Google search engine
Beranda blog Halaman 212

Orang Miskinpun Memiliki Etika Terhadap Allah SWT

0
Ngaji Ihya Ulumuddin bersama KH. Subhan Ma'mun pengasuh Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi di Masjid Agung Brebes (1/3/2023)

Orang yang masuk katagori miskin, tetap harus memiliki etika (adab) sopan santun kepada siapapun termasuk kepada Allah Swt. Sebuah catatan Ngaji Ihya Ulumuddin bersama KH. Subhan Ma’mun pengasuh Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi di Masjid Agung Brebes (1/3/2023), setiap hari Rabu pukul 16.000 WIB.

Yang namanya etika tetap harus dijaga oleh siapapun, selagi ia menjadi hamba yang taat kepada Allah Swt. Beretika juga harus dimiliki oleh seseorang yang dalam kondisi miskin. Sedikitnya harta yang dimiliki sekarang, seseorang tetap harus menjaga akhlaknya. Karena kemiskinan itu sendiri pemberian Allah Swt.

Cobaan miskin yang dialami seseorang, pada dasarnya Allah Swt sudah mengukur kadar kekutan dari setiap cobaan yang diberikannya. Hanya ikhlas dan ridhalah yang harus dikedepankan agar tetap menjadi manusia yang taat dan beruntung. inilah yang disebut miskin abror. Seseorang yang miskin namun tetap sholih atau taat pada seruan Allah Swt.

Semua yang ada dalam alam semesta adalah ciptaan Allah Swt, termasuk seseorang yang sedang dalam kondisi miskin itu juga yang membuat Allah Swt. Maka tidak patut bagi seseorang yang sedang miskin membenci Allah Swt.

Sebagaimana seseorang sedang mengalami patah tulang. Ia sangat merasakan sakitnya ketika sedang dipijat (diurut), namun ia tidak boleh membenci yang meminjat karena dia yang akan membetulkan sakit (membantu penyembuhan) yang dideritanya.

Artinya kemiskinan yang membuat Allah Swt, tetapi Allah Swt juga memiliki rencana dan hadiah yang sangat spesial bagi yang ikhlas, menerima terhadap kondisi yang ada.

Pada sisi lain orang miskin menjadi orang yang sangat dibutuhkan tenaganya. Siapa yang akan bekerja menjadi buruh kasar kalau tidak ada orang miskin? Ada majikan juga ada buruh. Sebagimana juga kalau tidak ada pemuda  pentani (buruh tani) siapa nanti yang akan meneruskan jadi petani.

Sedangkan orang miskin yang tidak taat adalah masuk katagori miskin fajir yaitu miskin yang berbuat dosa lewat perbuatan dan kata-katanya. Menghardik dan mencela atas kemiskinannya.

Yang jelas menyalahkan Allah Swt atas kondisi miskin itu haram dan berdampak pada menghancurkan pahala dari fakir dan miskin itu sendiri.  Tidak terima pada kondisi miskin sama halnya membuat hancurnya ibadah-ibadah yang dijalaninya.

Boleh kita tidak suka pada takdir menjadi miskin, tetapi ingat yang menjadikan miskin pada seseorang adalah pekerjaan Allah Swt. Dzat yang telah banyak memberi kebutuhan pada manusia. Miskin kadang membuat seseorang mendapatkan hisab (perhitungan Allah Swt) lebih cepat dari orang kaya.  Hal ini dapat difahami masuk surganya lebih dulu orang miskin dari pada orang kaya.

Kemiskinan yang dialami oleh seseorang, sesungguhnya diberi keistimewaan oleh Allah Swt berupa kebahagiaan. Orang miskin juga merasakan kebahagian sama seperti orang kaya. Tidak selamanya miskin itu terus menderita.

Kebahagiaan orang miskin dapat dikatakan memiliki ukuran yang beda dengan orang kaya. Seorang miskin mendapatkan penghasilan lima puluh ribu sehari sangat senang sekali. Namun bagi orang kaya yang sehari satu juta belum tentu bahagia, karena harus membayar tenaga kerja yang membantunya dalam usaha.

Lain halnya pula dengan kebahagiaan santri, ia akan sangat bahagia bila bisa hafal alfiyah, bangga terhadap prestasi yang diraihnya. Walaupun makan keseharianyapun ala kadarnya dan tidak tinggal bersama kedua orang tuanya.

Dengan adanya hisab yang tidak bisa lepas bagi setiap manusia dan sangat memberatkan serta memakan waktu yang sangat lama, selayaknya kita terus berdoa memohon kepada Allah Swt. ‘Rabbi Hasibni Hisaban Yasiira” Ya Allah Hisablah aku dengan hisab yang ringan.

Sebagai penghibur dan pemberi kabar gembira pada orang miskin. “Wahai orang yang miskin, datanglah saat menghadap Allah Swt dengan ikhlas menerima apa yang diberikannya, maka kamu akan mendapatkan fahala, sedangkan kalau tidak ikhlas, tentu tidak akan mendapatkan pahala, melainkan siksaan.”

Yakinlah suatu saat miskin juga akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Tetaplah ridho terhadap pemberian Allah Swt dan dari orang lain. Mudah-mudah kemiskinan yang dihadapi sekarang dapat mengangkat derajatnya menjadi wali Allah Swt dari jalur miskin. Aamiiin.

(Lukmanrandusanga, Kamis 2 Maret 2023)

Banjir Bandang di Jalur Pantura Karawang Mulai Surut

0
Personel Polres Karawang sedang membersihkan drainase di Jalan Pantura Karawang (Foto: Irvan)

KARAWANG (aswajanews.id) – Banjir yang menggenang di Jalan Nasional Pantura di ruas Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, kini mulai surut usai drainase dibersihkan petugas kepolisian dibantu warga sekitar.

Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengatakan, pihaknya menerjunkan anggota Dalmas dan Polsek Klari dibantu masyarakat untuk membersihkan drainase di samping Jalan Nasional Pantura tersebut.

“Setelah diguyur hujan kemarin, masyarakat sempat kesulitan melalui jalan ini karena sempat tergenang air, ketinggian di titik terdalam kemarin mencapai lutut orang dewasa,” ujar Wirdhanto, saat memantau proses pembersihan di Jalan Nasional Pantura, Rabu (1/3/2023).

Setelah terenang banjir pada Senin (27/2/2023) lalu, kini air mulai surut. Wirdhanto memerintahkan anggotanya untuk membersihkan drainase di wilayah tersebut.

“Setelah hari ketiga sekarang ini saya lihat mulai surut, air rata-rata hanya se mata kaki. Itu sebabnya kami Polres Karawang berinisitif bersama warga untuk membersihkan drainase dan sisa lumpur di jalan,” kata dia.

Proses pembersihan drainase dilakukan depan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan drsinase di samping toko manakan siap saji, sebagai saluran pembuangan utama.

“Alhamdulillah proses pembersihan ini selesai, air di jalan sudah mulai surut, kami sangat berterimakasih kepada masyarakat yang bersedia membantu,” ujarnya.

Kendati demikian, Wirdhanto mengimbau agar para pengendara, atau pengguna jalan tetap berhati-hati dalam berkendara. Sebab kondisi jalanan masih basah dan licin.

“Kami imbau para pengendara agar tetap berhati-hati, karena kondisi jalanan ini masih basah meski sudah bersih. Dikhawatirkan jalanan licin, kendalikan laju kendaraan untuk mencegah terjadinya kecelakaan,” ucap dia.

Sementara itu, kata Wirdhanto, proses perbaikan drainase merupakan kewenangan intansi terkait. Pihaknya juga sudah melaporkan kepada Bupati Karawang agar segera menindaklanjuti terkait permasalahan tersebut.

“Drainase ini terlihat cukup kecil yah, lebarnya kurang lebih hanya 30centimeter. Curah hujan yang tinggi seperti kemarin itu tak mampu menampung sampai meluap ke jalan. Untuk proses perbaikan tentu bukan fungsi kami, tapi saya secara pribadi sudah ngobrol dengan pimpinan daerah agar segera ditindaklanjuti karena ini akses utama,” pungkasnya. (det)

Tabayyun dengan Ucapan Plt Bupati Bogor, Ulama dan Ormas Islam Sepakat Jaga Kondusifitas

0
Ormas Islam dan perwakilan ulama Kabupaten Bogor sudah melakukan tabayyun atau verifikasi terhadap ucapan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan terkait jual beli jabatan

CIBINONG (Aswajanews.id) – Ormas Islam dan perwakilan ulama Kabupaten Bogor sudah melakukan tabayyun atau verifikasi terhadap ucapan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan terkait jual beli jabatan. Pernyataan tersebut dipandang tak bermaksud merendahkan Alquran.

“Berkenaan dengan pernyataan Plt Bupati Bogor terkait isu jual beli jabatan dalam proses promosi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah dianggap melecehkan kitab suci Alqur’an, setelah dilakukan tabayyun dengan Plt Bupati Bogor dan jajaran Forkopimda, dan setelah mendengar pernyataan permohonan maaf yang tulus dari Plt Bupati Bogor, maka kami pada hari ini Rabu tanggal 1 Maret 2023 bertempat di Gedung Serbaguna 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor bersepakat memaafkan kekhilafan tersebut dan meminta untuk tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” demikian pernyataan bersama yang disampaikan ormas Islam dan perwakilan ulama di Gedung Serbaguna 1, Rabu 1 Maret 2023.

Beberapa ormas islam Kabupaten Bogor yang turut membacakan pernyataan bersama tersebut di antaranya PCNU, PP Muhammadiyah, Mathla’ul Anwar, PUI, DMI, FKUB, BKMT, BKSPP, Persis, Sarekat Islam, Al Washliyah, DDII, Pokja Pondok Pesantren, dan Kyai Ayip Raharja.

Hadir pula jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor, di antaranya Kapolres Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, perwakilan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Sekretaris MUI Kabupaten Bogor, Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah dan jajaran Pemkab Bogor, serta anggota DPRD Kabupaten Bogor.

Para ulama dan tokoh ormas Islam Kabupaten Bogor juga mengajak agar umat ikut menjaga kondusifitas agar program pembangunan di Kabupaten Bogor bisa berjalan dengan baik.

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para ulama, organisasi Islam, dan masyarakat Kabupaten Bogor.

“Saya mengakui kekhilafan dan memohon maaf kepada seluruh umat islam yang hari ini hadir diwakili oleh para ulama, organisasi Islam dan organisasi masyarakat lainnya, serta anggota DPRD Kabupaten Bogor,” ujar Iwan Setiawan.

Iwan memohon doanya agar dirinya bisa terus melaksanakan tugas sebagai penyelenggara negara di Kabupaten Bogor. Dirinya akan sekuat tenaga melaksanakan kewajiban dan tugasnya untuk membangun Kabupaten Bogor.

“Saya adalah manusia biasa, pasti menjadi tempatnya salah, saya sama sekali tidak pernah punya niatan tidak baik, apalagi sampai berani menghina kitab suci Al-Quran. Permohonan maaf kembali secara terbuka saya sampaikan,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bogor, Madroja Sukarta mengatakan, Plt Bupati Bogor adalah manusia biasa dan memaafkan itu lebih besar pahalanya. Pada pertemuan hari ini, Plt Bupati Bogor sudah menyampaikan permohonan maaf dan para ulama adalah orang-orang yang bijaksana.

“Kami memaafkan dan mendoakan agar Plt. Bupati Bogor bisa kokoh, sehat dan terus mengawal agar Kabupaten Bogor menjadi Bogor yang beradab dan berkemajuan,” ungkap Madroja Sukarta.

Sementara itu, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUi) Kabupaten Bogor, Irfan Awaludin mengatakan, permintaan maaf Plt Bupati Bogor sudah diterima dan sejak awal dan dimaafkan. Setelah forum ini, ia juga berharap ada komunikasi dengan para habaib.

“Saya kira kita semua bersaudara, dan saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Di MUI Kabupaten Bogor intinya sudah selesai, permintaan maaf sudah kami terima, tinggal kita memetik pelajaran bahwa sinergitas antara ulama dan umara harus terus dijaga, agar tetap bersatu padu dalam rangka mengawal umat Islam,” jelas Irfan Awaludin.

Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin mengimbau untuk sama-sama menjaga stabilitas kamtibmas di Kabupaten Bogor agar terus dalam keadaan yang kondusif. Sehingga, apa yang menjadi tujuan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk masyarakatnya bisa tercapai dengan sebaik-baiknya.

“Kita yang hadir di ruangan ini sama-sama punya tanggung jawab untuk mengajak, menghimbau dan mengedukasi masyarakat supaya tidak terprovokasi. Mari sama-sama menjaga stabilitas dan kondusifitas di Kabupaten Bogor,” kata AKBP Iman Imanuddin.

Kapolres Bogor meminta semua yang hadir dalam silaturahmi ini untuk memberikan informasi yang berimbang kepada umat agar kondusifitas di Kabupaten Bogor tetap terpelihara dengan baik.

“Sehingga konsentrasi Plt Bupati Bogor beserta jajaran tetap terjaga untuk terus membangun Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Berikutnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bogor, Sri Kuncoro berharap para alim ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh politik bisa menginformasikan dengan baik dan seutuhnya bahwa hal yang terjadi akibat ketidaksengajaan. Sehingga Kabupaten Bogor tetap kondusif dan pembangunan tetap berjalan.

“Jaga kondusifitas Kabupaten Bogor, sehingga Plt. Bupati Bogor dan jajarannya bisa dengan tenang dalam melayani masyarakat Kabupaten Bogor,” tutur Sri Kuncoro. (Tim Komunikasi Publik/Diskominfo)

JRA Brebes Gelar Harlah ke-5

0
JRA Brebes memperingati harlah dan doa bersama kepada para praktisi yang telah lebih dahulu berpulang kepada Sang Ilahi

BREBES (Aswajanews.id) – Jam’iyyah Ruqyah Aswaja (JRA) Team Lintang Sanga Brebes menyelenggarakan peringatan hari lahir (Harlah) ke-5 dengan tema “Ruqyah Semangat Indonesia Sehat” pada Rabu (1/3/2023) di Gedung Pertemuan Kantor PCNU Brebes Jl. Yos Soedarso No. 36 Brebes. Hal ini tidak lain merupakan syiar JRA dalam memasifkan gerakannya di Kabupaten Brebes.

Disebutkan bahwa Jam’iyyah Ruqyah Aswaja (JRA) sendiri telah ada sejak 2013 namun masih mengalami penyempurnaan secara organisasi. Nama Jam’iyyah Ruqyah Aswaja disahkan dan berbadan hukum dengan terbitnya SK Kemenhunkam RI No. AHU-0013492.AH.01.04.tahun 2017. Dan ditetapkan menjadi Harlah JRA. Secara organisasi, JRA sendiri akhirnya resmi menjadi lembaga di bawah naungan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU).

Dalam pelaksanaan Harlah JRA ke-5 kali ini dilakukan dengan beberapa kegiatan termasuk antaranya dengan memperingati harlah dan doa bersama kepada para praktisi yang telah lebih dahulu berpulang kepada sang ilahi. Kemudian dalam acara ini turut dihadiri Rois Syuriyah PBNU KH Subhan Makmun, Rais Syuriyah PCNU KH Hudallah Karim, Rais Tanfidziyah PCNU KH Sholahuddin Masruri, Katib PCNU KH. Nuriman Ali.

Ketua PC JRA Brebes Ustadz Didi Nurdiansyah menyampaikan semoga JRA lebih bersinergi dengan PCNU, LDNU Brebes untuk berdakwah kepada masyarakat Brebes dengan dakwah bil ruqyah ala annahdiyah bisa bermanfaat dan diterima masyarakat secara luas.

Lebih lanjut, Adanya JRA ini sebagai tameng untuk mencegah berbagai kesesatan yang terjadi diruqyah-ruqyah yang dilakukan oleh kelompok Wahabi.

“Kegiatan JRA di Kabupaten Brebes telah masif dilaksanakan perkecamatan setiap pada hari minggu setiap bulannya dengan pembacaan rattibul Haddad dan bacaan ayat-ayat Al-Qur’an, dan ruqyah massal adalah tempat kami berdakwah agar masyarakat mengenal Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan melainkan juga sebagai Syifa’ (pengobatan),” paparnya.

Sementara, Ketua LDNU Brebes Ustadz Muhammad Mawardi menyampaikan, semoga peringatan Harlah JRA ke-5 ini semakin bertambah praktisinya dan melayani masyarakat serta dakwah Bil Al-Quran sebagai tawassul meminta kesembuhan penyakit hati maupun penyakit lahiriah.

“PC JRA Team lintang Sanga Brebes rutin melaksanakan kegiatan ruqyah dengan melakukan pembacaan Ratibul Haddad kepada masyarakat secara istiqamah dengan berdoa kepada Allah SWT agar rezekinya dilancarkan dan dengan ruqyah massal masyarakat lebih terjaga pula kesehatan jasmaniyahnya,” pungkasnya.

(Pewarta: A’isy Hanif Firdaus/LTN NU PCNU Brebes)

PTSP Kini Hadir di Kantor Kemenag KBB

0
Kemenag KBB Luncurkan Pelayanan Terintegrasi PTSP

Ngamprah Bandung Barat (Aswajanews.id) – Banyaknya masyarakat dan lembaga yang harus diberikan pelayanan maksimal, maka keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan keniscayaan. Diharapkan, PTSP tersebut akan mampu memberikan pelayanan terintegrasi dengan prinsip sederhana, jelas dan pasti.

“Konsep PTSP ini sudah kami rintis sejak tahun 2021. Alhamdulillah hari ini diresmikan,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat H. Asep Ismail, pada acara peresmian PTSP Kemenag KBB dan Kantor Fungsional Bank bjb Syariah di Ngamprah, Selasa (28/2). Hadir pada kesempatan tersebut antara lain Kakanwil Kemenag Jabar Ajam Mustajam, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Jabar, jajaran komisaris dan direksi Bank bjb Syariah, pimpinan bjb, serta pimpinan MUI KBB.

Dikatakan, sesuai dengan PMA Nomor 39/2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama KBB, maka keberadaannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang agama.

Saat ini, kata H. Asep Ismail, Kemenag KBB bertugas memberikan pelayanan kepada 709 pegawai, 16 Kantor Urusan Agama (KUA), 73 madrasah aliyah, 143 madrasah tsanawiyah, 204 madrasah ibtidaiyah, dan 388 raudlatul athfal. Sementara itu jumlah gurunya, 5.688 guru madrasah dan 1.167 guru Pendidikan Agama Islam.

Selain itu, di KBB juga terdapat 784 pondok pesantren, 1.274 diniyah takmiliyah, 985 pendidikan Al-Qur’an, 3 pendidikan diniyah formal, 3 satuan pendidikan muadalah, 120 pendidikan anak usia dini Al-Qur’an, 9 pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah, 11 kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, juga majelis taklim dan masjid.

Khusus dalam pelayanan calon jamaah haji, pada tahun 2019 Kemenag KBB menerima pendaftar sebanyak 3.274 orang. Kemudian 1.749 orang pada 2020, sebanyak 1.007 orang pada 2021, lalu 1.557 tahun 2022 dan sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 telah ada 172 calon jemaah haji.

Inovasi tanpa henti

Pada kesempatan itu Asep mengaku bangga, karena aplikasi yang diterapkan di PTSP itu 100% adalah produk pegawai Kantor Kemenag KBB. Dengan penuh semangat dan harmoni semua unsur, katanya, selama 1 tahun merintis, akhirnya terwujudlah PTSP tersebut.

“Selain PTSP, di Kantor Kemenag KBB, khususnya Seksi PHU juga sudah hadir aplikasi Wajit yang merupakan kependekan dari Wadah Administrasi Haji Terpadu. Ini juga merupakan inovasi kami di Kantor Kemenag KBB,” tuturnya.

Disadarinya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penerapan aplikasi-aplikasi itu. Namun demikian, seluruh jajaran Kemenag KBB bertekad akan terus melakukan novasi dan tidak akan berhenti sampai titik pencapaian saat ini.

“Nantinya kami menginginkan seluruh permohonan pengajuan layanan dari pegawai, masyarakat, atau lembaga harus bisa dilayani secara online. Insya Allah dengan dukungan semua pihak, kami yakin semuanya bisa diwujudkan,” kata Asep Ismail. (Kontributor : Eva Nurwidiawati)

Resmikan PTSP KBB, Ini Pesan Penting Kakanwil Kemenag Jabar

0
Kakanwil Kemenag Jabar, Drs. H. Ajam Mustajam, M. Si.

Ngamprah Bandung Barat (Aswajanews.id) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Ajam Mustajam, M. Si., menegaskan, tidak boleh ada pemotongan dana bantuan untuk pondok pesantren dengan alasan apapun. Termasuk dalih untuk keperluan administrasi. Jika hal itu terjadi, segera laporkan.

Penegasan tersebut disampikan Ajam saat Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kemenag KBB dan Kantor Fungsional Bank bjb Syariah di Ngamprah, Selasa (28/2).

Hadir pada kesempatan itu Kepala Kantor Kemenag KBB H. Asep Ismail, Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jabar Boy Hari Novian, Rois Syuriah PC NU KBB, pimpinan Bank bjb Syariah, Ketua MUI KBB, para kepala KUA, para kepala Madrasah, ketua Baznas, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Ketua PC NU KBB dan Muhammadiyah KBB.

Dia juga meminta agar jajaran Kemenag di Jabar menginformasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, Menteri Agama dan Kepala Kanwil Kemenag Jabar tidak pernah meminta apapun. “Jika ada yang mengatasnamakan saya atau Menteri Agama, kemudian meminta ini itu, tidak benar,” katanya.

Tagline SEHATI

Dalam sambutannya, Ajam juga menjelaskan tentang tagline Kemenag Jabar yakni SEHATI. Tagline ini juga mencerminkan kolaborasi tujuh program unggulan Kementerian Agama dan lima nilai budaya kerja. “SEHATI itu rinciannya S berarti sehat badannya, sehat jasmaninya sehat pikirannya. Kemudian E berarti edukatif, H bermakna harmoni, A artinya akuntabel, T dimaksudkan toleran, dan I adalah integritas,” jelasnya.

Menyinggung tentang pendidikan, dia berpesan, apa yang menjadi persoalan di madrasah tahun ini, bukan berarti kemunduran bagi madrasah untuk berbuat baik. Akan tetapi justru harus bisa meningkatkan ke arah yang lebih baik. Memang saat ini secara kuantitas dan kualitas, madrasah sedang mengalami sedikit penurunan.

Karena itu, semangatnya harus dikembalikan dan terus dijaga dengan baik. “Saya akan menjadi garda terdepan untuk mendukung dan siap jadi backing kepala madrasah di Jawa Barat. Syaratnya, asal patuh dengan aturan. Seorang kepala madrasah harus tampil berani di depan,” ujarnya.

Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat harus dilanjutkan seperti pengadaan soal, peningkatan mutu guru dan madrasah, aksioma dan sebagainya. Mengenai biaya untuk kegiatan tersebut, itu sangat relative bisa mahal atau murah. Harus ada legal formalnya yang melegemitasi kegiatan itu. Ajam siap mengawal kegiatan tersebut.

Selanjutnya dia juga berpesan kepada Forum Keurukunan Umat Beragama (FKUB). Tahun politis, Ajam menitipkan agar kehidupan toleransi terus dipelihara. Jangan saling mengusik dan mengharamkan agama yang telah diyakini masing-masing pemeluknya. Apalagi dengan mengasnamakan Tuhan, kemudian mengusir yang tidak seagama atau tidak sepaham.

Biaya haji

Kemudian H. Ajam mengungkapkan tentang besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M dengan rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler. Angka ini terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah sebesar Rp49.812.700,26 (55,3%) dan penggunaan nilai manfaat per Jemaah sebesar Rp40.237.937 (44,7%).

Dijelaskan, BIPIH adalah biaya yang langsung dibayarkan oleh jemaah haji dan dipergunakan untuk biaya penerbangan Rp32.743.992, biaya living cost Rp 3.030.000 dan biaya layanan masyair Rp 14.038.708.26

Sedangkan nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dana atau Investasi. Ajam juga menyampaikan Jumlah pendaftar jemaah haji di Jabar sebanyak 784.962 orang. (Kontributor : Eva Nurwidiawati)

Satreskrim Polres Indramayu Tangkap Bandar Arisan Bodong

0
Kapolres Indramayu melakukan penangkapan terhadap Yuwiningsih dan Arliman di Bandung pada hari Jumat (24/02/23) dan menetapkan status tersangka kepada pasutri tersebut

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Kapolres Indramayu AKBP Dr. M. Fahri Siregar, Selasa (28/02/23) melakukan konferensi pers terkait persoalan yang lagi viral yakni arisan bodong yang sudah merugikan banyak warga Cangkingan dan sekitarnya, dengan kerugian materi miliaran rupiah yang dilakukan oleh pasangan suami isteri selaku bandar arisan yaitu Yuwiningsih dan Arliman warga desa Cangkingan kecamatan Kedokanbunder kabupaten Indramayu.

Kapolres Indramayu melakukan penangkapan terhadap Yuwiningsih dan Arliman di Bandung pada hari Jumat (24/02/23) dan menetapkan status tersangka kepada pasutri tersebut setelah melakukan penyidikan dan pendalaman perihal laporan yang diterima oleh penyidik dengan laporan polisi nomor : LP/47/B/I/2023/SPKT/POLRES INDRAMAYU/POLDA JAWA BARAT, tanggal 31 Januari 2023.

Keduanya kompak melakukan penipuan dan penggelapan hingga menyebabkan korbannya mengalami kerugian hingga sebesar Rp 1,5 miliar lebih.

Aksi penipuan itu dilakukan pelaku dengan berkedok arisan bodong.

“Keduanya suami istri. Modus yang dilakukan tersangka ini adalah dengan melakukan penipuan dan penggelapan dengan arisan fiktif,” ujar dia kepada awak media didampingi Wakapoleres Indramayu, Kompol Arman Sahti, KBO Reskrim Polres Indramayu, Iptu Karnadi serta Kasubsi PIDM Humas Polres Indramayu, Ipda Tasim saat konferensi pers di Mapolres Indramayu, Selasa (28/2/2023).

Kapolres Indramayu AKBP Dr. M. Fahri Siregar, Selasa (28/02/23) melakukan konferensi pers terkait persoalan yang lagi viral yakni arisan bodong

Kapolres Indramayu, AKBP Dr. M. Fahri Siregar, menceritakan, dalam melancarkan aksinya, tersangka menipu korban dengan membuat dua jenis arisan. Yakni arisan mingguan dengan besaran iuran Rp 100 ribu per minggu dan arisan bulanan dengan besaran iuran Rp 500 ribu per bulan.

Dari arisan itu, tercatat ada sebanyak 178 anggota ikut arisan mingguan dan sebanyak 68 anggota ikut arisan bulanan.

“Dari para peserta yang ikut arisan, tidak semua peserta asli. Tetapi ada juga nama-nama yang fiktif,” terangnya.

Lanjut Kapolres Indramayu, nama-nama fiktif itu sengaja digunakan tersangka untuk membuat para korbannya percaya bahwa arisan yang ia kelola diikuti oleh banyak peserta. Namun, dalam perjalanannya, uang arisan yang merupakan iuran para korban justru digunakan oleh tersangka untuk keuntungan pribadi.

“Secara keseluruhan total kerugian sebesar Rp 1.573.900.000, untuk tersangka dikenakan pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan maksimal hukuman empat tahun penjara,”  jelas Kapolres Indramayu, AKBP Dr. M. Fahri Siregar. (HERMAN/TONGOL)

Gubernur Sumbar Kagum dengan Desain Masjid Raya Al Jabbar Bandung

0
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, saat berkunjung ke Masjid Raya Al Jabbar, yang berada di Kawasan Gedebage, Kota Bandung

BANDUNG (Aswajanews.id) – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah kagum dan takjub dengan desain Masjid Raya Al Jabbar yang berada di Kawasan Gedebage, Kota Bandung, karya Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil.

 “Dengan desain ornamen khas berupa sisik ikan dan kaca berwarna warni. Bentuk masjidnya juga keindahan tiada tara,” kata Mahyeldi Ansharullah dalam keterangan tertulisnya, di Bandung, Senin.

Pekan lalu atau pada Jumat (24/2) Gubernur Mahyeldi melakukan kunjungannya ke Masjid Raya Al Jabbar, Gedebage, Kota Bandung.

Gubernur Mahyeldi menyempatkan diri untuk mengelilingi bangunan dengan ukuran 99×99 meter yang mampu menampung sekitar 50.000 jamaah.

“Luar biasa memang desain Masjid Raya Al Jabbar. Karya monumental yang didesain Pak Ridwan Kamil yang juga dikenal arsitek masjid. Dengan kehadiran masjid ini, juga menambah destinasi wisata religi tujuan masyarakat yang ada di Jawa Barat,” kata Mahyeldi.

Tak salah kiranya Mahyeldi mengagumi lakek tangan Ridwan Kamil yang saat ini juga menjabat Gubernur Jawa Barat.

Sosok Ridwan Kamil yang juga arsitek lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini ikut mendesain Mesjid Raya Sumatera Barat (Sumbar) yang terletak di Kota Padang, sehingga menjadi ikon wisata religi terkenal di Tanah Air.

Oleh karena itu, kata Mahyeldi, Masjid Raya Sumbar memenangkan penghargaan Abdullatif Al Fozan Award atau AFAMA tahun 2021. Penghargaan ini merupakan ajang untuk menampilkan karya dan desain masjid dari negara-negara dengan penduduk muslim di dunia.

“Masjid Raya Sumbar kan juga Pak Ridwan Kamil dan tim yang mendesain, sehingga Masjid Raya Sumbar yang sangat dibanggakan masyarakat Ranah Minang pun saat ini juga dikenali oleh seluruh masyarakat se-Indonesia, karena desainnya yang unik menyerupai gonjong rumah gadang di Minangkabau,” kata Mahyeldi. (Ant)

Pemkab Karawang Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir

0
Pemerintah Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana setelah banjir melanda 18 kecamatan di wilayahnya

KARAWANG (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana setelah banjir melanda 18 kecamatan di wilayahnya.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri di Karawang, Selasa, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana memutuskan penetapan status tanggap darurat bencana guna mengoptimalkan penanganan banjir di wilayah Kabupaten Karawang.

Menurut data pemerintah daerah hingga Senin malam (27/2) banjir telah melanda 52 desa dan tiga kelurahan di 18 wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang.

Curah hujan tinggi menyebabkan air Sungai Cibeet, Citarum, Cikaranggelam, dan Ciherang meluap dan membanjiri daerah sekitarnya.

Banjir menyebabkan permukiman, kawasan perkantoran, sarana pendidikan, tempat ibadah, jalan, dan persawahan tergenang.

Acep mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah mendistribusikan bantuan makanan, pakaian, selimut, dan tenda darurat kepada warga yang terdampak banjir.

Pemerintah Kabupaten Karawang juga sudah membangun posko untuk mendukung penanganan warga yang terdampak banjir.

“Dibuatkan posko evakuasi, sentralnya di Kantor BPBD Karawang. Jadi silakan untuk masyarakat bisa mendapatkan informasi di sini, bisa mulai melalui pemerintah desanya atau camat,” kata Acep.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karawang berupaya mengatasi luapan air Sungai Cibeet, Citarum, Cikaranggelam, dan Ciherang. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat pada minggu terakhir di bulan Februari 2023, kejadian bencana hidrometeorologi basah naik dibandingkan pekan sebelumnya.

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing diikuti di Jakarta, Senin, mengatakan periode tersebut tercatat pada 20-26 Februari 2023.

“Di akhir Februari ini kita ada kenaikan sedikit, ada banjir 29 kali, longsor 13 kali, cuaca ekstrem 13 kali, ada kebakaran hutan dua kali. Banjir paling banyak masyarakat terdampak,” ujar Abdul.

Sementara kejadian cuaca ekstrem, menurut Abdul, paling banyak menimbulkan kerusakan pada rumah-rumah. Biasanya terjadi pada masa peralihan musim hujan ke kering atau musim kering ke hujan.

“Sifatnya angin kencang baik dengan ataupun tidak disertai oleh hujan, ini juga cukup merusak terutama bagian atas dari rumah atau bangunan,” kata dia.

Melihat distribusi spasialnya terutama pada pulau Jawa dalam dua hari terakhir ini, distribusi bencana hidrometeorologi basah mulai dari banjir, puting beliung, dan kemudian tanah longsor.

Abdul mengatakan tren cuaca mulai bergeser menjadi angin puting beliung, atau cuaca ekstrem. Angin kencang sudah mulai dominan, meskipun hujan, karena banjir di beberapa tempat kemarin juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi regional.

“Khusus di DKI Jakarta, Sabtu-Minggu khususnya dari malam Minggu sampai malam Senin,  ada hujan menerus dan ada genangan di beberapa tempat. Tapi informasi terakhir yang kita dapatkan dari BPBD DKI Jakarta sudah mulai surut, hanya Kota Bekasi yang belum surut karena ada luapan dari Sungai Citarum,” ujar Abdul.

Situasi Kota Bekasi per 26 Februari 2023 itu masih belum surut, dan diharapkan bisa segera tertanggulangi. Sebab luapan dari Sungai Citarum ke Bekasi dan Karawang harus dijaga debitnya, yang dikhawatirkan akan menjadi masalah yang bisa memperlambat surutnya banjir.

Sementara laporan banjir dari Kabupaten Dompu, NTB, cukup banyak kepala keluarga (KK) yang terdampak. Laporan terakhir ada eskalasi kejadian.

Selain itu, kejadian bencana di Kalimantan cukup sedikit kejadiannya, hanya mulai ada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Utara dan di Sulawesi masing-masing satu kejadian. *(Ant)

Lestarikan Seni Budaya Sunda, Puncak Ngahiji Gelar Puncak Fashion Week

0
Paguyuban Puncak Ngahiji Gelar Puncak Fashion Week di Pasar Pafesta Cisarua, Kabupaten Bogor

BOGOR (Aswajanews.id) – Wilayah Puncak Kabupaten Bogor, Sabtu 25 Februari 2023 dipenuhi banyak warga, baik lokal maupun wisatawan. Pengunjung sangat antusias menyaksikan beragam penampilan pentas seni budaya sunda yang diprakarsai Puncak Ngahiji.

Paguyuban Puncak Ngahiji yaitu Aliansi Masyarakat Cisarua, Mega Mendung, dan Ciawi Kabupaten Bogor.

Perhelatan Seni dan Budaya yang digelar di Pasar Pafesta Cisarua, Kabupaten Bogor diikuti oleh berbagai tampilan seni budaya diantaranya Wayang Bambu, Tari Jaipongan, Pencak Silat, Atraksi Debus, Seni musik Tradisional Karinding dan Celempung.

Sementara itu, untuk peserta fashion dipilih dari penjuru Bogor Raya melalui talent scouting yang sudah dibentuk oleh panitia. Adapun tujuan acara tersebut untuk menaikkan branding kawasan Puncak Bogor. Selain itu, event itu juga diharapkan dapat mengangkat perekonomian masyarakat setempat.

Hadir dalam kegiatan itu diantaranya Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, Muspika setempat juga para Sesepuh, Budayawan, dan praktisi Seni Tradisi.

Ketua panitia Puncak Fashion Week, Nani Rohaini dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada para pendukung acara. Dalam kegiatan tersebut, dirinya mengaku berniat untuk melestarikan seni dan budaya.

“Kami hanya berniat melestarikan budaya, ngamumule seni budaya, dan tidak lupa akan purwadaksi,” ungkap Nani.

Sementara itu, ketua bidang Seni Budaya Puncak Ngahiji, Aldo Yustandi menyampaikan rasa syukur atas kegiatan tersebut di tengah kurangnya perhatian dari aparatur pemerintahan.

“Dengan segala kekurangan kami, masih banyak saudara kami yang sayang dan mendukung penuh kepada kami,” imbuh dia.

Pria yang akrab di sapa Ki Maung ini juga menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan Puncak Fashion Week tersebut.

“Kami berjibaku untuk dapat menyelenggarakan Poencak Fashion Week ini, dengan dana yang sangat minim,” kata Ki Maung.

“Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, agar acara ini bisa berlangsung selama tiga bulan kedepan, sebab rencananya acara ini akan digelar setiap weekend terhitung pada Februari mendatang,” ungkapnya. *(Red)

Presiden Jokowi Ingatkan Politik Tidak Boleh Memecah Belah

0
Presiden Joko Widodo, memberikan sambutan pada acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, di Ballroom Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Kamis (23/02/2023)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa politik tidak boleh memecah belah bangsa, sehingga harus ada kerja sama antarpartai politik dalam segala aspek kebangsaan demi persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa.

“Jadi memang dalam politik kalau yang namanya kerja sama itu wajib, jangan justru politik itu memecah belah kita,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pembukaan workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, yang disaksikan secara daring melalui tayangan langsung Youtube PAN TV dari Jakarta.

Awalnya, Presiden menyinggung mengenai mengapa penyelenggaraan Rakornas Pemenangan Pemilu PAN di Jawa Tengah. Dia menduga bahwa pemilihan tempat di Jateng untuk mendekatkan PAN dengan sosok Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang namanya kerap disebut akan menjadi capres 2024.

“Jadi tadi malam saya bertanya-tanya, ini kenapa ya Rakornas pemenangan PAN kok di Jawa Tengah. Jawabannya saya sudah punya sekarang, jawabannya sudah punya. Strateginya, ooh ini strategi, udah. Mendekati pak Ganjar (Pranowo). Mendekati bupati, wali kota, dihadirkan semuanya,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, langkah PAN itu sudah betul, yakni dalam hal mencoba peluang berkoalisi atau bekerja sama. Dia menekankan kerja sama dalam politik sangat penting guna menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sekali lagi kerja sama itu penting, koalisi itu penting, jangan salah memilih koalisi. Yang paling penting perkuat kerja sama kebangsaan kita sehingga persatuan kita tetap terjaga, kesatuan kita tetap terjaga,” jelasnya.

Dia mencontohkan, selama delapan tahun kerja pemerintahan dalam koalisi yang erat antarpartai politik, banyak perubahan positif telah terjadi di Indonesia, misalnya dalam hal pembangunan. *(Ant)

PBNU Tegaskan NU Tolak Politik Identitas sebagai Senjata Galang Dukungan

0
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf

SURABAYA (Aswajanews.id) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, saat ini kebutuhan akan wawasan yang rasional terhadap upaya memperjuangkan kemanusiaan secara keseluruhan sudah semakin mendesak untuk terus dikembangkan. Hal itulah yang membuat NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya saat ini bersikeras menolak identitas-identitas digunakan sebagai senjata politik.

“NU ngotot (bersikukuh) menolak politik identitas. NU menolak identitas-identitas digunakan sebagai senjata politik untuk menggalang dukungan. Tidak identitas Islam, tidak juga identitas NU itu sendiri,” tegas Gus Yahya dalam Simposium Nasional Satu Abad NU di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (19/2/2023).

Penolakan terhadap praktik politik identitas itu, kata Gus Yahya, lantaran NU tidak mau masuk ke dalam suatu dinamika kompetisi politik yang hanya melulu didasarkan pada pembelaan identitas-identitas.

Sebab dalam pandangan Gus Yahya, membela identitas akan cenderung mengarah pada kompetisi yang irasional atau tidak berdasar pada akal sehat.

“Kalau NU lawan yang bukan NU maka itu tidak ada argumen rasional di sana. Kalau bukan NU, pokoknya nggak mau. Kalau nggak qunut, nggak mau. Mulai puasanya bareng apa enggak? Kalau nggak bareng nggak mau. Tidak ada argumentasi rasional,” jelas Gus Yahya.

Kemudian apabila tidak ada argumentasi yang rasional di dalam kompetisi maka tidak akan ada pendidikan politik. Dampaknya, bakal timbuh demokrasi yang irasional.

“Bahkan di sisi lain, ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap kiai yang memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.

Untuk itu, Gus Yahya meminta kepada semua pihak untuk mampu mengelola perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama anak bangsa, apa pun perbedaannya sehingga tetap dalam kerangka kesadaran persaudaraan.

Keterbukaan atas Perbedaan Gus Yahya bercerita, berkat penolakan terhadap politik identitas itu, NU dapat menerapkan keterbukaan atas perbedaan-perbedaan. Hal ini terlihat saat PBNU menggelar Peringatan Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo pada 7 Februari 2023 lalu. Ia mengaku sangat terharu melihat semua pihak yang membantu NU dengan sangat tulus. Bukan saja Muhammadiyah yang masih sama-sama Islam, tetapi non-Muslim pun ikut membantu.

“Gereja-gereja membuka halaman bahkan gedungnya untuk melayani kebutuhan dari jamaah NU yang ikut datang,” ucap Gus Yahya.

Masyarakat di kampung-kampung juga berlomba menyediakan makanan untuk para jamaah. Sampai-sampai warga di sana ada yang sengaja mengosongkan rumahnya lalu mengungsi, supaya tempat tinggalnya itu bisa digunakan untuk melayani jamaah yang hadir dalam peringatan 1 Abad.

Muhammadiyah juga membuka masjid-masjid, sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan kantor-kantornya. Mereka menyediakan bakso untuk dinikmati para jamaah NU.

“Mereka menyediakan bakso yang lebih banyak daripada bakso yang disediakan waktu Muktamar Muhammadiyah sendiri, hanya untuk menjamu jamaah yang hadir dalam peringatan 1 Abad NU, ini luar biasa mengharukan,” pungkas Gus Yahya. (Sumber : NU Online)

Kapolri Tegaskan Siap Bersinergi dengan PSSI Babat Habis Mafia Bola

0

JAKARTA (Aswajanews.id) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap bersinergi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang baru terpilih dalam menyelenggarakan sepak bola yang jauh lebih baik dan Fair Play. Diantaranya adalah, upaya memberantas serta memberangus Match Fixing atau pengaturan skor.

“Kami, Polri siap mendukung penuh dan telah mempersiapkan Satgas-Anti Mafia Bola untuk mengawal kebijakan itu,” kata Sigit di Media Center Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu 19 Februari 2023.

Sigit berharap upaya pembentukan sepak bola yang Fair Play benar-benar terwujud. Sehingga para pemain tersebut bisa dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Dan tentunya Satgas Anti-Mafia Bola ini akan terus mengawal setiap penyelenggaraan baik di Liga 1, 2, dan 3 serta seluruh event sepak bola yang akan diselenggarakan oleh PSSI,” ujar mantan Kabareskrim Pori itu.

Dengan adanya semangat dan sinergitas yang sama dari PSSI dan Polri, Sigit optimis bahwa, kedepannya tujuan untuk mewujudkan persepakbolaan Indonesia yang sesuai standar FIFA akan terlaksana dengan baik.

“Selain mendukung program pemberantasan permainan skor, kami juga mendukung agar pelaksanaan sepak bola Indonesia semakin baik dan sesuai standar FIFA,” ucap Sigit.

Sigit menegaskan pihaknya mempunyai pengalaman bagaimana mengoperasionalkan Satgas Anti-Mafia Bola pada periode 2018-2020.

Dimana saat itu, terdapat 18 tersangka yang diproses baik dari organisasinya, manajemen perangkat pertandingan termasuk pemain dan perantara. Bahkan saat ini, kata Sigit, ada 15 sub Satgas Anti-Mafia Bola yang terbentuk dan tersebar di seluruh wilayah.

“Saya kira sesuai apa yang menjadi kebijakan Ketum PSSI yang baru untuk melibatkan Satgas akan terus kita perkuat,” tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, dalam mewujudkan persepakbolaan Indonesia yang jauh lebih baik, Polri telah mengundang pemateri dari Conventry University Inggris, untuk memberikan pelatihan manajemen kompetisi.

Tak hanya itu, Sigit menyebut, Polri juga telah menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

Dengan adanya hal itu, diharapkan, mampu menyelenggarakan giat pengamanan sepak bola dengan baik sesuai standar FFA. Termasuk didalamnya melakukan assesmen dan manajemen risiko termasuk keselamatan penonton dan pemain.

“Kami juga melaksanakan pelatihan dengan menghadirkan ahli dari Conventry University Inggris untuk berikan pemahaman terhadap para anggota termasuk anggota Liga Indonesia Baru (LIB). Kita harapkan ini bisa kita lakukan transfer knowledge dan betul-betul memperbaiki pola pengamanan yang lebih baik,” papar mantan Kapolda Banten itu.

Terkait masalah perizinan, menurut Sigit, pihaknya selalu berkoordinasi dengan LIB dalam hal ini operator atau pelaksana yang ditunjuk PSSI.

“Ini semua kita lakukan evaluasi apakah kemudian dilakukan assesmen risiko terkait kelayakan stadion yang digunakan dan sebagainya,” kata Sigit.

Sigit mengaku banyak pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman sebelumnya. Prinsipnya, Polri ingin melakukan perbaikan agar kompetisi berjalan baik serta keselamatan penonton dan pemain terjaga dengan baik.

“Prinsipnya, Polri siap mendukung dan babat habis pelaku mafia bola,” tutup Sigit. (Red)

PDIP Beberkan 3 Kriteria Pengganti Ganjar di Pilgub Jateng 2024

0
Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul

SEMARANG (Aswajanews.id) – Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul membeberkan tiga kriteria untuk Calon Gubernur (Cagub) Jateng pada Pilgub 2024. Salah satunya yaitu tidak boleh mendahulukan diri sendiri.

Bambang Pacul mengatakan kriteria pertama Cagub Jateng 2024 yaitu memiliki karakter kuat, memahami ideologi PDIP, dan mampu menerjemahkan gagasan Bung Karno.

“Tiga kriteria, 3K. Yang pertama adalah karakter ideologi PDI Perjuangan dan menerjemahkan pemikiran-pemikiran Bung Karno,” kata Bambang dalam keterangannya dilansir detikJateng, Selasa (21/2/2023).

Pemikiran Bung Karno yang dimaksud salah satunya yaitu menambah tenaga kaum Marhaen. Jadi memberikan kekuatan pada kaum Marhaen atau masyarakat miskin lewat program-program pengentasan kemiskinan. Program itu disebutnya sebagai salah satu yang ditekankan PDIP dan merupakan pesan Presiden pertama RI, Soekarno.

“Tugas kita menambah tenaga kaum Marhaen, artinya harus berempati pada orang yang tidak punya. Jika engkau mampu, perhatikan kemiskinan. Itu kalau bupati/wali kota yang merupakan anak didik Bung Karno,” tegasnya.

Kemudian kriteria kedua adalah kompetensi. Ia menjelaskan Cagub dari PDIP harus punya pengalaman leadership, kepemimpinan yang mengayomi, ngayemi (memberi rasa aman), dan ngayani (menguatkan). Menurutnya hal itu bisa dilihat dari track record atau program-program yang dilakukan untuk menerjemahkan ideologi partai sebagaimana kriteria pertama.

“Pemimpin tidak boleh hanya mendahulukan diri sendiri, namun harus mengutamakan masyarakatnya,” ujar Bambang Pacul.

Kriteria ketiga adalah kecerdasan yang artinya Cagub Jateng perlu memiliki kemampuan memecahkan masalah serta punya sense of crisis.

“Hal itu menurut bisa dilihat dari lingkungan dia bergaul, termasuk track record atau capaian yang telah dilakukannya” katanya.

Menurutnya hal itu penting karena Jawa Tengah menjadi salah satu barometer di Indonesia, baik itu tentang politik, sosial, hingga perihal ekonomi. Meski sudah menyebutkan tiga kriteria, Bambang belum menyebutkan nama-nama tokoh yang berpotensi diusung menjadi Cagub Jateng 2024. (Red)

Khofifah Kunjungi Lokasi Ledakan Dahsyat di Blitar

0
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim meninjau lokasi TKP ledakan, Selasa (21/2/2023)

BLITAR (Aswajanews.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur pada Selasa (21/2/2023) meninjau lokasi TKP ledakan di rumah warga Dusun. Sadeng, Desa. Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar yang terjadi pada Minggu (19/2/2023) sekira pukul 22.50 WIB.

Kejadian tersebut mengakibatkan 1 Rumah (Rumah Korban) yang rata dengan tanah, rusak berat 2 unit, rusak sedang 11 unit dan rusak ringan 28 unit serta satu masjid rusak ringan.

Dalam kejadian ini terdapat korban meninggal dunia 4 orang, luka ringan 23 orang. Saat ini 20 orang telah kembali ke rumah untuk rawat jalan. Sementara tiga orang satu diantaranya bayi (4 bulan) masih dirawat di rumah sakit dengan kategori luka ringan.

“Kita ikut berduka atas korban meninggal, semoga amal ibadahnya diterima Allah dan hilafnya diampuni Allah”, kata Khofifah.

Menurut Khofifah, terkait dengan ledakan diperkirakan akibat petasan dan sebagainya kita serahkan kepada aparat kepolisian untuk melakukan investigasi dan memproses sesuai peraturan yang berlaku.

“Semoga ini kejadian terahir kali. Mari kita sambut bulan Romadlan dengan penuh khusyuk penuh keihlasan dan kesabaran tanpa petasan yang membahayakan,” himbaunya. (red)

Anggota DPRD Jabar Kecam Pembongkaran Cagar Budaya Rumah Singgah Bung Karno

0
Anggota DPRD Jabar, Abdy Yuhana

BANDUNG (Aswajanews.id) – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Abdy Yuhana mengecam pembongkaran bangunan bersejarah Cagar Budaya Rumah Ema Idham atau Rumah Singgah Bung Karno di Jalan Ahmad Yani Nomor 12, Kelurahan Padang Pasir, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

“Pembongkaran tersebut diduga bertentangan tidak hanya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga semangat merawat memori kolektif yang membentuk identias kebangsaan,” kata Abdy Yuhana dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Bandung, Selasa.

Abdy yang juga Sekjen Persatuan Alumnni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendukung penuh langkah-langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lantaran Rumah Singgah tersebut dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

“Harus ada tindakan hukum agar tidak menjadi preseden buruk bagi perlindungan cagar budaya lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata dia.

Dia mengungkapkan salah satu syarat bangsa itu maju adalah adanya kebanggaan terhadap sejarahnya.

Penulis Swedia, Juri Lina dalam bukunya Architect of Deception–The Concealed History of Freemasonry sudah mewanti-wanti akan pentinya arti sejarah bagi sebuah bangsa.

“Ada bahaya yang mengintai bila suatu bangsa melupakan atau tercerabut dari akar sejarahnya,” tuturnya.

Mengutip buku tersebut, Abdy menyebutkan ada tiga cara yang dilakukan pihak luar untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri.

Pertama, kaburkan sejarahnya, yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

“Lalu yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan bahwa leluhur itu bodoh dan primitif,” ujarnya.

Ia mengungkap masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, termasuk kesadaran untuk turut menjaga dan melindungi keberadaan cagar budaya.

“Saya kira ini menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua,” tandasnya.

Mengutip situs resmi Pemerintah Kota Padang, Rumah Ema Idham didirikan pada 1930 dan ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Nomor Inventaris 33/BCBTB/A/01/2007.

Rumah Ema Idham pernah digunakan sebagai rumah tinggal sementara oleh Bung Karno selama tiga bulan di circa 1942.

Pada waktu itu Bung Karno yang sedang dalam perjalanan dari Bengkulu, akan dibuang ke luar Indonesia oleh sekutu Belanda.

Selama tinggal di sana, Soekarno menggunakan waktunya untuk menghimpun kekuatan melawan penjajah.

Dahulu, rumah tersebut merupakan rumah tinggal keluarga Dr Waworuntu dan pada waktu dijadikan rumah singgah Bung Karno, pemerintah Belanda takut presiden pertama RI itu dimanfaatkan oleh Jepang yang akan mendarat di Indonesia.

Maka dari itulah, Soekarno akan dibuang dari Bengkulu ke luar negeri. Namun, saat akan berangkat, kapal yang akan memberangkatkan Bung Karno rusak.

Pada akhirnya pemerintah Belanda meminta Presiden Soekarno menuju Padang dengan mengendarai gerobak sapi. (Ant)

Aan : Lucky Hakim Tak Punya Etika Politik

0
Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu, Aan Suhirso

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Perkembangan terkini dari beredarnya surat pengunduran diri Lucky Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu, semakin menarik untuk terus diperbincangkan dan dinantikan ending-nya oleh masyarakat.

Partai Gerindra sebagai salah satu dari 3 partai pengusung pasangan Nina Agustina -Lucky Hakim pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 lalu kini mulai ancang-ancang untuk menentukan pengganti Lucky Hakim.

Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu, Aan Suhirso mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan apa yang dilakukan Lucky Hakim tersebut. Pasalnya, keputusan itu dianggap Lucky Hakim tidak memiliki etika politik dan tidak sesuai dengan etika partai Gerindra.

Seharusnya, lanjut Aan, jika Lucky Hakim memiliki etika maka bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan partai pengusung terutama Partai Gerindra karena menjadi kendaraan politik bagi Lucky Hakim menjadi Wakil Bupati Indramayu.

“Tapi apa boleh buat, nasi udah jadi bubur. Sekarang tinggal dibumbui agar buburnya jadi sedap,” kata Aan, Senin (20/2/2023) di Sekretariat DPC Gerindra Indramayu.

“Terkait kondisi demikian, maka Kami meminta kepada DPD dan DPP Partai Gerindra untuk memberikan rekomendasi kepada Ketua DPC Partai Gerindra Indramayu Kasan Basari menggantikan Wakil Bupati Lucky Hakim yang sudah menyatakan mundur,” ujar Aan.

Banyak yang menjadi bahan pertimbangan kepada Kasan Basari diantaranya 10 tahun menjadi kepala desa, menjadi anggota dan Wakil Ketua DPRD Indramayu, dan sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Beliau juga menjadi kader terbaik Diklat yang dilakukan dihambalang dan juga Ketua DPC Partai Gerindra Indramayu selama 3 periode. Dengan pengalaman ini kami yakin mampu merubah Indramayu menjadi lebih baik lagi,” tegas Aan. (Herman/Tongol)

Kemenag Jabar Kebut Sosialisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023

0
Kepala Kanwil Kemenag Jabar, H Ajam Mustajam

BANDUNG (Aswajanews.id) – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Barat mengoptimalkan sosialisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Tahun 2023 kepada stakeholder terkait, salah satunya dengan Kemenag Kota dan Kabupaten serta pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) se-provinsi ini.

“Sosialisasi dengan peserta sekitar 1.000 orang itu dilaksanakan melalui hybrid. Sosialisasi dilakukan untuk memberi pemahaman kepada stakeholder,” kata Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, H Ajam Mustajam, di Bandung, Jumat.

Ajam mengatakan, penetapan BPIH yang sudah disepakati Kemenag dengan DPR adalah untuk keadilan dan berkesinambungan, baik bagi calon jamaah haji yang berangkat tahun ini atau waiting list yang jumlahnya mencapai lebih 5 juta orang.

Ajam berharap, masyarakat khususnya calon jamaah haji bisa menerima keputusan soal BPIH ini. “Intinya, biaya haji tahun ini ada penyesuaian, karena dilihat dari berbagai faktor,” katanya.

Ia menambahkan, penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji terjadi karena perubahan skema prosentase komponen BPIH dan nilai manfaat dan pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi BPIH dan nilai manfaat.

Hal ini dilakukan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis.

Ajam mengatakan nilai manfaat bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Oleh karenanya, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean berangkat.

Saat disinggung soal kemungkinan adanya calon jamaah haji batal berangkat karena BPIH tahun ini naik, Ajam mengatakan dalam setiap tahun, calon jemaah haji ada saja yang gagal berangkat dengan berbagai alasan.

“Tapi untuk alasan enggak bisa melunasi BPIH nyaris tidak ada. Yang gagal berangkat itu karena meninggal, sakit. Bagi mereka yang gagal berangkat bisa digantikan oleh muhrim, ahli waris, atau keluarganya, namun dengan syarat dn ketentuan yang berlaku,” ujar Ajam.

Pihaknya mengimbau bagi calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini hendaknya harus sudah melakukan sejumlah persiapan diantaranya jaga kesehatan, melakukan manasik haji, dan menyiapkan biaya untuk pelunasan biaya haji.

Terkait calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandara Kertajati, Ajam mengatakan tahun ini bandara yang berlokasi di Majalengka tersebut aman digunakan untuk memberangkatkan calon jamaah haji asal Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).

“Insya Allah, tahun ini harus jadi. Karena asrama haji Indramayu juga sudah ready. Bisa menampung untuk dua kloter,” kata Ajam.

Selain itu, lanjut dia, pembangunannya asrama haji di Kabupaten Indramayu sudah selesai hanya tinggal infrastruktur penunjang, seperti masjid, jalan, dan taman. *(Ant)

Dewan Pers Resmi Serahkan Draf ke Kemenkominfo, SMSI Menolak Pasal Yang Memberatkan Perusahaan Pers Start Up

0
Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, menyerahkan Naskah draf diterima oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (17/2)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Dewan Pers secara resmi telah menyerahkan rancangan peraturan presiden (R-perpres) media berkelanjutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Naskah draf diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan diterima oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (17/2).

Penyusunan Rancangan Perpres, terkait Media Berkelanjutan atau publisher right platform digital di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023) sempat ricuh.

Kericuhan berlangsung ketika rapat koordinasi yang difasilitasi Kementarian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bersama Dewan Pers dan Konstituennya  terjadi silang pendapat secara tajam sehingga rapat dihentikan sebelum membahas mekanisme penting tentang draf perpres publisher right media digital/media berkelanjutan.

Rapat dilanjutkan keesokan harinya oleh Dewan Pers dan konstituennya, di Hotel Horison, Bekasi pada 16-17 Februari 2023. Namun hasil rancangan draf hanya ditandatangani oleh lima konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Sedangkan empat Konstituen Dewan Pers lainnya yaitu Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dengan tegas mereka semua menolak menandatangani Draft Rancangan Perpres tersebut.

Sementara konstituen Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) tidak ikut hadir, dalam rapat penyusunan R-Perpres Media Berkelanjutan oleh Dewan Pers.

SMSI yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Yono Hartono dalam penyusunan draf tersebut menolak Pasal 8 Bab V ayat (1) dan (2) Terkait Verifikasi oleh Dewan Pers.

Pasal itu berbunyi bahwa Perusahaan Pers yang bisa mengajukan permohonan berunding atau negosiasi dengan Perusahaan Platform Digital hanya perusahaan yang sudah terverifiksi Dewan Pers.

Penolakan itu kemudian dicatat dalam draf yang ditandatangani oleh lima konstituen Dewan Pers, termasuk SMSI.

Keterangan pers Dewan Pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta Sabtu malam (18/2/23), Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu mengtakan, draf R-perpres itu diberi judul Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Media Berkualitas.

Dalam proses finalisasi R-perpres tersebut, Dewan Pers telah mengundang seluruh 11 konstituen untuk membahas materi draf media berkelanjutan tersebut.

“Penyusunan draf tersebut dilakukan dengan menyandingkan usulan tim kelompok kerja (pokja) yang dibentuk Dewan Pers (27 pasal) dan dari Kominfo (13 pasal). Hasil akhir draf terdiri atas 14 pasal,” ujar Ninik.

Ia menambahkan, draf ini akan diserahkan kepada presiden dengan tembusan Kemenkominfo sebagai pihak yang mengajukan izin prakarsa.

Sebagai bukti bahwa Dewan Pers telah melakukan keterbukaan publik, draf tersebut juga sudah disampaikan di situsweb Dewan Pers (https://s.id/1zLCk) sesuai dengan permintaan anggota konstituen yang selalu mendukung dan memperkuat kelembagaan Dewan Pers.

Adapun materi usul pokja yang tidak tertampung di draf R-perpres akan dimasukkan dalam draf peraturan pelaksana. Selanjutnya, untuk pembahasan R-perpres antarkementerian, Dewan Pers menugaskan tiga anggota –Asmono Wikan, Arif Zulkifli, dan Totok Suryanto— beserta dua wakil konstituen serta tenaga ahli Dewan Pers.

Sementara itu, Usman Kansong dalam keterangannya menyatakan, usulan itu akan dibahas mulai hari ini dalam rapat panitia antarkementerian.

Usulan yang dibahas adalah draf hasil kajian Dewan Pers dan konstituen. “Minggu depan, saya diminta Setneg untuk membawa draf yang sudah dibahas bersama. Jika memungkinkan, anggota Dewan Pers yang sedang bertugas di luar bisa bergabung dalam aplikasi zoom,” ujar Usman.

Selanjutnya, dia minta agar draf yang disusun pokja disebut sebagai draf Dewan Pers (DP). Hal ini lantaran tim pokja tersebut dibentuk oleh Dewan Pers.

Tentang judul draf, dia mengingatkan bahwa umumnya tidak menyatakan tujuan adanya regulasi. Meski demikian, ia mengakui diksi jurnalisme berkualitas adalah hal sakral yang menjadi acuan bersama.

SMSI Mengingatkan

Secara terpisah, Ketua Umum SMSI Firdaus mengingatkan, agar penyusunan draf publisher right platform digital, Kemenkominfo tetap memperhatikan masukan-masukan Ketua Dewan Pers sebelumnya, Azyumardi Azra.

Sebelum meninggal Azyumardi sempat berkirim surat tertanggal 14 September 2022 yang ditujukan kepada Dirjen IKP Usman Kansong.

Surat masukan tersebut antara lain berbunyi, “Biarkan perusahaan pers bersaing dalam mendapatkan iklan dari mana saja, asalkan jangan menjual berita bohong, hoax yang menyesatkan dan meresahkan masyarakat”.

Pada poin ke-19 disebutkan “Jangan ada agenda terselubung untuk membunuh perusahaan pers start up yang sekarang berkembang dan 2000 perusahaan di antaranya dibawah binaan SMSI. Diharapkan, peraturan yang diusulkan ini juga nanti memenuhi unsur berkeadilan secara ekonomi dalam melindungi perusahaan kecil, start up”.

Soal kualitas berita, Firdaus melihat sudah ada kode etik jurnalistik dan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. “Semua wartawan yang bekerja di perusahaan pers sudah terikat dengan undang-undang pers dan kode etik. Jadi tidak usah diragukan lagi,” tutur Firdaus. (*)

‘Anak Pasir’ Kasan Basari Cocok Dampingi Nina Agustina

0
Kasan Basari Ketua DPC Gerindra Kabupaten Indramayu Cocok Dampingi Bupati Nina Agustina

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Pasca beredarnya surat pengunduran diri dan video klarifikasi Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim, berbagai sepekulasi mulai bermunculan siapa yang pantas menggantikan Lucky Hakim jika wakil bupati tersebut benar-benar mundur ???

Seperti diketahui pasangan Nina Agustina – Lucky Hakim merupakan pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 lalu di Kabupaten Indramayu yang diusung oleh 4 partai yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, Perindo dan Nasdem.

Pasca mundurnya Lucky Hakim yang merupakan kader Gerindra, kader dan arus bawah Partai Gerindra di Kabupaten Indramayu menginginkan pengganti Wakil Bupati adalah Kasan Basari yang juga Ketua DPC Gerindra Kabupaten Indramayu.

Kasan Basari yang saat ini menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sudah matang dalam dunia politik dan memiliki jasa penting bagi perkembangan Partai Gerindra di Kabupaten Indramayu sehingga mampu menghantarkan pasangan Nina – Lucky menjadi bupati dan wakil bupati Indramayu.

Ketua Organisasi keanggotaan dan Kaderisasi Partai Gerindra Kabupaten Indramayu, Fresha Rezkana, S.Pd mengungkapkan, desakan dari arus bawah agar Kasan Basari menjadi pengganti Lucky Hakim sangat kencang dan begitu kuat. Pasalnya, Kasan Basari adalah putra daerah dan dianggap layak serta mampu mengemban tugas sebagai wakil bupati.

Sebagai putra daerah, sosok Kasan Basari sangat memahami permasalahan mulai dari akar rumput dan tau persis karakteristik masyarakat dan pemerintah daerah Indramayu.

Fresha menambahkan, sosok Kasan Basari juga diketahui sangat dekat dengan Bupati Indramayu dan selalu mensupport secara politik dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Indramayu Nina Agustina.

“Kami sangat yakin chemistry antara Bupati Indramayu dengan Kasan Basari untuk membangun Indramayu Bermartabat sudah terjalin sejak lama,” kata Fresha.

Begitu menariknya perjalanan kehidupan Kasan Basari bahkan beberapa hari lalu diluncurkan film ‘Anak Pasir’ yang menceritakan kehidupan Kasan Basari. *(Herman/Tongol)

Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts