INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Bupati Indramayu Nina Agustina meminta semua camat se-Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan program kerja untuk kepentingan masyarakat guna terwujudnya pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Indramayu Nina Agustina didampingi Sekda Indramayu Rinto Waluyo saat mengundang 31 camat se-Kabupaten Indramayu dalam rapat kerja di Pendopo Indramayu, Senin (13/2/2023).

Dikatakan Bupati Nina Agustina, pertanyaan soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu tahun 2023 kini terjawab, terlebih dalam jalannya pembangunan daerah terdapat perhatian dari pemerintah pusat. Untuk itu, para camat diminta meningkatkan etos kerja untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Program kerja harus dimaksimalkan, karena APBD kita mau di ketuk palu. Jadi para camatnya harus paham karena Indramayu mampu melobi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan bantuan yang tujuannya untuk kebermanfaatan masyarakat. Konsen bapak-ibu (camat) pada Tahun 2023 adalah bagaimana melaksanakan Perkada karena camat ini yang memegang kendali wilayahnya prestise tinggi sekali,” katanya.

Tak hanya itu, adanya media sosial kecamatan sebagai bentuk keterbukaan infomasi dan wadah pengaduan masyarakat maka diminta juga agar para camat untuk selalu menanggapi adanya komentar atau masukan dari masyarakat.

“Dalam menanggapi komentar netizen diharapkan medsos kecamatan harus bisa menjawab pertanyaan masyarakat, pahami situasi di wilayah kerjanya masing-masing,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut disampaikan pula Bupati Nina, bahwa Indramayu merupakan daerah yang menjadi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang di mana di dalamnya kecamatan menjadi tolok ukur bagaimana potensi local maupun masyarakat bisa diberdayakan dan juga melaksanakan perizinan dengan baik sesuai aturan.

“Kecamatan yang menjadi bagian KPI seperti Losarang, Krangkeng, Patrol, Gantar, Terisi, Sukra dan Juntinyuat itu harus memahami. Saya ingin jangan kendur untuk melakukan upaya bagaimana perizinan bisa dilaksanakan sesuai ketentuan,” pesannya.

Selain itu, untuk terwujudnya visi Indramayu yang Bermartabat (Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat) yang dituangkan dalam 10 program unggulan dan 99 program prioritas perlu kiranya para camat untuk menyukseskannya di masyarakat.

“Para camat juga diminta untuk memahami kembali 99 program prioritas Bupati Indramayu yang masuk dalam RPJMD, sehingga perlu kemudian disampaikan dan dilaksanakan kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya melalui kepala desa hingga RT/RW agar bisa menjadi bagian untuk suksesnya program Indramayu Bermartabat,” lanjutnya.

Dihadapan para camat, Bupati Nina Agustina menyampaikan, terkait inflasi daerah yang menyasar sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat, kondisi di Indramayu patut di syukuri karena masih terkendali di kisaran angka 4,86%. Namun upaya-upaya perlu dilakukan dalam menekan inflasi daerah salah satunya dengan Pusat Pangan (Puspa).

Sehingga diharapkan, Puspa yang kini dikerjakan di masing-maisng kecamatan dapat memiliki manfaat untuk masyarakat dan bahkan dapat diaplikasikan oleh pemerintah desa untuk membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan maupun bisa berkorelasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa.

“Upaya menekan inflasi daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Diharapkan juga Puspa yang kini terus dijalankan Camat bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan. Selain itu Puspa yang ada di desa bisa menjadi destinasi wisata desa yang bisa menjadi sumber peningkatan PAD Desa,” harapannya.

Selain itu juga, menjelang datangnya bulan suci Ramadhan dan Lebaran, agar para camat turun ke lapangan untuk mengecek harga dan stok berbagai kebutuhan pokok di sejumlah pasar rakyat dan membantu masyarakat mendapatkan pupuk bersubsidi.

Pada kesempatan itu juga Bupati Nina berharap, para camat untuk mengoptimalkan kebermanfaatan layanan I-Ceta yang dimiliki kecamatan dan desa. Nomor layanan I-Ceta harus selalu aktif untuk menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat.

“Layanan Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta) di tingkat kecamatan bahkan desa juga harus benar-benar untuk diketahui oleh masyarakat sebagai sarana pengaduan yang bersifat mendesak,” ujarnya. (HT)

BANDUNG (Aswajanews.id) – Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Drs. H. Ajam Mustajam, M.Si., melantik sepuluh orang Pejabat Eselon IV yang akan ditempatkan di Kab/kota. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Kantor Kanwil Kemenag Jabar Jalan Jenderal Sudirman Kota Bandung pada Rabu (15/2).

Dalam sambutannya Ajam menegaskan, “Kalian yang dilantik adalah orang yang terpilih dan terbaik, amanah dan kepecayaan yang diberikan negara hendaknya benar-benar dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini penting untuk dipahami dan dijiwai. Karena konsekuensi dan pelaksanaan jabatan bukan hanya dipertanggungjawabkan oleh bangsa, negara, dan masyarakat semata.”

Akan tetapi, lanjutnya, akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka, jangan menyia-nyiakan amanah, dan berperilaku sewenang-wenang sehingga merugikan institusi Kementerian Agama. “Jangan bersikap aji mumpung, tapi bersikaplah rendah hati dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diemban,” tegasnya.

Menurutnya, prosesi ini adalah rotasi mutasi promosi jabatan biasa dengan tujuan untuk meningkatkan dan menggali potensi di setiap jabatan.

“Kita harus mampu menghilangkan mitos birokrasi bahwa semakin lama menjabat akan semakin hebat. Realitasnya justru yang terjadi adalah sebaliknya, yakni semakin lama menjabat maka akan mengakibatkan kejenuhan, dan kurangnya semangat dalam bertugas,” ujarnya.

Kegiatan rotasi dan mutasi adalah bagian dari kegiatan kehidupan organisas dalam rangka pemantapan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai. Sebagai bagian dari upaya penyegaran peningkatan kinerja, pelantikan ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut pandang kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu.

Karir pegawai

Ajam mengungkapkan, pengembangan karir pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pengembangan organisasi. Hal itu dalam rangka meningkatkan kinerja, penyegaran tugas dan pelayanan umum.

Parameter utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai dilakukan melalui pertimbangan kapasitas, kompetensi, loyalitas, integritas, moralitas, pangkat, serta nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab kepada negara. Dalam konteks ini, mutasi jabatan harus dimaknai sebagai suatu penegasan dan secara lebih bijak merupakan suatu amanah.

Setiap perpindahan tugas dan area kerja, akan membuat kaya pengalaman setiap pegawai dalam mengadaptasi lingkungan strategis sedemikian rupa, sehingga cepat menyesuaikan perubahan zaman dan dapat menjadi potensi pengkayaan dan pembinaan karir.

“Pembinaan karir harus selalu dinilai sebagai salah satu tujuan dari seruan kebijakan pemantapan organisasi, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik melalui reformasi literasi. Makna pelantikan bukan hanya memiliki arti sebagai pemenuhan formalitas pendistribusian jabatan, melainkan sebagai sarana penguatan pengembangan dan pemberdayaan potensi, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” tuturnya.

Hal terkait erat dengan upaya peningkatan kompetensi aparatur negara agar tercapainya sumber daya yang handal, professional, akuntabel, dan berintegritas. Dengan demikian, penunjukan para pejabat baru benar-benar ditentukan oleh kemampuan dan prestasi yang dicapai. Karena itu, tanggung jawab yang diberikan ini jangan sampai disia-siakan dan disalahgunakan. Apalagi sampai mengecewakan pemerintah dan masyarakat.

Semakin berat

Lebih lanjut dijelaskan, tanggung jawab yang ditugaskan Kementerian Agama semakin kedepan semakin berat. Maka kepada para pejabat administrator yang baru saja dilantik, diharapkan kiranya dapat mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang telah diamanahkan dengan sebaik-baiknya.

“Sekali lagi saya tegaskan kiranya jabatan yang dipercayakan kepada saudara-saudari jangan sampai disalahgunakan, melainkan benar-benar dipelihara, dijaga dan dijalankan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab. Juga selalu berdasarkan peraturan perundag-undangan yang berlaku. Supaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak berindikasi pada akibat hukum,” ujarnya.

Diungkapkan, pimpinan harus menyiapkan diri menjadi pelayan orang banyak, membuka diri untuk menerima kritik, menghindari ego sektoral, atau merasa paling pintar, sehingga perlu meminta masukan dari orang lain. Setiap pemimpin tidak cukup hanya menjadi pembicara yang baik. Tapi pemimpin harus sekaligus bisa menjadi pendengar yang baik.

Keterbukaan dan kebersamaan harus kita jaga dan pelihara dalam komunikasi kelembagaan. Karena banyak sekali program yang dilakukan baik di bidang agama dan bidang pendidikan agama, yang perlu disinergikan dan disinkronisasikan serta dikoordinasikan secara profesional.

Masing-masing bidang memiliki peran dan kontribusi. namun jika dilakukan dengan koordinasi, konsolidasi, serta sinergi antar bidang kami yakin kementerian agama akan menjadi institusi yang kuat dan kokoh, serta kontributif terhadap pembangunan bangsa dan negara terutama pembangunan agama dan pendidikan keagamaan.

“Marilah kita tetap bersatu guyub rukun dalam fikir keterbukaan dan kebersamaan. kita memiliki semangat dan mempunyai keyakinan bahwa tidak ada yang bisa mengubah keadaan kecuali kita sendiri. Marilah kita bekerja keras sambil memohon pertolongan daan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa,” tutur Ajam Mustajam.

Mereka yang dilantik adalah :

1. H. Riyan Fauzi, A. S.Sy menjadi Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur
2. Apipudin, A.Ag menjadi Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi
3. Dr. Hj. Euis Damayanti, M.P.Kim menjadi Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka
4. R. Robi Syamsi, S.Ag menjadi Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Bima Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor
5. Opin, S.Ag menjadi Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis
6. Wahidin, S.Ag menjadi Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis
7. H. Mohammad Izzuddin, S.Fil.I.menjadi Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
8. H. Didi, S.Ag menjadi Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
9. Heppy Sat Januari Siahaan, S.Th. Menjadi Penyelenggara Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kota Bogor
10. Grasia Setya Widiasrini, SE menjadi Penyelenggara Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi. (Kontributor : Eva Nurwidiawati)

TANJUNGPINANG (Aswajanews.id) – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri acara Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-ASN Tahun 2023 Provinsi Kepri Riau untuk Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

Acara penandatanganan kontrak kerja bagi para guru honorer dan tenaga kependidikan non ASN itu berlangsung di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang.

Dalam sambutannya, Ansar mengungkapkan pentingnya peran guru dalam pembangunan. Hal itu menjadi konsen pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau melalui Misi “Mewujudkan Kualitas SDM yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa”.

“Oleh karena itu peran guru dalam pembangunan sangat strategis. Demikian pula para Tenaga Kependidikan, yang membantu secara administrasi, baik sebagai operator, petugas kebersihan, pustakawan dan lain-lain, yang memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan,” ujarnya, Senin (13/2/2023), seperti dikutip dari jpnn.

Adapun Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari, Staf khusus Gubernur Suyono dan Nazaruddin dan Kepala Cabang BSI Tanjungpinang Ari turut hadir dalam acara tersebut.

Selain itu, Kepala Sekolah serta Koordinator Pengawas SMAN, SMKN dan SLBN Se-Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, serta beberapa perwakilan OPD Provinsi Kepulauan Riau juga turut hadir.

Dalam keterangan resmi Diskominfo Provinsi Kepri menyebutkan jumlah PTK Non ASN Provinsi Kepri yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, yang tersebar di 5 Kabupaten dan 2 Kota, untuk jenjang SMAN, SMKN dan SLBN berjumlah 2.575 orang.

Rinciannya terdiri atas 113 orang di Kabupaten Kepulauan Anambas, 694 orang di Kota Batam, dan 269 orang di Kabupaten Bintan.

Kemudian 461 orang di Kabupaten Karimun, 252 orang di Kabupaten Lingga, 345 orang di Kabupaten Natuna, serta 441 orang di kota Tanjungpinang.

Lebih lanjut, Ansar menjelaskan pihaknya terus berusaha memberikan penghargaan untuk guru dan tenaga pendidik Non ASN.

“Antara lain, Pemprov Kepri akan kembali memperpanjang kontrak kerja para honorer di lingkungan pemprov dan telah mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan pengadaan tenaga pendidik Non-ASN ini yang Insya Allah akan kita teruskan secara berkelanjutan,” jelasnya.

Kemudian, Ansar menuturkan ada pada Juli 2022 lalu dalam RAKORNAS Kepegawaian di Batam, Pemprov Kepri memberikan penguatan terhadap Honorer termasuk tenaga pendidik Non ASN dengan usulan untuk mempertimbangkan kembali atas rencana penghapusan honorer terhadap KemenPAN-RB dan BKN.

Hal itu karena pihaknya masih sangat membutuhkan peran nyata dari tenaga honorer dalam pembangunan khususnya dalam pembinaan SDM yang berkualitas.

Di sisi lain, Anas menuturkan pihak Pemprov Kepri telah melakukan seleksi CASN PPPK sejak 2021 lalu.

Menurutnya, guru PTK Non-ASN ada yang sudah dinyatakan lulus ASN PPPK untuk seleksi tahap 1 dan 2 tahun 2022 yang berjumlah 649 orang.

Ansar mengatakan semua kategori yang telah lulus akan segera diproses dan diserahkan SK-nya pada awal tahun 2023 ini.

Selanjutnya seleksi CASN PPPK formasi 2023 juga masih akan berlanjut di pertengahan tahun ini.

Dia pun berharap status guru ke depannya akan makin baik, khususnya bagi yang belum mendapatkan status ASN PPPK.

Tak lupa, Ansar mengucapkan terima kasih kepada para pendidik dan tenaga kependidikan karena perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya.

Ansar mengatakan dalam Indeks Pendidikan Tahun 2021, Kepri menempati urutan ke-4 dari 34 Provinsi se-Indonesia.

Dengan Angka Partisipasi Sekolah yang semakin meningkat sebesar 0,14 persen, pada 2022 sebesar 84,54 persen dan 2021 sebesar 84,40 persen. (*)

SURABAYA (Aswajanews.id) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya menerbitkan surat edaran tentang KTP. SE tersebut berisi tentang pencetakan ulang KTP elektronik atau E-KTP.

Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan tujuan dari SE yang terbit pada Selasa (14/2/2023) itu.

Menurutnya, SE tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan untuk pelayanan pengajuan KTP elektronik.

Selain itu, juga untuk mendorong penggunaan identitas kependudukan digital (IKD) secara menyeluruh di Surabaya.

Sonhaji mengatakan menu permohonan untuk jenis layanan cetak ulang E-KTP dengan alasan rusak, hilang, perubahan elemen data melalui user mandiri, atau user RT Kalimasada, pada aplikasi Klampid New Generation (KNG) telah dinonaktifkan.

Dia menjelaskan pengajuan cetak ulang E-KTP dengan alasan tersebut dapat dilakukan melalui loket layanan adminduk di kelurahan dan kecamatan.

Oleh karena itu, Sonhaji pun mengimbau kepada camat dan lurah untuk segera menginformasikan hal tersebut kepada warga, RT Kalimasada, dan Ketua RW di wilayah masing-masing.

“Sekaligus memastikan kepada petugas pelayanan adminduk untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada gawai/handphone pemohon,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Kamis (16/2/2023).

Sonhaji memastikan pihaknya juga berkomitmen untuk memastikan aktivasi IKD kepada masyarakat. Dia menegaskan akan terus mempermudah layanan IKD hingga ke kelurahan. *(Joko)

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Luar biasa, ya itulah yang patut disampaikan kepada masyarakat Desa Cangkingan, mereka berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri mendapatkan sertifikat tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini dilakukan karena warga Desa Cangkingan Kecamatan Kedokan Bunder sudah paham tentang kepastian hukum terhadap asset tanah yang dimilikinya.

Pasca diumumkan secara terbuka melalui media social bahwa Pemdes Cangkingan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka pendaftaran PTSL, Rabu siang (15/2/2023) tercatat sudah 300 lebih masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat tanah.

Kuwu Desa Cangkingan, Didi Wahyudi menjelaskan, antusias masyarakat sangat tinggi selain karena banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat juga karena semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melindungi dan mendapatkan kepastian hukum kepemilikan tanahnya.

Menurut Didi, tanah yang akan disertifikatkan tentu saja tidak bermasalah atau dalam sengketa. Kemudian melunasi pajak yang masih terhutang dan beberapa persyaratan lainnya.

“Alhamdulillah, hari Rabu ini cukup banyak warga yang datang ke kantor desa dengan membawa berkas atau persyaratannya,” kata Didi.

Didi menambahkan, dengan melakukan sertifikat tanah selain mendapatkan kepastian hukum juga akan mendapatkan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Kegiatan PTSL ini bisa berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Jika ekonomi masyarakat meningkat maka ini akan berdampak bagi kehidupan masyarakat Desa Cangkingan untuk menjadi Jawara dan mewujudkan visi Indramayu Bermartabat yang digagas Bupati Hj. Nina Agustina, S.H., M.H.,C.R.A.

Sementara itu Sekretaris Kecamatan Kedokan Bunder, Awan Gunawan, S.Sos sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemdes Cangkingan tersebut. Antusias masyarakat untuk mendaftar menunjukan semakin sadarnya masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum tanahnya. (Herman/Tongol)

SALATIGA (Aswajanews.id) – Sebagai sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara bergerak di bidang kelistrikan, PLN berkomitmen untuk selalu sigap dalam mengamankan pasokan listrik masyarakat. Berbagai langkah diambil PLN untuk mewujudkan keandalan listrik tersebut termasuk pemeliharaan jaringan preventif.

Sejalan dengan hal tersebut, PLN selalu melakukan respon cepat atas keluhan yang disampaikan masyarakat terkait faktor keamanan jaringan. Salah satunya ketika masyarakat melaporkan adanya tiang listrik miring yang sempat terjadi di Banjaran Cengklik, Kabupaten Semarang.

Menanggapi laporan tersebut, PLN melalui petugas pelayanan teknik Unit Layanan Pelanggan (ULP) Salatiga Kota terjun langsung ke lokasi untuk memperbaiki dan meluruskan tiang yang miring.

Agung, warga RT 39/RW 7 Banjaran Cengklik, Desa Cukilan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang memberikan apresiasi untuk respon cepat PLN dalam menanggapi keluhan perihal tiang listrik miring yang berlokasi di dekat tempat tinggalnya.

“Terimakasih PLN untuk respon cepatnya dan sekarang tiang listrik di dekat rumah kami yang sudah kembali kokoh tegak berdiri setelah sempat miring untuk beberapa waktu,” ujar Agung (10/2/2023).

Agung mengakui bahwa permasalahan terkait biaya yang sebelumnya sempat viral hanyalah suatu kesalahpahaman dan telah diselesaikan dengan pihak PLN.

“Biaya yang sempat viral merupakan kesalahpahaman saja antara kami dengan PLN. Setelah melakukan survei dan mendapati tiang miring yang berpotensi tidak aman, PLN segera menegakkan kembali tiang listriknya sesuai prosedurnya. Menurut PLN yang dikenakan biaya adalah prosedur pemindahan tiang untuk kepentingan pelanggan,” jelas Agung.

Arif Rohmatin, Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Salatiga berterimakasih atas kepedulian masyarakat untuk ikut bersama-sama menjaga jaringan. Dia menambahkan bahwa PLN pada saat ini sangat terbuka bagi pelanggan yang akan menyampaikan keluhan ataupun membutuhkan informasi kelistrikan dengan adanya aplikasi PLN Mobile. Arif juga menghimbau pelanggan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk kemudahan akses kelistrikan.

“Terimakasih atas laporan dari masyarakat. Ini membuktikan bahwa masyarakat peduli terhadap PLN. Untuk permasalahan seperti Bapak Agung sebenarnya cukup dengan memanfaatkan PLN Mobile dan akan terjawab semua pertanyaan ataupun informasi yang diinginkan. Bagi masyarakat yang ingin mendapat kemudahan akses kelistrikan, cukup satu langkah dengan mengunduh PLN Mobile melalui Play Store untuk pengguna andriod dan App Store untuk pengguna Iphone,” pungkas Arif.

Berbagai layanan kelistrikan yang ditawarkan PLN Mobile seperti pembelian token bagi pelanggan pra bayar, pembayaran tagihan listrik bagi pelanggan paska bayar, monitor penggunaan listrik dan pembelian token. PLN Mobile juga dilengkapi dengan fitur ListriQu yang memberikan layanan bagi pelanggan jika terjadi keluhan pada instalasi listrik milik pelanggan. *(Red)

GARUT (Aswajanews.id) – Kapolres Garut Polda Jabar, AKBP Rio Wahyu Anggoro, SH, SIK, melalui Kasat Lantas Polres Garut AKP Undang Syarif Hidayat, SH, MM, pada hari Sabtu 11 Februari 2023 mulai pukul 06.00 WIB, melaksanakan kegiatan pengawalan wisata religi Ponpes Al Halim Kabupaten Garut dengan tujuan ke Cirebon dan Pekalongan Jawa Tengah.

Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap rombongan tersebut selama dalam perjalanan sampai dengan tujuan untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas antisipasi kepadatan arus lalu lintas.

“Pengawalan ini dibagi menjadi dua rombongan, masing-masing rombongan sebanyak 12 Bus,” pungkas Kasat Lantas, Sabtu (11/02/2023).

*(Agung/Iwan Setiawan/Asep NS)

CIANJUR (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melakukan negosiasi dengan pengelola tanah eks hak guna usaha (HGU) di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas untuk lahan relokasi tambahan bagi 300 kepala keluarga terdampak gempa yang masuk dalam zona merah Patahan Cugenang.

Juru Bicara Penanganan Gempa Cianjur Budhi Rahayu Toyib di Cianjur, Jumat, mengatakan lahan di Desa Batu Lawang merupakan tanah eks HGU PT MPM yang saat ini dikelola perusahaan yang ada di Cianjur.

“Harapan kami dari pemiliknya atau pengelola dapat memberikan izin secara tertulis dan kami akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak Kementerian PUPR untuk membangun rumah relokasi tambahan di lokasi tersebut,” katanya.

Budhi mengungkapkan pihaknya mengajukan lahan sekitar tiga hektare untuk dibangun 300 rumah relokasi bagi warga dari sejumlah desa yang masuk dalam zona merah Patahan Cugenang yang sudah tidak boleh didirikan bangunan.

Saat ini, kata dia, proses negosiasi sedang ditempuh dengan harapan mendapat izin dan dapat segera dilakukan pembangunan karena pihak perusahaan selaku pengelola tanah bekas HGU sudah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Dinas Perkimtan Cianjur. “Kami masih memiliki beberapa lahan lain yang dapat digunakan, namun harapan kami pihak pengelola dapat memberikan izin karena lahan yang tersedia cukup luas dan dinilai tidak terlalu jauh dari kampung asal,” katanya.

Pemkab Cianjur, kata Budhi, sedang menginventarisasi lahan milik pemerintah atau lahan eks HGU yang banyak tersebar di wilayah utara sampai selatan yang dengan pertimbangan tidak jauh dari perkampungan yang akan direlokasi di Kecamatan Cugenang, Pacet, dan Cianjur.

“Kami masih menginventarisasi daerah lain yang tidak terlalu jauh dari Kecamatan Cugenang atau Cianjur, namun besar harapan kami lahan di Kecamatan Cipanas dapat dikabulkan pihak pengelola,” katanya. *(Ant)