PADALARANG (Aswajanews.id) – Mantan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Drs. H. Asep Ismail, M.Si., nampaknya sudah bulatkan tekad maju dalam kontestasi Pilkada KBB 2024.

Asep Ismail mengaku maju di Pilkada lantaran merasa bertanggungjawab terhadap tanah kelahirannya KBB.

“Tekad bulat saya maju di Pilkada karena banyak dorongan dari para ulama, tokoh masyarakat, kelompok santri dan elemen masyarakat lainnya,” ujarnya.

Asep Ismail berdasarkan survei, masuk salah satu tokoh KBB yang diperhitungkan sehingga menjadi bidikan partai politik (Parpol).

“Insya Allah dengan restu para ulama juga santri, saya akan memajukan KBB thayyibatun wa rabbun ghofur,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Asep Ismail merupakan Dewan Pembina Forum Pondok Pesantren (FPP) KBB. Perjalanan Karirnya di birokrasi menjadi abdi negara dalam melayani masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan pekerja keras.

Asep Ismail memulai perjalanan karirnya sejak menjadi penghulu dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kab Bandung sebelum pemekaran KBB. Setelah terbentuknya KBB, Ia diangkat menjadi Kasi Urais/Bimas Islam di Kemenag KBB yang saat itu baru terbentuk bersama Kepala Kemenag H Imron Rosyadi yang saat ini menjadi Bupati Cirebon.

Sebelum pensiun sebagai Kepala Kemenag KBB, Asep Ismail juga pernah menjabat sebagai Kepala Kemenag Kab Bandung dan pernah juga menjabat Kepala Bidang (Kabid) Penerangan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Penaiszawa) Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.

“Intinya saya sudah bulat ikut Pilkada KBB semoga mendapat ijin dan dilancarkan oleh Allah SWT dan mohon doa restu dari semua pihak,” ujar Asep Ismail baru-baru ini menjelang pendaftaran ke KPUD KBB.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat, Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzili mengatakan, H Asep Ismail telah direkomendasikan Partai Golkar untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024.

Asep Ismail, menurut Ace, dipertimbangkan Partai Golkar karena dinilai telah bekerja sangat baik selama menjabat sebagai Kepala Kemenag. “Beliau itu tokoh masyarakat yang cukup dikenal luas terutama di kalangan agamawan, sehingga kita harapkan dapat bekerja mengangkat elektabilitas. Ini momennya bagus bagi Partai Golkar untuk merebut Pilkada di Kabupaten Bandung Barat,” ucapnya. *(Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

BANDUNG (Aswajanews.id) – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) telah memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat sebagai institusi hukum yang transparan dan responsif. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran signifikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, yang dikenal sebagai sosok yang humanis, profesional, dan selalu siap melayani publik.

Dikenal akrab sebagai Cahya, Nur Sricahyawijaya menunjukkan dedikasi luar biasa dalam melayani masyarakat dan media. Ia dikenal sering memberikan klarifikasi di luar jam kerja dan hari libur, menjadikannya figur yang sangat dapat diandalkan.

“Ini sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung yang menekankan pentingnya pelayanan publik. Kejaksaan harus selalu menjaga kepercayaan publik dengan pelayanan yang prima,” ujar Cahya, Kamis (12/9/2024).

Cahya memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan jelas terkait isu-isu hukum. Dengan komunikasi yang humanis dan ramah, ia berhasil menjaga transparansi dan kredibilitas Kejati Jabar.

Menurut Cahya, kecepatan dan ketepatan informasi sangat penting dalam dunia media. Ia memastikan setiap informasi yang diberikan kepada wartawan telah diverifikasi agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Kemampuan Cahya dalam merespons kebutuhan media akan informasi terkini sangat dihargai. Ia selalu siap menjawab pertanyaan wartawan dan memberikan klarifikasi terkait kasus-kasus yang menjadi sorotan publik. Pendekatan tenang dan tegasnya dalam situasi penuh tekanan, terutama saat menangani kasus besar, menjadikannya sosok yang dihormati di kalangan jurnalis.

Selain menjalin hubungan baik dengan media, Cahya juga responsif terhadap pertanyaan masyarakat melalui berbagai platform. Ia berkomitmen untuk memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami mengenai kasus-kasus hukum yang sedang berjalan. Dengan sikap terbuka dan profesional, Cahya menunjukkan bagaimana pejabat publik seharusnya bertindak, transparan, responsif, dan humanis.

Nur Sricahyawijaya telah menjadi contoh bagaimana integritas dan profesionalisme dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum, menjadikannya sebagai sosok yang sangat dihormati dan dipercaya di Jawa Barat. (*)

Sumedang (Aswajanews.id) – Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas berbagai inovasi dan prestasi yang diraih dalam bidang administrasi kependudukan (Adminduk).

“Kami sangat mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Pemda Sumedang. Capaian-capaian ini patut dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam memberikan layanan administrasi kependudukan yang lebih baik, cepat, dan efisien,” kata Teguh dalam acara Reform Corner yang dihadiri oleh Pj. Bupati Sumedang Yudia Ramli serta para pejabat daerah di Aula Tampomas, Jumat (13/9/2024).

Menurut Teguh, capaian Pemda Sumedang dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mencapai 15,81%, tertinggi di Provinsi Jawa Barat, adalah bukti komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, berbagai inovasi seperti Jampe Harupat, Silegit, dan program lainnya seperti Sila Sidakep dan Predator telah banyak membantu mempercepat dan mempermudah layanan kependudukan bagi masyarakat Sumedang.

Teguh juga mengingatkan dukungan anggaran yang memadai dari pemda sangat penting untuk terus mendorong peningkatan kinerja Disdukcapil. Menurutnya, tanpa dukungan anggaran yang cukup, berbagai inovasi dan program yang telah berjalan akan sulit dipertahankan, apalagi jika akan dikembangkan lebih jauh.

“Saya ingin mengingatkan dukungan anggaran untuk Dukcapil sangat krusial. Pemda Sumedang harus memberikan perhatian lebih pada alokasi anggaran ini agar program yang sudah berjalan baik tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat ke depan,” tambahnya.

Ia menegaskan, dukungan anggaran dari pemerintah daerah merupakan elemen kunci dalam memperkuat sistem administrasi kependudukan, termasuk dalam hal pemeliharaan infrastruktur dan peningkatan SDM di sektor ini.

Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli menyatakan, Pemda Sumedang akan memperhatikan dengan serius usulan terkait peningkatan anggaran untuk Disdukcapil. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, dukungan anggaran menjadi salah satu aspek penting.

“Kami sangat menghargai masukan dari Dirjen Dukcapil. Pemda akan terus memperhatikan kebutuhan anggaran untuk Disdukcapil karena kami menyadari layanan administrasi kependudukan adalah salah satu layanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Yudia.

Ia juga menambahkan Pemda Sumedang berkomitmen untuk terus mendukung inovasi dan peningkatan layanan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang administrasi kependudukan.

“Dengan adanya dukungan anggaran yang lebih baik, diharapkan berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Sumedang dapat terus berkembang, menjadikan Sumedang sebagai daerah yang unggul dalam pelayanan publik,” katanya. *(Red)

Kota Bandung (Aswajanews.id) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menggulirkan Program ZChicken sebagai upaya untuk memberdayakan golongan mustahik atau penerima zakat melalui pengembangan usaha kuliner.

Plt Direktur Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan CSR Baznas Eka Budhi Sulistyo mengatakan program tersebut diberikan kepada 30 mustahik melalui seleksi ketat untuk memulai usaha berjualan ayam goreng.

“Dengan demikian, para mustahik mendapatkan modal usaha dan modal kerja yang diharapkan bisa terus berkelanjutan dan berkesinambungan,” kata Eka di Bandung, Selasa (10/9/2024).

Melalui Program ZChicken, menurut dia, para mustahik akan diberikan paket usaha lengkap, termasuk bahan baku ayam, gerobak, bumbu, peralatan, seragam hingga pelatihan manajemen usaha.

“Jadi, Zchicken adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat berbasis ayam goreng krispi, di mana para mustahik itu memperoleh bahan baku, peralatan memasak, dan gerobaknya,” ujar dia.

Melalui program ini, kata dia, para mustahik tidak hanya mendapatkan bantuan modal, tetapi juga pendampingan intensif dari Baznas untuk memastikan usaha yang mereka jalankan dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan.

“Kemudian juga selama program akan ada pendampingan, di mana pendampingan adalah bagian dari salah satu kegiatan pemberdayaan supaya para manfaat itu dapat terjaga komitmennya, dapat terjaga kualitasnya,” katanya.

Menurut dia, program tersebut sebagai sarana pemberdayaan ekonomi mustahik di bidang kuliner, yang dilatarbelakangi oleh banyak warga Indonesia menyukai masakan ayam goreng.

Eka menambahkan bahwa pemberian difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu dengan memberikan kesempatan kepada mereka.

“Untuk total biaya per orang Rp11,5 juta termasuk pendampingan. Nanti setelah mereka bisa menjual, kemudian akan membeli ke stok poin secara mandiri,” katanya. (*)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Karawang (Aswajanews.id) – DPRD Kabupaten Karawang menggelar sidang paripurna melantik Ketua DPRD H Endang Sodukin bersama tiga wakli ketua priode 2024-2029 bertempat di gedung paripurna pada Kamis (12/9/2024).

Sidang paripurna istimewa dihadiri Bupati Karawang H Aep Syarluloh, SE, Forkomida, para kepala OPD, Kabag, Camat, Kabid dan BUMD serta elemen lainnya.

Keempat pimpinan DPRD Karawang yakni Ketua Endang Sodikin (Gerindra), Wakil Ketua I Oma Miharja Rizki (Demokrat), Wakil Ketua II Dian Fahrud Jaman (NasDem) dan Wakil Ketua III Tatang Taufik (PKS) disampaikan pengangkatannya melalui rapat paripurna istimewa.

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Karawang sementara, Asep Saepudin Juhri dihadiri 38 anggota DPRD Karawang, dan Sekreatris DPRD Dr Dwi.

Ketua DPRD Karawang sementara, mengatakan berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupatn dan Kota, pasal 120 menyebutkan Fraksi DPRD dibentuk paling lama satu bulan setelah pelantikan anggota DPRD.

Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi, dan pembentukan fraksi dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

Serta Peratutan DPRD Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Karawang pasal 92 berbunyi untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpunnya anggota DPRD.

Sementara Sekertaris Dewan DPRD Karawang membacakan surat dari masing-masing partai politik yang berisi nama-nama fraksi dan susunan kepengurusannya.

Usai Dilantik sebagai Ketua DPRD H Endang Sodikin langsung memimpin sidang paripurna lanjutan dengan mengumumkan alat kelengkapan dewan (AKD) sususnan Fraksi, Komisi, banggar Bamus . Bapemperda, dan Badan kehormatan dewan (BK) seseuai dengan usulan pimpinan partai masing-masing. *(Red)

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Camat Bangodua rutin adakan Istighosah dan Doa bersama setiap malam Jumat. Acara doa bersama bagian dari visi Indramayu Bermartabat dan Religius.

Hadir Camat Bangodua Raden Mas Wahyu Adhiwijaya, S.STP,.M.Si., beserta seluruh pegawai Kecamatan Bangodua, Kepala Desa (Kuwu) Karanggetas H. Nurwedi AMK, beserta perangkat desa Karanggetas, Ketua MUI Kec. Bangodua, Kepala UPTD se-Kecamatan Bangodua, unsur pendidikan dan tokoh masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Bangodua, Kamis (12/09/2024) berjalan hikmat.

Camat Bangodua Raden Mas Wahyu Adhiwijaya, S.STP,.M.Si., dalam sambutannya, “melalui acara ini, kami ingin berdoa dan berikhtiar bersama-sama agar keselamatan wilayah Indramayu senantiasa terjaga, terbebas dari bencana, serta mendapat perlindungan dari segala ancaman yang mungkin terjadi”.

“Kami percaya bahwa dengan ikhtiar dan doa kita yang tulus, Allah SWT akan senantiasa melindungi kita semua dan menjaga wilayah ini dari segala musibah,” ungkapnya.

Ditempat yang sama Kepala Desa Karanggetas H. Nurwedi, AMK, dijumpai (Pelitaindo.news) menyampaikan, “Dengan adanya giat gelar acara doa bersama mari kita renungkan bersama memohon doa keselamatan agar Kabupaten Indramayu terhindar dari segala musibah yang terjadi, melalui doa bersama semoga Indramayu bermartabat dan religius membawa masyarakat Indramayu menjadi tempat yang aman, tentram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu”.

Kasi Kesos Kecamatan Bangodua, Kastimantoro, SIP. menuturkan, alhamdulillah dengan adanya rutinan Istighosah dan Doa Bersama salah satu upaya terus mendekatkan antar sesama serta untuk terus menjalin kerukunan kepada semua masyarakat dan akan terus dirutinkan setiap malam Jumat untuk 8 desa yang berada di Kecamatan Bangodua menuju Indramayu yang Bersih, Religius, Makmur, Adil dan Hebat (Bermartabat). *(Prapto/Herman Tongol)

www.youtube.com/@anas-aswaja

JAKARTA (Aswajanews.id) – Kasi Penkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya, SH., MH mengikuti Kegiatan Workshop yang diselenggarakan oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI dengan tema “Peningkatan Peran Humas Kejaksaan RI dalam Eksistensi Pemberitaan Citra Positif melalui Media Massa dan Media Online” pada 10-12 September 2024 di Oakwood Hotel Taman Mini Jakarta.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Sarjono Turin, Kapuspenkum Dr. Harli Siregar, Direktur Tempo Institute Qaris Tajudin dan acara ini diikuti oleh Kasi Penerangan Hukum dari seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia dan didampingi oleh staf. Serta kasi Intel SE Indonesia secara Daring.

Dalam sambutanya Sesjamintel menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada jajaran puspenkum maupun daerah yang telah bekerja keras mewujudkan public trust terhadap institusi kejaksaan sehingga lembaga kita mendapat kepercayaan publik paling tinggi diantara aparat penegak hukum lainnya.

Mengingat sambutan Bapak Jaksa Agung pada Rakernis Kejaksaan Tahun 2024 beberapa waktu lalu mengenai publikasi kinerja, hal ini bisa menjadi titik balik bagaimana kinerja puspenkum dari sisi kehumasan. Puspenkum harus lebih optimal dalam mengemas setiap keberhasilan kinerja kejaksaan secara real time dan menarik bagi publik juga diperlukan inovasi dan terobosan agar public trust institusi kejaksaan semakin meningkat.

Juga ditekankan pada kegiatan workshop ini, memasuki tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024 agar segala aktifitas dan kinerja kejaksaan terkait penyelenggaraan Pilkada dikemas menjadi pemberitaan yang menarik untuk disampaikan kepada masyarakat.

Terakhir, Sesjamintel berharap melalui workshop kehumasan ini para peserta mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman tentang bagaimana menyajikan informasi dan publikasi kinerja yang baik secara menarik dan mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Sehingga peran Kejaksaan akan semakin dinilai positif dan mendapatkan apresiasi positif dari publik. *(Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Sumedang (Aswajanews.id) – Untuk memastikan kesiapan uji coba program makan siang bergizi bagi siswa sekolah dasar, Pj. Bupati Sumedang Yudia Ramli didampingi Sekda Tuti Ruswati dan beberapa kepala OPD mendatangi SDN Pamoyanan Kecamatan Jatigede yang akan menjadi lokasi launching.

Kunjungan tersebut diakukan Senin (9/9/2024), sehari sebelum program tersebut resmi diluncurkan oleh Wakil Menteri Pertanian RI Harvick Hasnul Qolbi pada 10 September 2024.

Program makan siang bergizi yang akan diujicobakan selama dua bulan tersebut merupakan bagian dari upaya menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di berbagai daerah.

Selain SDN Pamoyanan, ada SDN Sirahcai Kecamatan Jatinangor yang juga menjadi lokasi uji coba.

Dalam kunjungannya Yudia Ramli menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah dan orang tua dalam menyukseskan program ini. tersebut.
.
“Kami berharap, uji coba ini berhasil. Program ini harus dikontrol dan dimonitor dengan ketat, terutama dalam hal memasak, menyajikan makanan, hingga evaluasi pasca program,” tegas Yudia.

Ia juga mengapresiasi kesiapan fasilitas di SDN Pamoyanan yang dinilai sangat baik, termasuk penggunaan bahan pangan lokal berkualitas untuk keberlanjutan program, “Program ini tidak hanya memberikan asupan makanan sehat, tetapi juga mendukung produk lokal seperti sayuran dan buah-buahan dari petani setempat,” tambahnya.

Dengan dukungan penuh dari dinas terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Yudia optimistis bahwa program ini akan sukses.

“Alhamdulillah, segala persiapan sudah matang. Kami bangga dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras, terutama dalam memastikan infrastruktur dan standar gizi terpenuhi,” ujar Yudia.

Sebanyak 420 siswa SDN Pamoyanan telah diukur tinggi dan berat badannya sebagai bagian dari persiapan pemantauan gizi mereka. Menu makanan telah disusun dan disesuaikan dengan standar gizi, dengan biaya Rp. 15.000 tiap anak per porsi, di luar bantuan susu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan air mineral dari BUMD Tirta Medal.

Pemerintah daerah Sumedang berkomitmen penuh untuk mengawal program ini agar dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kesehatan serta pendidikan anak-anak di wilayahnya. (Red)

Pertemuan Seribu Kyai dan Ulama se-Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 8 September 2024 membawa angin segar untuk guru Madin, LPQ dan Pesantren se Jawa Tengah. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Barisan Santri Indonesia (BSI) bersama dengan Cagub dan Cawagub Jawa Tengah (Ahmad Luthfi danTaj Yasin) memiliki makna yang penting untuk peningkatan kesejahteraan guru Madin, LPQ dan Pesantren.

Dihadapan seribu Kyai dan Ulama se Jawa Tengah, Cagub Ahmad Luthfi didampingi Cawagub Gus Yasin berjanji akan meningkatkan insentif untuk pegiat keagamaan yang selama ini hanya seratus ribu rupiah. Pernyataan yang jelas dan gamblang disaksikan dan disambut dengan gembira oleh para hadirin yang membanjiri gedung olahraga Manunggal Jati Pedurungan Semarang.

Tokoh orang nomer satu BSI, Gus Mudhor mengatakan bahwa salah satu misi BSI mendukung pasangan Ahmad Luthfi dan Gus Yasin agar bisa meningkatkan kesejahteraan Pegiat Keagamaan di Jawa Tengah. Selama ini hanya setiap orang mendapatkan Rp 100.000/per bulan. Angka tersebut belum berbanding lurus dengan kiprah perjuangan mereka dalam mendidik generasi bangsa yang berkarakter. Peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat benar benar dirasakan. Mereka menjadi tokoh agama yang memberikan pencerahan kepada masyarakat lingkungan setempat.

Pidato Ahmad Luthfi yang penuh semangat dengan memperhatikan nasib pegiat keagamaan di lingkungan Pesantren, Madin dan LPQ diharapkan akan tertuang dalam visi dan misi Cagub dan Cawagub. Ini menjadi sangat penting, karena kebijakan pemerintah provinsi di bawah pimpinan Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) tidak lepas dari visi dan misi saat mendaftarkan diri sebagai pasangan Cagub-cawagub. Oleh karena itu lima tahun kedepan akan berangkat dari visi dan misi yang ditentukan saat ditetapkan menjadi cagub dan cawagub.

Menyinggung tentang penyetaraan lulusan pesantren secara yuridis sudah termaktub dalam beberapa nomenklatur yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Pernyataan Ahmad Luthfi bersifat penegasan sekaligus penguatan terhadap lulusan pesantren yang akan dituangkan dalam Peraturan Gubenur. Pergub tersebut merupakan implementasi dari Perda No 10 tahun 2023 tentang Fasilitasi dan Pengembangan Pesantren di Jawa Tengah.

Penyetaraan lulusan pesantren menjadi bagian dari rekognisi pemerintah terhadap sumber daya pesantren sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Perda No10 tahun 2023 pasal 14 ayat 1. Ini menjadi peluang besar  bagi komunitas sumber daya pesantren untuk lebih banyak berkiprah di Jawa Tengah. Dengan komitmen ini maka sumber daya pesantren akan banyak mengisi ruang ruang birokrasi atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan, kompetensi dan persyaratan yang berlaku.

Akhirnya kita berharap komitmen yang disampaikan pasangan Ahmad Luthfi dan Gus Yasin terwujud setelah sukses terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kebijakan yang berpihak kepada komunitas pegiat keagamaan sejak Gus Yasin menjadi Wakil Gubernur akan terus berlanjut dan semakin meningkat. Dengan peningkatan tesebut semoga akan bisa mendorong seluruh komunitas lembaga pendidikan keagamaan untuk memperkuat mutu pembelajaran sebagai bagian dari mewujudkan tujuan pendidikan nasional. *(Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja