Ungaran (Aswajanews.id) – Sebanyak 26 unit ambulans disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk melayani warga yang membutuhkan secara gratis. Tidak hanya melayani di wilayah Kabupaten Semarang, ambulans itu juga melayani rute tujuan ke kabupaten/kota sekitar, jika diperlukan.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyampaikan, ambulans gratis sangat diperlukan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang baik. “Pelayanan gratis ini untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, menuju fasilitas kesehatan,” terang bupati usai meresmikan program ambulans gratis, di Alun-alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran Timur, Minggu (27/2/2022) pagi.

Disampaikan, berdasarkan SK Bupati Semarang Nomor 974.1/0058 Tahun 2022, masyarakat diberikan dispensasi berupa pembebasan retribusi pelayanan kesehatan, berupa pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah di puskesmas. Terutama, bagi warga Kabupaten Semarang yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan nasional.

Selain 26 unit ambulans, pihaknya juga menyediakan lima unit mobil jenazah yang dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Dwi Syaiful Nur Hidayat menambahkan, pelayanan ambulans gratis tersebut merupakan salah satu program unggulan Bupati Semarang.

Pelayanan cuma-cuma ini, lanjutnya, menjangkau tujuan di wilayah Kabupaten Boyolali, Temanggung, Demak, Kota Semarang, Kendal, Salatiga, Kabupaten dan Kota Magelang. Mobil ambulans gratis bersiaga di 26 puskesmas dan lima mobil jenazah gratis disiapkan di lima eks kawedanan. “Melengkapi itu, Dinkes juga menyiagakan ambulans gratis 24 jam,” imbuhnya.

Sub Koordinator pelayanan kesehatan Pramudya Teguh Sucipto menjelaskan, program public safety center 119 dapat melakukan penjemputan orang sakit dari rumah dan korban kecelakaan lalu lintas. Warga bisa menghubungi nomor telepon 085290242420, jika membutuhkan. (Diskominfo Jateng)

Purwakarta (Aswajanews.id) – Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati pada tanggal 21 Februari setiap tahunnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian dan kolaborasi semua elemen masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan perspektif iklim yaitu, ketahanan ekologi, ekonomi, dan sosial masyarakat. Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika melalui Sekda Purwakarta, Iyus Permana usai agenda acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2022 tingkat Kabupaten Purwakarta yang digelar secara virtual dan diikuti seluruh jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta, Jumat 25 Februari 2022.

“Selain itu, peringatan ini juga ditujukan untuk mengingatkan pentingnya kepedulian masyarakat akan sampah yang dihasilkan setiap tahunnya,” kata Iyus Permana.

Menurutnya, HPSN tahun ini, merupakan momen berharga bagi kita semua untuk terus berkomitmen terhadap kebersihan lingkungan. Pemkab Purwakarta juga mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi melalui gerakan memilah sampah.

Kata Sekda, jika berbicara tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Purwakarta, tidak terlepas dari perilaku masyarakat. Pihaknya masih menemui kendala untuk mendorong kesadaran masyarakat agar bisa mengelola sampah dari rumahnya masing-masing yang kemudian dipilah berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik.

“Meski tidak mudah namun kita terus sosialisasikan bersama seluruh stakeholder. Karena masyarakat yang menghasilkan sampah itu cakupannya sangat luas dan tidak terbatas kepada sampah yang dihasilkan dari domestik atau rumah tetapi lebih daripada itu ada yang menghasilkan sampah yang sangat tinggi, seperti restoran, rumah makan dan pasar,” ujarnya.

Jajaran Pemkab Purwakarta juga akan terus mengkampanyekan sampah sebagai bahan baku ekonomi nasional dengan tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan yang disambung dengan pengelolaan sampah dengan langkah sederhana yaitu Reduce, Reuse dan Recycle (3R).

“Ini penting sekali karena memang pengolahan sampah di Purwakarta sudah dilaksanakan secara mandiri, dan desa-desa juga melaksanakan sampah secara mandiri sudah mengubah sampah menjadi nilai yang ekonomis. Alhamdulillah kemarin untuk smart city Purwakarta memperoleh penghargaan dalam kategori lingkungan implemen, karena pengolahan sampah kita sudah dilakukan secara mandiri dan terpadu,” kata Iyus.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, Deden Guntari mengatakan, masih diperlukan lagi gerakan-gerakan yang masif untuk mendukung program-program seperti TPS 3R, Bank Sampah dan lain-lain. “Apapun namanya sebagai pengelola sampah diharapkan bisa lebih terlembagakan dengan baik,” demikian Deden Guntari.

Sekedar diketahui, hingga hari ini, sampah masih menjadi permasalahan utama terkait pengelolaan lingkungan di Indonesia. Menurut data KLHK, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020. Artinya, satu penduduk menghasilkan sekitar 0,68 kilogram sampah perharinya.

Penyumbang sampah terbesar berasal dari rumah tangga yakni sebanyak 37,3 persen, dan sampah pasar tradisional 16,4 persen. Sedangkan sampah yang dihasilkan dari kawasan sebanyak 15,9 persen dan sampah yang berasal dari sumber lain sebesar 14,6 persen. (Diskominfo Purwakarta)

Subang (Aswajanews.id) – Bupati Subang Haji Ruhimat didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Subang Hj. Yoyoh Ruhimat, mengikuti kegiatan penanaman pohon di sepanjang Jalan Darmaga-Bukanagara, Kecamatan Cisalak, Sabtu (26/2). Penanaman pohon tersebut dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2022 tingkat Kabupaten Subang yang bertema “Kelola Sampah, Kurangi emisi, dan bangun Program Kampung Iklim (PROKLIM)”.

HPSN sendiri diperingati pada tanggal 21 Februari setiap tahun, dan melalui momentum HPSN pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya kebersihan lingkungan di tiap kecamatan, yang dilanjutkan dengan gerakan penanaman pohon. Terkait upaya menggalakan kebersihan dan penanaman pohon, telah dilakukan dari tanggal 10 Januari 2022, dalam momentum gerakan penanaman sejuta pohon yang diresmikan Kang Jimat di Lahan eks TPA Panembong.

Camat Cisalak Eza Zaithon Thawi Anshari dalam sambutannya menyampaikan jalan Darmaga-Bukanagara, saat ini menjadi ikon dan objek wisata baru di Kabupaten Subang, dan hari ini sudah terlihat dari kebersamaan warga masyarakat, komunitas dan unsur pemerintah  bergabung dalam hari peduli sampah. “Semoga melalui gerakan ini dapat memotivasi bagaimana mengelola sampah, dan mengembangkan kampung peduli iklim,” ungkap Camat Cisalak.

Kadis Lingkungan Hidup H. Hidayat dalam laporannya menyampaikan dalam rangka HPSN yang sudah dicanangkan pada 10 Januari lalu, pihaknya terus menyelenggarakan road show di beberapa lokasi untuk kegiatan penanaman pohon. Untuk kegiatan kali ini DLH menyiapkan tak kurang dari 5.000 pohon Hanjuang dan 1.000 pohon tanaman keras. Melalui kegiatan ini H. Hidayat berharap dapat memberikan manfaat kedepannya.

Sementara itu, Kang Jimat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah dan elemen masyarakat telah bergotong royong berupaya menjaga keseimbangan lingkungan. Ia menyampaikan program sejuta pohon yang pernah dirinya resmikan hingga saat ini masih berlanjut dari desa ke desa, serta diharapkan gerakan menanam pohon dapat terlaksana tidak hanya saat itu saja, akan tetapi di masa yang akan datang.

“Apresiasi kepada seluruh warga dimana kita berbuat baik untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Uyah mah moal niis kaluhur. saya optimistis tetap bakal neruskeun kahadean,” ucap Kang Jimat.

Kang jimat menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu langkah mewujudkan program Subang Jawara. Terkait tema hari sampah nasional, Kang jimat menginginkan seluruh warga masyarakat Subang dapat lebih peduli dan tidak membuang sampah sembarangan. Kang jimat menitipkan agar para pemuda khusus nya di Kecamatan Cisalak dapat mengelola dan melestarikan lingkungan.

Menandai HPSN 2022, Kang Jimat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup H. Hidayat, dan Camat Cisalak menanam pohon Hanjuang dan pohon Katapang, di sepanjang jalan Bukit PAS Jalan Darmaga-Bukanagara, bersama warga masyarakat. Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran BPBD, Para Kepala Desa Se-Kecamatan Cisalak, muspika dan warga masyarakat Cisalak, lembaga massal, KBPA, Warna Alam, Sagunung samaung, dan komunitas pencinta alam lainnya. *(Akim S)

Subang (Aswajanews.id) – Kapolres Subang AKBP Sumarni didampingi Kapolsek Cisalak AKP Ikin Sodikin turun langsung dalam pelaksanaan kegiatan Vaksinasi yang dilaksanakan di Alun-alun Kecamatan Cisalak Subang, Senin (28/2).

Ia melaporkan dalam kegiatan tersebut, dosis vaksinasi yang disediakan yaitu sebanyak 800 dosis untuk dosis 1,2 dan 3 (booster). Selain itu iamengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Muspika Cisalak, Tim Nakes UPTD Puskesmas Cisalak, dan juga seluruh jajaran Korami Tanjungsiang yang telah banyak membantu pelaksanaan vaksinasi ini.

“Hari ini kita laksanakan vaksinasi di Alun-alun Kecamatan Cisalak, Alhamdulillah antusias warga masyarakat pun sangat baik, dan kami pun mentargetkan sebanyak 800 dosis vaksin, baik itu Dosis 1, 2, dan Booster atau dosis 3,” ujar AKBP Sumarni.

Selanjutnya, Kapolres Subang menegaskan bahwa kegiatan vaksinasi di masa libur panjang ini antusiasme masyarakat sangat luar biasa, dan pihak nya akan terus gencar melaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat, sehingga ‘herd immunity’ terbentuk dengan baik.

“Ini sangat luar biasa dimana di hari libur kita masih terfokus untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi, dan mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kita semua dapat terhindar dari penyebaran Virus Covid 19 dengan melaksanakan Vaksinasi tentunya daya tahan tubuh kita dapat meningkatkan,” jelas AKBP Sumarni. *(Akim S)

PEMILIHAN Kepada Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat yang biasanya saat ini digelar secara serentak. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Melansir dari UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Minggu (27/2/2022), berikut adalah kualifikasi dan syarat untuk mencalon sebagai kepala desa:

Kualifikasi Umum:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses   pemilihan apabila  telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Tidak pernah  menjabat  sebagai Kepala  Desa  selama  3  (tiga)  kali  masa jabatan; dan sanggup bertempat tinggal dan menetap di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa

10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kualifikasi Khusus:

1. Bakal calon dari Kepala Desa, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati;
2. Bakal calon dari Perangkat Desa, harus mendapatkan izin cuti dari Kepala Desa;
3. Bakal calon dari BPD, harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD;
4. Bakal calon dari PNS, harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
5. Bakal calon dari TNI/Polri, harus mengundurkan diri dari keanggotaan TNI/Polri;
6. Bakal calon dari Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa, harus mendapatkan izin dari pimpinannya;
7. Bakal calon dari Tenaga/Pegawai non PNS, harus mendapatkan izin dari pimpinannya;
8. Bakal calon dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, harus mengundurkan diri dari kepengurusan.

Persyaratan Berkas:

Bagi WNI yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan/pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan tembusan BPD dan dilampiri persyaratan administratif sebagai berikut :

1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. surat  pernyataan   memegang   teguh   dan   mengamalkan   Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazahterakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten;
6. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
7. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
8. surat keterangan pernah bekerja di lembaga pemerintahan dari pimpinan lembaga pemerintahan tempat yang bersangkutan bekerja, bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
9. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
10. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
11. surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri, bagi yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa atau dalam jabatan negeri;
12. surat pernyataan sanggup pindah domisili dan menetap di desa yang bersangkutan selama menjabat, bagi bakal calon dari luar penduduk Desa;
13. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir pejabat yang berwenang, apabila Kartu Tanda Penduduk belum jadi dibuktikan dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk dari Pejabat yang berwenang;
14. daftar riwayat hidup;
15. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
16. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
17. surat keterangan pengunduran diri dari pimpinan/atasan yang berwenang bagi anggota  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan  anggota  Polisi  Republik Indonesia;
18. surat izin dari pimpinan/atasan bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDes;
19. surat izin dari pimpinan/atasan bagi tenaga/pegawai non PNS;
20. surat pemberhentian/pernyataan pengunduran diri bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
21. salinan/fotokopi surat permohonan izin cuti kepada Bupati bagi Kepala Desa;
22. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
23. surat Keputusan Camat tentang pemberhentian dari keanggotaan BPD bagi BPD;
24. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa; dan
25. pakta integritas bila terpilih menjadi Kepala Desa.

(Berbagai Sumber).

Bandung (Aswajanews.id) – DPRD Provinsi Jawa Barat menilai keberadaan Underpass Sriwijaya di Kota Cimahi yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dapat menjadi akses penunjang proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung. “Walaupun saat ini masih ditujukan untuk mengurai kemacetan di sekitar Jalan Dustira-Sriwijaya, Kota Cimahi. Underpass Cimahi ini bisa jadi akses penunjang Kereta Cepat Jakarta Bandung,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Rabu.

Ineu bersyukur karena peresmian Underpass Sriwijaya Kota Cimahi diresmikan di “tanggal cantik” sehingga keberadaan underpass tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Kota Cimahi. “Alhamdulillah di tanggal yang cukup bagus, tanggal 22, bulan dua, tahun 2022, kurang lebih jam dua telah diresmikan Underpass Sriwijaya. Ini adalah under pass pertama di Kota Cimahi, berkat dukungan Pemprov Jabar dalam pembangunanya,” kata Ineu.

Ineu meminta masyarakat maupun pihak lainnya sebaiknya mempunyai rasa kepemilikan terhadap underpass tersebut. Sehingga, keberadaan infrastruktur pengurai kemacetan yang diberikan untuk Kota Cimahi itu selalu terjaga dan senantiasa bersih.

“Kami berharap apa yang telah diberikan kepada Kota Cimahi bermanfaat dan oleh masyarakatnya dijaga dan menjadi aset untuk mengurai kemacetan,” tuturnya.

Ketika disinggung mengenai potensi pembangunan infrastruktur pengurai kemacetan di daerah besar lainnya, Ineu meminta pihak terkait juga berusaha menyelesaikan kemacetan dengan hal yang sama.

“Di Kota Bandung ada beberapa jalan layang, kali ini di Kota Cimahi. Pemkot Cimahi juga tadi menyampaikan ingin ada alternatif kembali, buat underpass atau fly over di wilayah lain agar bisa mengurai kemacetan,” lanjutnya.

Selain mengurai kemacetan Ineu menilai Underpass Sriwijaya menjadi akses pendukung menuju stasiun kereta cepat di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sebab, kata Ineu, pembangunan awal Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami perubahan pemberhentian akhir.

“Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jabar, perencanaan kereta cepat yang semula di Tegalluar tapi saat ini direncanakan di Padalarang. Otomatis pemanfaatan jalur penopang ini akan makin padu,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna menyambut baik dengan adanya Underpass Sriwijaya pasalnya program pembangunan infrastruktur tersebut memang sudah dirancang cukup lama. “Kami terus memberikan dukungan terhadap pembangunan under pass tersebut,” kata Buky.

“Termasuk juga keinginan masyarakat Kota Cimahi untuk membuat under pass di daerah lain. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung apa pun pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat,” lanjut Buky. *(Antara)

Kota Bandung (Aswajanews.id) – Pembangunan Flyover Kopo di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Bandung akan segera rampung dan diharapkan dapat beroperasi atau digunakan oleh masyarakat saat lebaran, Jum’at (25/02/22).

Setelah menanti lebih dari satu tahun, akhirnya pembangunan Flyover Kopo di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Bandung akan segera rampung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, targetnya flyover ini akan selesai paling lambat akhir April 2022.  “Diharapkannya mulai bisa beroperasi atau digunakan oleh masyarakat itu saat Lebaran. Semoga dengan adanya flyover ini bisa mengurai kemacetan di Kota Bandung,” ujar Ema di sela-sela peninjauan pembangunan flyover Kopo, Jumat 25 Februari 2022.

Sampai sekarang, flyover yang mulai dibangun sejak November 2020 ini sudah mencapai progres sebanyak 80 persen. Meski begitu, Ema menambahkan, masih ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan terkait pembangunan flyover ini. Salah satunya pembebasan lahan milik warga yang berada di sekitar timur flyover.

“Lahan ini milik masyarakat, sehingga perlu pembicaraan yang lebih lanjut. Saya akan minta camat untuk mengecek siapa pemiliknya, lalu kita komunikasikan dari awal,” ucapnya.

Menurut Ema, yang diperhatikan dalam pembangunan flyover ini bukan hanya tentang kelancaran arus lalu lintas, tapi juga keamanan akses masuk dan keluarnya. “Flyover ini bukan hanya untuk memperlancar konektivitas arus lalu lintas yang tadinya di jalan bawah pindah ke atas. Tapi juga bagaimana akses masuk dan keluar pun harus diperhatikan, harus smooth agar tetap aman,” paparnya.

Selain itu, Ema juga mengatakan, meski bukan hal yang urgen, targetnya lahan di sekitar Pasar Caringin pun akan dibebaskan. “Demi kelancaran jangka panjangnya, lahan sekitar Pasar Caringin pun harus menjadi bagian yang perlu dibebaskan. Mereka juga siap untuk bersinergi, tapi ya harus sesuai dengan ketentuan yang ada,” imbuh Ema.

Percepatan flyover ini merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di ruas jalan yang menghubungkan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Project Manager PT. Pembangunan Perumahan (PP), Angga Johar Waluyo mengatakan, flyover yang dibangun sepanjang 1,7 km ini terdiri dari pembangunan jembatan 1,3 km dan 0,4 km frontage. Untuk menyelesaikan sisa pembangunan di pekan ini, Angga menuturkan, PT. PP bersama dinas terkait berkoordinasi untuk membuat rekayasa jalan.

“Dari hasil pengamatan Korps Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan setempat selama tiga pekan, rekayasa dengan traffic light justru menimbulkan kemacetan. Maka dari itu, untuk rekayasa selanjutnya, Simpang Kopo besok akan ditutup dari arah utara dan selatan,” papar Angga.

“Untuk kendaraan dari arah utara akan kita belokkan ke kiri, sedangkan kendaraan arah selatan akan memutar di bawah flyover,” imbuhnya. (red)