GARUT (Aswajanews.id) – Penjabat Bupati Barnas Adjidin menyatakan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat siap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran perjalanan dinas maupun kegiatan seremonial pada tahun anggaran 2025 dan akan lebih fokus pada kepentingan masyarakat.

“Anggaran-anggaran untuk perjalanan diharapkan setengahnya dipangkas,” kata Barnas Adjidin saat sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Senin (18/11/2024).

Ia menuturkan pemerintah pusat saat ini terus menyerukan pengurangan anggaran perjalanan dinas dan menekan pelaksanaan kegiatan seremonial yang tidak ada hasil yang jelas.

Ia menyebutkan secara nasional anggaran untuk perjalanan dinas mencapai Rp400 triliun, yang jika setengahnya dipangkas bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kalau perjalanan dinas secara nasional mencapai Rp400 triliun, setengahnya bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat seperti memenuhi kebutuhan gizi,” katanya.

Ia mengatakan, persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah yakni tidak ada kegiatan bersifat seremonial yang menghabiskan anggaran besar namun hasilnya tidak jelas.

“Kemudian juga tidak ada kegiatan-kegiatan seremonial-seremonial yang membuang uang, yang tidak menghasilkan ‘output’ yang jelas, ‘outcome’ yang bisa diterima,” katanya. Ia mengungkapkan, persoalan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial di daerah termasuk di Kabupaten Garut akan diawasi oleh pemerintah pusat, untuk itu harus menjalankan program yang selaras dengan pusat.

“Jadi, kita akan diawasi semua, anggaran, sehingga betul-betul ini suatu perubahan yang mendasar di dalam lima tahun ke depan,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan lainnya yang harus dijalankan pemerintah daerah yaitu penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung semangat memajukan produk Indonesia.

Harapan Presiden, lanjut dia, nanti tidak akan ada lagi pejabat negara menggunakan kendaraan produk asing, tetapi buatan dalam negeri.

“Ke depan tidak ada pejabat negara yang menggunakan mobil asing tapi menggunakan mobil buatan dalam negeri, motor buatan dalam negeri, sabun juga menggunakan bahan dalam negeri,” katanya.

Barnas menegaskan pentingnya membangun sinergisitas dengan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kemudian DPRD seperti yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Sinergisitas tersebut, kata dia, memuat satu visi bersama yakni Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang harus dicermati melalui program Asta Cita sebagai misi pemerintah yang harus mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Jadi, betul-betul kegiatan itu harus kegiatan yang berbasis untuk masyarakat,” katanya. (Ant)

KARAWANG (Aswajanews.id) – Kegiatan Capacity Building Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karawang yang digelar di Chevilly Resort and Camp – Ciawi Bogor pada 15 sampai 16 November 2024, tengah ramai menjadi perbincangan publik. Pasalnya, kegiatan dengan tema ‘Sinergitas Kebersamaan untuk Komitmen Melayani Masyarakat’ itu digelar ditengah-tengah semakin serunya perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karawang yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Karawang dipertanyakan. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang pun diduga mengarahkan ASN agar mensukseskan Paslon 02 Aep-Maslani sebagai calon bupati petahana pemenang Pilkada.

Menyikapi kegaduhan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin meminta semua kegiatan dalam bentuk apapun yang akan dilaksanakan diluar Kabupaten Karawang harus dihentikan. Dan bisa dilaksanakan kembali setelah Pilkada usai, atau diawal bulan Desember.

“TAPD dan OPD fokus saja pada defisit anggaran sebesar Rp. 169 Miliar dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu di tahun 2025, itu tugas hari ini, selesaikan saja tugas didepan mata,” tegas Endang.

Politisi Gerindra ini menandaskan, agar ASN berhenti membuat atau melaksanakan kegiatan yang memancing kecurigaan kubu- kubu yang saat ini sedang bertanding.

Forkopimda sendiri, lanjut Endang, pastinya tetap solid mengamankan Pilkada Karawang, apalagi Pjs Bupati akan segera pamit dari Karawang pada tanggal 23 November 2024 esok.

“kita pemerintahan fokus saja terhadap pelayanan masyarakat, soal suksesi urusan partai koalisi masing-masing,” tandasnya. (Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

JAKARTA (Aswajanews.id) – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengaku menerima arahan khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait penghematan anggaran. Menurut Menag, anggaran dapat hemat, salah satunya dengan cara meminimalisasi perjalanan dinas. “Kami sedang mencoba mendalami bersama Kementerian Keuangan dan arahan Bapak Presiden akan kami pedomani, misalnya tadi menghemat perjalanan dinas satu diantaranya,” jelas Menag, saat jumpa pers usai apel pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Pendulum Nusantara Hall, IPC Corporate University, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/11/2024).

Penghematan juga bisa dilakukan, kata Menag, dengan cara di menghemat ruangan. Sebab ia melihat betapa banyaknya anggaran negara keluar hanya untuk seminar-seminar, sementara yang hadir ada yang mengantuk.

“Sekarang ini kan yang bisa dikerjakan dengan 20 orang bisa dilakukan dengan satu laptop dengan jaringan ini bisa selesai. Jadi, penghematan SDM penghematan ruangan juga, tidak perlu ruangan yang besar yang banyak orang di dalamnya karena bisa dihemat SDM dan ruangan itu dengan adanya IT seperti ini,” jelas Imam Masjid Istiqlal itu. Secara spesifik, Menag menginginkan anggaran untuk perjalanan dinas dapat dimanfaatkan untuk membantu kaum fakir dan dhuafa.

“Perjalanan dinas tidak perlu bawa rombongan. Itu bukan zamannya lagi. Anggaran Kemenag bisa digunakan untuk bantuan kaum fakir dan dhuafa,” jelasnya.

Menag juga mengaku bahwa Presiden Prabowo memintanya untuk melakukan pembersihan di tubuh Kemenag dan berupaya untuk mencitrakan Kemenag yang positif kepada masyarakat. Ia pun berkomitmen akan menekan anggaran pertemuan dan perjalanan dinas. Sementara pertemuan saat ini, Rakernas Kemenag, hanya akan dilakukan di awal-awal kepemimpinannya dan tak akan terulang kembali.

“Raker ini berlangsung di awal-awal kepemimpinan saya sebagai menteri. Selebihnya nanti itu kami akan lekukan rapat koordinasi melalui zoom meeting. Suatu saat nanti kita tidak perlu adanya raker-raker,” katanya.

“Akan tetapi berkumpul ya muwajahah (tatap muka) pertemuan, face to face di tingkat awal sangat diperlukan dan tapi nanti akan datang semua kita gunakan teknologi untuk mempertemukan wawasan, visi ke depan dengan tujuan untuk penghematan,” terangnya. (Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

SUMEDANG (Aswajanews.id) – Komisi pemilihan Umum (KPUD) Sumedang, melaksanakan Simulasi Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan wakil Bupati Sumedang tahun 2024. Bertempat Gedung kesenian Kabupaten Sumedang, Sabtu 16/11/2024).

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Sumedang/perwakilan, Ketua KPUD Sumedang, Ketua Bawaslu Sumedang, ketua Kesbangpol, ketua BPBD Sumedang, Kasat Pol PP, Para Ketua PPK, Ketua PPS dan kepala SKPD/Intansi dan Forkopimda.

Dalam Sambutnnya Ketua KPUD Sumedang Ogi Ahmad Fauzi menyampaikan, simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari ini, kami betul-betul layaknya pemungutan suara seperti hari H dan sudah dimulai dari pukul 7.00 WIB (pagi) hingga selesai sampai penghitungan rekap dan yang lain-lain.

“Dan simulasi ini sebagai gambaran kepada warga, kepada penyelenggara juga untuk menghitung dan berapa lama proses penghitungan sampai dengan selesai. Pemilih simulasi yang sekarang dilaksnakan adalah pemilih organik dari TPS 13. Kelurahan Kota Kaler, dengan jumlah pemilih sebanyak 580 pemilih,” ujar ketua KPU.

Harapannya, masyarakat mendapatkan gambaran bahwa pemilihan itu, seperti ini untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan kepala daerah/Bupati dan wakil Bupati dan kegiatan simulasi ini juga sebagai gambaran bagi PPS dan PPK, karena untuk pemilih pilgub dan Pikkada jumlahnya, per TPS sebanyak 600 orang sedangkan pada waktu pileg jumlahnya pemilihnya per TPS jumlahnya maksimal 300 orang/TPS.

“Dalam pelaksanaan nanti okeh penyelenggara harus ada pengsiasatan, kalau seandainya dalam kondisi, pemungutan suara realnya seperti ini, yang dimulai dari pagi. Dan mudah-mudahan dengan gambaran seperti sekarang, penyelenggara baik PPK dan PPS, mereka membuat sedikit inovasi, bagaimana caranya agar warga bisa datang ke TPS. Dan bagi pemilih disabilitas, diharapkan, TPS menyediakan sarananya, termasuk tempat TPS yang dapat mempermudah bagi disabilitas, agar tetap bisa hadir Ke TPS dan memilih,” ucapnya.

Sambung dia,” Untuk jumlah TPS berjumlah 2.012 TPS.dan per TPS maksimal 600 hak suara.sedangkan untuk jumlah Daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 894.295. Dan untuk persiapan KPUD Sumedang, sudah benar benar siap untuk melaksanakan pilgub dan pilkada tahun 2024. (Yana)

www.youtube.com/@anas-aswaja

SURABAYA (Aswajanews.id) – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Agama tengah memperjuangkan pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Komitmen ini disampaikan Menag Nasaruddin Umar saat menghadiri perayaan Harlah ke-42, Pondok Pesantren Islam lslam Miftachussunnah ll, lstighosah Kebangsaan, dan Peringatan Hari Pahlawan di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur.

“Kementerian Agama segera membentuk suatu Direktorat Jenderal khusus yang akan mengurus sekaligus untuk mengayomi pondok pesantren,” kata Menag Nasaruddin di hadapan ribuan peserta istighosah, di Surabaya, Kamis (14/11/2024).

Turut hadir, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf, Pimpinan Pondok Pesantren lslam Miftachussunnah ll KH Miftachul Akhyar, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Muzakki, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Ahmad Sruji Bahtiar, Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya Muhammad Muslim, dan para santri.

Menag Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga yang murni lahir dari rahim Nusantara. Ia menambahkan fakta menunjukkan perintis dunia kependidikan yang sistematis dalam sejarah bangsa Indonesia adalah pondok pesantren. Hal ini terjadi bahkan sebelum Belanda datang ke Indonesia.

Mengutip Nurcholish Madjid, ia menyatakan bahwa seandainya Indonesia tidak dijajah Belanda, maka perguruan tinggi yang berkembang saat ini adalah Universitas Termas, Universitas Lirboyo, Universitas Tebu Ireng, dan universitas dari pesantren-pesantren lainnya. “Bukan UI, ITB, IPB, atau kampus-kampus lainnya,” ujarnya

“Maka sudah saatnya sekarang ini pondok pesantren merebut masa jayanya seperti yang pernah terjadi di masa lampau. Sudah waktunya pondok pesantren ini menjadi tuan rumah di dalam rumahnya sendiri, di negeri ini,” tutur Menag.

Di hadapan ribuan warga pesantren yang hadir, Menag Nasaruddin menjelaskan bahwa terbitnya undang-undang tentang pesantren adalah bentuk dari kehadiran Kementerian Agama memberikan eksistensi dan legitimasi terhadap pondok pesantren.

“Tugas kami selanjutnya adalah bagaimana melanjutkan keberadaan pondok pesantren,” pungkasnya.

Menurut Menag, penanaman karakter di pesantren sangat efektif. Sistem pemondokan (boarding) yang ada di pesantren memungkinkan para santri mendapat pengawasan selama 24 jam.

“Dan ini adalah di antara keunggulan pesantren. Sebab waktu yang sering rawan menimbulkan masalah adalah setelah pulang dari sekolah,” terangnya.

“Sebab itu sistem pemondokan yang diterapkan di pesantren diadopsi oleh sekolah-sekolah di Inggris dan Australia,” pungkasnya. (Indah)

www.youtube.com/@anas-aswaja

BOGOR (Aswajanews.id) – Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta jajarannya untuk dapat membangun citra positif Kementerian Agama (Kemenag). Karenanya, ia meminta jajarannya untuk memperkuat strategi manajemen informasi. Ini harus dilakukan oleh seluruh satuan kerja (satker) mulai dari pusat hingga daerah.

Pesan ini disampaikan Menag saat memberikan arahan dalam Upacara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama di Bogor, Jawa Barat. “Saya minta kepada satu, humas media baik di pusat maupun di daerah benar-benar harus mampu me-manage informasi di lingkungannya masing-masing,” kata Menag Nasaruddin, Jumat (15/11/2024).

“Jangan sampai nanti terlalu berjarak antara informasi yang ada di pusat sedemikian gencarnya, tapi kering informasi di daerah. Seolah-olah tanpa prestasi, tanpa kerjaan pejabat-pejabat Kemenag di tingkat Kanwil, di tingkat Kabupaten,” tutur Menag.

Masifikasi informasi kepada publik menurut Menag penting untuk dilakukan sebagai bagian tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada masyarakat. ”Saya mengimbau kepada seluruhnya, Pak Kanwil, Pak Kandepag, sampai ke KUA,” kata Menag.

“Bukan untuk meriakan apa yang pernah kita lakukan, tapi bagaimana kita menampilkan diri bahwa kita itu ada dan ini buktinya yang kita lakukan. Jadi saya mohon bunyikanlah prestasinya di tingkat masing-masing,” tandasnya.

Rakernas Kemenag 2024 digelar selama tiga hari, mulai 15-17 November 2024 di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti Menag, Wamenag, serta Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama. Sejumlah narasumber yang dijadwalkan hadir dalam kegiatan ini antara lain, KH Quraish Shihab, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PAN RB Rini Widyantini, Ketua KPK Nawawi Pomolango, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) KH Mochamad Irfan Yusuf, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan. (Moh Khoeron)

www.youtube.com/@anas-aswaja

JAKARTA (Aswajanews.id) – Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15 – 17 November 2024 di Bogor, Jawa Barat. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta Rakernas menjadi sarana memutar otak untuk lahirkan solusi permasalahan umat.

Rakernas ini mengangkat tema “Menyatukan Langkah, Mewujudkan Daya Saing Umat untuk Kemaslahatan Masa Depan”. Hadir, Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Staf Khusus dan Staf Ahli, serta para pejabat Eselon I dan II Kemenag pusat, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

Menag menuturkan, Rakernas digelar untuk bertukar wawasan dan solusi terhadap berbagai layanan keagamaan di Indonesia. Sebagai instansi vertikal yang memiliki satuan kerja hingga tingkat kecamatan, maka penyamaan langkah menjadi hal penting bagi Kementerian Agama.

“Rakernas ini untuk menyamakan sekaligus untuk mempertajam visi Kementerian Agama ke depan,” ujar Menag di Bogor, Jumat (15/11/2024).

Menag berpesan kepada jajarannya untuk serius melaksanakan Rakernas. “Mari peras otak kita, saling bertukar wawasan dan menyatukan langkah. Berikan solusi terbaik untuk umat,” pesan Menag.

Ia juga menekankam komitmennya untuk melaksanakan hal-hal yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo, yaitu pembersihan organisasi dari berbagai penyimpangan serta pelaksanaan birokrasi yang efisien dan efektif.

“Mari bersama kita menjadikan Kemenag semakin baik. Sampaikan berbagai permasalaham yang ada, kita cari pemecahannya” tegas Menag.

Agama Faktor Independen

Menag Nasaruddin mengingatkan jajarannya tentang tantangan ke depan, yaitu menjadikan agama sebagai faktor independen. Dengan begitu, tokoh agama bisa menjalankan fungsi kritis.

“Pemimpin agama bukan subordinasi dari pemerintah. Kita arahkan menjalankan fungsinya agar bisa berkontribusi dalam fungsi kritis. Sehingga, agama dan negara bisa berjalan seiring, saling menguatkan satu dengan lainnya,” ujar Menag.

“Agama jangan menjadi faktor dependen atau terbelunggu. Agama terlalu banyak dipakai sebagai stempel politik. Tugas Kemenag hadirkan situasi keagamaan yang independen,” sambungnya.

Lembaran Baru

Menag meminta jajarannya menjadikan Rakernas sebagai momentum membuka lembaran baru. Menag juga mengingatkan bahwa Kemenag laksana kertas putih bersih yang gampang terlihat jika ada noda.

“Mulai hari ini, buka starting point baru. Hari ini kita seperti kertas bersih. Tidak ada noda hitam. Jangan ada yang mencoreng Kementerian Agama,” pesannya.

Ke depan, Menag minta jajarannya untuk fokus pada penyelesaian masalah. Menag yakin jajarannya sudah paham dengan problem dan tantangan ke depan. Sehingga waktunya fokus pada penyelesaian.

“Saya yakin Bapak/Ibu lebih tahu menyelesaikan persoalan satuan kerja masing-masing. Segera selesaikan,” ujar Menag.

“24 jam HP kami tidak mati. Saya dan Wamen insya Allah mewakafkan diri untuk Kemenag dan menganggap ini jihad untik kita semua,” lanjutnya.

Efisien dan Efektif

Bagian akhir dari pesan Menag terkait pentingnya efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran. Menag minta anggaran perjalanan dinas untuk dibatasi, terutama perjalanan luar negeri.

“Untuk apa kita terbang hanya untuk pergi dan tidak ada hasilnya. Seminar bisa digelar dengan zoom,” sebutnya.

“Perjalanan dinas tidak perlu bawa rombongan. Itu bukan zamannya lagi. Anggaran Kemenag bisa digunakan untuk bantuan kaum fakir dan duafa,” tandasnya. (Humas)

www.youtube.com/@anas-aswaja

SUKABUMI (Aswajanews.id) – Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menjenguk para santri Pondok Pesantren (Ponpes) Darussyifa Al-Fithroh Yaspida Sukabumi, yang menjadi korban robohnya tanggul kolam yang tengah dirawat di RS Setukpa Lemdikpol Polri Sukabumi.

“Kedatangan saya ke sini untuk melihat kondisi santri yang merupakan korban tertimpa tanggul kolam di ponpes yang berada di Desa CIpetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi pada Rabu 13 November malam,” katanya usai meninjau santri di RS Setukpa Lemdikpol Polri Sukabumi, Jumat (15/11/2024).

Menurut Bey, satu dari lima santri yang terluka pada peristiwa ini sudah diizinkan untuk pulang setelah satu hari dirawat di rumah sakit. Selain itu, empat santri yang masih menjalani perawatan kondisinya pun sudah membaik.

Luka yang mereka alami seperti memar-memar yang diduga akibat tertimpa puing tanggul kolam. Pihaknya juga menyatakan duka cita yang mendalam atas peristiwa yang mengakibatkan empat santri meninggal dunia.

“Kami sampaikan duka cita kepada keluarga santri yang meninggal, dan mari doakan para santri yang masih menjalani perawatan di rumah sakit agar cepat sembuh sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan beraktivitas seperti biasa,” tambahnya.

Bey mengatakan informasi yang diterima pihaknya peristiwa itu terjadi setelah pengajian, mereka lagi duduk-duduk di sekitar tanggul kolam dan tidak menyangka tanggul itu akan roboh.

Kebetulan saat itu, di lokasi kejadian tengah hujan rintik-rintik, diduga tanggul kolam itu sudah retak ditambah tanah labil sehingga roboh dan puing dari tanggul tersebut menimpa para santri.

Karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat dengan kondisi cuaca yang hampir setiap hari turun hujan untuk selalu waspada, apalagi yang tinggal di sekitar rawan longsor seperti daerah perbukitan dan bertanah labil. *(Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

JAKARTA (Aswajanews.id) – Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum memberikan penjelasan mengenai ramainya postingan negatif di media sosial mengenai Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, SH.

Kapuspenkum Kejagung, Dr. Harli Siregar, SH, MH, melalui siaran persnya menyampaikan bahwa yang bersangkutan mencoba membelokkan issu yang ada dari apa yang sebenarnya terjadi sehingga masyarakat terpecah pendapatnya di sosial media. Masyarakat harus melihat kasus ini secara utuh dan tidak sepotong-sepotong seperti yang diunggah Jovi Andrea Bachtiar di media soaial;

⁠”Kejaksaan tidak pernah melakukan kriminalisasi terhaadap pegawainya, melainkan yang bersangkutan sendirilah yang mengkriminalisasikan dirinya karena perbuatannya,” ungkap Harli Siregar, Kamis (14/11/2024).

Menurutnya, ada dua persoalan yang dihadapi yang bersangkutan yaitu perkara pidana dan hukuman disiplin PNS. Perbuatan ini bersifat personal antara yang bersangkutan dengan korban dan tidak terkait dengan institusi tetapi oleh yang bersangkutan menggunakan issu soal mobil dinas Kajari. Dari 2 persoalan tersebut yakni perkara pidana dan hukuman disiplin PNS dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini perkara atas nama Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, SH sebagai terdakwa sedang bergulir di PN Tapsel;
2. ⁠Bahwa perbuatan yang dituduhkan ke yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap Sdr. Nella Marsella seorang PNS di Kejari Tapsel. Pada tgl 14 Mei 2024 yang bersangkutan memposting hal tersebut di instagramnya dan kemudian pada tgl 19 Juni 2024 kembali memposting 6 postingan di tiktok yang juga menyerang kehormatan korban Nella Marsella. Dalam kurun waktu itu yang bersangkutan tidak pernah meminta maaf kepada korban dan korban merasa malu dan dilecehkan kemudian melaporkan yang bersangkutan ke Polres Tapsel. Unggahan tersebut merupakan kata-kata yang tidak senonoh menuduh korban menggunakan mobil dinas Kajari untuk berhubungan badan atau bersetubuh dgn pacar korban padahal itu hanya rekayasa dan akal-akalan yang bersangkutan.
3. ⁠Ketika status yang bersangkutan dinyatakan tersangka dan ditahan maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari statusnya sebagai PNS berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa selain melakukan tindak pidana ITE yang bersangkutan juga telah diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat karena selama 29 hari secara akumulasi tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah/jelas. Perbuatan yang bersangkutan bertentangan dengan 15 jo Pasal 4 huruf f jo Pasal 11 ayat (2) huruf d angka (3) Peraturan Pemerintah no 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Selama ini sudah dilakukan upaya pembinaan dan mediasi tetapi yang bersangkutan justru selalu mengalihkan issu dengan topik-topik lain di media sosial seolah-olah yang bersangkutan adalah pendekar hukum dan kebenaran.
6. ⁠Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas juga disertakan screenshot postingan yang bersangkutan terhadap korban Nella Marsella. (Puspenkum Kejagung)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Sumedang (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., turut menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri di Mako Brimob Polda Jawa Barat, Jalan Kolonel Ahmad Syam, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (14/11/2024).

Kegiatan dihadiri Kapolda Jawa Barat, Wakapolda Jabar, Kakesbangpol Prov. Jabar, Danlanal Bandung, Danlanud Sulaeman, Kepala BPBD Prov. Jabar, Dandim 0610/Sumedang, para Kapolres jajaran Polda Jabar, para sesepuh Korps Brimob serta seluruh anggota Satbrimob Polda Jabar.

Dengan mengusung tema “Brimob Presisi Menuju Indonesia Maju,” peringatan HUT ke-79 Korps Brimob Polri menyoroti peran strategis Brimob dalam menjaga keamanan, ketertiban serta keselamatan masyarakat. Korps Brimob memiliki tugas khusus untuk menangani situasi-situasi luar biasa yang membutuhkan keterampilan dan ketangguhan.

Rangkaian acara berlangsung secara sederhana namun penuh makna. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para anggota Brimob, Pangdam III/Siliwangi bersama Kapolda Jabar memberikan potongan tumpeng langsung kepada anggota Satbrimob Polda Jawa Barat. Hal itu juga sebagai simbol penghormatan atas pengabdian yang telah dilakukan.

Getaran semangat dan loyalitas tersirat dari Yel-Yel yang ditampilkan oleh anggota Satbrimob Polda Jabar. Nampak jajaran pimpinan membaur dengan seluruh anggota untuk bersama-sama merayakan hari jadi yang bersejarah tersebut.

Perayaan HUT ke-79 Korps Brimob Polri digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Puncak peringatan berlangsung di Mako Korps Brimob Polri bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan diikuti secara virtual di seluruh Satbrimob Polri. (Pendam III/Siliwangi)