Kabag Kerjasama Sekretariat Daerah Kab. Subang
  2. Wawan Hemawan, S.STP., M.A.P – Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Subang

dan untuk masa bakti 10 tahun diberikan kepada :

  1. Lita Pelitiani, S.H, M.M – Kabid Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Subang
  2. Aris Ristian, S. T., M.Si. – Kabid Penilaian Kerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kab. Subang

Penghargaan Raksa Prasada Bidang Lingkungan Hidup tingkat Nasional kategori Program Kampung Iklim diberikan kepada Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang, selain itu Desa Pasanggrahan meraih penghargaan yang sama dari Gubernur Jawa Barat.

Selanjutnya penghargaan Raksa Prasada Bidang Lingkungan kategori Berbudaya Lingkungan Tk. Jawa Barat diberikan kepada SMPN 1 Cijambe dan SMPN 2 Jalan Cagak.

Penghargaan atas Partisipasi dan kontribusi dalam pelaksanaan vaksinasi sebagai penanggulangan Covid-19 untuk Masyarakat di Kabupaten Subang diserahkan kepada RS. Dr Hoediyono Lanud Suryadarma, Polkes 03.10.05 Subang, Klinik Pratama Bhayangkara Polres Subang.

Serta berbagai penghargaan lainnya seperti;

Partisipasi dalam Publikasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Asosiasi Wartawan Subang, Relawan Peduli ODGJ, Percepatan Kabupaten Subang ODF, Pelayanan Peserta BPJS terbaik, Kecamatan & Puskesmas dengan capaian vaksin terbanyak, dan Lifetime Achievement.

Diserahkan pula penghargaan HUT Ke- 50 KORPRI yaitu Kecamatan dan Perangkat Dinas dengan Peserta Donor Darah terbanyak, serta santunan untuk perwakilan anak yatim di Kabupaten Subang. *(Akim Suryadi)

Kapolres Ciamis Berikan Penghargaan kepada Personel dan Polsek Jajaran

0
Kapolres Ciamis AKBP Wahyu Broto Narsono Adhi, S.I.K., M.Sc.Eng., memberikan penghargaan kepada personel berprestasi di halaman Mapolres Ciamis, Jalan Jend. Sudirman No.271, Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (30/11/2021).

Ciamis (Aswajanews.id) – Kepolisian Resor Ciamis Polda Jabar menggelar upacara pemberian penghargaan kepada personel berprestasi. Pemberian penghargaan ini dilakukan di halaman Mapolres Ciamis, Jalan Jend. Sudirman No.271, Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (30/11/2021).

Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Kapolres Ciamis AKBP Wahyu Broto Narsono Adhi, S.I.K., M.Sc.Eng., dan disaksikan oleh sejumlah personel gabungan Satuan Fungsi Polres Ciamis. Selain itu tampak hadir Wakapolres Ciamis dan para pejabat utama Polres Ciamis Polda Jabar.

Pada kesempatan tersebut Kapolres Ciamis AKBP Wahyu Broto Narsono Adhi, S.I.K., M.Sc.Eng., menyampaikan ucapan selamat kepada personel yang menerima penghargaan. Semoga ini menjadi pendorong motivasi anggota lainnya dalam bertugas di institusi Polri.

Sementara itu, Kabag SDM Polres Ciamis Kompol Aniek Sulistyani menyebut, sebanyak empat personel Polres Ciamis mendapatkan penghargaan atas kinerja yang berprestasi. Semoga ini dpaat memicu personel lainnya dalam bertugas di Kepolisian.

“Prestasi yang didapat tentunya berdampak positif terhadap pencapaian kinerja Polres Ciamis dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Semoga pengharaan ini memotivasi semua anggota Polres Ciamis untuk bekerja maksimal dalam memelihara situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” kata Kompol Aniek.

Selain itu, Kompol Aniek berpesan kepada semua personel agar tetap selalu menjaga kesehatan agar tetap bisa menjalan tugas Kepolisian dengan maksimal. Serta tetap selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Kami harap semua personil agar tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan dirinya masing-masing dengan berolahraga dan makan, minum serta istirahat yang teratur. Personil agar selalu menerapkan Prokes dan mencermati perkembangan situasi yang berkembang saat ini,” pesa Kompol Aniek kepada semua personel Polres Ciamis Polda Jabar. (Ohir)

H Surya Hadiri Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

0
Bupati Asahan H. Surya, BSc menghadiri acara Revitalisasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, Selasa (30/11/2021).

Asahan (Aswajanews.id) – Bupati Asahan H. Surya, BSc menghadiri acara Revitalisasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, Selasa (30/11/2021). Acara tersebut digelar Aula Kantor KPKNL Jln. Prof. HM. Yamin no. 47 Kisaran.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran Agus Budianta, SE, MM dalam Sambutannya menyampaikan Ucapan terima Kasih, atas Kehadiran Bupati dan unsur Forkopimda pada acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor KPKNL.

Agus Juga Menyampaikan harapannya kepada Bupati dan unsur Forkopimda untuk sama sama bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Asahan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pencanangan Zona Integritas yang di laksanakan Kantor KPKNL hari ini merupakan wujud keseriusan dalam menciptakan Kantor KPKNL menjadi kantor yang bebas Korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati H. Surya mengucapkan selamat sekaligus mendukung atas diselenggarakannya revitalisasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran.

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan selamat atas pencanangan WBK dan WBBM di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran pada hari ini.  Ini merupakan momen yang sangat penting serta menjadi semangat bersama untuk mewujudkan kelembagaan KPKNL semakin professional, berintegritas, bekerja keras, berkomitmen dan bekerja sehingga mampu menjadi pilar reformasi birokrasi yang saat ini menjadi tuntutan publik,” kata bupati.

Bupati menjelaskan, pembentukan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Malayani (WBBM) merupakan program Kementerian PANRB yang memiliki tujuan untuk mengajak seluruh badan atau lembaga pemberi layanan publik untuk turut serta menciptakan kepercayaan publik yang tinggi dengan kinerja bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Karena itu, lanjut Bupati, Pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan pada semua tingkatan.

“Kami juga telah berkomitmen membangun zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk mendukung reformasi birokrasi, ASN yang melayani dan professional serta bebas dari KKN. Saya juga berharap momentum hari ini akan semakin menguatkan komitmen kita dalam membangun zona integritas,” pungkasnya.

Mengakhiri Sambutannya Bupati menyampaikan harapannya agar dalam melakukan pelayanan,  lebih taat aturan, transparan, akuntabel dan lebih banyak memperhatikan kebutuhan masyarakat apalagi di tengah Vandemi Covid 19 yang tengah melanda Negeri Kita tercinta  ini, untuk mewujudkan hal tersebut kita harus mampu memberikan pelayanan terbaik melebihi apa yang menjadi harapan masyarakat.

Acara diakhiri dengan Penandatangan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Oleh Bupati Asahan, Kepala Kanwil DJKN Tedy Syandriadi, Ketua PN Kisaran Nelson Angkat, SH, MH, Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Aluwi, SH, Kapolrea Asahan, Dandim 9208/AS,Kepala Badan Pusat Statistik Minda Flora Ginting, Kepala KPP Pratama Maman Surachman, Pimpinan Bank Sumut Fadli, Ketua STMIK Royal Wan Maariatul Kifti, SE, MM.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumut Tedy Syandriadi, Kepala Kantor KPKNL Kisaran Agus Budianta, SE, MM, Kajari Asahan, Ketua PN Kisaran, Kapolres Asahan (Mewakili), Dandim 0208 /AS (Mewakili), Kadis Kominfo, Kepala DPKAD, Kepala BPS Kisaran, Kepala Bank Sumut Cabang Kisaran dan undangan lainnya. (Arif)

Gubernur Jatim Tutup Pintu Masuk Pekerja Migran Singapura dan Malaysia

0
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Surabaya (Aswajanews.id) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berupaya untuk menutup semua pintu masuk dan akses bagi pekerja migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pulang dari Singapura dan Malaysia masuk ke wilayah Jawa Timur, seperti dikutip Jawa Pos, Selasa (30/11/2021).

”Koordinasi dengan kabupaten/kota yang menjadi perlintasan harus kita koordinasikan bersama dan komunikasikan. Sangat mungkin mereka masuk melalui kapal dan lanjut dengan domestic flight dan sebagainya,” ungkap Khofifah.

Khofifah menyebut varian baru Covid-19 yakni AY.4.2 yang sudah terdeteksi di Malaysia dan Singapura. Untuk itu, dia meminta kepada kapolda dan pangdam membantu koordinasi dengan pemda tempat transit perihal wilayah perlintasan antar provinsi.

Kedatangan para PMI disinyalir melalui pelayaran dilanjutkan penerbangan domestik. Terlebih ketika penerbangan internasional melalui Bandara Internasional Juanda masih ditutup. Selain bentuk kewaspadaan di area pintu masuk, Khofifah juga menyatakan kabupaten/kota harus segera menyiapkan operasi yustisi secara random utamanya sebagai kesiapsiagaan menjelang Nataru. ”Kondisi antisipatif ini menjadi format untuk bersiap mengantisipasi Natal dan tahun baru,” ungkap Khofifah.

Dia mengatakan, meski gelombang kepulangan PMI yang masif ini belum terjadi, tindakan preventif dan pengawasan sudah harus digencarkan. Terutama dari jalur Malaysia ke Indonesia yang bisa melalui banyak pintu.

”Bisa dengan pendekatan kultural serta kearifan lokal lainnya. Saya rasa seluruh kepala daerah kabupaten/kota pasti paham dan memiliki caranya tersendiri dalam melakukan upaya akseleratif yang inovatif tersebut,” ujar Khofifah.

Khofifah pun turut mengajak kabupaten/kota di Jatim untuk menjaga dan meningkatkan vaksinasi, serta secara akseleratif menggenjot vaksinasi untuk lansia. ”Harus ada akselerasi, perlu ada percepatan yang didorong. Baik itu vaksinatornya ditambah, tenaga adminnya, layanannya ditingkatkan, kita harus bersinergi bersama untuk mengatasi semua kendala,” terang Khofifah.

Khofifah berharap, seluruh elemen strategis di Jawa Timur dapat mengambil langkah antisipasi khususnya dalam menghadapi Nataru. Sehingga, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

”Nataru harus diantisipasi, maka perlindungan dan keselamatan masyarakat harus dimaksimalkan. Semua Pemda dan jajarannya telah bekerja keras dalam memulihkan berbagai sektor di Jatim. Dengan ini semua ikhtiar yang kita lakukan insya Allah komprehensif,” kata Khofifah. (Humas Pemprov Jatim)

Bangun Sinergitas dengan Aparat Desa, KUA Subah Mengadakan Wisata Religi

0
Rombongan wisata religi KUA Subah Kab Batang berziarah ke makam Sunan Katong Kaliwungu, Syeikh Hasan Munadi Nyatyono Ungaran dan terakhir di Kampung Semilir.

Batang (Aswajanews.id) – Untuk membangun hubungan yang harmonis dan sinergis dengan Kasi Pelayanan Desa, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah menyelanggarakan kegiatan Wisata Religi dan tadabbur alam, Selasa (30/11). Rombongan berjumlah kurang lebih 60 orang peserta berziarah ke makam Sunan Katong Kaliwungu, Syeikh Hasan Munadi Nyatyono Ungaran dan terakhir di Kampung Semilir.

Wisata religi dan tadabbur alam ini merupakan salah satu metode yang dijalankan KUA Subah dan Kasi pelayanan Desa serta penyuluh agama Islam untuk membangun sinergisitas, memperkuat kesamaan visi dan misi pelayanan pada masyarakat serta diskusi kecil di sela-sela menghilangkan kepenatan rutinitas pelayanan.

Kepala KUA Kecamatan Subah H. Zaki Ali Ridlo dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya berziarah bersama para kasi pelayanan desa dan penyuluh agama Islam ini sudah dilaksanakan beberapa kali. Menurutnya selain untuk menambah ketakwaan dan kedekatan kita pada Allah SWT, juga untuk membangun kebersamaan dan sinergitas selama melaksanakan tugas kedinasan.

“Acara sharing dan diskusi kecil selama wisata relegi ini terlaksana untuk yang kesekian kalinya, dengan mengambil lokasi pada makam para Auliya’ dan di akhiri di Kampung wisata Semilir Semarang, ini memberikan nuansa lain untuk mengevaluasi rutinitas pelayanan terhadap masyarakat, sangat membantu memecahkan hal-hal yang belum terselesaikan,” ungkap H.Zaki Ali Ridlo disela-sela istirahatnya.

Salah satu ASN KUA Kecamatan Subah Darlani selaku pemandu kegiatan mengungkapkan bahwa kegiatan ini selain merupakan bentuk relaksasi juga sangat membantu membangun silaturrahmi sesama Kasi Pelayanan Desa se Kecamatan dengan penyuluh agama Islam maupun para ASN di KUA.

“Selain sebagai relaksasi setelah melaksanakan tugas kedinasan, sebenarnya ziarah ini juga berfungsi sebagai media untuk membangun silaturahmi dan sinergi antara KUA dengan aparat desa agar semua persoalan yang belum dipecahkan akan dapat cair dan menemukan solusi bersama,” kata Darlani.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa janganlah kita mengartikan ibadah secara sempit yang terbatas hanya pada ibadah ritual saja, karena sesungguhnya  ibadah itu bermakna sangat luas, silaturahmi, berwisata diniati tadabbur alam apalagi dibingkai kegiatan ziarah juga merupakan ibadah.

“Ibadah memang jangan diartikan secara sempit hanya melaksanakan ritual sehari-hari saja, namun harus juga dimaknai secara luas dimana silaturahmi, tadabbur alam, maupun ziarah juga termasuk dalam ibadah juga,” pungkasnya. (Kemenag Batang)

Kakanwil Kemenag Jabar Prihatin, Masih Banyak Diniyah dan Pontren Belum Masuk Dalam Sajian Database

0

Karawang (Aswajanews.id) – Di era digital, keberadaaan database merupakan hal yang mutlak dimiliki. Penguatan database keagamaan menjadi hal penting untuk merevitalisasi pelayanan. Hal ini dikemukakan Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, Dr. H. Adib, di depan peserta Rapat Koordinasi Penguatan Kebijakan Ekosistem Satu Data Keagamaan di Jawa Barat, yang terdiri dari Pejabat Eselon III di Lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, Kepala Kemenag Kabupaten/ Kota se- Jawa Barat, dan unsur lainnya, yang digelar di Hotel Mercure, Telukjambe Karawang, Senin (29/11/2021).

Kakanwil sangat prihatin dengan kenyataan masih banyak lembaga keagamaan yang belum masuk dalam sajian database, seperti madrasah diniyah, pondok pesantren (Pontren) dan lainnya. Hal ini sangat menyulitkan ketika akan memfasilitasi mereka. Proses fasilitasi sangat terhambat ketika database tidak akurat.

Ia mencontohkan saat Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberikan BPJS ketenagakerjaan kepada guru ngaji se-Jawa Barat. Namun data guru ngaji kurang akurat. Hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya target guru ngaji yang seharusnya mendapatkan kartu BPJS ketenagakerjaan. Dari 200.000 orang guru ngaji, hanya dapat tercapai sebanyak 150.845 orang guru ngaji.

Kendati demikian angka tersebut tercatat dalam rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai pemberian Kartu BPJS terbanyak. Pemberian kartu BPJS ketenagakerjaan ini menjadi wujud kongkrit dalam revitalisasi pelayanan kependidikan, di mana para guru ngaji mendapatkan jaminan dan santunan.

Kakanwil mengungkapkan setidaknya ada tiga program revitalisasi layanan di Kanwil Kemenag Jawa Barat dengan jargon Kemenag Jabar Berkibar (Bersih, Berkhidmat dan Insyaalllah Barokah), yaitu revitalisasi layanan keagamaan, revitalisasi layanan pendidikan dan revitalisasi tatakelola. Tiga hal ini menjadi prioritas kebijakan kemenag.

Untuk memperbaiki ekosistem satu data ini dengan database yang akurat. Tidak mungkin  dapat meningkatkan pelayanan tatakelola yang baik jika tidak didukung oleh database yang akurat dan baik, demikian pula dengan layanan pendidikan dan keagamaan.

“Penyempurnaan database menjadi langkah awal dalam melakukan revitalisasi.” Demikian ungkapnya.

Ia juga berharap dengan acara ini dapat memberikan manfaat besar untuk lembaga pendidikan di Jawa Barat sehingga mereka dapat terfasilitasi dengan baik dan dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut juga Kakanwil mengungkapkan bahwa salah satu revitalisasi layanan keagamaaan yang akan digulirkan adalah dengan pembangunan taman kerukunan beragama, yang akan dibangun di atas tanah hibah dari pemerintah provinsi di Jatinangor Kab. Sumedang, yang tengah dalam proses hibah. Taman ini akan menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dalam membangun kerukunan beragama. (Nas)

Pemprov Banten Bagikan Rp50 M Bantuan Jamsosratu

0
Pemprov Banten membagikan dana Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) Tahun Anggaran 2021 sebesar total Rp50 miliar kepada 50 ribu rumah tangga sasaran

Tangerang (Aswajanews.id) – Pemerintah Provinsi Banten membagikan dana Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) Tahun Anggaran 2021 sebesar total Rp50 miliar kepada 50 ribu rumah tangga sasaran. Peresmian pembagian dana bantuan sosial Pemprov Banten tersebut melalui Dinas Sosial tersebut di-launching oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Kantor Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Senin (29/11).

Dalam sambutannya Andika meminta para RTS penerima untuk memiliki komitmen dapat naik level menjadi mandiri dari status sebagai penerima bantuan saat ini. “Saya minta kepada Dinsos (Dinas Sosial Provinsi Banten) untuk memberikan pendampingan agar para penerima ini dapat naik level menjadi mandiri,” kata Andika.

Dikatakan Andika, para penerima harus memiliki komitmen untuk naik level menjadi status mandiri atau keluar dari status sebagai penerima. Hal itu mengingat sifat pemberian bantuan Jamsosratu sendiri sebagai stimulan dan juga mengingat masih banyaknya warga Banten lainnya yang juga masih masuk kategori sebagai calon penerima. “Jadi ibu-ibu di sini harus ingat kalau masih banyak saudara-saudara kita yang juga membutuhkan untuk mendapat bantuan ini,” kata Andika.

Sebagai stimulan, kata Andika, bantuan Jamsosratu dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk membuka usaha kecil-kecilan, disamping juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Jadi gak boleh ya bu ya kalau misalnya buat beli rokok bapaknya,” kata Andika kepada ibu-ibu penerima di Kecamatan Larangan yang menghadiri acara tersebut.

Lebih jauh Andika mengatakan, Pemprov Banten berusaha berkomitmen untuk tetap menganggarkan dana bantuan Jamsosratu tersebut meski di tengah kondisi pandemi Covid-19. “Seperti kita tahu di masa pandemi ini hampir semua anggaran pemerintah yang ada dialokasikan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Namun Alhamdulillah rekan-rekan di DPRD Banten juga mendukung komitmen Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) dan saya untuk tetap dapat menyalurkan Jamsosratu,” paparnya.

Dikatakan Andika, Pemprov Banten memiliki komitmen dalam penanggulangan kemiskinan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan kebijakan koordinasi dan kebijakan angaran. Salah satunya yaitu dukungan anggaran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat melalui Program Jamsosratu ini.

Dilanjutkan Andika, Formula alokasi anggaran program perlindungan dan kesejahteraan sosial harus mengarah pada perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. Dalam penanggulangan kemiskinan, kata Andika, bantuan sosial diberikan kepada rumah tangga sasaran yang membutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan akses bagi rumah tangga sasaran kepada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk sarana air bersih dan sanitasi. “Upaya penanggulangan kemiskinan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana mengatakan, sudah sejak 2017 lalu pembagian dana bansos Jamsosratu dilakukan secara non tunai melalui ATM sejumlah bank yang bekerjasama dengan pihaknya. “Ini untuk menjamin bantuan sampai kepada penerima secara tepat sasaran dan tepat jumlah,” katanya.

Dengan demikian, kata Nurhana, penerima pun tidak perlu berkerumun dan berdesak-desakan untuk mencairkan bantuan tersebut atau bisa diambil kapan saja dan di mana saja. “Apalagi kan sekarang kita memang harus menjaga Prokes (protokol kesehatan penanganan Covid-19),” ujarnya. (Tasya/bantenprov)

Mensos Risma Tinjau Banjir Bandang di Sukawening Garut

0
Menteri Sosial Tri Rismaharini, melakukan peninjauan lokasi bencana banjir bandang di Kampung Ciloa, Desa Mekarwangi, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Senin (29/11/2021).

Garut (Aswajanews.id) – Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) Tri Rismaharini, melakukan peninjauan lokasi bencana banjir bandang di Kampung Ciloa, Desa Mekarwangi, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Senin (29/11/2021). Kedatangan Mensos Risma diterima oleh Wakil Bupati (Wabup) Garut, dr. Helmi Budiman di lokasi bencana.

Wabup Garut menyampaikan rasa terima kasihnya atas pemberian bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial (Kemenso) RI, dan bahkan Mensos RI hadir secara langsung ke Kabupaten Garut serta memberikan dukungan kepada para penyintas banjir bandang.

Mensos Risma memberikan bantuan paket sembako, hingga alat sekolah bagi para penyintas bencana. Bahkan, Risma juga memberikan bantuan berupa alat bantu dengar kepada salah seorang anak yang mengalami tuna rungu.

“Ya saya ucapkan terimakasih ada bantuan dari Kementrian Sosial bersama-sama dengan kehadiran Ibu Risma, Alhamdulilah 7 orang yang mendapatkan bantuan khusus, mulai dari pada alat alat sekolah kemudian rekening untuk biaya sekolahnya, kemudian ada juga yang anak kita yang kurang pendengaran, Alhamdulilah dibantu alat pendengar, saya tes langsung jadi alat tes nya jalan,” ujarnya.

Mensos RI, Tri Rismaharini, dalam kunjungannya menyampaikan, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Garut akan mencoba membuat lumbung yang bernama Lumbung Sosial yang didalamnya berisi makanan, kebutuhan lain, sampai ke peralatan dapur.

Ia memaparkan, penerapan lumbung sosial di beberapa daerah berjalan cukup efektif, karena ketika situasi darurat bencana bisa langsung digunakan.  “Ya efektif, kayak kemarin, saya (di) Pasir Luwu, terjadi longsor. Saya ke sana, kemudian saya paksakan untuk dirikan itu (Lumbung Sosial) ternyata tiba-tiba dia tertutup jalannya karena banjir bandang. Nah, itu sangat bisa langsung digunakan. Kita tidak perlu mengirim dari luar. Karena kalau mengirim dari luar juga resikonya terlalu tinggi untuk pembawa bantuan itu,” katanya.

Ia menuturkan pihaknya nanti akan membantu untuk mengisi kebutuhan dari Lumbung Sosial, termasuk dengan kebutuhan peralatannya. “Nah, kalau itu di kita. Tadi, sudah saya sampaikan, Pak (Wakil) Bupati, uangnya katanya tinggal 2 miliar. Saya sampaikan, kita akan bantu untuk mengisi lumbung itu dengan peralatannya,” tuturnya.

Selain memberikan bantuan alat sekolah, rekening biaya sekolah, sampai ke alat bantu pendengaran, Mensos Risma  didampingi Wabup menyerahkan kurang lebih 200 paket bantuan kepada para penyintas di Desa Mekarwangi, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. (jabarprov)

Bunda PAUD Ciamis Imbau Pembentukan Pokja di Seluruh Tingkatan

0
Bunda PAUD Kabupaten Ciamis Hj. Kania Ernawati Herdiat mengukuhkan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 yang dilaksanakan di Aula Gedung PKK Kabupaten Ciamis. Selasa, (29/11/21).

Ciamis (Aswajanews.id) – Bunda PAUD Kabupaten Ciamis Hj. Kania Ernawati Herdiat mengukuhkan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 yang dilaksanakan di Aula Gedung PKK Kabupaten Ciamis. Selasa, (29/11/21).

Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Ciamis, Gitta Griselda mengatakan tujuan pengukuhan Pokja Bunda PAUD ini dalam rangka menyukseskan program nasional dalam gerakan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas, khususnya di Kabupaten Ciamis.

Hj. Kania menuturkan Pendidikan Anak Usia Dini adalah investasi masa depan dimana hasil pendidikan yang diberikan pada hari ini akan terlihat hasilnya pada 20-30 tahun kemudian. “Semakin baik pendidikan yang kita berikan, maka hasil yang diperoleh pun akan semakin baik, demikian pula sebaliknya,” imbuhnya.

Untuk melaksanakan program PAUD yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Bupati Ciamis tentang penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif serta SK Bupati tentang Penetapan Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif.

Adapun yang menjadi sasaran diantaranya meliputi: ibu hamil, anak usia dini sejak dalam kandungan hingga berusia 6 tahun, kader Posyandu, BKB, PAUD dan Kader masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah perangkat daerah dan instansi vertikal, lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perguruan tinggi, organisasi profesi, LSM, dunia usaha dan media massa.

Hj. Kania mengatakan beberapa waktu yang lalu, Bunda PAUD Kabupaten telah mengukuhkan Bunda PAUD kecamatan yang dilanjutkan dengan pengukuhan Bunda PAUD Desa/kelurahan di masing-masing kecamatan.

“Keberadaan Bunda-Bunda PAUD hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan tersebut nantinya harus disertai pembentukan Pokja Bunda PAUD di seluruh tingkatan dan bekerja sama dengan Himpaudi setempat yang merupakan kepanjangan tangan agar PAUD dapat makin berkembang,” ujarnya.

“Alhamdulillah, sekarang ini pengelolaan PAUD yang dibentuk dalam Himpaudi telah berkembang dengan baik, jumlah lembaga dan tenaga pendidik yang bertambah dengan demikian pesat sehingga menjadi potensi besar bagi pengembangan PAUD di Kabupaten Ciamis,” imbuhnya.

“Selanjutnya, saya mengimbau agar di setiap kecamatan dan desa/kelurahan dibentuk Pokja bunda PAUD sesuai tingkatannya masing-masing bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan organisasi mitra setempat, membuat rencana program dan kegiatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD yang berkualitas.

Hj. Kania mengimbau para pengurus Pokja Bunda PAUD dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan dan membangun sistem koordinasi yang baik sehingga dapat benar-benar bersinergi dan terintegrasi. (jabarprov)

Banjir di Kudus Akibat Tanggul Sungai Dawe Jebol

0
Jalan utama di Desa Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tergenang banjir akibat curah hujan tinggi, Selasa (30/11/2021).

Kudus (Aswajanews.id) – Tanggul Sungai Dawe di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, jebol karena tidak mampu menahan debit air yang meningkat saat hujan turun, menyebabkan jalan dan rumah warga kebanjiran limpasan air sungai pada Selasa.

​Menurut Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus Budi Waluyo, tanggul Sungai Dawe yang ada di Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo, jebol pada Selasa pukul 00.15 WIB.

Hujan dan jebolnya tanggul dengan panjang 15 Meter dan tinggi sekitar satu meter di Desa Golantepus, menurut dia, membuat permukiman warga dan jalan utama desa tergenang.

Banjir juga terjadi di Desa Mejobo dan Desa Temulus. Banjir yang terjadi setelah hujan turun mengakibatkan rumah warga dan jalan desa tergenang di Mejobo dan menyebabkan jalan tergenang di Temulus.

Menurut Anggota DPRD Kudus Sadiyanto, yang tinggal di Desa Mejobo, drainase yang sudah lama mengalami pendangkalan memperparah banjir yang terjadi saat hujan deras turun.

“Saya sendiri sudah mengusulkan adanya pemeliharaan saluran melalui pandangan fraksi-fraksi saat sidang paripurna DPRD Kudus dengan harapan airnya bisa mengalir dengan lancar,” katanya.

“Kenyataannya, karena salurannya dangkal sehingga debit air yang tinggi mengakibatkan banjir. Terlebih hari ini dikabarkan ada tanggul sungai yang jebol,” ia menambahkan.

Ia berharap pemerintah daerah segera mengatasi penyebab banjir di Desa Mejobo dan daerah sekitarnya. (Ant)

Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah Kabupaten Asahan

0
Sekda Kabupaten Asahan Drs. John Hardi Nasution mengukuhkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah Kabupaten Asahan

Asahan (Aswajanews.id) – Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 140-BKD-Tahun 2021, tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah Kabupaten Asahan, Bupati Asahan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan Drs. John Hardi Nasution, M. Si mengkukuhkan Zulkarnain Nasution, SH sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Daerah Kabupaten Asahan. Pengukuhan dilaksanakan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin (29/11/21).

Sekda Kabupaten Asahan Drs. John Hardi Nasution dalam kesempatan itu menyampaikan pidato tertulis Bupati Asahan yang mengatakan, pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan hari ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti amanat undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

John juga mengatakan, menindaklanjuti ketentuan tersebut, telah dilaksanakan uji kompetensi yang dilakukan oleh panitia seleksi mutasi dalam rangka menilai pencapaian kinerja dan kesesuaian kompetensi jabatan, serta melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, maka diperoleh rekomendasi pelaksanaan pelantikan yang dituangkan dalam Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3957/KASN/11/2021 tanggal 8 November 2021 hal rekomendasi perubahan hasil uji kompetensi dan hasil evaluasi kinerja PPT Pratama dalam rangka mutasi/rotasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Kemudian, Sekda mengucapkan selamat kepada saudara Zulkarnain Nasution, SH. “Saudara dikukuhkan dan kembali diangkat dalam jabatan Inspektur Daerah Kabupaten Asahan. Saya berharap kinerja yang telah saudara tunjukan selama ini dapat saudara tingkatkan kedepannya,” ujarnya.

Sekda juga berharap, agar lebih memahami fungsi saudara sebagai Inspektur dan peran saudara sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Asahan.

Selanjutnya Sekda mengatakan, melalui fungsi saudara, saya menitipkan pengelolaan keuangan dan pembangunan pada setiap OPD dipundak saudara, artinya saya berharap saudara tidak hanya melakukan audit dan pengawasan tetapi juga selalu melakukan pendampingan dan pembinaan bagi setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Mengakhiri pidatonya, Sekda juga berharap, tingkat kesalahan dalam hal pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan disetiap OPD dapat menurun. Kegiatan tersebut juga di hadiri Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Asiaten Perekonomian dan Pembangunan, OPD, Ketua TP. PKK Kabupaten Asahan, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Asahan dan tamu undangan lainnya. (Arif)

PSI Jawa Barat Apresiasi 3 Anggota Dewan Kota Bandung Yang Walk Out Saat Paripurna

0
Marshall Chandra, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat

Bandung (Aswajanews.id) – DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat mengapresiasi walk out yang dilakukan 3 anggota DPRD Kota Bandung, Christian Julianto, Erick Darmajaya, Yoel Yosaphat.

Ketua PSI DPW Jawa Barat, Marshall Chandra mengatakan, Pemkot Bandung dinilai tidak pro rakyat, kebijakannya dari tahun ke tahun seperti tidak memikirkan kepentingan rakyat. Masih terlihat banjir dimana mana, apalagi di musim penghujan seperti sekarang.

“Kebijakan Pemkot Bandung yang walikotanya Oded M Danial sudah beberapa tahun menjabat tidak ada perubahan signifikan. Seperti terlihat dari RAPBD 2022 yang masih itu itu aja. Padahal saat ini musim penghujan, daerah yang biasa tidak banjir, kali ini kebanjiran, seperti jalan Sukabumi Kota Bandung,” tegas Marshall.

Seperti kondisi jalan di Kota Bandung, tambah Marshall, masih banyak jalan jalan yang berlubang. Coba warga Bandung rasakan sekarang ini, karena memang anggarannya terbatas.

“Mengutip Kepala Dinas PU Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan dalam 3 tahun terakhir alokasi pemantapan jalan hanya di kisaran 50 Miliar per tahun sedangkan dana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jalan mencapai 380 Miliar,” tutur Marshall.

Marshall mengingatkan kepada anggota dewan PSI di Kota Bandung untuk terus bekerja untuk rakyat. “Jangan takut, terus bekerja untuk kepentingan rakyat, jaga uang rakyat sebaik mungkin,” terangnya. (Benjamin/Elisa Nurasri)

Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts